DPRD Bolmong, Bahas Ranperda Untuk TKA

SULUTNEWS,DPRD BOLMONG-Tinggi nya Volume kedatangan  Tenaga Kerja Asing (TKA) di  Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) akhir-akhir ini, membuat pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong berinisiatif  untuk menerbitkan  Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini,dibuktikan dengan siang tadi dilaksanakanya  Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA  bertempat diruang Rapat Komisi II, Kantor DPRD Bolmong Kamis (17/5/2018)

 Ketua Bapemperda Marthen Tangkere  mengatakan,bahwa ada tahapan lanjutan usai  kegiatan ini.

" Nantinya ada forum diskusi dengan instansi terkait, diantaranya tenaga teknis dan tim ahli," kata  Tangkere.

Sementara itu, Aleg Bolmong dari partai Golkar, Abdul Kadir Mangkat  menyampaikan agar Ranperda ini harus dipercepat karena didaerah Bolmong memang sudah ada tenaga kerja asing yang melakukan aktivitas.

" Prinsipnya,ini harus segera kita atur secepatnya, karena tenaga kerja asing sudah ada, dan mereka akan berkelanjutan," ujarnya.

Diapun menambhkan,dengan adanya ini, dipastikan tenaga kerja asing akan lebih tertib dan dilindungi payung hukum.

" Tapi harus diingat, yang dilindungi payung hukum adalah tenaga kerja yang memenuhi semua persyaratan," Tandasnya

Dilain pihak, Pemkab Bolmong melalui Assisten II, Derek Panambunan menganjurkan agar pembahasan berikutnya harus melibatkan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bolmong.

" Karena dinas tersebut yang berhak mengetahui ijin dari para TKA," ucapnya.

Masih Panambunan, sebelum diajukan ke biro hukum Provinsi Sulut harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas tenaga Kerja provinsi Sulut.

" Ini dibutuhkan agar sehingga pembahasan di biro hukum provinsi tidak terlalu lama dan memakan waktu," tutupnya.

Diketahui, dari Ranperda yang dikeluarkan oleh Pemkab Bolmong, retribusi yang akan dikenakan kepada TKA sebesar 100 (seratus) Dollar Amerika perbulan, yang jika dirupiahkan dengan kurs sekarang sebesar 1,4 Juta Rupiah.

Ikut pula hadir, Kamran Muchtar, Muhammad Mokoagow, Kabag Risalah dan Perundang-undangan Hariono Paransi, dan Kadis Tenaga Kerja Ramlah Mokodongan.(**)