2305_walikota_wakil.jpg
 

Pemkot Kota Kotamobagu Keluarkan Imbauwan Untuk Pembanyaran THR Bagi Pekerja Perusahaan/BUMN

SULUTNEWS,KOTAMOBAGU- Mmerujuk pada  Surat edaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Republik Indonesia Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) menurunkan surat himbauan Nomor: 003/SETDA-KK/475/V/2020 tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2020.

Dalam surat yang ditandatangani Sekda Kotamobagu Ir. Sande Dodo, MT atas nama Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara, tertanggal 14 Mei 2020 itu, ditujukan kepada Pimpinan/ Pengurus Perusahaan, BUMN dan BUMD Se- Kota Kotamobagu.

“ Nanti  pelaksanaannya kita akan monitoring lewat  Dinas Perindustrian  pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 bagi pekerja atau buruh di wilayah Kota Kotamobagu. Dan mendirikan pos Komando Satuan Tugas aduan THR  (Posko Satgas)  ketenagakerjaan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,” tertulis  dalam surat imbauan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan surat edaran Kemenaker tentang pelaksanaan pemberian THR , perusahaan  dalam masa pandemi Covid-19 itu ini,  harus menjelaskan, dengan memperhatikan kondisi perekonomian saat ini,sebagai akibat pandemi Covid-19 yang membawa dampak pada kelangsungan usaha dan mempertimbangkan kebutuhan pekerja/buruh akan membayarkan THR kegamaan, maka diperlukan kesamaan pemahaman antara pengusaha dan pekerja/buruh, dengan meminta kepada gubernur untuk; Memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya  dalam hal,perusahaan  tidak mampu membayar THR  pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, solusi atas persoalan tersebut, hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh. Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad  baik  untuk mencapai kesepakatan.

Dalam proses dialog dapat menyepakati beberapa hal, antara lain; Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan perundagn-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Dan Waktu cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan(*)