SULUTNEWS,KOTAMOBAGU- Pjs Walikota Kotamobagu, Muhammad R Mokoginta, menerima  secara langsung 32 Hak Atas Tanah (sertfikat)  milik Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, dari  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamobagu.

Sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Kotamobagu ini ,diserahkan langsung oleh Kepala BPN Kotamobagu, Edwin Kamurahan, di ruang kerja Walikota, merupakan bagian dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

dalam kesempatan tersebut , Pjs Walikota Kotamobagu tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak BPN yang sudah membantu pemerintah Kota Kotamobagu dalam pembuatan   sertifika tanah milik pemerintah Kotamobagu.

“ Atas nama Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak BPN Kotamobagu, yang selama ini telah membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat Kotamobagu, dalam penerbitan aset tanah milik  pemerinta  , ” ujar Walikota. 

Walikota Kotamobagu juga mengatakan bahwa, 32 sertifikat tanah tersebut, merupakan sertifikat tanah Kantor Pemerintah, dan Sekolah milik Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

“Aset tanah yang telah diterbitkan sertifikat tersebut, merupakan asset yang diperoleh dari hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu,” Kata  Walikota Kotamobagu.(**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SULUTNEWS,KOTAMOBAGU-Surat pertanggung jawabaan (SPJ) untuk dana bantuan partai politik di kota kotamobagu,sudah  depapan partai yang memasukanya sebelum batas akhir pemeriksaan BPK

Hal tersebut di sampaikan  Kaban Kesbangpol Kota Kotamobagu,Irianto Mokoginta menurutnya laporan SPJ dari parpol  terkait pengunaan daa tersebut sekarang sedang di audit oleh BPK   


“  partai politik yang  sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan dari pemerintah Kotamobagu 2017, sekarang sedang diperiksa pihak BPK,” kata Mokoginta   Selasa (24/4/2018)

Ia menjelaskan, bantuan dana untuk parpol pada 2017 ditentukan oleh hasil pemeriksaan penggunaan dana partai yang dilakukan BPK.

 

“ Kalau ternyata penggunaan dana bantuan dari pemerintah Kotamobagu  bermasalah, maka bisa saja bantuan untuk parpol pada 2018 tidak digelontorkan lagi karena itu bagian dari syarat mutlak,” imbuhnya

Ia menuturkan, nominal bantuan untuk masing-masing parpol ditentukan jumlah suara yang diperoleh partai peserta pemilu dengan asumsi semakin banyak perolehan suara maka semakin besar bantuan yang dikucurkan.

 

“ Tahun ini kami belum mengucurkan bantuan dana untuk partai politik karena masih menunggu hasil audit dari BPK,” Tuturnya

 

Namun demikian, pihaknya akan berkonsultasi dengan BPK dan melihat kembali aturan sebelum pencairan dana bantuan partai politik pada 2018 supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengucurkan bantuan

.
“ Kalau hasil audit BPK sudah selesai dan ternyata seluruh partai peserta pemilu berhak diberi bantuan, maka kami kembali melihat aturan sebelum dikucurkan bantuan tersebut,” Pungkasnya(**)

 

SULUTNEWS,BOLMONG-. (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda),Selasa (24/4/2018) siang tadi. Melakukan pembahasan terkait 3 Rancangan Peraturan Daerah.

Ketiga Ranperda tersebut, yakni tentang Kabupaten Layak Anak, Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

Marthen Tangkere selaku Ketua Bapemperda DPRD Bolmong mengatakan, pembahasan ini merupakan yang ketiga kalinya digelar sebelum masuk pada Paripurna tahap I.

" Saat ini kita sudah masuk di Focus group discussion (FGD) kemudian paripurna tahap satu, dengan agenda pandangan masing-masing fraksi," Ujarnya

Ditambahkanya lagi, ketiga Ranperda ini sangat penting dan harus dipacu agar segera ditetapkan menjadi perda karena ini sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat Bolmong. Seperti yang ia contohkan, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa warga bolmong kategori miskin yang terjerat masalah hukum.

"Harus ada perhatian khusus dari pemerintah. Nah, dengan adanya payung hukum yang mengatur itu, maka kedepan, pemerintah lebih mudah memberikan pendampingan kepada warga miskin yang tersandung hukum. Begitu juga dengan dua ranperda lainnya," tuturnya.

Dijelaskan, setelah paripurna tahap I, maka selanjutnya akan dikonsultasikan ke Biro Pemprov Sulut.

"Setelah itu, kemudian ditetapkan menjadi Perda melalui paripurna," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Bolmong Masri Daeng Masenge menyampaikan jika akan adanya Rumah Sakit Layak Anak, maka harus ada pula ruangan untuk ibu-ibu yang hendak menyusui anaknya

"Alangkah baiknya RS atau puskesmas memiliki ruang khusus menyusui. Saya sependapat hal ini di terapkan di Bolmong.

Di ketahui,Turut hadir pula I Ketut Sukadi, Kabag Risalah dan Perundang-undangan Hariono Paransi, Tim Perancang dari Kemenkumham, Penyusunan Naskah Akademik dari Universitas Della Salle Manado, serta pihak eksekutif, dalam hal ini instansi terkait dengan tiga ranperda tersebut.

Berbagai masukan juga disampaikan hingga dibahas bersama untuk mendapatkan hasil yang baik.(R1)

SULUTNEWS,KOTAMOBAGU-Sebanyak  21  kepengrusan Karang Taruna tingkat desa dan kelurahan  diKota Kotamobagu belum mengantongi Surat Keputusan (SK) Sangadi dan Lurah. Kondisi ini,berimbas pada pembinaan dan bantuan kementerian sosial.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kotamobagu terus  legalitas formal  organisasikepemudaan ini, kerena  adalah  garda terdepan terkai penagulangan  penanggulangan masalah sosial di masyarakat

“ kami berharap  tahun ini,seluruhnya sudah ber-SK. Karena SK ini penting bagi mereka untuk berbagai urusan yang menyangkut keorganisasiannya  serta menerima bantuan,” ujar  Sarida Mokoginta, Selasa  (24/4/2018)

Namun upaya yang dilakukan Dinsos tersebut hanya sebatas himbauan saja. Sementara yang memiliki kewenangan memberikan SK tersebut adalah Sangadi dan Lurah masing-masing..

Lebih jauh, mokoginta mengatakan
 hingga saat ini dari 33 desa dan  kelurahan, hanya 12 karang taruna yang telah lengkap memiliki SK “Diantaranya kelurahan Kotabangon, Motoboi Besar, Motoboi Kecil, Mongondow, Matali, Kobo Besar Kotabangun, Motoboi Besar, Kecil, Mongondow dan Kobo Besar, Matali, Mogolaing, Mongkonai, Gogagoman dan Desa Tabang,” imbuhnya

Diketahiu pemberian SK, sesuai dengan Permensos (Peraturan Mentri Sosial), kewajiban Sangadi dan Lurah memberikan SK pada mereka.(**)

 

SULUTNEWS,KOTAMOBAGU-Ternyata peternakan Ayam bangko sangat menjajikan dan mendapat untuk besar, keuntungan hanya hingga mencapai puluhan juta Rupia untuk penjualan per Ekor  

Hal inilah yang  membuat ,Konni Balamba, warga Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur terus mengelutinya

Menurut Konni Balamba, banyaknya peminat ayam Bangkok di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR)  itu menjadi pasar yang menjanjikan bagi usaha peternakan ayam bangkok.

selain itu, untuk meningktatkan kwalitas ayam yang diternakkan, Konni mendatangkan ayam impor dari Negara Thailand, Vietnam dan sebagian dari daerah lain di Indonesia, dengan harga mencapai puluhan juta rupiah.

“ Dari sisi bisnis, budidaya ayam bangkok sangat menjanjikan. Seperti yang kita tahu, jika masuk dalam dunia bisnis yang berbasis hobi, maka trennya akan selalu berubah. Namun, efek perubahan tren pasar di dunia hobi ini ternyata tidak kuasa menggeser budidaya ayam Bangkok yang stabil. Bahkan, dari tahun ke tahun peminat ayam Bangkok malah semakin bertambah, ” ungkapnya.

Lanjutnya, peluang bisnis ayam bangkok cukup menjanjikan. Sebab, hampir dari semua kalangan warga, tak hanya di Kotamobagu saja tapi diseluruh daerah memiliki kesukaan terhadap ayam bangkok.

“Belum lama ini saya mengirim ayam ke Lombok, ada juga ke Gorontalo dan beberapa daerah lain yang ada di Sulawesi, ” ujarnya.

Bagi Konni, ia diuntungkan dengan usaha Ayam Bangkoknya itu. Karena anak ayam yang dijualnya, berasal dari induk ayam yang berkualitas dan memiliki ras yang cukup baik.

“ Memang harganya mahal. Tapi pastinya para pembeli tidak akan rugi, karena ayam yang saya jual semuanya berasal dari induk ayam berkualitas. Import dari Thailand dan Vietnam, ” ucapnya.

Ia mengungkapkan, dalam sebulan hasil keuntungan penjualan ayam bangkok miliknya, bisa mencapai rata-rata perbulan Rp25 juta.

“Sepasang anakan ayam umur 2 hingga 3 bulan harganya jutaan rupiah,” ungkapnya.(**)