SN.COM, KOTAMOBAGU-DPRD kota kotamobagu menerimaa kunjungan kerja dari dprd boltim kunjungan tersebut di terimah Ketua Bapemperda, DPRD Kotamobagu, Anugerah Beggie Gobel. usai menerimah kungker tersebut Beggie Gobel  kunjungan ini terkait dengan cara pengelolaan pokopikiran DPRD dalam pengelolaanya untuk di tuangkan dalam pembangunan terkait dengan kebutuhan msyarakat."  Selain terkait pokir juga mereka, menanyakan tetang SIPD dan penerapanya di daerah kota kotamobagu " Kata mantan jurnalis itu.

 

SN.COM DPRD,KOTAMOBAGU-Jika tak ada aral melintang, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bakal melakukan kunjungan kerja ke Dekot Kotamobagu, Kamis (4/3/)

Ketua Bapemperda, DPRD Kotamobagu, Anugerah Beggie Gobel membenarkan rencana kedatangan Kemenkumham RI Sulut tersebut.

“ Iya hari ini sekitar pukul 14.00 Wita Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulut akan melakukan kunker ke Dekot, “ucapnya.

lanjut Beggie, tujuan kunker untuk pembahasan soal jaringan data dan informasi hukum yang ada di  Kota Kotamobagu.

“Ini sudah lama, kemungkinan yang akan dibahas mengenai jaringan dan peraturan daerah,”jelasnya.

Diketahui,  menyambut kedatangan itu, akan dilakukan DPRD dan Diskominfo Kotamobagu tambah aleg dari Partai Amanat Nasional ini.(*)

SN.COM,KOTMOBAGU-Dinas Pekerjaan Umum  dan penataan ruang (PUPR) Kota Kotamobagu mulai melakukan tahapan MCA untuk pekerjaan peningkatan Jalan Pande Bulan, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat.

“ Saat ini tahap  MCA ini  persiapan  mulainya pekerjaan,” kata Claudy Mokodongan, Kadis Pekerjaan Umum Kotamobagu, Jumat (5/3/2021).

 Pekerjaan peningkatan Jalan Pande Bulan tersebut sepajang 400 meter.

“ Rencana panjang penanganan untuk peningkatan Jalan tersebut 400 meter,” aku Claudy.

Di mana item pekerjaan meliputi konstruksi lapisan aspal beton, lapisan aspal beton pondasi, pelebaran bahu jalan rabat beton, serta pekerjaan drainase, tambahnya.

Untuk SPMK tertanggal 23 Februari, dengan lama pekerjaan 150 hari kalender, lagi kata Claudy.

Sementara nilai kontrak pada pekerjaan tersebut sebesar Rp1.912.225.180,89,- dengan kontraktor pelaksana CV Karya Mulia Indah, terang Mokodongan.

Pantauan media, Jumat petang tadi proses pengukuran untuk menentukan titik awal dan titik akhir pekerjaan, serta menentukan titik-titik yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Pande Bulan, oleh
pihak PPK (pejabat pembuat komitmen) sudah mulai dilakukan.(*)

SN.COM,KOTAMOBAGU-Sejak adanya pendemi covid 19 melanda Dunia tak terkecuali di indonesia,penataan anggaran berbeda dari tahun tanun sebelumnya. Hal itu mengenai anggaran penanganan Covid 19  setiap desa wajib mengalokasikan 8 persen dari Dana Desa (DD), sehingga perlu melakukan penyesuaian kembali oleh 15 Desa yang ada di kota kotamobagu

Seperti disampaikan, Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan dan Keuangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kota kotamobgu Rum Mokoagow, bahwa 8 persen dari DD yang diterima setiap desa harus di gunakan untuk penanganan Corona virus

“ Sehingga perlu penyesuaian penggunaan Dana Desa untuk dialokasikan  sebesar 8 persen,” ujarnya.

Makanya,lanjut Rum sebagian besar saat ini  pemerintah desa edang dalam  tahapan perampungan rancangan APBDes 2021.

“ Ini sesuai edaran dari Kemenkeu RI ,” ungkapnya.

Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DD wajib setiap bulan memberikan uang tunai sebesar Rp 300 ribu kepada Kepala Keluarga sebagai penerima bantuan.

“ Ini semua dalam rangka pemulihan ekonomi. Termasuk bagaimana padat karya desa menyerap tanaga harian di wilayahnya perlu diperhatikan oleh masing-masing Kepala Desa (Sangadi),” jelasnya.

Sedangkan untuk anggaran DD, Kabid sampaikan ada kenaikan dari tahun lalu. Namun untuk ADD dinamikanya masih sama karena pengurangan DAU.

“Pagu anggaran DD tahun sebelumnya sebesar 22,3 miliar rupiah, sedangkan tahun ini pagunya sebesar 23,3 miliar rupiah. Atau kenaikannya kurang lebih satu miliar rupiah di Tahun 2021,” tambahnya.

 Dana Transfer ke 15 Desa

  1. Dana Desa Rp 23.316.630.000
  2. ADD Rp 23.440.325.100
  3. Bagi Hasil Pajak Rp 430.341.300
  4. Bagi Hasil Retribusi Rp 222.106.200

Sumber: Dinas PMD Kotamobagu

SN.COM,KOTMOBGU-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kotamobagu menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Kamis (4/3/2021).

Dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Gorut, Hamzah Sidik Djibran, rombongan yang terdiri dari unsur pimpinan beserta staf DPRD Gorut ini diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Kotamobagu, Fahri Damopolii.

Kunjungan ini terkait studi komparasi terkait fungsi dan pengawasan DPRD Gorontalo Utara tentang penganggaran dan kualifikasi kerjasama dengan media cetak dan media siber.

“ Penganggaran untuk kerjasama media cetak dan media siber tahun 2021 ini sudah dialihkan ke Diskominfo, dari sebelumnya masih berada di Bagian Humas Setda Kabupaten Gorontalo Utara. Kami di DPRD perlu melakukan studi komparasi untuk menambah referensi dalam pengawasan sebentar terkait pelaksanaan kerjasama Pemkab Gorut dengan media massa,” kata Hamzah

Hamzah mengatakan dari banyak daerah yang ada, kota  Kotamobagu adalah salah satu daerah yang penataan kerjasama medianya sudah tergolong baik, sehingga DPRD Gorontalo Utara berinisiatif untuk datang studi komparasi ke Diskominfo Kotamobagu.

“ Proses kerjasama media massa membutuhkan penataan administrasi yang baik agar pelaksanaanya bisa optimal, tepat, dan pemerintah daerah tidak keliru dalam pelaksanaannya,” lanjutnya.

Kepala Diskominfo Kotamobagu, Fahri Damopolii menyambut baik kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi ini. menurut Fahri, anggaran kerjasama media massa sejak Diskominfo berdiri pada 2017 lalu, sudah ditata dalam dokumen anggaran Diskominfo Kotamobagu.

“ Sebelumnya anggaran untuk kerjasama media ditata di Bagian Humas Setda Kotamobagu. Tapi sejak Diskominfo berdiri pada 2017 lalu, anggaran kerjasama media sudah tertata dalam dokumen anggaran Diskominfo Kotamobagu,” ucap Fahri.

Fahri mengatakan bahwa dalam penataan media, Diskominfo Kotamobagu menerapkan berbagai persyaratan administrasi maupun kualifikasi teknis terhadap semua media yang berkerja sama dengan Pemerintah Kota Kotamobagu.

“Penerapan persyaratan administasi maupun teknis dibutuhkan agar proses kerjasama ini memiliki dasar yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari penentuan media massa yang bisa bekerjasama, penentuan kategori, maupun besaran nominal kontrak yang dikerjasamakan. Termasuk poin-poin penting yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkot dan Media, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Semua ini harus diatus secara jelas dan detail, tujuannya agar bisa dipertanggunjawabkan,” jelasnya(*)