DPRD Sulut Minta Dinas PU Perjelas Status Seluruh Aset

Manado, Sulutnews.Com - Keberadaan rumah milik pribadi yang berdiri di lahan milik pemerintah propinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Jalan Cendana Kelurahan Mogolaeng Kota Kotamobagu, menjadi alasan jika dugaan ada mafia pinjam pakai aset milik pemerintah di Sulawesi Utara saat ini perlu segera diselidiki.

Terkait hal ini Komisi II DPRD Sulut yang bermitra dengan Badan Keuangan dan Aset Pemprov Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari penjelasan, fungsi pengawasan pihak Badan yang terkesan membiarkan ada bangunan mewah milik pribadi berdiri dilahan milik pemerintah.

"Perlu ada penjelasan kenapa ada bangunan milik pribadi berdiri dilahan yang bukan miliknya, atau jangan jangan ada proses pinjam pakai yang ilegal dan tidak mengikuti prosedur," tegas Rasky menayakan status bangunan yang diduga liar tersrbut.

Senada dikatakan Noldy Lamalo, Wakil Ketua Komisi II yang menilai ada sesuatu yang janggal jika lahan milik pemerintah dibangun rumah mewah milik pribadi." Patut dipertanyakan, atau jangan sampai ada mafia pinjam pakai lahan milik pemprov," tegas Lamalo.

Seperti dijelaskan Melky Matindas Kepala Bidang Aset  menyatakan, status lahan adalah bekas Kantor UPT Kementrian PU yang sudah dihibahkan,"Status lahan adalah milik pemerintah provinsi, terkait pinjam pakai tidak ada dalam perjanjian," jelas Matindas sambil menambahkan, keberadaan lahan yang saat ini telah berdiri rumah mewah ternyata belum masuk daftar neraca keuangan pemprov sebagai pendapatan. (/Josh Tinungki)

Minut, Sulutnews.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE meresmikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Jemaat Victory Kauditan Satu Minahasa Utara, Selasa (19/03/2019)

Dalam sambutan Gubernur menyampaikan pesan “Gereja ini tentunya menjadi  suatu pekerjaan yang mulia bagi  kita semua sebagai umat Tuhan apa yang kita bangun tentunya  akan menjadi  berkat yang kita terima”, katanya.

“Puji Tuhan bagi kita semua  apa yang kita  alami hari ini  patut kita syukuri   bisa menyaksikan suatu kemuliaan yang kita lihat sendiri bahwa indahnya rumah Tuhan bisa di bangun,” kata Gubernur Olly.
Lanjutnya bahwa salah satu bentuk membangun iman yakni dengan membangun rumah Tuhan. Dijelaskannya bawha iman kita harus terbangun dalam rangka  menjadi Indonesia dan Sulawesi Utara lebih baik ke depan.

Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw  mengatakan bahwa Gereja harus menjadi  sumber  damai, sukacita  pengharapan jangan menjadi  sumber angkara murka dendam dan dengki. Sejalan dengan itu, Wagub mengharapkan agar nilai dasar seorang manusia menjadi berharga dimata Tuhan juga harus dimiliki. “Nilai nominalnya gereja ini  sudah bagus mari kita jaga nilai intrinsik supaya kita berharga di mata Tuhan,” tutup Kandouw

Turut hadir Sekretaris Daerah Prov. Sulut Edwin Silangen, SE.MS. Wakil Bupati Minahasa Utara Joppy Lengkong, Kepala Dinas Perpustakaan Sulut Yanni Lukas.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey serahkan 1.243 sertifikat tanah secara gratis kepada perwakilan masyarakat dari  lima Kabupaten dan Kota di wilayah Bolmong Raya. Penyerahan dilakukan Selasa (19/03/2019) di pusatkan di Mogolain Kotamobagu.

Hadir Sekprov Sulut Edwin Silangen Walikota Kotamobagu Tatong Bara dan Bupati Bolmong Yasty Suprejo Mokoagow. Sementara Bupati Boltim, Bolmut dan Bolsel hanya diwakili.

Gubernur mengatakan sertifikat gratis ini merupakan program Presiden Jokowi. Ini sebagai program yang tujuannya melayani masyarakat dengan baik, terutama mengenai aset warga. Ini juga untuk peningkatan kesejahteraan warga. Sertifikat gratis ini menunjukan pemerintah hadir dimasyarakat, ungkapnya.

Dari data yang ada program sertifikat gratis ini juga sudah diserahkan dibeberapa Kabupaten dan kota di Sulut.(/Fanny)

Langowan, SulutNews.Com - Wakil ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut Selasa (19/3/2019) menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke 7 Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan. Dihadapan ratusan warga Lumentut memberi apresiasi kebersamaan yang ditunjukan masyarakat untuk membangun desa Atep sehingga telah memperingati HUT desa yang ke 7 tahun.

Foto : Suasana perayaan HUT ke 7  Desa Atep Satu

"Membangun kebersamaan untuk kemajuan desa perlu terus ditingkatkan, apalagi perjalanan sejarah Desa Atep Satu telah melewati beragam perjuangan," kata Lumentut saat menyampaikan sambutannya usai gelar ibadah syukur dalam rangka perayaan HUT desa yang dipimpin Pdt Rommy Rawis, STh.

Politisi yang dekat dengan masyarakat ini, juga mengingatkan generasi muda desa untuk turut aktif terlibat dalam peran membangun Desa Atep." Generasi muda Desa jangan banyak mengeluh tetapi harus lebih banyak berperan dalam membantu pembangunan yang ada didesa," ujar Lumentut berapi - api.

Pada perayaan HUT Desa Atep Satu tersebut juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor desa atep satu, yang juga dihadiri Kasat Pol PP Minahasa mewakili Bupati, Camat Langowan Selatan, juga Tokoh Masyarakat Desa. (/Josh Tinungki)

Foto : Adriana Dondokambey

Manado, Sulutnews.Com - Banyaknya aduan warga yang mengeluh karena belum menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS, ditanggapi ketua Komisi III DPRD Sulut, Adriana Dondokambey dengan menyatakan akan membantu mempermudah proses pendaftaran BPJS dan Kartu Indonesia Sehat, bagi masyarakat.

"Kami akan mempermudah proses pendaftaran BPJS dan Kartu Indonesia Sehat. Cukup dengan membawa kartu keluarga, daftarkan langsung nanti akan diarahkan secara langsung," kata Adriana, Senin (18/3/2019).

Juga kata dia, upaya ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab sebagai wakil rakyat."Ada aduan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat dan BPJS dan ini wajib dimiliki," kata dia.

Ia juga menambahkan, untuk mempercepat proses adminstrasi, diharapkan dapat mendaftarkan diri secara kolektif. Mengingat, jika mendatarkan diri secara pribadi akan memperlama proses adminitrasi.

Dengan kemudahan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan, Adriana optimis peningkatan kesehatan masyarakat akan tercapai."Masyarakat sehat berdampak pada peningkatan kesejahteraan."(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE bersama Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dan Sekprov Edwin Silangen, SE, MS menyerahkan laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) Tahun 2018 kepada Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggomalut, Agustin Vita Avantin di Auditorium Mapalus Kantor Gubernur, Senin (18/3/2019).

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengapreasiasi Kanwil DJP Suluttenggomalut yang memilih Kantor Gubernur sebagai lokasi pengisian bersama SPT Tahunan untuk seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sulut.

"Saya sebagai gubernur menyambut baik dan gembira karena kegiatan ini dilakukan di kantor supaya seluruh ASN dapat lebih cepat melengķapi semua proses penyampaian SPT yang sudah berjalan baik di Direktorat Jenderal Pajak," kata Olly.

Lanjut Olly, ASN sebagai motor penggerak roda pemerintahan harus tampil sebagai teladan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, termasuk dalam penyampaian laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

“Aparat Sipil Negara (ASN) di Pemda Sulut harus taat Pajak, Karena pajak itu juga untuk membiayai pembangunan didaerah."Jadi semua harus taat pajak” beber Olly.

Untuk diketahui, batas waktu penyampaian SPT Tahunan sudah semakin dekat, yakni tanggal 31 Maret 2019. Sesuai dengan UU Nomor  28 Tahun 20017, serta PP 53 Tahun 2010, ASN yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan dapat dikenai sanksi administratif dan disiplin. (/Fanny)

TAHUNA, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey minta agar program Me'daseng yang dilakukan Pemda Kabupaten Sangihe harus dilakukan terus dimasa datang. Karena sangat baik dimana pemerintah dan masyarakat sangat dekat dan berbaur.

"Program Me'daseng ini baik dan harus dilakukan terus menerus."Kata Gubernur Olly saat menghadiri acara Me"daseng di Kampung Pananaru Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe Sabtu 16 Maret.

Olly mengatajan Me"daseng memperlihatkan kehadiran pemerintah dimasyarakat dan melayani masyarakat. Program ini konteksnya sangat melekat dengan nilai budaya dan juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat luas. "Saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu harus dilanjutkan terus,"Kata Olly.

Sementara itu Bupati Sangihe Jabes Gaghana menyatakan banga atas kehadiran Gubernur Olly Dondokambey di Kampung Pananaru, karena Gubernur hadir disaat Me"daseng ke.19, ini sangat baik. Program ini karena sejak kami dilantik sebagai Bupati beberapa tahun lalu kegiatan ini kami lakukan dan sudah banyak manfaat karena mendengar aspirasi dan langsung dituntaskan bila ada masalah.

Program ini merupakan kultur budaya lokal yang besar manfaatnya. Acara ini sesuai data dilakukan disemua Kecamatan.Dan Kepala Daerah tingal dua hari dikampung dan makan ubi dan sayur tanpa nasi dan berdialog bernyanyi bersama masyarakat.

Dalam acara tersebut turut hadir Sekprov Edwin Silangen Bupati Sangihe Jabes Ghagana Wakil Bupati Helmut Hontong dan ratusan masyarakat.(/Fanny)

Manado, Sulutnews. Com - Puluhan masa yang tergabung dalam Kualisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Sulut, Senin (18/03/2019) menggelar aksi di Kantor DPRD Sulut, mereka menuntut agar Rancangan Undang undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera ditetapkan.

Dalam orasinya mereka mendesak agar DPRD Sulut selaku lembaga perwakilan rakyat dapat menyampaikan rekomendasi mereka untuk dibawah ke DPR-RI agar aspirasi tersebut dapat disahkan."Desakan pengesahan RUU PKS menandakan jika kasus kekerasan seksual di Sulut sudah sangat meresahkan dan memprihatinkan untuk itu dapat segera disahkan," tegas Linvia Gunde perwakilan AJI Sulut.

Foto : Dialog bersama Ketua Komisi IV James Karinda soal tuntutan oengesahan RUU PKS

Juga disampaikan Nur Hasanah dari Suara Parampuang Sulut yang menjelaskan tujuan mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS menjadi Undang undang tidak sekedar mengatur terkait proses pelanggaran dan menghukum seberat beratnya pelaku, tetapi lebih dari itu adalah menjawaban kekuatiran para korban pelecehan seksual atas apa yang mereka alami. "Desakn mengesahkan RUU PKS karena bentuk kekerasan seksual sudah sangat masif dan meresahkan sehingga perlu penanganan serius oleh semua pihak," ungkapnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut James Karinda Ketua Komisi IV DPRD Sulut saat berdialog dengan kualisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Sulut di ruangan rapat komisi IV kantor DPRD Sulut mengatakan penanganan kasus kekerasan seksual sudah lama dibicarakan dan telah mendapat perhatian namun penanganannya tidak serius sehingga ini perlu lebih diberikan perhatian. Pengesahan RUU PKS secara pribadi sangat mendukung dan tuntutan lewat aspirasi yang disampaikan akan menjadi dasar bagi DPRD Sulut untuk menyampaikan ke DPR-RI dan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan pengesahan RUU PKS."Pekan depan rekomendasi tuntutan pengesahan RUU PKS akan disampaikan ke DPR-RI, dan saya menjamin ini akan diterima juga oleh Pemerintah pusat," tegas Karinda.

Untuk diketahui ada lima alasan yang dituntut agar RUU PKS segera disahkan yakni, Angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia meningkat, Penyelesaian kasus kekerasan seksual selama ini sering merugikan perempuan Tidak adanya sistim pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual, Korban dan Keluarga akan medapatkan dukungan  proses pemulihan dari negara, Pelaku kekerasan seksual akan mendapatkan akses proses rehabilitasi untuk pelaku non fisik dan dibawah udia 14 tahun. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - DPRD Sulut dalam upaya agar mega proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ilo-ilo yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dapat segera direalisasikan dan mulai dibangun terus dilakukan, terbukti pada Kamis 14 Maret sampai Jumat 15 Maret 2019 pekan lalu Komisi III DPRD Sulut bidang oemvangunn menggelar pertemuan dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Prasarana Rakyat (PUPR) guna memantapkan proses lelang proyek yang seharusnya sudah berjalan sejak tahun 2018 lalu.

Foto : Rapat koordinasi Komisi III DPRD Sulut di Kementrian PUPR Jakarta

"Komisi III DPRD Sulut telah melakukan pertemuan dengan Kementrian PUPR, ini dilakukan untuk menindak lanjuti serta mencari kejelasan lelang proyek TPA Ilo-ilo," kata Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw

Juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vteke Runtu koordinator Komisi III yang memimpin langsung kunjungan tersebut, pihak Kementrian PUPR telah mengambil langkah dengan melaksanakan proses tender baru dengan melibatkan sejumlah preusahaan profesional yang nantinya akan ditetapkan sebagai pelaksana untuj pembangunan mega proyek TPA yang berlokasi di wilayah Kecamatan Wori Minahasa Utara. "Pihak Kementrian sudah melaksanakan proses tender baru dan dalam waktu dekat akan ditetapkan pemenang tender, untuk kemudian segera melaksanakan oekerjaan," ungkap SVR.

Pada pertemuan yang dilaksanakan di kantor kementrian PUPR Jakarta tersebut Ketua Komisi III DPRD Sulut Adrianan Dondongkambey, bersama Wakil Ketua Amir Liputo, Sekertaris Edison Masengi dan Anghoya Boy Tumiwa, Yongki Limen, Ayub Ali, Bart Senduk, Judy Moniaga, Billy Lombok diterima oleh Kepala Sub Bidang Kementrian PUPR, Ismail selaku penanggungjawab proyek. TPA ilo - ilo.

Selain itu, Komisi III DPRD Sulut juga melakukan kunjungan di Kementrian Perhubungan, untuk mengecek pembangunan sejumlah proyek Pelabuhan di Wilayah Sulut, termasuk pembangunan pelabuhan minsel yang masih terkendala akibat belum disahkannya Badan khusus yang menangani bidang oelabuhan laut. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly  Dondokambey mengajak Jemaat GMIM untuk menjaga  persatuan kerukunan dan pelihara persaudaraan serta  membantu pemerintah dalam pembabgunan. Hal itu dikatakan Gubernur Olly Dondokamvey saat menghadiri Ibadah HUT ke 52 Jemaat GMIM Eben Haezer Bumiberingin Manado dan peresmian Pastori, Minggu(17/03/2019)

Hal yang sama dikatakan Gubernur saat menghadiri HUT 68 Jemaat GMIM Nasaret Tuminting Manado. Menurut Gubernur  peran Jemaat dalam menunjang pembangunan daerah penting terutama bersama pemerintah menjaga kerukunan dan menunjang program pengentasan kemiskiban dan pengangguran.

Olly memuji kemajuan Jemaat Eben Hezer dan Nasaret. Dalam bagian lain Olly menjelaskan program pembangunan daerah terutama infrastruktur dan pendidikan kesehatan serta orogram lainnya. Jemaat juga diminta jauhi narkoba. Olly juga mengatakan banyak program pemerintah pusat ke Sulut, program Jokowi seperti pembangunan jalan waduk Kuwil Jalan Tol Manado-Bitung  dan dana desa, program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan dan program BPJS. Olly berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat kepada Sulut,

Hadir Wakil Gubernur Steven Kandow, Ketua Sinode GMIM Pdt Dr Hein Arina, Sekprof Edwin Silangen, Ketua DPRD Sulut Andrei Angow dan pejabat eselon II lainya dan ratusan Jemaat di dua Jemaat Eben Heizer dan Nasaret.(/Fanny)