Advertorial

Advertorial (3)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) paripurnakan Peraturan daerah (Perda) Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (DPRD) Sulut tahun 2017, di ruangan paripurna, Rabu (18/7).

Diketahui, rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andre Angouw dan dihadiri oleh Gubernur dan Wagub, masing-masing Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, unsur Pimpinan dan anggota Dewan terhormat, Forkompimda Sulut, Sekprov Edwin Silangen dan pejabat eselon serta undangan.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengatakan, rapat paripurna ini dilaksanakan setelah sebelumnya dilaksanakan pembahasan komisi-komisi DPRD dengan Mitra kerja serta rapat sinkronisasi antara pimpinan komisi-Komisi dan Badan anggaran (Banggar) sudah selesai dilaksanakan.

“Rapat paripurna ini merupakan pembicaraan tingkat II dalam bentuk, penyampaian laporan hasil sinkronisasi komisi-komisi dengan Banggar DPRD, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, kesimpulan dan putusan dan Sambutan Gubernur Sulawesi Utara,” ujar dia.

Lanjut dia, setelah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi selesai, selaku pimpinan rapat paripurna menyimpulkan bahwa Ke Enam fraksi telah memberikan pendapatnya menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

“Dan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” terang dia. 

Diketahui, kegiatan selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan dan penyerahan terhadap Ranperda tersebut dan diakhiri dengan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey. (Josh Tinungki)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Jumat (29/06/2018) siang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi tahun anggaran 2017 juga Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulut sekaligus Tanggapan/Jawaban Gubernur Sulut terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

   

Pada rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Marthen Manopo tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Forkopimda Sulut, pejabat eselon Pemprov dan undangan lainnya.

Meski hanya menyerahkan pemandangan umum secara tertulis, namun Enam Fraksi di DPRD masing - masing Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Demikrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan (FRNK) dan Fraksi Keadilan  menyetujui Perubahan Perda dibahas pada tahapan selanjutnya.

Sementara itu dalam sambutannya menanggapi pemandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD Sulut, Wakil Gubernur Sulut Steven O E Kandouw memberi apresiasi terhadap respon Anggota Legislatif yang menyetujui agar pembahasan perubahan perda segera dibahas untuk kemudian ditetapkan." Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan pembahasan selanjutnya dan pemerintah sangat mengapresiasi kerja anggota DPRD yang langsung merespon usulan yang disampaikan," kata Kandouw

Tahapan selanjutnya terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2017 akan dilanjutkan dengan rapat pembahasan Komisi-Komisi bersama dengan mitra kerja. Dan untuk Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut  Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulut, akan dibahas lewat Pansus DPRD bersama eksekutif.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Setelah tahapan dan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) tuntas, politisi Partai Golkar Hanafi Sako akhirnya resmi menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara periode 2014-2019. Ia menggantikan Marlina Moha-Siahaan yang mundur akibat tersandung kasus hukum.

Pelantikan Sako dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Andrei Angouw yang mengambil sumpah dan janji anggota dewan dalam rapat paripurna istimewa yang digelar, Selasa (5/6/2018) sore sekitar pukul 16.00 WITA.

“Saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucap Sako dalam janjinya yang didampingi rohaniwan dari agama Islam.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Steven Kandouw mengingatkan Sako untuk menjadi pejuang bagi rakyat. 

“Harus lantang bicara untuk rakyat. Jangan jadi wowo (bisu, red). Karena kata parlemen diambil dari kata parli yang artinya bicara,” kata Kandouw.

Ia juga mengingatkan Sako agar tidak jadi penghianat bagi rakyat.

“Harus berjuang untuk rakyat,” tambah dia.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut para Wakil ketua DPRD, Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan sejumlah anggota dewan. Turut hadir juga Forkopimda dan jajaran Pemprov Sulut, serta Sekretariat DPRD Bartolomeus Mononutu.

Kepada wartawan usai dilantik, ia menyatakan sudah siap  bekerja untuk rakyat hingga periode 2014-2019 berakhir.

“Saya sudah siap bekerja dan mengabdi untuk rakyat,” ucap dia. (***)