Advertorial

Advertorial (8)

Manado, SulutNews.Com - Guna menjalankan amanat undang - undang jika Anggota DPRD wajib melaksanakan kegiatan menyerap aspirasi langsung ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing - masing yang juga disebut Reses, maka sejak tanggal 30 November sampai 7 Desember 2018, pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, mengunjungi konstituen guna menjaring aspirasi.

Ketua DPRD Sulut Andrey Angouw pada Jumat (07/12/2018) menyerap aspirasi lewat kegiatan Reses III tahun 2018 di dua tempat berbeda yakni  di Gereja KGPM Sidang Petra, Cempaka, Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Manado dan di Gereja GPDI Kemah Daud Perum Sekar Alam Sumompo, Manado. Beberapa aspirasi warga cempaka menyampaikan perbaikan Drainase, bantuan untuk Kelompok Nelayan, penertiban dan pengesahan sertifikat-sertifikat tanah. Yang juga diminta untuk diperjuangkan adalah pengadaan air bersih. Masyarakat juga meminta adanya pemekaran lingkungan sebab Cempaka hanya satu Lingkungan  yakni Lingkungan V dengan jumlah KK seribuan/penduduk tiga ribuan lebih dalam satu lingkungan.

Sementara di Sumompo ikut dikemukakan persoalan Drainase, lampu jalan dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

Reses di dua tempat ini sekaligus dikaitkan dengan Ibadah Pohon Terang menyambut Natal Yesus Kristus. Dalam Ibadah ini, Angouw turut menyampaikan sambutan sekaligus pesan-pesan agar masyarakat tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya konsumtif yakni mempersiapkan segala sesuatu diluar kemampuan. Bagi Angouw, hal yang paling penting menghadapi Natal adalah kesiapan Iman dan hidup sederhana seperti 'kedatangan' Yesus Kristus ke dunia ini yang juga sangat sederhana.

"Hadapi Natal agar bisa menjadi berkat dan terang bagi banyak orang, juga menjadi berguna bagi Bangsa dan Negara," kata Angouw.

Foto Reses Wenny Lumentut

Sementara itu wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut juga menggelar reses di Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Selatan. Selasa (4/12/2018)  warga mengharapkan ada perhatian pemerintah kepada petani yang berharap bantuan mesin pengering, bantuan,

Foto reses Mangumbahang

Anggota DPRD Sulut Ferdinand Mangumbahang juga menggekar reses Rabu (5/12/2018) menggelar Reses di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Kegiatan yang dilaksanakan guna menjaring aspirasi masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat yang datang menyampaikan aspirasi.

Sebagaimana aspirasi yang berhasil dijaring, warga Desa Naha mengeluhkan soal turunya harga komoditi pertanian, dukungan Pupuk bagi petani, bantuan modal usaha bagi Nelayan dan pedagang pasar, juga soal pengangguran yang tinggi dan bantuan sosial untuk rumah rumah ibadah.

Foto reses Amir Liputo

Juga Anggota DPRD Sulut Amir Liputo yang menggelar reses pada Sabtu (8/12/2018) di kelurahan Mahawu Lingk IV Kota Manado dan berhasil menjaring aspirasi masyarakat yang mengeluhkan soal Bantuan Rumah Layak Huni, bantuan Bea Siswa, BPJS, juga mengeluhkan soal fasilitas Pos Yandu yang tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Pada reses tersebut Liputo menyerahkan bantuan kursi roda, juga digelar pemeriksaan Kesehatan dan kacamata gratis

Foto Reses James Karinda

Pada Jumat (7/12/2018) Anggota DPRD Sulut James Karinda juga menggelar Reses bersama warga di Kelurahan Dendengan Dalam Kota Manado dan berhasil menjaring aspirasi masyarakat yang mengeluhkan soal lapangan pekerjaan terutama untuk para tukang yang mengeluhkan soal banyaknya pekerja dari luar yang dianggap telah mengganggu lahan pekerjaan para tukang yang ada di Sulut, juga soal penanggulangan banjir terutama di wilayah kampung merdeka yang menjadi langganan banjir.

Foto Reses Ingrid Sondakh

Kegiatan reses juga dilaksanakan oleh Anggota DPRD Sulut Ingrid Sondakh pada Kamis (6/12/2018) di Desa Kalasey Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Dalam reses tersebut, Inggrid bekerjasama dengan Pemprov Sulut dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi, juga membagikan sekitar 250 kaca mata gratis dan lima kursi roda untuk masyarakat.

Begitu pula masalah galian C yang materialnya sangat mengganggu lingkungan.

Untuk pelaksanaan reses kali ini merupakan reses terakhir di tahun 2018 dan nantinya akan digelar paripurna untuk menyampaikan hasil reses dari daerah pemilihan. (Josh Tinungki)

Rumah Ibadah, Kelompok Tani dan Ormas, Terima Bantuan

Tomohon, SulutNews.Com - Ratusan warga Desa kayawu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon memberi apresiasi kepada Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, pasalnya saat melaksanakan kegiatan reses guna menjaring aspirasi rakyat, Lumentut, menjanjikan akan memperjuangkan akses jalan Kayawu tembus Koha.

" Kami memberi apresiasi yang tinggi kepada Wakil Metua DPRD Sulut Wenny Lumentut, yang telah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kami, dan kami sangat berharap, bisa segera terealisasi," kata Elias Lasut waga Kayawu.

Juga warga mengharapkan ada perhatian pemerintah kepada petani yang berharap kiranya ada mesin pengering, karena ini sangat dibutuhkan oleh petani." Saat ini mesin pengering dikelola oleh perorangan dan itu tidak mampu menangani kebutuhan petani, dari hasil olahan di lahan garapan seluas 60 hektar, " ungkap Lasut.

Senada juga disampaikan Jantje Wenas yang berharap agar ada bantuan dari Pemerintah berupa hand tractor bagi petani karena sangat dibutuhkan." Hasil pertanian akan sangat menguntungkan petani jika, pengolahan dapat didukung oleh infrastruktur yang memadai," kata Wenas.

Sementara itu menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat, Wenny Lumentut mengatakan, reses DPRD adalah untuk menjembatani aspirasi rakyat, untuk itu semu program yang sudah disampaikan, hendaknya dapat dituangkan lewat proposal yang ditujukan kepada Pemerintah Propinsi. "Semua aspirasi yang disampaikan dapat dituangkan dalam proposal dan akan saya kawal, hingga ada realisasi, karena secara kelembagaan DPRD bertanggungjawab terhadap semua aspirasi yang disampaikan lewat pelaksanaan reses," kata Lumentut.

Kegiatan masa reses III tahun 2018 ini, digelar pada Selasa (4/12/2018) di Aula Santo Yosep, dan dihadiri ratusan warga, serta unsur yang mewakili Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Kayawu, dimana Lumentut juga memberikan bantuan dengan total sebesar Rp 100 juta. (/Josh Tinungki)

Gubernur Pastikan 90 Persen Aspirasi Rakyat Terserap

Manado, SulutNews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan  terhadap APBD Propinsi Sulut tahun anggaran 2019.

Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Senin (19/11/2018) tersebut ditandatangani rancangan perda APBD 2019 menjadi APBD, dimana anggaran pembagunan ditetapkan sebesar Rp. 4.986.577.970, dengan pembiayaan daerah  ditetapkan sebesar Rp 20 Miliar serta  Dana Perimbangan ditetapkan sebesar Rp 2.702.560.309  dan belanja daerah sebesar Rp 4,5 triliun.

Dalam sambutannya Gubernur Oly Dondokambey menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang menyetujui APBD, yang menegaskan jika aspirasi rakyat lewat anggota DPRD dipastikan sebesar 90 persen masuk dalam APBD 2019 dimana guna mempercepat kemandirian ekonomi kita tetapkan melalui 10 program pembangunan dengan memprioritaskan pada peningkatan sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur untuk tujuan peningkatan kesejahtraan masyarakat. " Penandatanganan Perda APBD sebagai landasan pijak berbagai program kerja pemerintah untuk kesejahtraan bersama," kata Olly, Juga kata dia, APBD tahun 2019 akan menjadi tahap selanjutnya dalam merealisasikan tujuan untuk membangun Sulawesi Utara menuju Sulut Hebat yang berdikari dalam ekonomi," tegasnya.

Sementara itu seluruh Fraksi- fraksi di DPRD Sulut, sebagaimana disampaikan juru bicara Badan Anggaran Ingrid JN Sondak saat membacakan laporan, menyatakan setuju pengesahan APBD Sulut 2019 dengam memberi 22 catatan yang menitik beratkan agar Pemerintah Provinsi mengefektifkan pelatihan tenaga pengajar untuk peningkatan kwalitas siswa, bantuan sarana dan prasarana untuk laboratorium, juga perhatian untuk anak Autis, membangun sekolah SMK Unggulan disetiap kabupaten Kota, mengatasi kendala pembayaran gaji guru honor SMA, SMK.

Juga mengusulkan dinas kesehatan membangunan Puskesmas di desa terpencil, juga untuk pasien BPJS kebih ditingkatkan agar tidak merugikan masyarakat, Memperbaiki ruas jalan provinsi yang saat ini kondisinya rusak juga membangun penerangan jalan dititik rawan terjadi kecelakaan dan potensi terjadi kriminalitas, pemerintah provinsi dapat memperhatikan saran peningkatan kebudayaan daerah, bidang pariwisata perlu menggunakan media one line untuk promosi, juga fasilitas olahrga perlu dibangun dan ditingkatkan untuk prestasi, peningkatan kegiatan penyuluhan pertanian di kabupaten dan kota, dan langkah pengembangan untuk menaikan harga kopra.

Pendapat akhir fraksi terhadap Panperda APBD 2019 menerima dan menyetujui ditetapkan menjadi Perda agar dokumen menjadi perencanaan untuk menjadi alat pelayanan sehingga anggaran tidak bisa diselewengkan untuk kepentingan pribadi. (*/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProVinsi Sulawesi Utara menandai peringatan HUT ProVinsi Sulawesi Utara ke 54 tanggal 23 September 2018, dengan menggelar rapat Paripurna Istimewa, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw yang memimpin sidang  mengawali dengan membacakan historis penetapan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulut serta lembaran sejarah perjalanan Provinsi Bumi Nyiur Melambai Provinsi Sulut dimulai dari permulaan kemerdekaan RI. Dari perjalanan sejarah daerah ini, maka pada saat kepemimpinan Gubernur Frits Johannes Tumbelaka, Tanggal 23 September 1964 Daerah Tingkat I Sulawesi Utara menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964.

Dalam paripurna ini juga diperkenalkan para teladan yang berprestasi yang telah mengharumkan nama Sulut di Tingkat Nasional dan Internasional tahun 2018. Setelah selingan seni tari Budaya, sambutan Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah Bapak DR. Sonni Sumarsono, MDM. Selesai sambutan diselingi pemutaran Video Teaser yang menampilkan giat pertanian yang dilakukan oleh Gubernur Sulut disela kegiatan kesehariannya sebagai Gubernur.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan berbagai program-program pembangunan Sulawesi Utara yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Gubernur dalam sambutannya banyak menyampaikan berbagai keberhasilan serta tantangan yang dihadapi untuk membangun daerah ini.

Hadir dalam Rapat Paripurna ini; Wakil Ketua MPR-RI yang juga mantan Gubernur Sulut Bapak E.E. Mangindaan bersama ibu, Anggota DPR-RI dan DPD-RI Dapil Sulut, Mewakili Mendagri Dirjen Otda DR. Sonni Sumarsono, Angt. DPR RI, Djenri Keintjem SH, MH, Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Ibu Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wagub Sulut Steven Kandouw bersama Ibu Kartika Devi Kandouw-Tanos, Para Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakikota, Konsul Jenderal Filipina dan Albania, Para Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut/yang mewakili, Para Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Pejabat Forkompimda Sulut, Para Rektor PT, Sekprov dan Pejabat Eselon, Pimpinan BUMN dan BUMD, Para Pemuka Agama/Adat dan Tokoh Masyarakat, Generasi Muda, LSM dan Ormas, Pejabat TNI-Polri, Para Wartawan Cetak dan Elektronik serta undangan lainnya.(Advetorial)

Manado, SulutNews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (14/8/2018) menggelar Rapat Paripurna terkait enam agenda, yakni, penutupan masa persidangan kedua tahun 2018, penyampaian hasil laporan kinerja alat kelengkapan DPRD, pembukaan masa sidang ketiga  tahun 2018, penyampaian laporan pelaksanaan reses II tahun 2018, penyampaian/penjelasan Gubernur Sulut terhadap ranperda perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2018  dan Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2018.

Paripruna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, didampingi pimpinan DPRD Sult, Stevanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manoppo juga turut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama SKPD dan Anggota DPRD Sulut lainnya, Forkopimda dan tamu udangan.

Dalam penyampaian hasil reses kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey dimana Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw berharap kiranya hasil reses yang di serap seluruh anggota DPRD Sulut bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Hasil reses agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut, bisa dianggarkan pada APBD Perubahan 2018, APBD Induk 2019, juga pada APBD di Kabupaten/Kota, juga melalui Gubernur Sulut Olly Dondokambey bisa diperjuangkan pada APBN 2019,” pungkas Angouw.(*Advetorial)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) paripurnakan Peraturan daerah (Perda) Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (DPRD) Sulut tahun 2017, di ruangan paripurna, Rabu (18/7).

Diketahui, rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andre Angouw dan dihadiri oleh Gubernur dan Wagub, masing-masing Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, unsur Pimpinan dan anggota Dewan terhormat, Forkompimda Sulut, Sekprov Edwin Silangen dan pejabat eselon serta undangan.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengatakan, rapat paripurna ini dilaksanakan setelah sebelumnya dilaksanakan pembahasan komisi-komisi DPRD dengan Mitra kerja serta rapat sinkronisasi antara pimpinan komisi-Komisi dan Badan anggaran (Banggar) sudah selesai dilaksanakan.

“Rapat paripurna ini merupakan pembicaraan tingkat II dalam bentuk, penyampaian laporan hasil sinkronisasi komisi-komisi dengan Banggar DPRD, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, kesimpulan dan putusan dan Sambutan Gubernur Sulawesi Utara,” ujar dia.

Lanjut dia, setelah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi selesai, selaku pimpinan rapat paripurna menyimpulkan bahwa Ke Enam fraksi telah memberikan pendapatnya menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

“Dan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” terang dia. 

Diketahui, kegiatan selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan dan penyerahan terhadap Ranperda tersebut dan diakhiri dengan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey. (Josh Tinungki)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Jumat (29/06/2018) siang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi tahun anggaran 2017 juga Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulut sekaligus Tanggapan/Jawaban Gubernur Sulut terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

   

Pada rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Marthen Manopo tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Forkopimda Sulut, pejabat eselon Pemprov dan undangan lainnya.

Meski hanya menyerahkan pemandangan umum secara tertulis, namun Enam Fraksi di DPRD masing - masing Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Demikrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan (FRNK) dan Fraksi Keadilan  menyetujui Perubahan Perda dibahas pada tahapan selanjutnya.

Sementara itu dalam sambutannya menanggapi pemandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD Sulut, Wakil Gubernur Sulut Steven O E Kandouw memberi apresiasi terhadap respon Anggota Legislatif yang menyetujui agar pembahasan perubahan perda segera dibahas untuk kemudian ditetapkan." Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan pembahasan selanjutnya dan pemerintah sangat mengapresiasi kerja anggota DPRD yang langsung merespon usulan yang disampaikan," kata Kandouw

Tahapan selanjutnya terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2017 akan dilanjutkan dengan rapat pembahasan Komisi-Komisi bersama dengan mitra kerja. Dan untuk Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut  Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulut, akan dibahas lewat Pansus DPRD bersama eksekutif.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Setelah tahapan dan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) tuntas, politisi Partai Golkar Hanafi Sako akhirnya resmi menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara periode 2014-2019. Ia menggantikan Marlina Moha-Siahaan yang mundur akibat tersandung kasus hukum.

Pelantikan Sako dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Andrei Angouw yang mengambil sumpah dan janji anggota dewan dalam rapat paripurna istimewa yang digelar, Selasa (5/6/2018) sore sekitar pukul 16.00 WITA.

“Saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucap Sako dalam janjinya yang didampingi rohaniwan dari agama Islam.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Steven Kandouw mengingatkan Sako untuk menjadi pejuang bagi rakyat. 

“Harus lantang bicara untuk rakyat. Jangan jadi wowo (bisu, red). Karena kata parlemen diambil dari kata parli yang artinya bicara,” kata Kandouw.

Ia juga mengingatkan Sako agar tidak jadi penghianat bagi rakyat.

“Harus berjuang untuk rakyat,” tambah dia.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut para Wakil ketua DPRD, Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan sejumlah anggota dewan. Turut hadir juga Forkopimda dan jajaran Pemprov Sulut, serta Sekretariat DPRD Bartolomeus Mononutu.

Kepada wartawan usai dilantik, ia menyatakan sudah siap  bekerja untuk rakyat hingga periode 2014-2019 berakhir.

“Saya sudah siap bekerja dan mengabdi untuk rakyat,” ucap dia. (***)