DPRD Sulut

DPRD Sulut (19)

Manado, SulutNews.Com - Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda menilai laporan yang disampaikan oleh Dinas Parawisata terkait pengadaan biaya cetak brosur sosialisasi pariwisata Sulut sebesar Rp 400 Juta yang teralokasi pada anggaran tahun 2017 perlu ada pertanggungjawaban yang tidak hanya didasarkan pada catatan diatas kertas, tetapi perlu dibuktikan dengan brosur yang dicetak, hal ini disampaikan karinda dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pariwisata Sulut, Jumat (13/07/2018).

Menurutnya besaran anggaran sosialisasi yang dialokasikan tiap tahun tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, karena ada laporan yang diterima banyak turis yang berkunjung ke Sulut mengeluhkan jika mereka tidak pernah menjumpai atau mendapatkan petunjuk tentang promosi pariwisata di Sulut. Tidak hanya iti saja tetapi kami pun tidak oernah mendapatkan brosur-brosur terkait promosi pariwisata.

"Kami meminta agar pihak dinas dapat menyerahkan bukti brosur yang dicetak serta perusahaan yang mencetak, sebab setiap tahun anggaran cetak brosur selalu ada tetapi justru brosur tidak pernah terlihat atau sangat sulit dijumpai ditempat sebagaimana dilaporkan," kata Karinda.

Juga kata Politisi Partai Demokrat Sulut ini, soal biaya cetak adalah item yang paling rawan dimanipulasi sebab tidak terlihat dan ini penting untuk diberikan catatan agar dapat diteliti, mengingat sosialisasi pariwisata Sulawesi Utara samapai saat ini dinilai kurang optimal. " Anggaran sosialisasi sngat tinggi setiap tahun, termasuk cetak brosur, tapi fakta dilapangan kurang terlihat," tegas Karinda.

Terkait hal ini, Komisi IV DPRD Sulut telah meminya Dinas Pariwisata untuk memasukan bukti cetakan brosur serta data perusahaan yang melakukan pencetakan." Kami minta agar dinas dapat memberikan bukti cetak brosur serta perusahaan yang mencetak, ini oerlu diselidiki," pungkasnya. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Setelah melaksanakan pemilihan yang dikuti oleh seluruh personil panitia Khusus, yang digelar Jumat (13/07/2018) siang akhirnya ditetapkan Boy Tumiwa terpilih sebagai Ketua Pansus Tata Tertib DPRD dan Meiva Lintang ditetapkan sebagai Ketua Pansus Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terkait penetapan pimpinn Pansus tersebut Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut usai memimpin rapat pemilihan kepada wartawan mengatakan, dengan adanya penetapan pimpinn Pansus, diharapkan segera ada pembahasan guna mempercepat perampungan Perda agar segera ditetapkan dan dapat diberlakukan di Sulawesi Utara. " Pansus harus sudah mulai bekerja agar target penetapan dapat direalisasikan tepat waktu," ungkap Lumentut.

Juga kata dia, dengan akan ditetapkannya perda Tata Tertib DPRD, yang mengadop dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018, akan semakin menambah perbaikan kinerja Anggota DPRD, karena ada banyak kewenangan DPRD yang mengalami peningkatan termasuk akan menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur. "Anggota DPRD harus mampu menunjuman kinerja yang baik, karena jika tidak sebaiknya jangan menjadi anghota dewan," tegas Lumwntut.

Untuk diketahui, personil DPRD yang masuk dalam kelompok kerja penyusun pembahas peraturan tatatertib DPRD yakni Ketu Boy Tumiwa, Wakil Ketua Rasky Mokodompit, Sekertaris Billy Lombok, , Anggota lucya Tarore, Fanny Legoh, Ingrid Sondakh, Edison Masengi, James Karinda, Muslimah Mongilong, Judy Moniaga, Herry Tombeng,, Ayub Ali, Amir Liputo, Felly Runtuwene dan Bart Senduk, sementara itu untuk Pansus pembahas ranperda perubahan atas peraturan daerah No 4 2016 ,tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah prov sulut, Ketua Mevva Lintang, Wakil Ketua Novi Mewengkang, sekertaris James Tuuk, Angota Dicky Makagansa, Roky Wowor, Hanafi Sako, Jongky limen, Siska Mangindaan, Netty Pantouw, Syeny, Kalangi Rita Lamusu, Mursan imban, Moldy Lamalo, Nori Supit. (Jos Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Ketua Balegda DPRD Sulut Boy Tumiwa menjelaskan, Dewan Provinsi akan segera membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata tertib DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

Terkai hal ini, kepada wartawan Tumiwa menjelaskan jika kewenangan DPRD Provinsi akan lebih besar, seperti yang dijelaskan dalam revisi PP, yang mengamanatkan ketika terjadi persoalan sehingga sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan dan terjadi kekosongan maka akan dipilih oleh DPRD Sulut.

"Terjadi banyak perubahan dalam revisi PP 12, sebagaimana penjelasan pasal 23 ayat 2 DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda terus kemudian memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah atau kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, " jelas Tumiwa.

Juga kata politisi yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Sulut ini, untuk mempercepat penyusunan Perda ini, Bapemperda akan membahas Ranperda tersebut agar selesai tepat waktu." Sudah ada rapat pertemuan bersama tim ahli guna mempersiapkan kajian akademis, sebagai tahapan untuk penyempurnaan Perda," jelas Tumiwa.

Terkait agenda di DPRD Sulut saat ini Komisi-komisi di DPRD Sulut sementara membahas laporan pertanggungjawabn Gubernur terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun 2017, yang pembahasannya melibatkan mitra kerja komisi dari seluru SKPD dilingkup Pemerintah Propinsi. (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Setelah sempat menggelar agenda kunjungan kerja keluar daerah, Komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara bakal menggelar agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja komisi sehubungan dengan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.

Terkait agenda tersebut Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu melalui Kepala bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Sulut, Jackson Ruaw  mengatakan, Komisi II DPRD Sulut Bidang Perekonomian dan Keuangan akan melakukan RDP bersama mitra kerjadan sudah diagendakan, begitu juga dengan komisi lain.

“Untuk agenda RDP komisi II akan digelar mulai Kamis 12, 13 dan 16 Juli 2018. Dihari pertama bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Dinas Kehutanan dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi,” jelas Ruaw.

Juga kata dia,untuk pembahasan hari kedua Komisi II bersama mitra kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Penghubung, Badan pengelola Keuangan dan Aset, Biro Umum Setda Provinsi Sulut.

“Dihari terakhir, komisi II bersama Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan Daerah dan Bank Sulutgo,” terang dia

Komisi II DPRD Sulut, akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 14 mitra kerja begitu juga dengan komisi I, III dan IV juga akan melaksanakan RDO namun diwaktu yang berbeda. (josh Tinungki)

DPRD Sulut Himbau Dinas Terkait Tak Persulit Kelompok Tani Manado, Sulutnews.com - Potensi lahan yang didukung oleh profesi petani dilingkup organisasi gereja khususnya komisi PKB GMIM, memiliki prospek baik untuk diberdayakan. Terkait hal tersebut Anggota Komisi 2 DPRD Sulut Ferdinand Mangumbahang berharap, dinas Pertanian dapat memberdayakan potensi tersebut dengan memfasilitasi kelompok pertanian dengan memberikan pendampingan. Menurutnya program bantuan yang ada sebaiknya diberdayakan lewat kelompok tani Pria Kaum Bapa. "Agar tepat sasaran, maka penyaluran bantuan sebaiknya diberikan kepada kelompok tani yang bernaung dibawah organisasi gereja, dan ini pasti berhasil sebab sudah banyak contoh yang mampu mengembngkan pertanian lewat kelompok yang bernaung dibawah organisasi gereja," kata Mangumbahang. Juga kata politisi Gerindra ini, luncuran program bantuan pemerintah pusat yang dikhususkan bagi bidang pertanian dapat menjadi solusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat untuk itu dharapkan penyalurannya tidak dipersulit." Bantuan bagi kelompok tani sangat dibutuhkan, guna membangun ekonomi rakyat, dan itu sinkron dengan tujuan nawacita presiden Jokowi yang membangun dari desa," kata Mangumbahang. Dalam kaitan program bantuan bagi kelompok pertanian, komisi 2 DPRD Sulut mendorong agar dinas terkait dapat menyalurkannya kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan. (/josh tinungki)

Manado, SulutNews.com - Anggota Komisi 4 DPRD Sulut Ingrid JN Sondakh berharap, masa libur sekolah yang akan berakhir Minggu (8/07/2018) ini, diharapkan langsung diisi dengan proses belajar mengajar yang dapat mempersiapkan anak didik untuk belajar kurikulum atau matapelajari yang sudah disiapkan oleh sekolah, hal ini dinilai penting agar siswa peserta didik tidak merasa tertinghal usai menjalani masa libur panjang.

"Guru diharapkan tidak menambah hari libur, agar tidak mempengaruhi proses belajar mengajar dikelas, karena jika guru tidak hadir pasti kegiatan siswa untuk belajar tidak berlangsung," kata Sondakh. Juga kata politisi partai Golkar ini, kewajiban mengajar bagi guru adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan, sehingga jika dilalaikan, maka pasti akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai." Prestasi ditentukan oleh kwalitas pendidikan, sehingga guru selaku pendidik juga dituntut disiplin," tegasnya

Sebagaimana diketahui, siswa prserta didik di Sulut baru saja menjalani masa libur panjang sehubungan perayaan hari besar keagamaan dan sudah akan berakhir.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.com - Proses Pemilu 2019, kini memasuki tahapan pendaftaran bakal calon (bacalon). Komisi Pemilihan Umun (KPU) selaku lembaga penyelenggara telah membuka pendaftaran calon yang ingin berpatisipasi lewat lembaga DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota, mulai 4 - 17 Juli 2018 dan segera berlomba berebut jatah kursi 2.500 yang disiapkan.

Terkait hal tersebut Ketua KPU Sulut Adiles Mewoh mengatakan, tidak ada perpanjangan waktu untuk tahapan pendaftaran, sehingga diingatkan bagi bakal calon segera mendaftar untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan uang sudah ditetapkan." Bagi pendaftaran Anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten harus oleh Ketua Partai politik, tidak bisa perorangan, dalam artian yang mendaftarkan ke KPU Harus Ketua Parpol," jelas Mewoh.

Juga kata dia, sebagaimana syarat pencalonan, untuk DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten  Kota harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari Rumah Sakit, maksimal telah berumur 21 tahun saat penetapan Daftar Calon Tetap tanggal 20 September 2018,

soal domisili tidak mempengaruhi yang penting warga negara Indonesia, berijazah minimal SMA Sederajat, wajib dilegalisir, juga tidak sedang atau pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan hukum tetap paling tinggi 5 tahun, bukan mantan terpidana Bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan terpidana korupsi.

"Sebagaimana edaran KPU no. 620 tahun 2018, keterangan pemenuhan syarat calon, harus berdasarkan insyansi terkait yang berkompeten berhubungan dengan keterangan calon, sedangkan untuk Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, harus dari rumah sakit atau dari BNN," tegasnya.

Untuk pendaftaran bakal calon sudah dalam posisi lengkap berkas agar hingga batas waktu oendaftaran ditutup, semua berkas bakal calon tidak lagi ditolak.(Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com -  Komisi 4 DPRD Sulut menggelar kunjungan ke asrama mahasiswa Sam Ratulangi yang berada di Kota Bandung Jawa Barat. kunjungan tersebut dilakukan dalam kaitan, memantau aktifitas mahasiswa asal Sulut yang mendapatkan program bea siswa dari pemerintah.

Kepada wartawan James Karinda Ketua Komisi 4 mengatakan, pantauan dilakukan sebagai komitmen pengawasan apakah progres alokasi anggaran APBD sebesar 20 persen untuk pendidikan benar- benar memberi manfaat atau tidak, dan ini penting dilakukan sehingga ada evaluasi.

“Implementasi dilapangan dari program beasiawa yang dialokasikan adalah bagian dari aspirasi, sehingga jika ini memberi manfaat, maka itu patut dipertahankan, apalagi anggaran pendidikan 20 persen adalah amanat undang-undang,”jelas Karinda.

Selain memantau aktifitas belajar dari mahasiswa kesempatan tersebut juga dilakukan untuk melihat kondisi asrama, sebab sebagaimana laporan yang masuk ke DPRD Sulut jika kondisi asrama kurang representatif.

“Dari hasil pantauan saat ini, memang benar kondisi asrama kurang nyaman ditempati, karena ada beberapa bagian bangunan yang sudah rusak dan perlu diperbaiki," ungkapnya.

Kunjungan Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Sulut sendiri dilaksanakn pada Selasa (03/07/2018) dan setelah kunjungan tersebut, pimpinan dan anggota komisi menggelar pertemuan dengan Kementerian Kesehatan terkait Dana Dekonsentrasi.(Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.com - Ketua Komisi 4 DPRD Sulut James Karinda memberi apresiasi atas kebijakan Menteri Pendidikan Muhadjar Effendy yang menerapkan sistim Zonasi dalam penerimaan siswa baru, menurutnya langkah ini sudah tepat untuk mendistribusikan siswa secara merata kesemua sekolah, sekaligus mempermudah akses siswa menuju sekolah.

" Perlu ada konsistensi dari pihak sekolah untuk mengoptimalkan kebijakan ini, agar dapat lebih disosialisasikan,"jelas Ketua Fraksi Demokrat ini, juga kata dia, jika sistim ini di terapkam secara maksimal, maka diyakini tidak akan di temui lagi  penumpukan siswa di satu sekolah." Kebijakan ini jangan sampai longgar, namun harus secara tegas dan disiplin di berlakukan, sehingga image sekolah sekolah favorit karena banyaknya siswa, dengan sendirinya akan diminimalisir.

Dengan Sistim Zonasi ini juga tambah Calon Anggota DPR RI,  akan memudahkan siswa baik akses ke sekolah maupun juga dari segi disiplin waktu kesekolah," tegas Karinda

Komisi 4 sendiri akan memantau secara langsung penerimaan siswa baru lebih khusus lagi di tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan Provinsi. Pada Kesempatan ini."

Terkait penerimaan siswa baru diingatkan pihak sekolah jangan coba coba menarik pungutan pada saat penerimaan siswa baru, karena hal tersebut akan membebani orang tua," ungkap politisi yang pada pileg mendatang akan mencalonkan sebagai anggota DPR-RI.(/Josh Tinungki).

Manado, SulutNews.com - Ketua Badan pembahas peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Sulut Boy Tumiwa mengatakan, dalam peranya sebagai lembaga yang memiliki wewenang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) DPRD Sulut akan segera menerbitkan Perda Fakir Miskin.

Terkait rencana tersebut Bapemperda bersama tim pakar Senin (02/07/2018) siang telah menggelar rapat perdana dalam persiapan pembahasan guna penyempurnaan Ranperda Fakir Miskin yang merupakan Perda Inisiatif DPRD." Perda ini akan secepatnya dibahas agar dapat segera diterapkan di Wilayah Sulawesi Utara," jelas Tumiwa kepada wartawan usai memimpin rapat.

Juga kata politisi PDIP asal daerah pemilihan Minsel-Mitra ini, rancangan Ranperda Fakir Miskin, sudah mendapatkan kajian akademisi dan tinggal dilakukan penyempurnaan agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulut." Kami menargetkan Perda ini selesai tahun 2018," kata Tumiwa.

Selain Perda Fakir Miskin, DPRD Sulut pada tahun 2018 ini telah memunculkan sejumlah Perda inisiatif yang pembahasannya masih terus dimantapkan tinggal menunggu pengesahan lewat rapat paripurna yang merupakan tahap akhir dari mekanisme pembuatan sebuah Peraturan Daerah."Seluruh perda inisiatif DPRD diharapkan dapat tuntas, sehingga segera diberlakukan agar memberi manfaata positif bagi masyarakat Sulut," pungkas Tumiwa.(Josh Tinungki)