DPRD Sulut

DPRD Sulut (68)

Manado, SulutNews.Com - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Ayub Albugis mengatakan sudah saatnya seluruh bangunan kantor dan fasilitas yang dibangun di Sulut untuk menyediakan akses bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, ini dinilai mendesak, karena sampai saat para penyandang cacat masih sangat kesulitan saat berhubungan dengan kantor-kantor pemerintah.

"Perlu ada kewajiban agar semua bangunan kantor atau fasilitas umum yang lebih dari satu tingkat diwajibkan membuat akses khusus bagi masyarakat penyandang cacat atau berkebutuhan khusus di Sulut," tegas Ayub pada rapat pembahasan APBD 2019, Jumat (16/11/2018).

Juga kata politisi PAN Sulut ini, pentingnya menyediakan akses khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus untuk bangunan kantor pemerintah maupun swasta serta fasilitas umum, karena itu adalah sebuah kewajiban," Fakta lapangan hampir semua bangunan yang ada di Sulut tidak menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Sementara itu menanggapi usulan tersebut Sekretaris Provinsi Edwin Silangen menyatakan untuk mengawalinya kantor Gubernur Sulut akan membangun seluruh WC akan dibangun bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan sebagai tindak lanjut akan dibuat Pergub keseluruh kabupaten Kota dan kalau perlu didukung dengan Perda. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Komitmen Fraksi Keadilan Sejahtra DPRD Sulut dalam perannya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat agar perbaikan kebijakan disemua sektor terutama Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Perikanan, prasarana jalan dan jembatan, juga dibidang Sosial, terus dilakukan. Terbukti pada pembahasan anggaran APBD tahun 2019, yang digelar Kamis (15/11/2018) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berbagai usulan mendapatkan respon dari Pemerintah dan masuk dalam program pembangunan.

Selain itu, Fraksi yang diketuai Amir Liputo ini mengingatkan pemerintah OD-SK agar menyikapi kelangkaan Gas, soal pemadaman Listrik agar tidak dilakukan oleh PLN karena menjelang perayaan Hari besar Keagamaan umat Kristiani. "Perlu ada proteksi teehadap pihak berkompoten, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat," tegas Liputo.

Sehubungan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 rencananya akan ditetapkan Jumat (16/11/2018) lewat paripurna DPRD Sulut. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Sejumlah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut menyorot kondisi dunia pendidikan Sulut khususnya tingkat SMA dan SMK yang saat ini dalam kondisin memprihatinkan, beragam laporan terkait keberadaan proses belajar mengajar termasuk fasilitas pendukung untuk peningkatan kwalitas guna menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal menjadi alasan agar pembenahan segera dilakukan.

"SMK di Nusa Tabukan kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini diperhadapkan dengan kekurangan Guru, bahkan kepala sekolah harus rela menjadi guru kelas, juga fasilitas pendukung juga sangat minim," ungkap Meiva Lintang pada rapat pembahasan APBD 2019 bersama TAPD Kamis (15/11/2018) di kantor DPRD Sulut.

Juga disampaikan Edwin Lontoh yang menyorot soal kwalitas pendidikan yang menurun, hal ini dibuktikan dengan proses penerimaan CPNS di Sulut yang tingkat kelulusan yang tidak mencapai 1 persen." Ini adalah bukti dan patut dipertanyakan  proses pendidikan di Sulut," kata Lontoh

Hal yang sama juga disampaikan Ingrid Sondakh yang meminta komitmen pemerintah provinsi untuk kiranya menindak lanjuti aspirasi terkait persoalan pendidikan agar apa yang disepakati dapat direalisasikan." Penting diperhatikan dan ada ska prioritas, sehingga tidak mendatangkan persoalan dimasa mendatang," tegas Sondakh.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreke Runtu juga mengingatkan agar perlu dipertahankan untuk sekolah unggulan yang ada dikabupaten Kota, ini dimaksudkan agar sasaran menghasilkan SDM berkwalitas dapat dicapai." Pendidikan sangat penting untuk itu harus ada perhatian khusus, agar target yang ditetapkan dapat dicapai," kata SVR.

Sementara itu menjawab apa yang ditanyakan Pimpinan Banggar DPRD Sulut, Sekertaris Provinsi Edwin Silangen selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengatakan, untuk kekurangan guru akan mendapatkan prioritas dan dilengkapi dengan laboratorium, bantuan pendidikan akan ada penambahan alokasi anggaran, dana sekolah SMA dan SMK yang tersebar  di 15 kabupaten kota agar akan melakukan analisa lewat peran cabang dinas untuk cepat memberian informasi agar persoalan yang didapat langsung mendapatkan tindak lanjut,"Prioritas anggaran yang teralokasi untuk pendidikan, pasti akan diarahkan untuk membiayai, penanganan aspirasi yang sudah disampaikan," jelas Silangen.(Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Kesepakatan  internal fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK) DPRD Sulut  yang menyatakan posisi Ketua Fraksi hanya selama 2,5 tahun, dan setelah itu  diganti diduga menjadi celah menjalankan skenario yang dirancang untuk membungkam kekritisan Felly Runtuwene di DPRD Sulut.

Usulan Surat penggantian yang hanya ditandatangani oleh Sekertaris Fraksi Noldy Lamalo, tanpa didukung hasil keputusan rapat semakin mengundang tandatanya keputusan Ketua DPRD Andrei Angouw yang langsung membacakan penggantian dalam rapat paripurna. "Kesepakatan penggantian benar dan itu tidak masalah, namun harus lewat proses jangan hanya berdasarkan surat yang keabsahannya dipertanyakan langsung ditetapkan, ada apa ini, jika lembaga DPRD Sulut menetapkan keputusan tanpa kajian seperti ini patut dipertanyakan ada apa?" tegas Runtuwene yang mempertanyakan keputusan pimpinan DPRD.

Menanggapi pernyataan Runtuwene, Ketua DPRD Andrei Angouw menjelaskan, dirinya hanya menjalankan amanat aturan, dan keputusan yang diambil sudah sesuai mekanisme. "Proses penggantian sudah sesuai, dan itu telah menjadi kesepakatan bersama diinternal Fraksi, dan tidak ada skenario", jelas Angouw.

Sementara itu, Noldi Lamalo, mengatakan apa yang sudah ditetapkan adalah keputusan yang harus ditaati oleh semua, karena telah mengikuti prosedur dan tidak ada yang ilegal ataupun unsur kesenjangan dengan merancang hal-hal yang melanggar ketentuan. "FRNK adalah gabungan dari beberapa parpol yang secara bersama membangun komitmen untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat yang diwakili," terang Lamalo.

Felly Runtuwene sendiri adalah Anggota DPR yang dikenal sangat kritis menyikapi setiap kebijakan pemerintah yang dinilai dapat membebani rakyat atau dinilai hanya memberikan keuntungan untuk kelompok tertentu. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Pelaksanaan paripurna DPRD Sulut dalam rangka pemandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD Sulut yang digelar Rabu (14/11/2018), diwarnai perang interupsi.

Berawal saat Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw yang memimpin langsung paripurna memberikan kesempatan, kepada fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan (FRNK) untuk menyampaikan juru bicara langsung diinterupsi oleh Felly Runtuwene, yang menegaskan jika polemik penggantian pimpinan FRNK, perlu ditinjau kembali.

“Mekanisne penggantian perlu ditinjau kembali pimpinan, karena masih berpolemik, untuk itu pimpinan perlu memberikan penjelasan, sebab dalam tatib dengan jelas mengatur, ketika anggota fraksi dicabut keanggotaanya oleh Parpol pengusung, maka secara otomatis yang bersangkutan, tidak lagi menjadi bagian dari fraksi", tutur Runtuwene.

Interupsi juga disampaikan oleh Noldy Lamalo, yang menilai penggantian sudah memenuhi ketentuan dan sesuai mekanisme, karena sudah ada kesepakatan di internal fraksi." Penggantian sudah jelas, jadi sebaiknya tidak perlu dipersoalkan, "tegas Lamalo,

Merasa apa yang disampaikan Runtuwene, telah mencederai kesepakatan, Bart Senduk juga menginterupsi, jika penggantian pimpinan Fraksi FRNK sudah melalui rapat dan telah disetujui." Sudah ada kesepakatan, dan itu dihadiri oleh seluruh anggota fraksi dan telah disetujui dan ditandatangani lewat berita acara rapat," ungkap Senduk

Dalam paripurna yang diwarnai, aksi keluar ruangan oleh Forkopinda meski rapat belum selesai dilaksanakan itu, Wakil Ketua Wenny Lumentut, Stevanus Vreke Runtu, Marthen Manopo dan dua Anggita Dewan masing-masing Edwin Lontoh, Herry Tombeng juga menyampaikan interupsi yang menegaskan agar persoalan FRNK diselesaikan diinternal fraksi. (Josh Tinungki)

Mumek : Masyarakat Diminta Jangan Segan Melapor

Manado, SulutNews.Com - Sekretaris Komisi I DPRD Sulut Yenny Marho Mumek menilai pelaksanaan program Dana Desa oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala, yang diberikan langsung untuk dikelolah oleh Pemerintah Desa, sangat baik karena tujuannya untuk membantu pembiayaan pembangunan di desa, namun diduga pemanfaatan dana yang dikucurkan setiap tahun tersebut banyak yang tidak tepat sasaran dan terjadi penyimpangan.

"Perlunya sebuah langkah agar pengawasan langsung dilakukan oleh lembaga yang independen, dan tidak berhubungan dengan penyaluran dana desa, agar penyimpangan yang dilakukan dapat diketahui untuk kemudian diproses hukum " kata Mumek.

Juga kata politisi PDIP ini, salah satu penyebab sehingga pengelolaan dana desa tidak tepat sasaran, adalah akibat Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang kurang, sehingga program yang dilaksanakan asal jadi, begitu juga soal laporan pemanfaatan anggaran."Ketika masyarakat mengetahui ada yang tidak beres soal pengelolaan dana desa diminta tidak segan untuk melapor, dengan cara mengumpulkan bukti akurat, agar laporan yang disampaikan tidak bohong," ungkap Mumek

Terkait penyaluran dana desa di Sulut, setiap Tahun Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,2 Triliun lebih dari APBN yang diperuntujan bagi 1,507 Desa. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (DPRD) Provinsi Sulut mengusulkan mulai tahun 2019 Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi kebutuhan permintaan darah bagi masyarakat sehingga dapat digratiskan.

Saat pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Sulut dalam Rapat Lanjutan Pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun Anggaran 2019, sepakat akan mengratiskan permintaan darah bagi masyarakat Sulut yang membutuhkan.

"Untuk tahun 2019, APBD wajib mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi biaya pengadaan kantong darah, sehingga masyarakat tidak lagi dibebani biaya saat membutuhkan darah di rumah sakit," kata Edwin Lontoh Anggota Badan anggaran DPRD Sulut.

Menanggapi usulan yang disampaikan tersebut Sekertaris Propinsi Edwin Silangen menyatakan siap menata anggaran untuk menggulangi biaya kebutuhan darah masyarakat." kita wajib memenuhi 20 persen dari ketentuan undang undang untuk kesehatan, sehingga dengan dasar itu, maka mulai 2019 pasti akan direalisasikan," jelas Silangen.

Sehubungan rencana tersebut, rencananya DPRD Sulut melalui Komisi IV akan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Palang Merah Indonesia Propinsi Sulut untuk melakukan kajian terhadap besaran alokasi anggaran yang dibutuhkan.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com -  Menyikapi kondisi keamanan daerah yang sempat terjadi gejolak pasca kedatangan Habib Smith, juga terkait gelombang protes terhadap Rancangan Undang - Undang Pesantren, Fraksi PDIP DPRD Sulut berharap tidak disusupi oleh kepentingan yang menjadikan tatanan kehidupan masyarakat di wilayah Sulut menjadi terganggu.

Kepada wartawan Ketua Fraksi PDIP Teddy Kumaat didampingi Sekertaris Fraksi Rocky Wowor mengatakan, F-PDIP akan selalu melakukan proteksi terhadap semua bentuk aksi yang bisa mengganggu keberagaman hidup masyarakat sulut yang hidup rukun yang sudah tercipta selama ini. " FPDIP akan selalu siap memproteksi setiap aspirasi masyarakat," kata Kumaat.

Sementara politisi senior PDIP Max Siso mengatakan, fenomena politik saat ini, menata politik nasional tidak bisa mengabaikan kondisi politik didaerah, perlu ada sikap waspada beberaoa pernyataan politik mendistribusikan. Titik perpecahan sementara gencar dilakukan. " Politisi didaerah harus mampu memproteksi ancaman yang muncul dari luar daerah pasca peristiwa bandara samrat," ungkap Siso.

Kubangan yang sengaja dilakukan untuk menciptakan konflik saat ini diduga sementara diskenariokan oleh pihak yang menginginkan adanya perpecahan, sehingga sikap waspada terhadap kondisi keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat keamanan tetapi adalah kewajiban seluruh komponen anak bangsa yang menginginkan persatuan dan kesatuan. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Setelah melewati proses yang disyaratkan, akhirnya Arifin Dunggio dilantik menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara. Pelantikan digelar lewat paripurna istimewa yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Stevanus Vreke Runtu, Wenny Lumentut, Marthen Manopo dan dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Dalam sambutannya Gubernur Oly Dondokambey mengatakan, penggantian yang dilaksanakan sangat fenomenal karena yang diusulkan PAW adalah Pendeta yang kemudian diganti oleh seorang Haji. "Inilah Sulawesi Utara yang menjunjung tinggi kebersamaan tanpa melihat perbedaan," kata Olly membuka sambutannya. Anggota yang baru dilantik diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan membangun kesejahtraan. " Kehadiran Pak Dunggio kiranya memberikan aspirasi yang baru bagi pemerintah dalam usaha bersama untuk tujuan mensejahterakan masyarakat, Darimanapun kita tetapi tujuan mensejahterakan rakyat itulah yang harus dilakukan," tegas Dondokambey.

Juga disampaikan Gubernur, Kehadiran Anggota DPRD yang baru kiranya akan dapat memberi nuansa baru di pentas politik DPRD Sulut.

Pelantikan Arifin Dunggio didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 161.1-43 2018 tentang pengganti antar waktu sisa masa jabatan tahun 2018 terhitung sejak pengucapan sumpah janji, dunggio sendiri menggantikan Pdt Denny Harry Sumolang dan langsung menempati komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan DPRD Sulut. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, APBD tahun anggaran 2019 harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 80 Miliar lebih. anggaran fantastis tersebut akan dialokasikan selain untuk membiayai, kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi juga untuk membangun sejumlah infrastruktur seperti pembuatan taman dirumah dinas dan kantor Gubernur dan Wakil Gubernur, juga untuk membangun ruang terbuka hijau dan ramah anak.

'Besaran alokasi anggatan akan diperuntukan untuk membiayai program tahun 2019, peningkatan anggaran karena cakupan tugas sudah lebih besar dari tahun sebelumnya, " jelas Clay Dondokambey Kepala Biro Protokoler pemerintah propinsi kepada sejumlah wartawan.

Membandingkan besaran alokasi anggaran untuk kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan alokasi anggaran yang membiayai program kesejahteraan rakyat seperti terjadi perbedaan yang mencolok, seperti halnya untuk UPTD Balai pengembangan benih yang hanya diberikan alokasi Rp 700 juta, Untuk Biro Kesejahtraan Rakyat hanya Rp 1, 3 Miliar, untuk kegiatan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat hanya diberikan anggaran Rp 1,5 Miliar. "Harusnya untuk kegiatan kesejahteraan rakyat dapat diberikan perhatian lebih yang tentunya didukung oleh anggaran yang memadai, jangan untuk kegiatan yang lebih pada seremonial justru diberikan prioritas anggatan, kata Felly Runtuwene Anggota Banggar DPRD Sulut.

Seperti diketahui, kebijakan anggaran APBD 2019 yang ditata untuk Biro Protokol akan dipakai untuk membiayai sejumlah program yang direncanakan pada tahun 2019 terkait Penataan taman dan lahan parkir, dikantor Gubernur, untuk membuat ruang terbuka hijau yang aman bagi anak diarea kompleks bumi beringin, peningkatan layanan publik khusus untuk administrasi, juga membiayai renovasi VIP Bandara Samrat serta, peningkatan SDM pelatihan tenaga table mener dilingkup rumah tangga pemerintah Propinsi. (Josh Tinungki)