DPRD Sulut

DPRD Sulut (143)

Laporan Hanya Diserahkan

Manado, Sulutnews.Com - Gelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 1  tahun 2019 dan penyampaian laporan alat kelengkapan DPRD sekaligus pembukaan masa sidang II dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan reses I tahun 2019 serta penyampaian LKPJ Gubernur tahun 2018, Senin (23/4/2019), tak dapat menjadi acuan untuk mengetahui hasil kimerja 45 Anggota DPRD Sulut. Pasalnya pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw tersebut  seluruh laporan baik Pimpinan, Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan juga hasil pelaksanaan reses hanya diserahkan tanpa dibacakan.

"Bisa saja hasil kinerja tidak sesuai yang ditargetkan, sehingga laporan hanya disampaikan tanpa dibaca," kata Taufik Tumbelaka pengamat politik Sulawesi Utara.

Juga kata dia, mengingat DPRD adalah lembaga politik representasi masyarakat dan menjadi lembaga yang menjadi jembatan aspirasi masyarakat, maka harusnya laporan kinerja harus dibaca, sehingga publik dapat langsung mengetahui."Bagaimana kinerja bisa kita nilai jika laporan hasil kinerja anggota dewan hanya diserahkan, atau jangan- jangan laporannya belum selesai disusun sehingga mereka bingung harus baca teks apa?"kata Tumbelaka.

Sementara itu saat membacakan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018 Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap masyarakat sulut yang telah mensuport program kerja pemerintah, bahkan dalam sambutannya Dondokambey juga  menyampaikan Pesan Presiden Joko Widodo bagi masyarakat Sulut yang berjanji akan menjadikan Propinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan prioritas dalam pembangunan 5 tahun kedepan. " Bapak Presiden akan memprioritaskan pembangunan untuk Sulawesi Utara," u gkap Dondokambey. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Keberadaan kantor Sekertariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara terus memberi magnet bagi pejabat dilingkup sekertariat DPRD Propinsi yang ada di Indonesia, Terbukti pada Senin (22/4/2019) Kepala sub bagian rumah tangga dan protokoler DPRD Propinsi DKI Jakarta bertandang ke kantor Sekertariat DPRD Sulut. Pada kunjungan tersebut Asril Pinayungen Kasubag Rumah Tangga dan Protokol Sekertariat DPRD DKI Jakarta merasa terkesima dengan interior dan penataan ruang kantor wakil rakyat  Sulawesi Utara tersebut. Menurutnya meski Propinsi DKI Jakarta memiliki pendapatan jauh lebih banyak dari Propinsi Sulut, tapi kalau soal bangunan kantor DPRD DKI Jakarta kalah jauh dari DPRD Sulut.

"Saya sangat kagum dengan Sekertaris DPRD Sulut karena mampu memberikan kenyamanan bagi Anggota DPRD dengan menata ruangan kantor yang sangat artistik," kata Asril Kasubag Rumah Tangga DPRD DKI Jakarta.

Juga kata pejabat asal Palembang tersebut, dengan bisa mengunjungi dan melihat langsung keberadaan Kantor DPRD Sulut, dia akan memberikan laporan agar penataan interior terutama ruangan paripurna agar dapat meniru Kantor DPRD Sulut."Kantor DPRD Prooinsi DKI Jakarta harus meniru penataan ruangan kantor DPRD Sulut karena sangat spesifik dan nampu menghadirkan kenyamanan bagi Anggita Dewan terutama dalam hal menyampaikan pendapat," ungkap Asril.

Pada kunjungan tersebut rombingan staf sekertariat DPRD DKI Jakarta didamoingi langsung sekertaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu, Kabag Umum Jacson Ruaw, Kasub Maxi Tenda dan beberaoa staf. (/Josh Tinungki)

MINAHASA, Sulutnews.Com - Menjalani penjabaran amanat undang-undang tentang pelaksanaan masa reses anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, SE Rabu (10/4/2019) menggelar reses di Desa Rumengkor Raya Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Dihadiri sedikitnya 350 warga pada kegiatan yang digelar di balai pertemuan tersebut berhasil menjaring aspirasi masyarakat antara lain akses jalan pertanian yang terkoneksi langsung dengan Desa Kaleosan dan Desa Sampiri di Kabupaten Minahasa Utara yang kondisi jalan belum diaspal permanen ini menyulitkan masyarakat desa di dua kabupaten tersebut untuk saling bepergian dan memasarkan produk perkebunan.

“Kami berharap pak Wenny Lumentut sebagai wakil rakyat dapat memperjuangkan agar jalan dimaksud dapat diaspal, karena ruas itu merupakan akses perhubungan vital masyarakat Minahasa dan Minahasa Utara,” kata Yerry Lengkong, warga Rumengkor.

Terkait aspirasi yang sudah disampaika, wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut mengatakan akan berupaya memperjuangkan aspirasi yang disampaikan, dan meminta agar rencana kegiatan dapat disampaikan secara tertulis lewat pengajuan proposal pembangunan jalan disertai data ukuran lebar dan panjang jalan.

“Nanti diserahkan kepada saya bawa di kantor DPRD. Saya akan perjuangkan karena pengalaman selama ini dari 10 proposal yang masuk terealisasi 11. Artinya, setiap aspirasi yang dimasukkan tertulis berupa proposal wajib saya perjuangkan,” tegas Lumentut yang pada Pileg 17 April 2019 kembali mencalonkan diri ke DPRD Sulut.

Pada gelar reses tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, kalangan milenial hingga kaum Lansia.(/Josh Tinungki)

MANADO, sulutnews.Com - Ketua DPRD Sulawesi Uara Andrei Angouw menggelar kegiatan reses atau serap aspirasi, Selasa, 9 April 2019 di Kelurahan Tumumpa 1 Kecamatan Tuminting, kota Manado. Kegiatan kali ini mendapat respon masyarakat karena juga dilaksanakan pemeriksaan Kesehatan, Pemeriksaan mata dan pembagian kacamata secara gratis.

Foto : Bersama masyarakat usai melaksanakan jaring aspirasi

Sejumlah warga yang diminta tanggapan memberi apresiasi positif atas pelaksanaan reses yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, karena langsung merasakan manfaat.

"Harusnya kegiatan reses dilakukan seperti ini, dimana kami tidak oerlu mengeluarkan uang untuk memeriksa kesehatan seperti Kolestrol, asam urat juga prmeriksaan nata," ujar Marson Bogara, Warga Tumumpa 1

Juga diungkapkan Donny Araro, yang merasa senang karena bisa menyampaikan secara langsung aspirasi yang selama ini menjadi harapan masyarakat." Saya pribadi sangat senang bisa menyampaikan aspirasi mewakili yang lain," ungkap Araro.

Pada kegiatan yang mulai dilaksanakan pada jam 08:00 pagi tersebut berhasil menjaring aspirasi terkait harapan masyarakat soal pemberian Asuransi bagi nelayan Pajeko, kemudahan pengurusan surat melaut bagi nelayan, serta permintaan pembangunan talud setinggi 10 meter di wilayah Kelurahan Tumumpa 1 Lingkungan 4.

Ketua DPRD Sulu Andrei Angouw pada pelaksanaan reses tersebut menjelaskan pemeriksaan kesehatan sekaligus pengobatan diharapkan agar masyarakat semua sehat, bahkan bisa sehat sampai hari pemungutan suara 17 April 2019, dapat datang ke TPS dan menyalurkan hak politiknya.

"Semua aspirasi yang sudah disampaikan, pasti akan dimasukan dalam program Pemerintah ODSK," kata Angouw, yang akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sulut dari Partai PDI Perjuangan Nomor urut 1

Pada reses yang dihadiri ratusan warga tersebut, Ketua DPRD Andrei Angouw didampingi calon DPRD Kota Manado Zakharia Tatukude dan sejumlah masyarakat serta pemerintah setempat berjalan kaki menuju lokasi Tempat Pelelangan Ikan  TPI dan melihat situasi dan kondisi disana.(/Josh Tinungki ).

MANADO, Sulutnews.Com - Gelar masa reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, sudah dilaksanakan. Terkait kegiatan tersebut, Anggota DPRD Raski Mokodompit SH melaksanakan reses di Bolaang Mongondouw Utara tepatnya di Desa Batulintik Kecamatan Bintauna.

Pertemuan bersama warga bertempat di Balai Desa pada Jumat (05/4/2019) tersebut berhasil dijaring aspirasi masyarakat diantaranya terkait adanya pengadaan alat alat pertanian yang menurut masyarakat saat ini perlu ada pengadaan baru, juga soal bantuan racun untuk membasmi hama serta Pupuk bagi masyarakat.

"Setiap tahun keluhan masyarakat hampir sama, dan meski sudah diupayakan, agar mendapatkan perhatian pemerintah, namun hal tersrbut belum mendapatkan perhatian," kata Rasky. Juga kata politisi partai Golkar ini, selain sektor Pertanian, hal yang juga perlu mendapatkan perhatian yakni sektir Perikanan dan juga soal normalisasi sungai.

"Masyarakat khususnya di pedesaan, ternyata masih membutuhkan perhatian pemerintah, karnya masih banyak kebutuhan dalam mendukung pekerjaan mereka yang perlu untuk dibantu. dengan begitu implikasi peningkatan ekonomi masyarakat dapat bergerak naik,"ungkap Rasky.

Hasil reses yang dilaksanakan di Desa Batulintik dan sudah menjaring sejumlah aspirasi masyarakat ini, menurut legislator dapil Bolmong raya dan kembali mencalonkan diri tersebut, nantinya akan diteruskan kepada Pemprov Sulut, untuk mendapatkan tindak lanjut. "Yang dinilai mendesak akan saya kawal langsung," tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut ini. (/Josh Tinungki)

Sibuk Jual Program Untuk Raih Simpati Masyarakat

Manado, Sulutnews.Com - Sudah tiga bulan terakhir ini Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sulut melalaikan tugas mereka sebagai wakil rakyat yang saat ini duduk di kursi emouk DPRD Sulut. Mereka malah sibuk melaksanakan kegiatan pencitraan diri untuk menarik simpati masyarakat sehubungan pencalonan kembali pada Pileg 17 April 2019.

"Ada banyak kegiatan yang dibiarkan dan tidak dituntaskan padahal ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat, jika wakil rakyat seperti ini, apa untungya dipilih lagi, karena lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada menuntaskan kerja untuk rakyat,"kata Taufik Tumbelaka, pengamat politik Sulut.

Foto : Kondisi terkini ruangan Komisi di Kantor DPRD Sulut yang kosong karena tidak ada aktifitas

Juga kata dia, harusnya sebagai seorang profesional, kerja politik di DPRD dapat dijalankan beriringan dan berimbang dengan kegiatan pencitraan diri sehubungan dengan pencalonan kembali, tetapi sangat disayangkan fakta hari ini mereka (Anggota DPRD Sulut) lebih banyak melakukan kegiatan pencitraan diri sedangkan kerja politik di DPRD kurang mendapatkan porsi."Tidak ada larangan bagi anggota DPRD untuk berkampanye karena itu amanat undang undang, namun hal yang sama juga wajib dilakukan agar kerja politik di lembaga DPRD dapat dituntaskan, karena mereka digaji," tegas Tumbelaka.

Untuk diketahui Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut yang kembali mencalonkan yakni Ketua Andrei Angouw, Wakil Ketua Marthen Manopo, Wenny Lumentut dan Anggota Jane Margho Mumek, Syenny Kalangi, Netty Pantouw, James Tuuk, Simon Sako, Decky Palinggi, Cinddy Wurangian, teddy Kumaat, Noldy Lamalo, Rasky Mokodompit, Rocky Wowor, Afan Mokodongan, Adriana Dondokambey, Amir Liputo, Ayub Ali, Edison Masengi, Billy Lombok, Boy Tumiwa, Yongky Limen, Felly Runtuwene, James Karinda, Ingrid JN Sondakh, Meiva Lintang, Lucia Tarore, Nory Supit, Muslimah Mongilong, Fanny Legoh, sering tidak masuk kantor dan bolos saat rapat. (Josh Tinungki)

Komisi IV DPRD Sulut Bakal Panggil Hearing

Manado, Sulutnews.Com - Masyarakat seputar tambang yang dikelola oleh PT Sumber Energi Jaya (SEJ) meminta agar Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan DPRD Sulut dapat meninjau kembali  aktifitas PT SEJ yang beroprasi di Desa Tokin Kabupaten Minahasa Selatan, hal ini disampaikan oleh masyarakat karena perusahaan tambang tersebut melakukan Wanprestasi.

"Realisasi pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan dan juga pemberdayaan tenaga kerja yang sudah dijanjikan kurang terimplementasi, dan ini merugikan masyarakat," tegas Dike Marentek warga Karimbouw.

Hal yang sama juga disampaikan Bobby Sondakh yang menyatakan janji pihak perusahaan tidak direalisasikan dan ini seperti membohongi dan membodohi masyarakat." Apa yang sudah dijanjikan seperti pemanfaatan dana CSR untuk pemberdayaan masyarakat, tidak dilaksanakan," ungkap Sondakh.

Sementara itu terkait adanya laporan masyarakat yang sudah disampaikan, Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda menegaskan, kecewa dengan sikap perusahaan yang melanggar perjanjian dan yang menjadi korban adalah masyarakat. DPRD Sulut melalui komisi IV akan menindak lanjuti laporan masyarakat, dan yang oasti oihak perusahaan wajib memberikan klarifikasi. "Kami akan menggelar Rapat Debgar Pendapat (RDP) dan ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini," tegas Karinda.

Masyarakat seputar tambang yang berada di Desa Tokin, Karimbouw dan Picuan menyesalkan sikap Perusahaan yang melanggar kesepakatan, terutama soal pemanfaatan dana CSR untuk membangun infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan juga untuk membantu kegiatan kerohanian dan juga tidak merealisasikan pemberdayaan tenaga kerja yang mempekerjakan warga sekitar tambang. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw, menyampaikan meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan pengembangan diberbagai sektor, namun ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan ini berdasarkan hasil temuan lapangan.

"Ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu saya temukan di lapangan saat bertemu dan bertatap muka dengan mereka," ungkap Angouw pada rapat pembahasan Pra Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulut, yang digelar di Hotel Aryaduta, Selasa (26/3/2019).

Menurutnya, pembahasan Pra Musrenbang diharapkan dapat menjawab dan mengakomodir berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, apa yang dikeluhkan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni soal permasalahan sehari-hari.

"Pembangunan di sempadan sungai. Kemudian bencana banjir, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara penanganannya, hal-hal seperti itulah yang diharapkan dapat diselesaikan, agar pembahasan Pra Musrenbang RKPD, dapat menjawab seluruh aspek yang dibutuhkan masyarakat untuk tujuan perubahan dan kesejahteraan, "kata Angouw

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw menjelaskan tentang 7 prioritas pembangunan hingga agenda politik pemilihan umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019.

Turut hadir, dari Bappenas Direktur Drs Sumedi Andono Mulyo, MA PhD dan sejumlah pimpinan kepala daerah dari kabupaten/kota.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang mulai digelar Senin, (25/3/2019) di propinsi Sulawesi Utara mendapat perhatian dari Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, terbukti saat gelar kegiatan UNBK di SMA Negri I Manado, politisi PDIP ini turun langsung melakukan pantauan.

"Kesiapan pelaksanaan UNBK dari pihak sekolah sangat baik dan dapat berjalan dengan tertib, karena seluruh peserta UNBK mendapatkan fasilitas yang memadai dan memenuhi standar kopetensi." kata Angouw.

Dengan persiapan yang baik diharapkan standar nilai kelulusan dari siswa peserta UNBK tahun 2019 ini, Sulawesi Utara diharapkan mendapatkan rengking  secara nasional." Tingkat kelulusan serta hasil nilai yang diperoleh, optimis Sulut bakal mendapatkan yang terbaik dibandingkan dengan propinsi yang lain," kata Angouw.

Pada pelaksanaan tahun 2019 ini jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer sebanyak 3. 318 siswa, dengan rincian 36 SMK, negeri sebanyak 9 sekolah dan swasta 27 Sekolah

"Untuk SMK Negeri jumlah peserta ujian sebanyak 1.179 perempuan, laki-laki 1.010 orang total 2.189 orang, sedangkan swasta laki-laki 629 orang perempuan 500 total 1.129 orang, sehingga total peserta UNBK SMK tahun 2019 sebanyak 3.318 orang, dan rata-rata ikut UNBK sejak hari pertama UNBK. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Ketua DPRD Sulut, Andre Angouw   memberi apresiasi atas sinergitas aparat TNI dan Polri dalam menjaga keamanan diwilayah Sulut, apalagi dalam kaitan Pilpres dan Pileg, hal ini dikatakan Abgouw disela kegiatan nghadiri Apel dan Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2019, di lapangan KONI Sario Manado, Jumat, 22 Maret 2019.

Menurut Angouw agenda apel gelar pasukan pengamanan pemilu 2019, merupakan gambaran kekompakan yang sudah dibangun antara aparat TNI dan Polri. "Apel pasukan semakin memberikan jaminan atas  keamanan dan kenyamanan bagi waga Sulawesi Utara dan Iklim Investasi, terutama dalam menjaga penyelenggaraan pesta Demokrasi Pilpres dan Pileg," kata Angouw.

Juga kata politisi PDIP Sulut ini, gelaran pasukan yang juga dilaksanakan simulasi, yang melibatkan aparat TNI dan Polri, i i menandakan akan kesiapan dalam penanganan semua tahapan Pemilu." Gerakan antisipasi yang sudah ditunjukkan lewat simulasi menggambatkan sebuah kesiapan yang patut diberikan apresiasi positif," tegas Angouw.

Pada kesempatan ini, Angouw juga mengimbau agar segenap warga Sulut untuk dapat menggunakan hak pilih pada 17 April 2019, dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos kertas suara,." Perbedaan pilihan adalah hak setiap warga negara dan itu harus dihargai," pungkas Angouw. (Josh Tinungki)