DPRD Sulut

DPRD Sulut (108)

Manado, SulutNews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengunjungi warga Desa Alumbanua Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado. Bertepatan dengab momentum 14 Februari yang identik dengan hari kasih sayang Angouw berdialog langsung dengan warga masyarakat Alumbanua, yang antusias datang menghadiri kegiatan, jangan hanya sekedar kita memberikan janji tetapi bagaimana kita mengoptimalkan kebutuhan masyarakat secara nyata.

"Masih banyak warga Kota Manado, yang belum merasakan pemerataan pembangunan dari pemerintah kota, dan ini patut diberi perhatian," kata Angouw disela kunjungan ke Desa Alumbanua.

Juga kata politisi PDIP ini, potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Bunaken yang sudah sangat terkenal karena objek pariwisatanya, ternyata belum sepenuhnya mendapatkan perhatian."Dibutuhkan sebuah terobosan dan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pengembangan SDM, yang tentunya untuk memberi damoak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Angouw.

Kunjungan ke Desa Bunaken dilakukan untuk lebih mensosialisasikan Visi Misi dan program kegiatan DPRD Sulut kepada Masyarakat lewat kegiatan menyerap aspirasi langsung. (/Josh Tinungki)

Pemkab, Pemkot Diminta Besarkan BSG

Manado, SulutNews.Com - Anggota Komisi II DPRD Sulut Edwin Jerry Lontoh mengatakan rencana pemerintah Kabupaten Kota yang akan memindahkan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo, prinsipnya adalah kewenangan mereka tapi untuk menjaga eksistensi Bank SulutGo harusnya Bupati, Walikota juga memikirkan bagaimana menjadikan BSG maju, sebab implikasinya juga untuk masyarakat Sulut.

"BSG berkembang berarti daerah juga akan akan maju," kata Lontoh. Juga kata personil Fraksi Demokrat ini, bicara RUKD, itu adalah dana masyarakat dan bukan milik pribadi kepala Daerah, sehingga ketika dipindahkan perlu ada persetujuan DPRD sebagai representasi masyarakat." Kepala daerah harus ada pemikiran membesarkan Bank SulutGo bukan sebaliknya, karena dana yang disimpan adalah milik masyarakat bukan milik pribadi kepala daerah," tegas Lontoh sambil menambahkan, Jabatan Kepala daerah tidak abadi, sehingga harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentinhan pribadi dan kelompoknya. "BSG hidup karena gaji pegawai, penarikan dana akan menimbulkan kerugian negara dan ini mengarah pada korupsi," pungkasnya

Belajar dari persoalan yang timbul, Lontoh berharap agar jajaran Direksi BSG dapat mengoreksi diri, terutama soal kinerja agar lebih membangun komunikasi aktif dengan para stackeholder, karena apa yang menyebabkan gejolak, sampai pemkab, Pemkot menarik Dana itu perlu diperbaiki agar tidak lagi terjadi.

Kepemilikan saham Bank SulutGo saat ini sebanyak 23 yang terdiri dari 14 Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara dan 9 Kabupaten Kota di Propinsi Gorontalo. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Sulut mempertanyakan realisasi pembangunan jalan Riang Road 3 oleh Dinas Prasarana Permukiman Propinsi tahun 2018 yang terkesan lambat. Hal ini disampaikan pada gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendengarkan laporan realisasi SKPD Mitra kerja komisi yang digelar Rabu (13/2/2019).

Wakil Ketua Komisi III Amir Liputo, meminta agar dinas Oraskim jangan menunggu ketika pada pelaksanaan program kegiatan mengalami kendala. Menurutnya harus berinovasi, sebab jika menunggu akan berdampak pada realisasi program yang sudah ditetapkan. "Kepala Dinas jangan menunggu, harus berinovasi, sebab jika tidak target kinerja tidak akan tercapai," tegas Liputo.

Senada dikatakan Edison Masengi yang menyorot persoalan pembebasan lahan yang menghambat pelaksanaan program kerja dinas Praskim, sehingga ada beberapa pekerjaan yang harusnya sudah tuntas tapi belum terealisasi,"Target pekerjaan yang ditetapkan harus dicapai, jika tidak maka itu sama dengan gagal, perlu dievaluasi," kata Masengi.

Sebagaimana laporan Kepala Dinas Praskim Eddy Kenap untuk pelaksanaan pembangunan Ring Road 3 terkendala soal pembebasan lahan, dan dari total alokasi sebesar Rp 188, 5 Milyar, realisasi sebesar Rp 120 Milyar atau 63 persen." Yang menjadi persoalan yakni dokumen pendukung dari Badan Pertanahan Nasional, tidak lengkap, juga anggaran pembenasan kurang," jelas Kenap. (/Josh Tinungki)

Deprov Bakal Panggil Dishub

Manado, SulutNews.Com - Terminal bayangan yang menjadi tempat mangkal angkutan kota trayek Airmadidi, Lapangan dan Politeknik di jalur Paal 2 yang sering menyebabkan kemacetan, kini bebas beroprasi dan dibiarkan oleh petugas dinas perhubungan, terminal bayangan ini sengaja dibiarkan karena diduga para sopir menyetor upeti kepada pejabat Dishub.

Terkait hal ini Anggota Komisi III DPRD Sulut Edison Masengi, mengatakan, bakal meminta penjelasan dari Dinas Perhubungan. "Jika laporan dugaan pemberian upeti benar, maka ini harus dipertanggungjawaban, karena terminal bayangan itu dilarang dan tidak dibenarkan," tegas Masengi.

Terminal Bayangan : Tempat mangkal angkot ilegal jurusan Airmadidi dan Lapangan

Juga kata Masengi, upaya pembangunan terminal oleh pemerintah adalah untuk menata kendaraan agar ada keteraturan. Selain itu juga agar pendapatan PAD mengalami peningkatan." Sangat tidak bijak jika terminal bayangan beroprasi bebas, apalagi  diduga melibatkan pejabat Dishub, ini harus ditindaki," kata Masengi.

Sebagaimana penuturan salah satu sopir Angkot yang namanya tidak mau dipublikasikan, sudah ada kesepakatan antara mereka, sehingga mereka bebas mangkal dilokasi yang bukan menjadi  terminal."Bebas karena ada kesepakatan dengan petugas," ungkapnya singkat.

Pantauan langsung dilokasi terminal bayangan Paal 2, puluhan kendaraan angkutan umum mulai mangkal sejak pagi dan mereka tidak lagi menggunakan terminal yang ada. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut Noldy Lamalo memberi apresiasi kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O E Kandouw yang telah genap 3 tahun memimpin Sulawesi Utara.

Berbagai keberhasilan atas pelaksanaan program pemerintahan OD-SK di tahun ke 3 telah dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara." Kepemimpinan OD-SK berhasil dan sebagai Anggota DPRD saya memberikan apresiasi," kata Lamalo.

Meski demikian, politisi partai Hanura yang jadi anggota DPRD Sulut dari Daerah Pemilihan Minut-Bitung ini juga menyentil persoalan yang perlu disikapi oleh pasangan OD-SK yakni soal penurunan status pelabuhan Bitung dari Kelas 1 ke kelas 2, juga persoalan PT Bank SulutGo yang terganggu oleh tindakan pemerintah Kabupaten Kota yang menarik Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). "Intinya kepemimoinan OD-SK mampu memberikan perubahan bagi Sulut meskipun baru di usia ke 3 tahun,"kata Lamalo.

Terkait usia ke 3 tahun kepemimpinan OD-SK, Selasa (12/2/2019) digelar pesta di halaman Kantor Gubernur perayaan untuk mensyukuri perjalanan pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. (/Josh Tinungki)

Dondokambey :Kadis dan Kaban Wajib Hadir

Manado, SulutNews.Com - Ketua Komisi III DPRD Sulut Adriana Dondokambey mengatakan, Komisi yang membidangi pembangunan ini, akan melaksanakan evaluasi terhadap capaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi.

Menurutnya,, evaluasi akan digelar lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang pelaksanaanya akan dimulai Rabu (13/2/2019) ini. "Komisi III telah menjadwalkan RDP, dan diharapkan seluruh Kepala Dinas dapat hadir, jangan diwakili, mengingat sangat penting untuk mengetahui, sejauh mana realisasi program yang sudah ditetapkan," tegas Dondokambey.

Juga kata dia, pelaksanaan RDP ini, adalah bentuk tanggungjawab Anggota DPRD kepada masyarakat dalam mengimplementasikan tugas pokok sebagai perpanjangan tangan masyarakat dilembaga politik DPRD." Anggota Dewan berkewajiban mengawal berbagai aspirasi masyarakat, sehingga RDP ini sangat penting, agar aspirasi yang dimasukan lewat program SKPD, dapat diketahui sudah sejauhmana realisasinya," jelas Dondokambey.

Dalam RDP bersama mitra kerja ini untuk membahas realisasi program tahun 2018 dan pelaksanaan Program tahun 2019."Selain Kepala Dinas, Keoala Bidang wajib hadir," kata Dondokambey. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.com - Masih belum tuntasnya persoalan wilayah perbatasan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara, menjadikan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Sulut, berencana akan mengunjungi Entikong Kalimantan Barat.

Terkait rencana tersebut Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang menjelaskan, dipilihnya Entikong karena wilayah tersebut adalah wilayah perbatasan daratan antara Indonesia dengan Malasiya, sehingga diperlukan kiat seperti apa karena wilayah tersebut  sampai hari ini tidak bermasalah. " Mekanisme dan peran pihak terkait dalam proses penetapan kesepakatan perlu kita adopsi, apalagi karakter wilayah perbatasan tersebut sama seperti kita yakni daratan meskipun mereka statusnya adalah antar negara," ungkap Mewengkang.

Foto : Pos Perbatasan Ri - Malasiya antara Entikong Kalimantan Barat dan Serawak

Juga kata dia, selain mengunjungi langsung wilayah perbatasan di Entikong, komisi I juga akan langsung menindaklanjuti persoalan tapal batas wilayah di kementrian dijakarta agar persoalan tapal batas wilayah Kabuoaten di Sulut yang sampai hari ini belum tuntas segera mendpatkan penyelesaian."DPRD akan berupaya agar target tahun 2019 ini, seluruh tapal batas wilayah perbatasan Kabupaten dan Kota di Sulut yang masih berproses akan segera tuntas." Penetapan wilayah perbatasan yang masih berproses ditargetkan 2019 selesai dan ditetapkan, "pungkas Mewengkang.

Terkait rencana kunjungan kerja Komisi I tersebut, Sekertaris DPRD Sulut Bartholomeus 'Jus' Mononutu, melalui Kepala Bagian Persidangan Ronny Geruh menjelaskan, nanti akan digelar pada 12 Februari 2019, Selasa pekan depan. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Mengingat tingginya curah hujan yang masih terjadi di wilayah Sulawesi Utara, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan cepat tanggap, terutama bagi mereka yang tinggal dilereng bukit dan bantaran sungai.

Menurut Angouw, peristiwa bencana alam tidak dapat dipreduksi oleh manusia, apalagi kita yang awam, untuk itu sikap waspada dan hati- hati tetap kita lakukan. "Curah hujan tinggi sangat mempengaruhi struktur tanah dan daya tampung sungai yang karena akibat sampah telah menjadi sempit sehingga air meluap," kata Andrei.

Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang letak geografisnya dikelilingi perbukitan, adalah daerah yang masuk sebagai salah satu propinsi yang memiliki potensi dan rawan terjadi bencana." Data BMKG ini memberi peringatan bagi kita untuk tetap waspada," ungkap Andrei.

Pada bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Kota Manado, DPRD Sulut juga telah mengambil peran untuj membantu warga yang terkena bencana dengan membuka Posko bencana di Kantor Sekertariat yang beralamat di Jalan Raya Manado-Bitung-Kairagi Manado.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertambangan kecewa dengan sikap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Sulut, pasalnya sejumlah pejabat SKPD jajatan pemerintahan OD- SK tak hadir pada rapat pembahasan, akibatnya rapat yang digelar, Kamis (31/1/2019) siang tersebut terpaksa ditunda, karena 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diundang hanya dua yang hadir yakni Dinas Pertambangan dan Biro Hukum. Itu pun hanya diwakili kepala-kepala Bidang saja. Informasi yang disampaikan ke Pansus, para kepala SKPD sedang mengikuti kegiatan Tulude di Nusa Utara.

“Percuma ada agenda pembahasan kalau SKPD tidak hadir, ini sangat disayangkan padahal Ranperda ini sangat penting, harusnya SKPD memberikan perhatian khusus,” kata anggota Pansus, Drs Eddyson Masengi.

“Harusnya mereka tahu undangan rapat jam 12.00, tapi skarang sudah pukul 13.30 yang datang hanya dua SKPD, itupun diwakili,” timpal Wakil ketua Pansus, Drs Ferdinand Mewengkang.

Terkait hal ini, Pansus langsung menunda rapat yang digelar di ruang rapat III kantor DPRD Sulut itu hingga eksekutif siap dan serius dengan Ranperda Pertambangan.

“Kalau sudah siap, baru rapat dilanjutkan,” tegas Mewengkang.

6 SKPD yang tidak hadir diantaranya, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Biro Ekonomi dan Sumberdaya Alam, Biro Hukum. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Anggota DPRD Sulut Netty Agnes Pantouw (NAP) mengatakan kesadaran berlalu lintas kaum milenia di Sulawesi Utara masih sangat rendah, dan ini perlu diberikan edukasi karena memperhatikan ada kecenderungan saat berkendara ada banyak masyarakat terutama kaum Milenia kurang berhati hati dan cenderung melanggar.

"Sikap ugal-ugalan, bonceng tiga dan menyelinap kendaraan yang lain di jalan raya tidak hanya berbahaya bagi mereka tetapi juga bagi orang lain," kata NAP.

Juga kata politisi Demokrat yang saat ini tercatat sebagai personil komisi 1 bidang Hukum dan Pemerintahan mengatakan, tingginya angka kecelakaan, adalah akibat kesadaran berlalu lintas kurang, dan mengabaikan aturan." Karena ketelodoran kita orang lain yang menjadi korban," pungkas NAP. (Josh Tinungki