Nasional

Nasional (72)

JAKARTA, Sulutnews.com — Setiap warga negara seyogyanya membantu pemerintah mencari solusi  dan mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan energi yang kian hari semakin parah. Bagi Partai Berkarya, menggerakkan peran-serta masyarakat untuk mencukupi kebutuhan energi keluarga melalui biogas merupakan solusi sederhana namun efektif. 

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, atau akrab dipanggil Tommy Soeharto, sebagai sambutan penerimaan kepada putra-putri transmigran yang mengunjungi Saung Berkarya di Hambalang, Bogor, dalam rangkaian Musyawarah Nasional ke-IV Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) yang digelar 12-14 Maret. Saung Berkarya adalah bengkel kerja (workshop) yang dibangun dan diampu Tommy sebagai wujud kepedulian Partai Berkarya terhadap persoalan pemenuhan pangan dan energi masyarakat. Saung itu terbuka untuk memberikan keahlian dan kecakapan dalam pertanian, peternakan dan biogas untuk masyarakat yang berminat dan membutuhkan. 

“Apalagi saat ini pemerintah pun sudah cukup kewalahan dengan subsidi LPG yang sudah mencapai Rp 24 triliun, subsidi minyak tanah yang besarnya Rp 18 triliun, serta subsidi pupuk yang mencapai Rp 12 triliun,” kata Tommy, sebagaimana diungkapkan penanggung jawab Saung Berkarya, Dr Sri Wahyuni. “Jadi, kita sebagai warga masyarakat bisa membantu pemerintah secara sederhana namun efektif.”

Sri Wahyuni menjelaskan program Kemandirian Pangan dan Energi tersebut berintikan pertanian terpadu. Secara sederhana, dalam skala kecil masyarakat akan didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi mereka sendiri. “Jadi, kita berpikir sebaiknya setiap desa itu memiliki dan menonjolkan kekhasan mereka sendiri.

Ada desa yang kuat dalam peternakan ayam, dalam budi daya cabai, budi daya tomat, semua harus didorong. Desa cabai, misalnya, harus mampu memproduksi sampai semacam bon cabe, desa yang kuat tomat harus bisa memproduksi saus tomat sendiri,” kata Sri.

Berkombinasi dengan peternakan, kotoran ternaknya itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat biogas sebagai upaya memenuhi energi.

“Di desa-desa transmigrasi yang terpencil, dimana minyak tanah dan LPG susah, kemampuan membuat dan memanfaatkan biogas akan sangat membantu,” kata Sri menambahkan.

Saat ini, kata Sri yang juga anggota Dewan Pakar Partai Berkarya itu, pihaknya sudah memiliki proyek percontohan di Sentani, Papua. “Kami akan segera mencobakannya di Nagere, di Merauke, di Kerom, lalu Jayapura, dan beberapa tempat lain di Papua,” kata Sri. Kawasan Indonesia Timur, NTT, Kalimantan Barat, menjadi ajang uji coba partai dalam pengembangan biogas, selain di beberapa wilayah di Jawa. 

Perkembangan positif lainnya, Berkarya tengah pula mencoba pembuatan biogas dari rumah tangga, yakni limbah keluarga. Hal itu tengah dicoba di beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Banten.

“Dalam waktu dekat, kami juga akan membangun sarana pembuatan biogas dari limbah keluarga ini di Pesantren Nurul Iman, Parung, Kabupaten Bogor,” kata Sri.

PATRI adalah sarana berhimpunnya aspirasi dan peran serta putra-putri para transmigran. Organisasi itu mulai terbentuk pada 2004 sebagai wadah pemikiran, pandangan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia, mitra pemerintah dalam pembangunan bidang ketransmigrasian.

“Kami anak anak transmigran benar-benar merasakan manfaat transmigrasi, meski pada awalnya tentu harus melalui proses berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian,” kata mantan Ketua Umum PATRI, Sugiarto Sumas. Menurut Sugiarto, kini rata-rata keluarga anak-anak transmigran hidup berkecukupan.  

“Ada yang berkarier di militer dan mencapai bintang dua, ada yang jadi guru besar dan bekerja di banyak sektor,” kata dia.(/SMSI)

Banten, Sulutnews.com - Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak, Hadiri Rakernas Kemendag & BKPM RI. Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Investasi tahun 2019 yang diselenggarakan oleh BKPM di ICE, BSD, Tangerang Selasa (12/3/2019)

Kedua kegiatan ini dibuka oleh Presiden RI Ir Joko Widodo. Dalam kegiatan tersebut ,Jokowi ‎menuturkan kita semua wajib bersyukur karena di Tahun 2018, ekonomi Indonesia masih bertumbuh hingga 5,17 persen.

Padahal  dalam empat tahun terakhir, ekonomi global sedang tidak baik.

"Bicara urusan ekonomi. Empat tahun ini ekonomi global sedang pada posisi tidak baik. Ekonomi turun, pasar-pasar komoditas turun dan ikut mempengaruhi ekonomi dalam negeri Indonesia," ucap Jokowi yang menggunakan batik lengan panjang tersebut.

"Tapi kita wajib bersyukur, pada ‎2018 ekonomi kita masih tumbuh 5,17 persen. Ini patut kita syukuri. Banyak negara yang tidak bisa pertahankan growth sehingga banyak yang terjun ke bawah 1-1,5 persen," ungkap Jokowi lagi.

Dan Menurutnya juga  jika dibandingkan pada 2014, angka inflasi Indonesia mencapai 8 persen lalu terus mengalami penurunan mencapai 3,13 persen di ‎2018.

Penurunan angka inflasi itu, kata Jokowi harus pula disyukuri.‎ Ini berarti Indonesia bisa mengendalikan harga.

"Artinya pengendalian harga bisa dilakukan pada angka sangat rendah, 3,13 persen. Jadi kalau ada yang menyampaikan harga naik, ya kalau 1-2 barang biasa. Tapi secara rata-rata, teori ekonomi yang namanya inflasi ya pengendalian harga. Artinya dibanding 2014, turunnya anjlok," tambah Jokowi.

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak.mengatakan  bahwa Kota Tomohon mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi dan investasi hal ini ditandai dengan bergeliatnya perekonomian dengan hadirnya beberapa hotel yang sementara dalam proses perampungan pembangunan dan ada yang telah di buka dalam tahapan soft opening, begitu juga dengan bertambahkan obyek-obyek wisata yang di kelola  swasta dan telah menjadi tujuan wisata yang menarik minat kunjungan.

 Ini berdampak pada perekonomian masyarakat juga memberikan kontribusi nyata dalam investasi dan perdagangan di Indonesia.    

Kehadiran dalam rakornas ini merupakan bagian dari koordinasi antar stakeholder baik kementerian dan lembaga didalamnya pemerintah daerah.Kegiatan ini diikuti para kepala daerah serta instansi terkait lainnya.(/Prise)

JAKARTA, Sulutnews.com - Siti Hardijanti Rukmana, putri Presiden Soeharto yang lebih popular dengan panggilan Mbak Tutut, mengajak keluarga besar transmigran untuk mengembangkan peran dan potensi masing-masing guna memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Tutut menyatakan hal tersebut saat membuka Musyawarah Nasional IV Persatuan Anak Transmigran RI (PATRI) yang berlangsung di Hotel Desa Wisata, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 12-14 Maret 2019.

Menurut Voice of America, program transmigrasi yang terjadi selama era Presiden Soeharto telah mengubah wajah Indonesia. Sampai 1984, sekitar 2,5 juta penduduk menjadi transmigran dan terus bertambah sampai tahun terakhir Orde Baru. Data sensus 2010 menunjukan terdapat 15,5 juta transmigran di Sumatera. Sebanyak 4,5 juta lainnya tersebar di Kalimantan dan Papua. Dampak lanjutannya, transmigran berhasil mengembangkan 3,500 desa dengan berbagai infrastruktur, dan 30 desa itu mengalami perkembangan pesat menjadi kabupaten/kota.

"Transmigrasi itu meningkatkan harapan, karena membuat para transmigran memiliki tanah yang cukup untuk diolah guna menghidupi keluarga dan mencapai kesejahteraan," kata Mbak Tutut. Selain itu, menurutnya, program transmigrasi tak hanya memperluas kemajuan, melainkan juga merekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Program transmigrasi yang digagas Presiden Soeharto tidak hanya meningkatkan taraf hidup, tapi juga menggencarkan pembangunan luar Pulau Jawa, menyeimbangkan sebaran penduduk, pemerataan pembangunan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional terutama transmigran perbatasan.

Selama itu, Presiden Soeharto senantiasa memberikan perhatian serius terhadap kehidupan transmigran dengan membangun sarana pendidikan di desa-desa transmigran, dan akses bagi anak-anak transmigran untuk menempuh pendidikan tinggi. Ini terlihat dari banyaknya anak-anak transmigran gelombang pertama yang menyelesaikan pendidikan tinggi di kota besar, dan berkarier di berbagai bidang profesi.

Pada tahun 2004 anak-anak transmigran membentuk PATRI sebagai wadah pemikiran, pandangan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia, mitra pemerintah dalam pembangunan bidang ketransmigrasian.

"Kami anak anak transmigran benar-benar merasakan manfaat transmigrasi, meski pada awalnya tentu harus melalui proses berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian," kata Ketua Umum PATRI Sugiarto Sumas. Menurut Sugiarto, kini rata-rata keuarga anak-anak transmigran hidup berkecukupan. "Ada yang berkarier di militer dan mencapai bintang dua, ada yang jadi guru besar dan bekerja di banyak sektor," kata dia.

Meneruskan kerja besar sang ayah, Mbak Tutut terus membina PATRI dan memberikan pemikiran tentang apa yang harus dilakukan desa-desa transmigran menghadapi persoalan saat ini. “Ada banyak tantangan bangsa, yakni kesenjangan kaya-miskin, kesenjangan antar-wilayah, masalah kedaulatan pangan, masalah pemenuhan energi ramah lingkungan dan masalah air layak konsumsi, yang para transmigran bisa bersama-sama berperan menghadapinya,” kata Mbak Tutut.  Salah satu yang paling memungkinkan adalah dengan bersama-sama membangun desa mandiri pangan dan energi, setidaknya di wilayah-wilayah transmigran.  

Desa mandiri pangan dan energy akan mengurangi ketergantungan energi fosil secara nasional, memacu perkembangan daerah transmigran dan mengurangi kesenjangan Jawa dan luar Jawa. Desa transmigran yang mandiri membuat masyarakat memiliki kedaulatan pangan dan energi, dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin.

“Jika ini terwujud, kemakmuran akan hadir di tanah-tanah transmigran,” kata Mbak Tutut. “Saya akan mendampingi para transmigran memajukan bangsa ini.” pungkas Mbak Tutut optimis [/SMSI ]

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kerja sama antar kedua lembaga, Pengurus PWI Riau bersilaturahmi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Rombongan PWI Riau dipimpin Ketua PWI Riau H. Zulmansyah Sekedang diterima Menteri LHK Siti Nurbaya di ruang kerjanya, Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Selasa (12/03/2019).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemen LHK Bambang Hendroyono, dan jajaran KLHK lainnya. Sementara dari PWI Riau, hadir Wakil Ketua Seksi KLH Zulmiron, Ketua Seksi Seni dan Budaya Kunni Masrohanti dan Wakil Ketua Seksi Usaha dan Kesejahteraan Dara Fitria.

"Atas nama Kementerian LHK, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan pengurus PWI Riau dibawah kepemimpinan Bang Zulmansyah. Diskusi tadi sangat positif dan sangat bermanfaat juga bagi kami di Kementerian," kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Hampir dua jam terjalin diskusi dinamis. Tidak hanya menjawab berbagai pertanyaan, Menteri Siti Nurbaya juga mengungkapkan secara gamblang berbagai persoalan terkait LHK di Provinsi Riau.

"Menangani Riau itu bagi saya seperti bayi. Harus disayang dengan sangat hati-hati. Khawatir terbuka bajunya sebelah sini, masuk angin. Dibuka sebelah satu lagi takut sakit perut. Jadi hati-hati banget. Kenapa saya sampai beberapa kali datang diam-diam ke Riau,  supaya saya bisa dapat data yang akurat dari lapangan," katanya.

Provinsi Riau kata Siti Nurbaya, termasuk Provinsi yang menjadi perhatian utama KLHK. Banyak kasus di  Riau yang kemudian diangkat menjadi pilot project penyelesaian masalah yang sama di Provinsi lainnya di Indonesia.

"Sebenarnya banyak yang sudah kita benahi dan kerjakan. Semua itu sangat susah payah, butuh fokus dan energi yang luar biasa. Mungkin tidak terlalu terpublish keluar, karena memang konsentrasi kita adalah kerja, agar kelak lingkungan hidup dan hutan Riau lebih baik dari kondisi sebelumnya," kata Menteri Siti Nurbaya.

Sementara itu, Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang menyampaikan,  apresiasi dan terima kasih kepada  Menteri LHK Siti Nurbaya yang telah menerima kunjungan silaturahmi PWI Riau.

Terlebih lagi KLHK juga memberi suport pada program kerja PWI, khususnya di program kerja Seksi Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta program Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) yang mengangkat tema kerja Manggala Agni, brigade pemadam kebakaran KLHK.

"Alhamdulillah Bu Menteri merespon dengan sangat baik, bahkan memberi hadiah tambahan bagi pemenang LKJ untuk berkunjung ke Taman Nasional Raja Ampat," kata Zulmansyah.

KLHK juga memberi dukungan untuk melaksanakan program NgoPi (Ngobrol Pintar) bersama wartawan terkait isu Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan ini rencananya akan digelar secara rutin sekali sebulan di Riau. Tujuannya memudahkan komunikasi antara pihak Kementerian dengan kalangan pers di Riau.

"Nanti pihak KLHK sebagai narasumber dan teman-teman wartawan audiensnya. Pada acara NgoPi bersama wartawan ini, kita bisa diskusi, dialog, menambah wawasan terkait kerja setrategis KLHK khususnya di Riau," ujar Zulmansyah.

Kedepan, kata Zulmansyah, diharapkan  KLHK tetap memaksimalkan ruang publik guna menyampaikan berbagai kerja yang sudah dilakukan untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk rakyat Riau. Terutama pada isu tata kelola hutan, pengendalian Karhutla, dan perlindungan ekosistem gambut.

"Dari diskusi kami tadi, ternyata banyak yang sudah dilakukan KLHK, tapi masyarakat Riau mungkin banyak yang tak tahu. Kenapa? Karena informasi itu disimpan di KLHK dan tidak dipublikasikan. Harapan kita setelah bekerjasama dengan PWI, informasi itu bisa disebarkan ke masyarakat lewat teman-teman wartawan," kata Zulmansyah.

Usai pertemuan, pengurus PWI Riau juga diajak untuk melihat langsung ruang monitor Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK. Di ruangan inilah KLHK memantau berbagai aksi kejahatan lingkungan, termasuk juga memantau hotspot, khususnya di lahan konsesi (/SMSI)

Manokwari, Sulutenws.com - Aksea jalan merupakan salah satu kebutuhan utama yang dibutuhkan masyarakat, karena sangatlah penting untuk melakukan aktivitas. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Manokwari Selatan menuju Kabupaten Teluk Bintuni atau sebaliknya di Papua Barat ini, kini rusak parah.

Jalan yang telah rusak parah kurang lebih dua bulan ini menjadi masalah serius di Papua Barat, yang perlu mendapat penanganan cepat. Karena sangat menghambat perjalanan masyarakat maupun pendistribusian bapok yang melewati jalan satu-satunya ini.

Saat melewati jalan ini, Jumat dan Minggu lalu, saya mengamati volume kendaraan yang melewati jalan ini cukup banyak. Sering kali terjadi pertemuan antara kendaraan yang hendak ke Bintuni maupun ke arah Mansel dalam jumlah mencapai puluhan.

Rusaknya jalan persis di daerah Mamay, Kabupaten Manokwari Selatan ini, membuat pengguna jalan tidak merasa nyaman. Karena waktu tempuh yang biasanya empat hingga lima jam, bisa ditempuh hingga 16 jam. Bahkan truk-truk pengangkut bapok bisa bermalam dua hingga tiga hari di daerah lumpur ini.

Tentu ada kerugian yang sangat penting yang harus di terima ketika harus setiap saat melewati jalanan tersebut, yaitu perjalanan terhambat, menjadi lambat sampai ke tujuan dan onderdeal di kendaraan pun akan mudah rusak.

Bahkan ada juga kendaraan yang terbalik, karena terperosok masuk ke dalam lubang. Kerugian ini akan terus di rasakan selama jalan yang di lewati ini masih rusak.

Saat cuaca panas, jalanan ini akan mengeras, dan masih mudah untuk dilalui, namun jika turun hujan, seperti akhir-akhir ini, membuat jalan tersebut semakin tak berbentuk. Banyak kolam-kolam seakan-akan menjadi ranjau buat si pengendara. Pengendara harus pintar-pintar memilih dan memilah dalam melewati jalan tersebut, kalau tidak maka akan terjebak.

Sampai kapan jalan ini akan mudah untuk dilewati? Hendaknya dalam mengatasi masalah ini, bisa dilakukan lebih cepat, agar masyarakat tidak terus mengalami  kerugian saat menerobos jalan ini.(/Bustam)

Bandar Lampung, Sulutnews.com - Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu-PWI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) segera menertibkan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Ketua Mappilu-PWI Pusat, Firdaus, penyelenggara Pemilu harus aktif melacak dan jangan hanya mengandalkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Kami menerima laporan di Bandar Lampung dan Pringsewu ditemukan WNA memiliki KTP. Bahkan di Pringsewu ada yang masuk DPT. Tentu ini seperti fenomena gunung es, apalagi KPU mengakui terdeteksi WNA masuk DPT di 17 provinsi. Jangan sampai ini membuat kegaduhan baru dan membuat mutu Pemilu berkurang," kata Firdaus, Rabu (6/3/2019).

Menurut dia, KPU dan Bawaslu jangan berhenti pada sosialiasasi cara mencari nama pemilih di DPT. Pasalnya, belum tentu semua sempat melakukannya dan melacak WNA yang masuk DPT. "Jangan sampai ini menuai tuntutan di belakang hari," kata Firdaus yang juga Pemimpin Umum Majalah TERAS Holding Company itu. Firdaus juga menyerukan kepada seluruh Pengurus Mappilu seluruh Indonesia, untuk terus bergerak  melakukan konsolidasi dalam pemantauan.

Di tempat terpisah, Kepala Disdukcapil, Bandar Lampung, Zainudin, mengaku mengeluarkan tiga Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik kepada Warga Negara Asing (WNA). "Ada tiga KTP elektronik yang kamikeluarkan dan terdaftar di sini untuk dua WNA Amerika Serikat dua satu India satu," kata Zainuddin, Rabu (6/3/2019)

Dia menjelaskan, WNA boleh memiliki KTP elektronik, sebagaimana diatur UU No.24 Tahun 2013 Pasal 63 yang berbunyi Penduduk Indonesia itu ada dua yaitu WNI dan WNA. Bila WNA yang bersangkutan ingin mengajukan atau mendapatkan KTP elektronik dari Disdukcapil, ada beberapa pengecualian untuk mereka seperti harus memiliki surat ijin menetap (Kitap) dan melewati proses dari instansi terkait. "Bentuk KTP elektronik WNA sama dengan WNI, namun status kewarganegaraanya tertulis WNA," jelas Zainuddin.

Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan terkait WNA yang memiliki KTP elektronik, Zainudin menegaskan, WNA yang memiliki KTP tidak boleh memilih atau dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pasalnya, kepemilikan KTP WNA tersebut hanya untuk identitas kependudukan saja tidak untuk memilih. "Nanti data itu akan kami tembuskan ke KPU, kecamatan, dan kelurahan dimana WNA ini tinggal," kata dia.

Namun di lapangan tak selalu seperti itu. Di Kabupaten Pringsewu, misalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pringsewu menemukan satu WNA masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Menurut Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Pringsewu, Fajar Fakhlevi, WNA tersebut berasal dari Mauritius.

"Kami menemukan satu WNA yang masuk DPT. Hal tersebut didasari dari informasi yang kami terima dari Disdukcapil Kabupaten Pringsewu bahwa ada satu WNA di Pringsewu yang mempunyai KTP elektronik WNA atas nama Shavraz Jhowry," kata Fajar.

Setelah mendapatkan nama itu, pihakmya langsung menelusuri ke dalam DPT dan nama tersebut ternyata masuk kedalam DPT. Kemudian, menuju ke rumah yang bersangkutan. Namun rumah yang bersangkutan masih tertutup. "Sangat mudah untuk mengidentifikasi WNA tersebut karena istrinya merupakan anggota legislatif Pringsewu dari Partai Nasdem yang juga saat ini mencalonkan diri kembali," kata dia.

Pihaknya juga meminta KPU untuk menelusuri dan menghapus nama tersebut dari DPT. Menurut Fajar, KPU menyanggupinya. "Kami mengira WNA tersebut berasal dari India. Namun berdasarkan keterangan KPU kami terima, ternyata WNA tersebut berasal dari Mauritius," kata Fajar. (*/SMSI)

Jakarta, Sulutnews.com - Menjelang Pilpres dan Pemilu 2019 publik dikagetkan temuan warga negara asing (WNA) memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Bahkan ada yang masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Menurut Ketua Dewan Pakar Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu-PWI) Ferry Kurnia Rizkyansyah, hal itu perlu dibenahi.

"Setidaknya ada tiga hal yang bisa ditindak lanjuti bersama, Pertama, ini menjadi kesempatan baik bagi penyelenggara Pemilu untuk membenahi data pemilih dari data-data anomali termasuk data yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan mungkin kalau ada data ganda secara komprehensif untuk tidak masuk DPT KPU," kata Ferry Kurnia.

Dia melanjutkan, pembenahan tentunya dengan melibatkan peserta Pemilu dan masyarakat yang dilakukan secara transparan. Hal itu dia sampaikan

menanggapi polemik e-KTP WNA tersebut kepada wartawan di Gedung Dewan Pers Jakarta Senin (4/3/2019) pagi .

Lebih lanjut dia mengatakan, hal kedua, penyelenggara Pemilu perlu duduk bersama dengan pemerintah dalam hal ini Dirjen Dukcapil Kemendagri, untuk menyisir kembali data-data anomali tersebut.

Sedangkan yang ketiga, memastikan informasi dan sosialisasi tentang data pemilih dilakukan terus menerus dan terbuka dengan berbagai perangkat dan strategi untuk memastikan masyarakat pemilih tahu dan paham. Termasuk soal mekanisme dan tatacara teknis pindah memilih.

"Informasi dan sosialisasi tentang data pemilih harus dilakukan secara terus menerus dan terbuka dengan berbagai perangkat dan strategi untuk memastikan masyarakat pemilih menjadi tahu dan paham termasuk mekanisme dan tatacara teknis pindah memilih," kata Ferry, yang menjadi Komisioner KPU RI periode 2012-2017, itu. (/Ferry)

Jakarta, Sulutnews.com - Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu-PWI) salah satu tujuannya adalah mewujudkan masyarakat cerdas dan paham akan issu sosial terkait pemilu sehingga masyarakat dapat membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoax. Karenanya Mappilu-PWI bersama-sama dengan seluruh media anggota PWI di seluruh Indonesia untuk melakukan diseminasi konten yang aman, cerdas, kreatif dan inovatif. Demikian dikemukakan oleh Atal S. Depari, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia yang juga penanggung jawab Mappilu-PWI Pusat, ketika audiensi Mappilu dengan Menko Luhut Binsar Panjaitan di kantor Kemenko Kemaritiman, siang ini (1/3). Turut hadir mendampingi Ketua Umum PWI yakni Ketua Mappilu-PWI Firdaus, Ketua Dewan Pakar Ferry Kurnia Rizkyansyah dan Dewan Penasehat Ervik Ari Susanto.

"Tim Mappilu-PWI sudah aktif melakukan serangkaian kampanye digital dalam rangka sosialisasi pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu/pilpres 2019 ini," tambah Bang Atal, sapaan Ketum PWI Pusat ini. Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, mengapresiasi dan menyambut baik langkah yang telah dilakukan Mappilu-PWI. "Kami appresiated dan menyambut baik program dari Mappilu, harapan saya seluruh media dan insan pers anggota PWI dapat berkontribusi aktif menciptakan keadaan yang kondusif dan aman demi terselenggaranya pemilu yang damai dan berkualitas," kata Menko Luhut yang akrab disebut LBP.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Mappilu-PWI Firdaus juga memaparkan program Mappilu jangka pendek ini diantaranya selain edukasi pemilih juga melakukan pemantauan pada saat hari-H pemilu. "Para pemantau Mappilu-PWI yang terdiri dari 5 orang di setiap Provinsi dan 3 orang di kabupaten kota, akan melakukan pemantauan langsung saat hari-H pemilu," tutur Firdaus.

Terkait dengan kegiatan sebelum pelaksanaan pemilu, Mappilu juga akan menyelenggarakan Jalan Sehat serentak di 10 kota dengan satu pesan utama, pemilu damai dan bermartabat. "Insya Allah, kami akan lakukan jalan sehat serentak di 10 kota dengan satu pesan yang jelas, terselenggaranya pemilu/pilpres yang damai dan bermartabat," pungkas Firdaus.(*/LS)

Jakarta, Sulutnews.com - Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia mengapresiasi kebijakan KPU Pusat tentang aturan keterlibatan media daring pada Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Ikhwan, Departemen Hukum SMSI Pusat, di Sekretariat jalan Veteran II No.7C Gambir Jakarta Pusat dalam pertemuan Pengurus Pusat  bersama Departemen Hukum SMSI serta pemilik Media Siber dan Pengurus Daerah SMSI. Rabu (27/2).

Hadir dalam pertemuan tersebut,  Sekretaris Jenderal SMSI, Firdaus yang juga Pemilik Teras Group, Departemen Hukum Ikhwan, Departemen Pendidikan dan Literasi Media SMSI Pusat Abdul Munib yang juga Penjab Siwo PWI Pusat,  Kepala Sekretaris SMSI Pusat Julherman, Sekretaris SMSI Papua Barat Mercys Charles Loho, CEO sahabatrakyat.com, Gusti Rahmat, dan Advokat/lawyer serta Dzikru Mirfaqul Ulfi.

"Kita akan memperjuangkan hak para pelaku, dan pemilik media dalam jaringan (daring), atau siber/online," kata Ikhwan.

Menurut Ikhwan dengan tidak terfasilitasi media daring dalam iklan kampanye peserta pemilu 2019, membuat para pelaku dan pemilik media daring berang dan menuntut haknya agar terfasilitasi seperti media cetak dan elektronik seperti radio dan televisi.

"Turunan hukumnya juga sudah jelas maka tidak ada alasan bagi KPU untuk menafikan keberadaan media dalam jaringan (daring-red), atau siber untuk mendapatkan haknya," tegasnya.

Seperti diketahui KPU melakukan rapat lanjutan terkait pembahasan jadwal kampanye, rapat umum dan sosialisasi fasilitas iklan kampanye di media massa pada Rabu 27 Februari 2019 di kantor KPU jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Atas saran dari berbagai pihak, KPU akhirnya mengakomodir iklan kampanye peserta pemilu 2019 di media dalam jaringan(daring) atau siber/online.

Terkait keputusan KPU tersebut, Sekjend SMSI Pusat, Firdaus memberikan apresiasinya.

"Kami segenap pengurus SMSI Pusat dan anggota sebagai pelaku, dan pemilik usaha media dalam jaringan (daring) atau siber mengapresisasi dan mengucapkan terima kasih atas kebijaksanaan Komisioner KPU RI," pungkas Firdaus. (*/MS).

Jakarta, Sulutnews.com - Bertepatan pada hari kamis 21/2/2019 ini adalah hari sampah nasional, dilaksanakan Rakernas dan Launching Gerakan Indonesia Bersih yang di buka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kementrian  Luhut Binsar Panjaitan, auditorium soejarwo gedung manggala wanabakti Jakarta.

Pada kegiatan launching Gerakan indonesia bersih luhut panjaitan mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan gerakan indonesia bersih seperti ini meminta semua pihak yang terkait agar berkerja keras dan menjadi gerakan masif,karena hal seperti ini berdamapak pada banyak hal seperti kesehatan,perekonomian,lingkungan, pariwisata dan masa depan anak-anak.        

Disela kesempatan tersebut pula siti nurbaya yang selaku menteri lingkungan hidup dan kehutanan menjelaskan bahwa gerakan ini diluncurkan bertepatan dengan HPSN (Hari Peringatan Sampah Nasional) 2019  tanggal 21 Februari 2019, terkait tujuan Rakernas Indonesia bersih adalah memastikan langkah-langkah percepatan Gerakan Indonesia Bersih  baik dari kebijakan sektor  dan daerah. Yang tidak kala pentingnya juga  diharapkan Rakernas dapat mendorong Pemerintah Daerah dalam mewujudkan target-target nasional upaya pencapaian Indonesia Bersih.

Oleh karena itu Gerakan Indonesia bersih dapat diwujudkan melalui kerjasama antar sektor dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.Begitujuga dengan sinergi kebijakan sektor dalam upaya-upaya pengelolaan sampah, baik peningkatan sarana prasarana maupun mendorong partisipasi pu lik.       

Disamping itu pula Wakil Walikota Syerly  Adelyn Sompotan  mengatakan bahwa Permasalahan sampah penting untuk diatasi bersama-sama karena berdampak luas pada sendi-sendi kehidupan manusia, oleh karena itu sinergitas dan tindakan konkrit dalam penanganan dan pengelaloaan sampah secara berkesinambungan harus terus dilakukan. Ini untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. 

Terlebih juga di Kota Tomohon juga melaksanakan kegiatan memperingati Hari Peduli Sampah yang bertempat di Bank Sampah Induk "Mapalus"berlokasi di Kelurahan Tumatangtang Lingkungan VII, bersama dengan Jajaran Polres Tomohon dan dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Novi Politon, SE.                        

Proses pengelolaan sampah tertuang dalam Undang-undang no.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Pemerintah no.82 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah sejenis rumah tangga & peraturan presiden no.87 tahun 2017 tentang kebijakan & strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Kegiatan ini di hadiri oleh Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki  dan Wakil Menteri ESDM Archandra serta para Gubernur, Bupati, Walikota & Wakil Walikota.(/Prise)