Tidak Ada Aturan Seragamkan Warna Politik di Pusat dan Daerah

Written by  Jul 29, 2020

Manado, SulutNews.com -- Sinergitas pemerintahan dari pusat sampai daerah itu tercermin dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Desentralisasi, Dekosentrasi, dan Tugas Pembantuan.

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat jelas menguraikan tentang pembagian urusan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Ada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi ada juga urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bersama.

Menurut Josef Kairupan, Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah (Fisip) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, pada Rabu (29/7/2020) mengatakan bahwa sebenarnya itulah letak sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Memang menjelang Pilkada, tensi politik sedang tinggi-tingginya, dimana ada opini untuk menyeragamkan warna politik di daerah baik itu Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai pusat," terang Josef Kairupan.

"Padahal tidak ada satupun aturan dari Undang-Undang Dasar sampai ke Peraturan Desa yang menyebut dan mengatur bahwa warna politik dalam tingkatan pemerintahan," kata Pengamat Politik di Sulawesi Utara (Sulut) ini.

Menurutnya, bisa saja isu ini dibuat sebagai strategi marketing politik bagi partai maupun kandidat untuk penggiringan opini masyarakat.

Dikesempatan terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Rommy Poli mengatakan sinergitas di Eksekutif adalah hal yang baik guna untuk menyelaraskan pembangunan.

Menurutnya, demikian pula sinergitas antara Legislatif dan Eksekutif untuk membuat program yang benar-benar pro rakyat.

"Dalam semangat otonomi daerah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur pemerintahan sebagai bagian dalam pemerintahan negara secara menyeluruh," tutur Poli.

Kata anggota DPRD Minsel dari Partai Golkar, memaksakan sinergitas dalam perebutan kekuasaan dalam bingkai Demokrasi mungkin sedikit keliru.

"Karena semua warga negara indonesia berhak untuk memilih dan dipilih, artinya semua warga masyarakat melalui Partai politik mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun daerah juga untuk mensejahterakan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu," ujarnya.

Baginya adalah keliru apabila pemerintah diatas misalnya hitam terus sampai dibawah ikut hitam.

"Itu jelas tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara demokratis," pungkasnya.

(TamuraWatung)

Last modified on Wednesday, 29 July 2020 10:33