Pemprov Sulut Raih Opini WTP di Kondisi Pengangguran Tinggi

Written by  Josh Tinungki Jun 05, 2018

Manado, Sulutnews.com - Pemberian opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Sulut dianggap ada sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal, karena terdapat catatan yang memcolok dimana untuk tingkat pengangguran diera kepemimpinan Gubernur Oly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw sangat tinggi yakni sebesar 7,18 persen melebihi angka pengangguran nasional sebesar 5,50.

" Perlu ada perhatian dan kajian khusus oleh tim ekonomi pemprov, karena tidak masuk diakal jika pertumbuhan ekonomi meningkat, prosentasi penduduk miskin menurun dan, indeks pembangunan diatas nilai rata rata nasional, sementara tingkat pengangguran tinggi, ini fenomena yang tidak lazim" kata Taufik Tumbelaka pengamat politik pemerintahan Sulut.

Terkait tingginya tingkat pengangguran di Sulut Ketua DPRD Andrei Angouw menilai hal ini dipengaruhi oleh sektor non formal dimana pekerja disektor ini tidak menentu sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran." Pekerja disektor non formal tidak menetap sehingga mereka dianggap pengangguran," kata Angouw.

Berbeda dengan Angouw, Ketua Fraksi Restorasi Nurani DPRD Sulut Felly Runtuwene, menilai Opini WTP ditengah angka pengangguran tinggi patut dipertanyakan, karena sangat aneh jika pertumbuhan ekonomi mantap namun penangguran tinggi." Sepertinya perlu ada evaluasi kinerja terutama bagi dinas terkait untuk lebih terpacu melakukan terobosan agar persoalan pengangguran dapa ditekan," ungkap Runtuwene.

Berbeda disampaikan  Wakil Gubernur Steven Kandouw yang mengatakan tingginya angka pengangguran di Sulut dipicu berhentinya oprasional sejumlah pabrik pengalengan ikan yang ada dikoa bitung." Penghentian oprasional pabrik di bitung turut mempengaruhi naiknya angka pengangguran," ungkap Kandouw.

Sebagaimana data yang disampaikan Ketua BPK-RI Sulut DR Arie Ashar Aziz Opini WTP bagi pemerintah Sulut sudah yang ke empat kalinya. Khusus untuk anggaran 2017, dicatat  indikator kemakmuran dapat dicapai, dimana Perekonomian Sulut tumbuh mencapai angka 6,68 persen, lebih tinggi dari angka rata rata pertumbuhan ekonomi nasional juga presentasi penduduk miskin menurun diangka 8,10 persen dari nilai Nasional sebesar 10, 5 persen, indeks pembangunan Manusia sebesar 71,6 jauh kebih baik dari angka nasional yang hanya 70,8 persen pengangguran lebih tinggi dri nasional 7,18 diatas 5,50 persen, 0,394,  rasio nasional 0,391 nasional.(Josh Tinungki)