Sektor Pendidikan Sulut Memprihatinkan

Written by  Josh Tinungki Nov 15, 2018

Manado, SulutNews.Com - Sejumlah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut menyorot kondisi dunia pendidikan Sulut khususnya tingkat SMA dan SMK yang saat ini dalam kondisin memprihatinkan, beragam laporan terkait keberadaan proses belajar mengajar termasuk fasilitas pendukung untuk peningkatan kwalitas guna menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal menjadi alasan agar pembenahan segera dilakukan.

"SMK di Nusa Tabukan kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini diperhadapkan dengan kekurangan Guru, bahkan kepala sekolah harus rela menjadi guru kelas, juga fasilitas pendukung juga sangat minim," ungkap Meiva Lintang pada rapat pembahasan APBD 2019 bersama TAPD Kamis (15/11/2018) di kantor DPRD Sulut.

Juga disampaikan Edwin Lontoh yang menyorot soal kwalitas pendidikan yang menurun, hal ini dibuktikan dengan proses penerimaan CPNS di Sulut yang tingkat kelulusan yang tidak mencapai 1 persen." Ini adalah bukti dan patut dipertanyakan  proses pendidikan di Sulut," kata Lontoh

Hal yang sama juga disampaikan Ingrid Sondakh yang meminta komitmen pemerintah provinsi untuk kiranya menindak lanjuti aspirasi terkait persoalan pendidikan agar apa yang disepakati dapat direalisasikan." Penting diperhatikan dan ada ska prioritas, sehingga tidak mendatangkan persoalan dimasa mendatang," tegas Sondakh.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreke Runtu juga mengingatkan agar perlu dipertahankan untuk sekolah unggulan yang ada dikabupaten Kota, ini dimaksudkan agar sasaran menghasilkan SDM berkwalitas dapat dicapai." Pendidikan sangat penting untuk itu harus ada perhatian khusus, agar target yang ditetapkan dapat dicapai," kata SVR.

Sementara itu menjawab apa yang ditanyakan Pimpinan Banggar DPRD Sulut, Sekertaris Provinsi Edwin Silangen selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengatakan, untuk kekurangan guru akan mendapatkan prioritas dan dilengkapi dengan laboratorium, bantuan pendidikan akan ada penambahan alokasi anggaran, dana sekolah SMA dan SMK yang tersebar  di 15 kabupaten kota agar akan melakukan analisa lewat peran cabang dinas untuk cepat memberian informasi agar persoalan yang didapat langsung mendapatkan tindak lanjut,"Prioritas anggaran yang teralokasi untuk pendidikan, pasti akan diarahkan untuk membiayai, penanganan aspirasi yang sudah disampaikan," jelas Silangen.(Josh Tinungki)