Dana Penanggulangan Bencana Mulai Makan Korban, Kejari Minsel Tetapkan 3 Tersangka

Written by  Ferro Waney Feb 22, 2018

Minsel, Sulutnews.com - Kejaksaan Negeri Tinggi Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan 3 tersangka kasus korupsi Dana Penanggulangan Bencana yang bersumber pada APBN dan APBD dengan dialokasikan pada Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 15 Miliar, saat jumpa pers yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Lambok Sidabutar, SH, MH, diaula kantor Kejaksaan, Kamis (22/2).

Dalam kasus tersebut Ia menjelaskan bahwa penggunaan berupa konstruksi pembuatan darurat tembok pantai di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang, oleh BNPB Daerah Kabupaten Minsel, sesuai dengan penyelidikan tanggal 17 Oktober 2017 dengan alokasi dana 5 Miliar. Juga pekerjaan konstruksi perbaikan darurat pembuatan tebing Desa Suluun Raya pada tahun 2016 dan pembuatan darurat tembok pengaman pantai Desa Ongkaw serta proyek pembuatan tebing di Desa Karimbow.

Juga Dana APBD Kabupaten Minahasa Selatan dengan lokasi yang sama yaitu Kelurahan Ranoyapo sebesar 5 Miliar tanpa ada proses lelang hanya melakukan penunjukan langsung dengan alasan darurat bencana. Untuk itu sesuai dengan hasil temuan serta barang bukti, maka penanganan kasusu penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. 

"Kami telah tingkatkan kasus ini menjadi penyidikan sesuai dengan temuan barang bukti melalui tim ahli yang sudah di turunkan di lokasi. Semua penyelidikan yang sudah dilakukan, sudah berkoordinasi langsung dengan BPK RI di Jakarta dan melakukan supervisi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan laporan yang masuk." ujar Sidabutar.

Lanjutnya, dari hasil penyelidikan, kusus untuk pengerjaan pembuatan pengaman tembok pantai di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang dengan sumber dana APBN, maka ditetapkan 3 tersangka yaitu inisal HMJK (ASN), SYP (ASN) dan CYAABW merupakan direktur penyedia barang dan jasa.

"Jadi dari hasil penyidikan tim ahli beserta saksi, maka kami telah menetapkan 3 tersangka, dengan sanggahan melanggar pasal 2,3 UU tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001." tukas Sidabutar.

Ia menambahkan bahwa kasus ini akan dikembangkan serta akan mengungkap aktor dibelakangnya, karena telah terjadi pengurangan volume sebesar 45% dari nilai kontrak. Adapun pemeriksaan saksi sebanyak 24 orang dan besar kemungkinan akan ada tersangka yang menyusul. (ferrowaney)

Last modified on Thursday, 22 February 2018 04:11