Boltim

Boltim (223)

Boltim, Sulutnews.com - Mengenai aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang harus dipahami oleh semua Kepsek. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Yusri Damopolii, ia menegaskan, seluruh Kepsek harus paham tentang aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan harus mampu dari semua aspek.

"Saya sampaikan kepada kepala-kepala sekolah agar harus memahami aplikasi Dapodik dan peran dari operator. Ini pekerjaan tidak susah kalau kepala sekolah memahami," ungkap Damopolii. Senin (31/08)

Lanjutnya juga, jika aplikasi Dapodik masa waktunya habis, maka otomatis sudah tidak bisa mengirim data.

"Nah kalau sudah selesai masa waktu dari aplikasi Dapodik itu, sudah tidak adalagi data yang masuk di aplikasi. Sehingga bagaimana caranya harus selesai," ucapnya.

Ia juga berharap, agar tidak ada alasan terkait jaringan karena dari semua indikator.

"Itu tidak menjadi penghalang," terangnya.

Lanjutnya, kalau tidak paham terkait masalah Dapodik, tidak menutup kemungkinan tahun 2021 sekolah jadi gagal sebab tidak ada dana yang masuk temasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," tutupnya.(Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Penyaluran bantuan pangan tahap dua bagi masyarakat terdampak COVID-19 tuntas disalurkan pada Jumat (21/08) pekan lalu.Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sonny Warokka mengungkapkan bantuan pangan tahap dua berakhir di Desa Kokapoy Kecamatan Mooat.

"Penyaluran bantuan pangan tahap dua terselesaikan dengan baik,aman dan lancar yang pelaksanaan berakhir di desa Kokapoy," ungkap Warokka, Senin (24/08)

Lanjutnya juga, jumlah penerima bantuan pangan tahap dua,kata Warokka,sebanyak11.588 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di tujuh kecamatan.

"Kecamatan Tutuyan 2.098 KK untuk 10 desa.Kecamatan Kotabunan 2.401 KK 15 desa.Kecamatan Motongkad 802 KK di 11 desa.Kecamatan Nuangan 1.262 KK di 11 desa.Kecamatan Mooat 531 KK di 10 desa.Kecamatan Modayag 2.450 KK di 14 desa.Kecamatan Modayag Barat 2.044 KK di 10 desa," ujarnya.

Ia mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan (DKP) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pendamping desa serta semua pihak terlibat yang sudah maksimal sehingga penyaluran berjalan lancar,tepat waktu dan tepat sasaran sesuai target yang diharapkan Pemda Boltim.

"Penyaluran bantuan pangan tetap memperhatikan protokol kesehatan.Tugas mulia yang dipercayakan Bupati Sehan Landjar untuk melayani masyarakat yang terdampak COVID-19," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Timur) menggelar media gathering bersama pewarta biro Boltim, bertempat di aula goba molunow, Rabu (19/08)

Kegiatan tersebut dalam rangka menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawasi Utara serta pemilihan bupati dan wakil bupati Boltim tahun 2020 dalam melawan hoax, ujaran kebencian dan politik uang. Kamis (19/08)

Ketua Bawaslu Boltim, Harmoko Mando membuka langsung media gathering didampingi pimpinan Bawaslu Boltim Susanto Mamonto, kepala sekretariat Bawaslu Boltim Himawan Korompot, Bendahara Bawaslu Boltim Ramadan Mamangge beserta staf Bawaslu Boltim.

Susanto Mamonto saat membuka diskusi media gathering menyampaikan, dalam melawan hoax pihaknya mengingatkan media untuk bisa membackup pemberitaan sesuai fakta dan data di lapangan.

Menurut Susanto, media jangan hanya copy-paste dalam pemberitaan. Karena bisa saja tidak sesuai fakta di lapangan seperti coklit, karena berbicara data itu akan menjadi konsumsi publik, dan itu bisa saja menjadi pegangan partai politik.

"Ketika memuat berita dan berbicara persoalan angka harus betul-betul diperhatikan, jangan misalnya kami temukan data 20 di media sudah jadi 30, yang diserang kami bawaslu bukan di media, karena sumbernya dari kami," ungkap Susanto Mamonto.

Ia juga mengingatkan terkait ujaran kebencian yang banyak terjadi di media sosial. Ia menyebut di group facebook menuju kursi panas pilkada 2020 banyak akun palsu yang menebar ujaran kebencian. Selain bakal calon, ada juga penyelenggara yang diserang, karena pasti yang diserang itu Bawaslu bukan pihak lain yang lebih ke taknis, karena Bawaslu ini pengawasan sehingga yang diserang habis-habisan itu Bawaslu.

"Saya minta dan saya berharap, teman-teman menjadi mitra kami, tolong di backup lah sesuai fakta yang ada di Bawaslu seperti kerja-kerja Bawaslu. Jangan nanti misalnya masyarakat salah paham dengan apa yang disampaikan orang-orang di media sosial apalagi akun palsu," tegas Susanto yang juga mantan wartawan ini.

Ia juga menyinggung soal politik uang. Menurut koordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan antar lembaga ini, politik uang merupakan kejahatan demokrasi yang harus dihilangkan. (Iki)

Boltim, Sulultnews.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus melakukan pengawasan terkait pencocokan dan penelitian data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boltim. Selasa (18/08)

Kordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Boltim Susanto Mamonto mengungkapkan, dalam melakukan pengawasan coklit data pemilih oleh PPDP, pihaknya telah menemukan setidaknya 106 Pemilih yang tidak dicoklit oleh KPU Boltim dalam hal ini PPDP.

"Sekitar 106 tidak dicoklit, data by name dan by address nya sudah kami kantongi," ungkap Susanto.

Lanjutnya juga, Bawaslu menemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam daftar pemilih, pemilih ganda identik, pemilih memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar pemilih, pemilih yang belum melakukan perekaman E-KPT, Pemilih berada jauh dari TPS nya, dan pemilih dalam A.KWK bermasalah.

"Kami juga sudah mengantongi by name dan by address pemilih TMS, Pemilih MS tapi tidak ada dalam daftar pemilih, yang sedang kami sementara proses rekapannya," bebernya.

Lanjutnya, setelah semua direkap, Bawaslu akan mengirimkan rekomendasi ke KPU Boltim terkait dengan temuan yang ditemukan di lapangan.

"Kami sudah menyiapkan rekom ke KPU boltim untuk diperhatikan," tandasnya.

Terpisah, Ketua divisi data KPU Boltim Adchilni Abukasim mengaku, KPU Boltim belum mengetahui hasil temuan Bawaslu Boltim yang berjumlah 106 pemilih yang tidak dicoklit.

"Jika memang ada temuan seperti itu kami KPU Boltim menunggu data by name by addres dari Bawaslu agar bisa segera ditindak lanjut," ujar Adchilni usai melakukan sosialisasi persyaratan pencalonan dan syarat calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Boltim.

Ia juga mengatakan, sebelumnya ada temuan berdasarkan surat Bawaslu 0442/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 perihal catatan hasil pengawasan dan saran perbaikan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) dimana ada pemilih 1 kartu keluarga yang beda TPS.

"Berdasarkan surat itu, KPU sudah menyurat untuk permintaan data by name by addres tapi belum ada balasan sampai hari ini," bebernya.

Adchilni juga menambahkan, pihaknya saat ini baru selesai melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dan saat ini sementara proses penyusunan data DPHP di tingkat PPS.

 

"Selanjutnya KPU akan melakukan pleno di tingkat Kabupaten antara tanggal 5 sampai 14 september 2020 untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten dan penetapan DPs," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar upacara peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-75, di Lapangan Kantor Bupati Boltim, pada Senin (17/8) pagi.

Bupati Boltim Sehan Salim Landjar menjadi inspektur upacara.

Upacara diikuti oleh para camat se Kabupaten Boltim, para kepala SKPD, ketua dan anggota DPRD Boltim, Wakil Bupati, Kapolres, Perwira Penghubung hingga unsur Forkopimda.

Para camat dan Sangadi mengenakan seragam Putih-putih sedangkan para ASN mengenakan seragam korpri.

Adapun para ASN lainnya melangsungkan upacara pada masing-masing SKPD untuk pencegahan dan penanganan wabah Covid-19.

Dalam upacara tersebut peringatan detik-detik proklamasi ditiadakan namun diganti secara virtual bersama Presiden RI Joko Widodo.

Upacara berlangsung sesuai protokol tetap (Protap) kesehatan Covid-19 yakni para peserta upacara berbaris dengan berjarak dua meter dan mengenakkan masker.

Usai pelaksanaan upacara, Bupati beserta Forkompimda mengikuti peringatan detik-detik Proklamasi di lantai III kantor Bupati Boltim melalui video conference live dari Jakarta. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Polres Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar press release terkait tindak pidana pembuatan laporan palsu oleh sejumlah tersangka ranmor yakni Pr. WM (50) asal Desa Tombolikat Selatan, Lk. MM (43) asal Desa Tombolikat Selatan, dan Lk. AA (33) asal Desa Tombolikat. Bertempat di Kantor Polres Boltim, pada Kamis (13/08).

Kapolres Boltim, AKBP Irham Halid, SIK saat press release mengatakan, kronologis pengungkapan berawal dari laporan polisi yang di laporkan WM dan MM, anggota Sat Reskrim Polres Boltim melakukan penyelidikan.

‘"Laporannya masuk di Polsek Urban Kotabunan, dan Polres Boltim yang back up kasus tersebut. Dari penyelidikan itu, pada tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wita, satu unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit berwarna Hitam dengan nomor polisi DB 2716 NJ yang dilaporkan hilang oleh WM ditemukan di Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dalam penguasaan Pr. JR. Dari keterangan JR, sepeda motor dimaksud dijual kepadanya sekitar bulan Januari 2020 oleh AA seharga Rp 4 juta. Berdasarkan keterangan itu, pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap AA," terangnya.

Lanjutnya juga, setelah dilakukan interogasi, AA mengakui sepeda motor tersebut dimintakan untuk dijual oleh pemiliknya yakni WM.

"Berdasarkan itu, Sat Reskrim Polres Boltim mengamankan WM dikediamannya dan dilakukan interogasi. Pengakuan WM, kehilangan sepeda motor yang dilaporkan ke Kantor Polsek Urban Kotabunan itu tidak benar, melainkan dijualnya kepada pihak lain dengan bantuan AA,’" terangnya.

"Dan dari keterangan AA, juga diketahui, modus yang sama pernah dilakukan AA atas sepeda motor milik MM. Atas rangkaian peristiwa dimaksud, kemudian kepada ketiga orang yakni WM, MM dan AA ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara membuat keterangan palsu dan dapat disangka melakukan pidana penipuan atau penggelapan," ujarnya.

Ia juga menambahkan, pasal yang disangkakan yakni Pasal 220 KUHP jo, Pasal 55,56 KUHP dengan hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan, dan atau Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP ancaman hukuman maksimal 4 tahun.

Modus operandi, lebih lanjut terang Kapolres, WM dan MM melakukan perjanjian kredit pembiayaan sepeda motor pada perusahaan Finance namun tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dimaksud. WA dan MM masing-masing meminta kepada AA untuk menjual kendaraan tersebut kepada pihak lain yakni JR.

"Setelah dijual, AA meminta kepada WM dan MM untuk membuat laporan polisi tindak pidana pencurian sepeda motor ke Polsek Urban Kotabunan. Berdasarkan bukti laporan polisi tersebut, WM dan MM melaporkan ke pihak Finance bahwa sepeda motor dimaksud telah hilang dicuri untuk menerima biaya pengembalian/ganti rugi/asuransi dan kemudian membebaskan keduanya dari kewajiban pemnbayaran angsuran," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Untuk menunjang kegiatan tenaga gizi di lapangan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menyiapkan transportasi untuk para petugas gizi. Adapun alat transpotasi tersebut yaitu,12 unit kendaraan operasional roda dua. Hal ini diungkapkan Kepala Dinkes Boltim Eko Marsidi, ia mengatakan, kendaraan yang diberikan pemerintah Boltim kepada tenaga gizi dalam rangka melakukan promosi kesehatan dan juga menekan angka gizi buruk di Boltim.

"Tenaga gizi kita ada 10 orang. Tugasnya mereka banyak seperti pencegahan dan penanganan kasus gizi buruk, penimbangan, hingga promosi kesehatan," ungkap Marsidi. Kamis (13/08)

Lanjutnya, jumlah kendaraan yang diberikan ada 12 unit dengan tipe matic merk n-max pabrikan yamaha untuk dijadikan operasional di 8 puskesmas di Boltim.

"Ada 12 unit tipe Nmax untuk petugas gizi di lapangan. Saat ini tinggal menunggu nomor kendaraan dan surat-surat kemudian akan diserahkan," terangnya.

Ia juga menambahkan, banyaknya tugas tenaga medis gizi maka perlu adanya mobilisasi kepada mereka yang tau menjalankan dan mengoperasionalkan kendaraan tersebut.

"Mobilisasi ini untuk mereka yang tau membawa kendaraan," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Mengenai gaji 13 bagi Abdi Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang akan segera dicirkan. Hal ini diungkapkan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wiwik Kurnia, ia mengatakan, pembayaran gaji ke 13 bagi Abdi Sipil Negara (ASN) Boltim akan segera dilakukan. Senin (10/08)

Lanjutnya juga, hal itu menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 44 tahun 2020, disertai dengan petunjuk teknis (juknis) dari Menteri Keuangan nomor 106/PMK. 05 tahun 2020 tentang pemberian tunjangan dan gaji tiga belas kepada PNS, TNI, Polri dan pensiunan.

"Atas dasar juknis ini, maka pembayaran gaji ke 13 segera dilakukan," terangnya.

Meski demikian, pembayaran gaji 13 ini. Pemkab Boltim tetap melalui peraturan bupati (Perbup).

"Selain juknis ada juga perbup. Jadi tinggal menunggu perbup, jika sudah ditandatangani oleh bupati pembayaran gaji ke 13 segera dilakukan. Paling lambat minggu ini direalisasikan," terangnya.

Lanjutnya, sambil menunggu perbup yang akan di tanda tangani oleh pak bupati, kepada satuan kerja sudah bisa datang ambil print out di keuangan tentang besaran gajik13 untuk masing-masing ASN, tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Keberadaan pohon Trembesi di jalur Ibukota Tutuyan yang dapat mengancam masyarakat dan pengguna jalan tersebut.

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar menginstruksikan beberapa dinas terkait untuk melakukan pemangkasan pohon trembesi.

"Saya instruksikan Dinas PUPR, DLH, Dishub, BPBD dan SATPOL-PP untuk segera melakukan pemangkasan pohon trembesi di ruas jalan trans tepatnya di Ibukota Tutuyan. Karena, pohon-pohon tersebut dapat membahayakan pengguna jalan," kata Landjar, Selasa (04/08)

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Boltim Hamdi Egam mengatakan, keberadaan pohon trembesi di sepanjang jalan tersebut ditanam Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2011 dengan tujuan sebagai tanaman penghijauan dan penedu bagi masyarakat dan kendaraan yang melintasi,karena dapat mengurangi dan mereduksi dampak dari CO2 akibat B3 dan perubahan iklim atau cuaca ekstrim.

"Setelah pohon trembesi tumbuh dan besar khusus pada usia pohon 4 tahunan terlihat di sepanjang jalan kiri dan kanan nampak asri dengan adanya tanaman tersebut,”terang Hamdi

Menurutnya, tanaman trembesi merupakan fast growing species (cepat tumbuh dan besar) sehingga dalam kurun waktu 9 tahun tanaman trembesi tersebut sudah tinggi dan besar yang setiap saat dapat patah cabang karena sifatnya yang getas atau tumbang pohon karena akarnya yang dangkal atau juga karena pengaruh cuaca ekstrim.

"Persoalanya,sekarang untuk penanganan pemeliharaan, pemangkasan butuh biaya atau anggaran dan seharusnya yang bertanggung jawab adalah Pemprov atau balai jalan yang menginisiasi penanaman pohon-pohon tersebut. Sederhananya siapa yang menanam mereka yang merawat," jelasnya.

Ia juga menambahkan,Pemda Boltim saat ini tidak atau belum menganggarkan pemeliharaan tanaman pohon trembesi yang ada di wilayah Boltim karena belum mempunyai dinas tata kota sehingga tidak ada anggaran pemeliharaan.

"Ada segelintir orang yang memprovokasi masyarakat bahwa pemeliharaan pohon trembesi yang ada di sekitar ruas jalan Tutuyan diceke (Dipakai) atau diselewengkan oleh Pemda. Ini pernyataan yang konyol tidak paham aturan kemudian membuat statmen. Jadi itu tidak benar. Meski demikian Pemda tidak lepas tangan karena ini terkait keselamatan warga sekitar atau yang melintas.Rencana pemangkasan oleh beberapa OPD akan dilaksanakan, Rabu (05/08/20) besok," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Bencana yang menimpa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) serta wilayah Dumoga di Kabupaten Bolaang Mongondow, memantik keprihatinan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Lewat instruksi Bupati Sehan Landjar, tak butuh waktu lama bantuan berupa kebutuhan pokok berhasil terkumpul yang berasal dari uluran tangan masyarakat hingga jajaran pemerintah daerah setempat. Minggu (02/08)

Bupati Sehan Landjar menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas bencana yang menimpa Bolsel dan berdampak pada masyarakat yang telah kehilangan harta benda berupa rumah, hewan ternak dan sebagainya yang hanyut terbawah banjir bahkan ada korban manusia.

"Kita wajib meringankan beban saudara kita yang terkena musibah atau bencana dimanapun, terlebih ini dialami saudara yang bertetangga dengan kita," ungkap Sehan saat melepas rombongan logistik yang dipimpin Asisten II Pemkab Boltim, pada Sabtu (01/08)

Ketua Tim PKK Boltim Ny Nursiwin Landjar Dunggio dan pengurus KNPI turut serta bersama rombongan Pemkab Boltim saat penyaluran sembako ke wilayah Bolsel dan Dumoga.

Sedangkan bantuan yang berhasil terkumpul itu, berupa beras 9.192 kg, air mineral 104 karton, super mie 176 karton dan bahan-bahan lain seperti roti, biskuit, susu, popok bayi, pakaian layak pakai sebanyak 5 karung. Adapun bantuan yang terkumpul adalah berkat partisipasi dari seluruh ASN masing-masing SKPD, guru-guru, Tim PKK, KNPI hingga masyarakat Boltim.

Saat menerima rombongan Pemkab Boltim, Bupati Iskandar Kamaru mewakili masyarakat dan Pemkab Bolsel, saat mengunjungi Posko Utama Penanggulangan Bencana di Molibagu, menyatakan ucapan terima kasih atas bantuan tersebut.

"Terima kasih atas bantuan dari pemerintah dan elemen masyarakat Boltim, mudah-mudahan bantuan yang telah diberikan ini akan imbalan pahala dari Allah SWT, dan salam saya kepada untuk Bupati Boltim," ujar Iskandar.

Tempat terpisah, bantuan serupa juga disampaikan kepada masyarakat Bolaang Mongondow yang terdampak banjir di Kecamatan Dumoga Bersatu. Bantuan itu diserahkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Priyamos, mewakili kepala daerah dan pemerintah. (Iki)