Boltim

Boltim (223)

Boltim,Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) marathon menyelesaikan pembahasan hingga penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Selasa (1/12) malam.

Dari informasi yang diperoleh media ini, batas waktu penetapan  APBD tahun anggaran 2021 yakni 30 November 2020.

Sehubungan hal tersebut, rangkaian demi rangkaian dilakukan DPRD Boltim hingga pukul 11.00 wita. Sebelum penetapan APBD 2021, DPRD Boltim telah lebih dahulu mengadakan rapat Banmus dalam rangka membicarakan agenda kerja Bulan Desember, kemudian rapat paripurna dalam rangka penyampaian Ranperda APBD tahun 2021 dan Rapat paripurna dalam rangka penetapan APBD 2021.

"Kita pacu hari ini sehingga tidak lewat dari batas waktu yang diberikan," kata Sekretaris DPRD Boltim Ade Herly Mokoginta, Senin (30/11/2020) usai mengikuti rapat paripurna penyampaian ranperda APBD 2021.

Sementara itu, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Boltim Christiano Talumepa SH MSi dalam penyampaiannya mengatakan, suksesnya penyelenggaraan pemerintahan  pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan harus ditopang juga dengan ketersediaan anggaran.

"Dengan ketersediaan anggaran yang memadai, berkualitas, transparan dan akuntabel saya yakin apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik," ucap Christiano Talumepa.

Penetapan APBD 2021 kemudian diparipurnakan pada pukul 11.00 wita dengan agenda pembahasan Ranperda APBD 2021 dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama badan anaran dan komisi DPRD Boltim.(Iki)

Boltim, Sulutnews.com  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) gelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanangan nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Tahun 2021 pada Rapat paripurna tersebit, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Boltim Fuad Landjar, SH. Senin (30/11)

Badan anggaran yang di wakili Samsudin Dama menyampaikan, bahwa KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta, asumsi yang mendasari untuk periode Satu Tahun sebagai penjabaran dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk selanjutnya, menjadi acuan penyusunan PPAS. Sedangkan PPAS merupakan, program prioritas dengan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

"KUA-PPAS menjadi pedoman utama, bagi DPRD dan Pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD Tahun anggaran 2021," jelas Samsudin.

Penjabat (Pjs) Bupati Boltim, Christiano E. Talumepa, SH. M.Si sambutan menuturkan, ucapan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada pimpinan, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boltim, yang telah mengagendakan dan memberikan kepada saya sebagai kapasitas Pjs Bupati untuk menyampaikan KUA-PPAS Boltim tahun 2021. Semoga kita semua, dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Boltim. Adalah momentum, yang bersejarah sejak saya di lantik sebagai Pjs.l Bupati ini adalah kali pertama ditengah tahapan pelaksanaan Pilkada serta kesibukan kita semua masih dapat meluangkan waktu, pikiran serta tenaga untuk sejenak memberikan perhatian terhadap pelaksanaan APBD yang merupakan dasar dari pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2021.

KUA-PPAS tahun anggaran 2021, merupakan ladasan program dan kegiatan yang hendak dicapai dan dicatat dalam RAPBD tahun 2021, untuk mewujudkan kesinambungan – kesinambungan pembangunan pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan. Saya menitik beratkan pada 7 sektor strategis, yang menjadi prioritas pembangunan yang telah disepakati pada forum Musrenbang RKPD tahun 2021. Perlu mendapat perhatian yaitu, 1. Pembangunan infrastruktur dasar dan penataan iklim investasi 2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik 3. Pengembangan ekonomi lokal yang berdayasaing tinggi serta berkelanjutan 4. Pembangunan kawasan pariwisata dan pelestarian nilai nilai budaya 5 Refitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan untuk membangun ketahanan pangan 6. Lingkungan hidup dan pencegahan penanggulangan bencana 7. Penanggulangan kemiskinan yang di dalamnya pendidikan, kesehatan, dan sosial,” jelasnya.

Prioritas pembangunan strategis diatas, telah disinergikan dengan strategi pembangunan nasional, yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021,” terang Pjs Bupati. (Iki)

Boltim-Pjs. Bupati Christiano E. Talumepa, SH. M.Si memimpin Rapat Koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Rabu, (25/11/2020) berlangsung di aula wisata Danau Mooat. Kamis (26/11)

Rakor diikuti unsur Forkopimda Dandim  1303 Bolmong hadir langsung, yang mewakili Kejari, yang mewakili Kapolres, turut di hadiri juga oleh ketua KPU Boltim, ketua Bawaslu, para asisten dan SKPD teknis, camat, Kapolsek, Danramil dan Sangadi.

Pjs. Bupati dalam sambutan menyampaikan bahwa agenda ini sudah direncanakan dan beberapakali tertunda karena kesibukan masing-masing. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi terkait dengan kondisi dalam rangka pelaksanaan pilkada 9 Desember nanti dan tahapan tahapan sudah dilaksanakan.

 “Pilkada dilaksanakan pada dituasi dan kondisi negara kita secara nasional bahkan global masih fokus pada penanganan covid 19. Saya selaku Pjs. Bupati minta saran dan masukan dari unsur Forkopimda, KPU dan Bawaslu bahkan SKPD terkait penyelenggaraan pilkada dan penangan covid-19.  Di beberapa daerah terutama pulau jawa yang berpenduduk banyak dan padat ada kekuatiran terhadap pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sekarang ini, sehingga muncul resistensi oleh karena itu tentu untuk menjawab ini tergantung respon pemerintah dalam arti luas bukan hanya pemerintah kabupaten tetapi semua unsur negara, termasuk pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat desa, tokoh  masyarakat yang mampu meyakinkan masyarakat agar patuh dan taat pada protokol kesehatan penanganan covid sehingga dapat memutus mata rantai penularan, maka pilkada bisa di laksanakan. Dampak pandemi covid di daerah Sulawesi Utara dengan penduduk sedikit mungkin tidak begitu terasa seperti di pulau Jawa yang berpenduduk banyak dan padat. Namun butuh sinergitas semua sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Pengadilan, Kejaksaan , KPU, Bawaslu untuk kensukseskan agenda nasional di tengah pandemi covid yang harus kita seriusi sehingga protokol kesehatan sangat penting bahkan harga mati untuk di patuhi. Kemudian kita harus melakukan pengawasan pemantauan, pengendalian serta antisipati konflik yang terjadi di lapangan agar dalam tahapan pilkada ini tidak terjadi konflik horizontal dimana aparat TNI dan Polri mempunyai tugas yang berat juga memiliki personil yang sangat minim,” kata Pjs. Bupati.

Isu isu pada tingkat masyarakat yang di bahas  pada rapat tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut :

  • Menjelang pelaksanaan tahapan lanjutan kampanye, masa tenang, pencoblosan, penghitungan suara serta pasca penghitungan suara pada pilkada 9 Desenber 2020.
  • Penanganan pengendalian pelanggaran protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19.
  • Keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 9 Desember tahun 2020 serta pasca pemungutan suara.
  • Kesiapsiagaan Penanggulangan bencana menjelang pergantian musim di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
  • Semua anggota forum koordinasi pimpinan daerah memaparkan isu isu strategis sesuai tugas, fungsi serta kewenangan masing masing.

Dalam kesimpulan akhir rapat Pjs. Bupati Christiano E. Talumepa memberi apresiasi terhadap saran, masukan dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, KPU dan Bawaslu.

 “Saya juga menyampaikan dari kasus yang telah terkonfirmasi covid agar kadis kesehatan terus melakukan tracing karena masyarakat memang ada yang kurang terbuka karena dengan adanya kasus terkonfirmasi covid maka masyarakat berpikir bukan sekedar karena epidemi lagi tetapi sudah ke masalah psykhis, takut di kucilkan apabila terkonfirmasi, yang ditakuti bukan penyakitnya tetapi stigma yang ada di masyarakat dan takut tidak bisa berinteraksi dan bersosialisasi lagi. Sehingga Kepada camat dan sangadi agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar stigma negatif tidak akan muncul di tengah masyarakat. Saya juga sampaikan apresiasi kepada kepala SKPD karena sesuai penyampaian ketua KPU tadi bahwa di dalam tahapan tahapan pilkada ini kepala kepala SKPD sangat kooperatif saling mendukung sinergitas terhadap tugas KPU sehingga tidak ada kendala di lapangan, demikian juga dengan Bawaslu. Semoga ini tetap dipertahankan bahkan  ditingkatkan lagi soliditas dan sinergitas dalam rangka suksesnya Pilkada 9 Desember 2020,” imbuh Pjs. Bupati.

Pelaksanaan rapat tersebut sempat break berenti sebentar karena Pjs. Bupati harus mengikuti acara vidio cenference Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia.(Iki)

Boltim,Sulutnews.com - Progres serapan anggaran untuk Dana Desa sekaligus Alokasi Dana Desa (DD-ADD) tahun 2020 yang tersebar di 81 Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) cukup menggembirakan. Pasalnya, hingga triwulan keempat bulan November tahun ini, penyerapan anggaran dana desa rata-rata sudah berada diatas 80 persen. Apakah itu kegiatan fisik, operasional dan lainnya sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Desa (RKADes). Kamis (26/11).

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Boltim Rusli Dajoh, ia mengatakan,  Berdasarkan laporan dan data yang kami terima dari setiap desa, sampai sekarang ini serapan anggaran APBDes di 81 Desa sudah diatas 80 persen. Harus kami diakui capaian ini masih tergolong cukup baik, ungkap Dajoh.

Lanjutnya juga, ia pun memastikan, sampai dipenghujung akhir tahun anggaran 2020, semua desa pengelolah APBDes dapat terserap dengan baik. Meskipun begitu, DPMD akan terus melakukan pengawasan rutin baik administrasi maupun kegiatan dilapangan. Namun dipihak lain, Dajoh mengaku, bahwa pendapatan DD-ADD tahun ini sangat terganggu karena dampak Covid-19. Salah satu adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) khususnya yang bergerak disektor usaha pariwisata dan simpan pinjam yang ada di desa.

"Tidak bisa dipungkiri, dampak Covid maka pendapatan BUMDES  dari usaha pariwisata serta simpan pinjam menurun dan melambat,” tukasnya.

Lanjutnya, beberapa BUMDES dilaporkan bermasalah dengan program simpan pinjam. Karena tidak sedikit masyarakat yang mendapat pinjaman dana dari BUMDES ternyata tidak secara rutin melakukan penyetoran sebagaimana ketentuan yang berlaku.

"Uang pinjaman dari BUMDES tidak dikembalikan. Kebanyakan beralasan  sudah pindah keluar daerah," tutupnya. (Iki)

Boltim,Sulutnews.com - Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Motongkad (Panwascam Motongkad) melaksanakan pelantikan kepada seluruh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Motongkad, Selasa (17/11)

Pelaksaanan pelantikan ini dilaksanakan sesuai dengan surat edaran bawaslu RI yg yang harus dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 November 2020.

Kegiatan pelantikan dilaksanakan di Aula Kantor Camat Motongkad, ini turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Harmoko Mando, S. Hut.

Dalam Sambutan Ketua Panwascam Motongkad Rizki Bachmid, S.Pd, berharap kepada seluruh Pengawas TPS untuk benar-benar menjaga integritas sebagai Pengawas Pemilu di tingkat TPS,

"Jangan mau harga diri kita di beli dengan harga yg murah, kalau kalian memiliki integritas saya yakin sukses menanti kalian. Hal ini Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu kewajiban penyelenggara pemilihan umum (pemilu) adalah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya," ungkap Bachmid

Pelantikan panwascam tersebut dihadiri oleh 20 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang tersebar di 11 Desa di Kecamatan Motongkad.

Disela sela pembekalan Pimpinan Panwacam Kecamatan Motongkad  Nunung Mokoginta yg juga sebagai Divisi SDM turut memberikan penguatan kapasitas kepada seluruh PTPS yg hadir.

Diakhir pelantikan dan pembekalan yg berlangsung, Ketua Bawaslu Boltim Harmoko Mando, S.Hut Menegaskan, bahwa perlu adanya pengetahuan yg mempuni bagi pengawas TPS untuk memahami setiap proses pungut hitung yg akan berlangsung.

"untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman Pengawas TPS, Bawaslu Boltim akan mengadakan Bimbingan Teknis lanjutan Kepada Seluruh PTPS di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim)," tutupnya. (Iki)

Boltim,Sulutnews.com - Pjs Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Christiano Talumepa, tekankan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mulai dari pimpinan, pejabajat terkait dan staf  karena ini sudah masuk akhir triwulan IV segera melakukan percepatan penyerapan anggaran, program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai RKA.

"Harus digenjot karena batas pencairan anggaran pada bulan Desember adalah tanggal 15," tegas Talumepa, pada Apel pagi di halaman kantor bupati, Senin (16/11).

Kemudian kata Pjs Bupati ini dari hasil penerimaan CPNS tahun lalu, ada 88 orang yang lulus tes oleh karena itu kepada BKPSDM Boltim segera mengatur distribusinya, agar mereka (CPNS,red) sudah langsung dapat menyesuaikan.

"Saya sampaikan kepada CPNS ini, bahwa anda anda ini baru calon, maka pegang teguh Trimatra Pengabdian yakni disiplin, profesionalisme dan loyalitas, karena jika di dalam penilaian selama dua tahun kemudian ada hal hal yang tidak sesuai dengan yang di harapkan maka sia sia anda lulus sebagai PNS," kata Talumepa.

"Sekali lagi saya mengingatkan agar kalian langsung menyesuaikan dan bersinergi dengan organisasi unit kerja yang akan di tempatkan, trimatra harus di perhatikan jangan mengikuti senior senior yang malas," tegasnya.

Selanjutnya, terkait dengan Covid-19, sudah sering disampaikan  waktu lalu bahwa ini covid akan di ketahui ketika melakukan tes. Sehingga ketika ada yang terkonfirmasi positif maka segera dilakukan tracing pada orang yang kontak erat resiko tinggi (KERT), kemudian di treatmen.

"Kita telah melakukan swab di beberapa SKPD dan ada yang positif dan saya telah menginstrukan kepada Kadis Kesehatan untuk melakukan tracing yang  KERT di SKPD ini wajib.

"Semua harus melakukan tes tidak ada yang terkecuali dan saya sudah mengawali untuk tes swab waktu lalu, saya yang pertama di swab dan kita semua harus tetap waspada karena di kantor kita interaksi dengan rekan kerja,  di rumah  berinteraksi dengan istri, suami, anak anak dan orang orang tua, kalau kita tidak mau diperiksa maka kasihan keluarga yang di rumah," kata Talumepa.

Tak lupa Kepala Dinas Kominfo Pemprov Sulut ini mengapresiasi dam mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu ASN, rekan-rekan yang telah melaksanakan apel.

"Tetap mengikuti protokol kesehtan Covid-19," tutupnya. (Iki)

Boltim,Sulutnews.com - Pjs Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Christiano Talumepa, menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk rumah ibadah masjid dan gereja yang berlangsung di aula lantai tiga kantor bupati, Jumat (13/11)

Penandatanganan NPHD untuk bantuan rumah ibadah dilakukan antara Kabid Aset BKD Provinsi Sulut Melky Matindas mewakili Pemprov Sulut dengan Imam dan Pendeta penerima bantuan untuk rumah masing masing berjumlah 20 juta rupiah tiap rumah ibadah.

"Tahun 2020 ini Pemprov Sulut telah menganggarkan batuan untuk 22 rumah ibadah masjid dan gereja dan yang telah disalurkan adalah bantuan untuk 5 rumah ibadah dan untuk sisa 17 rumah ibadah yang dilaksanakan pada hari ini proses administrasi dan penanda tangan NPHD," kata Matindas.

Sementara Pjs Bupati Boltim Christiano Talumepa menyampaikan bahwa program ini patut diberikan apresiasi kepada tim dari pemerintah provinsi Sulawesi Utara karena ini merupakan bagian dari atensi atau perhatian Pemprov terhadap Pemkab Boltim khusnya untuk pemberian bantuan bidang keagamaan dalam hal ini untuk rumah ibadah.

"Bantuan ini tentu didasari dengan proposal dari pengurus masjid atau gereja kepada Gubernur Sulawesi Utara,"kata Talumepa.

Dia menjelaskan bahwa dia berbicara disini dua fungsi. Satu mewakili pemerintah provinsi karena dia adalah pejabat di provinsi yang ditugaskan di sini sebagai Pjs Bupati.

"Jadi badan saya setengah di provinsi dan stengah di Boltim, tetapi hakekatnya satu di masyarakat Boltim," jelasnya.

Sebagai Pjs Bupati kata Talumepa, ia memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

"Kalau bicara pemerintahan maka di dalamnya ada keagamaan dan saya melihat banyak rumah ibadah dalam proses pembangunan atau renovasi dan ini merupakan starting point,  awal dari pemerintah provinsi memberikan bantuan  untuk rumah ibadah. Dana ini bisa di gunakan sesuai kebutuhan,  kedepan akan ada lagi dari pemerintah provinsi,"kata dia.

Selanjutnya salah satu tugas pemerintah daerah adalah mengsukseskan Pilkada 9 Desember nanti. Oleh karena itu pada kesempatan yang strategis ini sebagai Pjs Bupati menitipkan kepada bapak ibu yang merupakan tokoh agama, tokoh umat yang ada untuk dapat menghimbau kepada umat atau jemaat agar supaya dalam agenda nasional 9 Desember nanti dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik,

"Jaga keamanan agar jamaah tetap dalam kondisi yang kondusif jangan hanya karena pilkada hubungan kekeluargaan jadi renggang. Oleh sebab itu berikan pemahaman kepada jemaah muslim atau kristen untuk berpartisipasi mengsukseskan pilkada aman dan damai karena bapak ibu adalah teladan untuk umat. Mudah mudahan bantuan dari pemerintah provinsi ini akan bermanfaat untuk masyarakat dan harapan kami pemerintah kabupaten agar kedepan akan ada lagi," ucapnya.

Hadir pada acara tersebut adalah asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Priyamos, Kaban Keuangn Wiwiek Buhari, Kabag Kesra dan dari unsur Pemerintah Provinsi serta tokoh agama muslim dan kristen. (Iki)

Boltim,Sulutnews.com - Aktifitas galian c di Boltim, kian sulit di kendalikan. Buktinya, galian c tanpa izin yang berlokasi di antara Desa Motongkad Selatan dan Molobog Timur, Kecamatan Motongkad, bebas beroperasi.

Berdasarkan amatan media ini di lokasi galian c, salah satu alat berat jenis eksavator tengah melakukan penggalian material tanah dan batu. Rabu (11/11)

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Boltim, Sjukri Tawil mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya aktifitas galian c tanpa izin tersebut.

"Kita juga baru tau. Nanti kita akan turun meninjau langsung. Namun, kita lapor dulu kepada pimpinan sebab, nanti melibatkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lainnya," terangnya.

Ia juga menjelaskan, galian c tanpa izin ijin tidak boleh beroperasi.

"Sebaiknya, lengkapi dulu prosedurnya, seperti izin baru beraktifitas. Jika belum ada maka jangan beraktifitas," tegasnya.

Lanjutnya, dalam waktu dekat Pemkab Boltim bersama Dinas Pertambangan Provinsi Sulut, turun langsung di lokasi galian c.

"Kewenangan daerah hanya izin lingkungan, untuk penerbitan izin galian c adalah kewenangan Pemprov Sulut. Jadi Dinas Pertambangan Provinsi Sulut, nanti turun bersama DLH Boltim ke lokasi galian c," jelasnya.

Ia juga menambahkan, meski pemda hanya memiliki kewenangan menerbitkan izin lingkungan namun hal tersebut merupakan awal prosedur penerbitan izin galian c.

"Di Boltim hanya empat galian c yang mengantongi izin. Yang lain tidak. Dan dipastikan, aktifitas galian di antara Desa Motongkad Selatan dan Molobog Timur, tidak ada izin," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Tak henti-hentinya Amalia Landjar (AMA), calon Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengingatkan protokol kesehatan (prokes) Corona Virus Disease 19 (Covid-19) kepada masyarakat.

Sore tadi, saat menghadiri acara syukuran di Desa Iyok, Kecamatan Nuangan, Amalia mengharapkan agar masyarakat Boltim selalu menaati aturan dan mempertahankan status zona Hijau dari transmisi lokal Covid-19.

"Saya sudah selalu mengingatkan jangan ada kumpul-kumpul massa. Tapi saat tiba di lokasi, sudah banyak orang," terang calon yang dikenal santun itu, Selasa (10/11).

Di satu sisi, AMA juga mengaku bangga dengan sambutan warga Iyok. Namun, disisi lain, putri orang nomor 1 di Boltim ini menegaskan tetap harus mematuhi aturan-aturan Pilkada selama pandemi.

"Kita semua wajib mengikuti anjuran pemerintah. Terutama penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu, serta pihak kepolisian dan gugus tugas Covid-19," tutupnya. (Iki)

Boltim,Sulutnews.com - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bolaang Mogondow Timur (Boltim), Christiano Talumepa, kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kecamatan Modayag, pada Selasa (10/11).

Dalam kunker tersebut, Talumepa mengatakan kepada warga dan perangkat desa Kecamatan Modayag, sebagai pejabat sementara yakni memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tentu terkait dengan tugas dan fungsi pemerintahan secara berjenjang. Contoh seperti realisasi pajak, penggunaan ADD yang disampaikan oleh camat. Itu adalah bagian dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

"Sebagai pejabat sementara bupati, saya harus turun ke wilayah,  juga terkait dengan tugas sebaga ketua Gugus Tugas penanganan Covid 19. Jangan sampai kita lalai dan kendor dalam penangan lantas tidak mentaati protokol penangan covid. Sehingga, saya sebagai Ketua Tim penaggulangan Covid-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menghimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan dgn memprhatikan 3M dan 3T agar kita bisa selamat dari virus Covid-19," kata Talumepa.

Lanjutnya, terkait dengan tugas, untuk menfasilitasi dan mengsukseskan pilkada. Mudah mudahan ditengah wabah pandemi covid ini pilkada pada tanggal 9 Desember nanti dapat berlangsung dengan lancer.

"Jadi kita harus bersama sama mensukseskan agenda nasional ini," ujarnya.

Ia juga berharap, dalam tahapan pelaksanaan pilkada ini agar sangadi dan aparat jaga netralitas jangan menjadi suksesor dari pasangan calon. Kerja saja seperti biasa sesuai tupoksi, kembangkan potensi yang ada diwilayah masing masing karena Boltim adalah  daerah yang potensial dengan sumber alam yang melimpah.

"Saya  mengharapkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, untuk dapat bersama-sama pemerintah, menyukseskan pelaksanaan pilkada, menegakkan protokol kesehatan agar hajatan pilkada dapat berlangsung dengan aman dari Covid-19," ucapnya.

Talumepa juga menyampaikan harapannya kedepan jalan di Kecamatan Modayag bersatu akan menjadi dua jalur yg dapat mempermudah akses menuju ibu kota Tutuyan.

Pjs Bupati Boltim ini juga mengapresiasi kepada para sangadi dan aparet desa yang hadir pada kegiatan kunker hari ini.

Pada kunker di Kecamatan Modayag ini, Pjs. Bupati Christiano  Talumepa didampingi Asiaten I Bidang Pemerintahan Priyamos, Kaban Kesbangpol, Kadis BPMD  dan Kadis Kominfo.(Iki)