Boltim

Boltim (223)

Boltim, Sulutnews.com - Pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), akan diterapkan dengan sistem pengurusan pulang langsung bawa izin, tidak lagi diarahkan ke dinas-dinas terkait. Hal ini diungkapkan Kepala  Dinas PMPTSP Boltim Safrudin Mokoagow. Ia mengatakan, sistem pelayanan perizinan di DPMPTSP Boltim, sebelumnya dilakukan dengan cara pengurusan yang agak ribet, sebab masyarakat yang hendak mengurus izin masih diarahkan ke dinas-dinas terkait, sehingga Syafrudin mengatakan, bahwa pengurusan seperti itu semacam ‘Satu pintu banyak jendela’ yang pada tahun ini akan dirubah sistem seperti itu.

"Sebelumnya pelayanan perizinan seperti satu pintu banyak jendela, maka tahun ini (2020) saya akan rubah sistemnya, dengan mengerahkan pegawai dikantor untuk melakukan pengurusan ke dinas-dinas," ungkap Safrudin. (24/01)

Lanjutnya juga, pada saat dinas yang dipimpinya sudah menempati kantor yang baru, masyarakat yang datang mengurus izin alan langsung membawa pulang surat izinnya.

"Jika kami sudah menempati kantor yang baru, nantinya masyarakat yang mengurus izin akan langsung bawa pulang izinnya, tidak lagi kesana kemari ke dinas-dinas, karena sudah ada pegawai yang melakukan tugas pengurusan," tutupnya. (Iki)

Foto: Reses DPRD Boltim

Boltim, Sulutnews.com - Setelah sebelumnya telah menggelar Reses di Kecamatan Kotabunan, Tutuyan dan Motongkad, pada Kamis (23/1/20) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) lakukan penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Nuangan. Bertempat di Kantor Kecamatan Nuangan. Camat Nuangan Sinyo Mamonto dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh peserta Reses bahwa, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk penyampaian kebutuhan-kebutuhan masyarakat kepada anggota DPRD. Minggu (26 /01)

"Disinilah wadahnya. Sampaikan aspirasi dan kebutuhan bapak ibu sekalian kepada DPRD. Jangan sampai berbicara dibelakang hari namun bukan pada forum resmi seperti ini. Dan semoga apa yang diusulkan masyarakat se Kecamatan Nuangan agar bisa ditindaklanjuti sesuai kebutuhan," ungkap Mamonto pada saat membuka acara Reses.

Anggota DPRD Boltim Sunarto Kadengkang pada kesempatan itu menyampaikan, Reses kali ini telah menghadirkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kata dia, apa yang belum terakomodir, agar disampaikan hari ini.

"Disini juga saya mengingatkan kepada seluruh peserta Reses, bahwa forum ini bukan untuk adu argument, jangan sampai berdebat. Sampaikan aspirasi anda secara sopan dan santun,’" terang Kadengkang.

Ia juga menambahkan, tujuan dari acara ini agar DPR bisa bersinergi dengan masyarakat. Tujuan akhir dari semua ini adalah untuk mengasilkan sistem pelayanan dan pelaksanaan yang baik sesuai dengan undang-undang.

"Wajib hukumnya untuk melaksanakan Reses. Kenapa kami lakukan? Karena tidak semua masyarakat dapat mendatangi Gedung DPRD. Sehingga itu kami turun menyerap, menampung, menindaklanjuti serta mempertanggungjawabkan secara moral apa yang hari ini bapak dan ibu sampaikan. Semua tergantung dari kita semua bagaimana memajukan daerah melalui sumber dana yang ada,’’ jelasnya

Senada juga di sampaikan Wakil Ketua II DPRD Boltim Muhammad Jabir. Reses ini adalah agenda DPR. Sehingga, apa yang akan disampaikan, kami siap menerima menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat saran dan kebutuhan bapak ibu sekalian, ujarnya.

Anggota DPRD Sofyan Alhabsy juga pada kesempatan itu mengatakan, Reses hari ini untuk pembangunan tahun 2021.

‘"Banyak pembangunan fisik yang dibangun di Kecamatan Nuangan tahun ini. Itu adalah hasil tindak lanjut Reses sebelumnya,’’ ujarnya

Usai penyampaian oleh ketiga Aleg Boltim itu, dilanjutkan dengan penyerapan aspirasi masyarakat. Sangadi Jiko Belanga Riman Manuho mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan aspirasi. Dalam aspirasinya, Manuho berharap dapat ditindaklanjuti oleh pihak DPRD.

Penyerapan aspirasi masyarakat terus berlanjut hingga pukul 18.00 Wita. Terpantau, seluruh Sangadi se Kecamatan Nuangan mendapatkan kesempatan menyampaikan aspirasi. Dilanjutkan dengan BPD, para Kaur, Tokoh Pemuda, Kepala Sekolah, dan seluruh lapisan masyarakat yang hadir saat itu.

Di penghujung acara, usulan-usulan serta keluhan dari peserta Reses langsung dijawab oleh masing-masing instansi terkait yang hadir pada kesempatan itu.(Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Program Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin berupa bantuan pangan yang sekarang disebut kartu sembako murah, akan direalisasikan pada tahun ini (2020) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Boltim Slamet Riyadi Umbola. Ia mengatakan, masyarakat miskin sudah dapat membeli daging, ayam, susu dan lain-lain dengan kartu tersebut di e-Warung.

"Sebelumnya program bantuan pangan hanya bisa mendapatkan telur dan beras, pada tahun ini masyarakat penerima manfaat kartu sembako murah sudah bisa membeli selain beras dan telur di e-Warung," ungkap Umbola

Lanjutnya juga, nantinya pemerintah desa harus mengusulkan nama-nama masyarakat yang benar-benar kurang mampu, agar program tersebut tepat sasaran, dan tidak digunakan untuk belanja keperluan lain.

"Masyarakat penrima manfaat harus benar-benar kurang mampu, jangan ketika datang dikantor untuk menerima bantuan malah memilili perhiasan emas dan handphone android, nanyinya bantuan kan dibelanjakan untuk beli pulsa atau handphone," sebutnya

Selain itu kata Kepala Dinsos Boltim, pihaknya akan memberikan label dirumah-rumah masyarakat penerima manfaat.

"Tentunya bagi masyarakat penerima manfaat akan diberikan label yang akan ditempel di rumah, supaya dapat dilihat bahwa bantuan pemerintah tersebut diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekertariat Daerah (Setda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Kementerian Agama (Kemenag) Boltim, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke – 6, pada Selasa,(21/01)

Dalam Rakor tersebut, direncanakan untul lokasi pelaksanaan berada di wilayah Kecamatan Modayag, bertempat di lapangan Desa Purworejo.

Perwakilan dari Kecamatan Modayag yakni Akhlis Aer, yang turut hadir dalam rapat tersebut menuturkan, beberapa agenda yang dibahas, diantaranya waktu dan tempat pelaksanaan.

"Pelaksanaan direncanakan pada bulan Maret, namun hal ini tentunya masih akan di konsultasikan dengan  Bapak Bupati terkait  agenda pelaksanaan MTQ. Dan secara teknis tentunya dalam kegiatan MTQ ini akan di isi dengan kegiatan dan lomba-lomba yg bernuansa keagamaaan," ungkap Akhlis

Turut hadir dalam Rakor, Asisten I yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kedua, Kabag Kesra, Kemenag Boltim, LPTQ Kabupaten Boltim, dan seluruh Camat. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) periode 2019-2024 untuk pertama kalinya akan melakukan agenda reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Hal ini diungkapkan Plt Sekertaris DPRD Boltim Ade Herly Mokoginta. Ia mengungkapkan, jadwal reses dibagi dua dapil atau dua titik yaitu untuk dapil I dilaksanakan di Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, Motongkad dan Nuangan. Sedangkan dapil II di Kecamatan Mooat, Modayag dan Modayag Barat.

"20 anggota DPRD Boltim akan turun langsung dan mendatangi konstituen di dua dapil, guna menyerap aspirasi masyarakat dan ajang silaturahmi,” ungkap Ade Herly. Senin (20/01)

Lanjutnya juga, hari pertama reses untuk dapil I dilaksanakan di Kecamatan Kotabunan, sementara dapil II dilaksanakan di kecamatan Mooat. Hari kedua, Selasa (21/01/2020) dilaksanakan di kecamatan Tutuyan, bertempat di BPU tutuyan, kemudian di dapil II di Kecamatan Modayag bertempat di lapangan purworejo. Hari ketiga, Rabu (22/01/2020) di Kecamatan Motongkad, bertempat di lapangan Motongkad, sementara untuk dapil II di kecamatan Modayag Barat bertempat di kantor camat modayag barat.

"Untuk hari terakhir kita laksanakan di kecamatan Nuangan, hanya untuk dapil I saja," terangnya.

Ia menambahkan, dalam setahun anggota DPRD melaksanakan reses tergantung masa sidang, namun biasanya dalam setahun tiga kali dilaksanakan.

"Reses digelar setiap empat bulan sekali, kepada masyarakat dipersilakan menyampaikan aspirasi terkait pembangunan di dapil masing-masing," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Hingga batas pengembilan kartu peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), sebanyak 21 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak mengambil kartu peserta tes. (Daftar CPNS tidak mengambil kartu lihat grafis). Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Reza Mamonto. Ia menuturkan, pengambilan kartu peserta tes SKD dibuka selama dua hari.

"Kita buka layanan pengambilan kartu peserta Tes SKD sejak Senin hingga Selasa kemarin. Dan berdasarkan hasil rekapan peserta yang mengambil kartu peserta tes, sebanyak 21 peserta tidak mengambil kartu hingga batas waktu yang ditentukan," ungkap Reza. Kamis (16/01)

Lanjutnya juga, dipastikan 1.191 peserta akan mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional.

"Lulus berkas 1.212 CPNS. Dan mengambil kartu hanya 1.191. Dan tentu yang tidak mengambil kartu tidak bisa mengikuti tes SKD di Sutanraja Minahasa Utara (Minut)," terangnya.

Ia mengatakan, teknis pelaksanaan tes SKD berdasarkan ketentuan yang diterapkan oleh BKN.

 "Kemungkinan tes CPNS Boltim lima sesi. Dan pelaksanaannya dimulai tanggal Lima Februari," katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, BKPSDM, Jalaludin Kosasih mengatakan, pihaknya memberi ruang kepada seluruh peserta saat tahapan pengambilan kartu peserta tes SKD.

"Hingga batas waktu, kami menunggu peserta lainya namun, hingga berakhir tahapan pengambilan kartu, 21 peserta tidak ada informasi sama sekali," tambahnya.

===GRAFIS===

CPNS yang tidak mengabil Kartu Peserta Tes SKD

Tenaga Kesehatan : 1 peserta

Tenaga Guru : 7 peserta

Tenaga Teknis : 13 peserta

Total : 21 peserta

Sumber : BKPSDM, Boltim

(Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), lakukan atau membuka penerimaan seleksi guru kontrak dan operator sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Hal ini diungkapkan Kepala Dikbud Boltim, Yusri Damopolii. Ia mengatakan, untuk penerimaan seleksi guru kontrak dan operator sekolah tahun anggaran 2020. Untuk pemasukan berkas mulai tanggal 16 Januari hingga 22 Januari 2020.

"Kita lakukan seleksi guru kontrak guna pemenuhan kebutuhan" ungkap Yusri. Kamis (16/01)

Lanjutnya juga, sebanyak Guru kontrak yang nantinya akan diterima, 208 guru dan oprator sekokah 82 orang yang nantinya akan mengikuti seleksi atau ujian.

"Nah, kuota yang akan diterima oleh Pemda Boltim melalui Dikbud sesuai kebutuhan disekolah-sekolah SD SMP yang ada di Boltim" jelasnya.

Lanjutnya, penerimaan berkas pelamar itu 1 minggu, dan 2 hari untuk verifikasi berkas. Selanjutnya, dilakukan tes tertulis  serta prakter mengajar bagi guru. Dan jugq prakter pengoprasionalan kompuyer bagi oprator. Tempat pelaksanaanya tepat di kantor Dikbud Boltim.

"khusus berkas guru yakni surat lamaran ditujukan kepada Bupati Boltim dan Kepala Dikbud Boltim, foto copy ijazah terakhir, foto copy akta mengajar, foto copy transkrip nilai, foto copy KTP KK, dan pas foto warna ukuran 3x4 3 lembar. Sedangkan untuk operator sekolah yaitu surat lamaran, foto copy ijazah terakhir minimal SMA/SMK atau sederajat, KTP KK, pas foto warna 3x4 3 lembar. Masing-masing dibuat 2 rangkap, dimasukan kedalam map" terangnya.

Sejak siang tadi, pantaun media Sulutnews para pelamar guru kontrak mulai nampak berdatangan guna memasukan berkas di Dikbud Boltim. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim)- Kanwil Kemenkumham  Sulawesi Utara (Sulut) MoU Tentang Kerjasama Di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Rabu 15 Januari 2020 di Manado.

DPRD  Kabuoaten Boltim bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerjasama Di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Gedung Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara

Ketua DPRD Kabupaten Boltim Fuad S. Landjar, SH dalam sambutannya mengatakan, bahwa kerjasama ini adalah tindak lanjut terhadap Permendagri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"DPRD Kabupaten Boltim memberikan apresiasi kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara beserta jajarannya atas kerjasama ini, semoga dengan kerjasama ini Perda yang disusun oleh DPRD dapat lebih berkualitas serta dapat menjawab beberapa permasalahan karena didampingi oleh perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga tidak ada lagi aturan-aturan yang bertentangan dengan produk hukum diatasnya sehingga harmonis dengan produk hukum yang lainnya," ungkap Fuad

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Sulawesi Utara Lumaksono,SH.,MH mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan maksud melakukan upaya fasilitasi perencanaan hingga melakukan upaya penyusunan baik naskah akademik, dari mulai perencanaan penyusunan pembahasan hingga pempublikasian peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk.

"Saya sebagai kepala Kanwil Kemenkumham menyambut baik kerjasama yang dibangun agar kegiatan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah ini menjadi suatu produk hukum yang benar-benar menyentuh harapan masyarakat, kerjasama ini telah terjalin harmonis setiap tahun.

Sinergitas ini diharapkan akan dapat menciptakan pembangunan hukum di Bolaang Mongondow Timur," terangnya

Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh  anggota DPRD, Sekretaris DPRD Bolaang Mongondow Timur, beserta jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut. (Iki)

Boltim-Lokasi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tinggal menunggu disahkannya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sjukri Tawil. Ia mengaku, dalam RTRW pihaknya telah memasukan dua wilayah yang menjadi calon lokasi pembangunan TPA.

"Nanti ada yang diwilayah Modayag dan Kotabunan, sehingga kawasan pegunungan akan terpusat di salah satu lokasi TPA di kecamatan Modayag dan wilayah pesisir disalah satu lokasi di Kecamatan Kotabunan," ungkap papa utan sapaan akrab Kadis DLH. Selasa (14/01).

Lanjutnya juga, pemerintah kini tinggal menunggu disahkannya RTRW hasil revisi belum lama ini.

"Semua sektor pembangunan harus diatur dalam RTRW. Kita tunggu dulu revisi RTRW. Sebab, setelah sudah disahkannya RTRW, maka kita mencari lahan untuk dibebaskan untuk pembangunan TPA," jelasnya.

Lanjutnya, beberapa tahun lalu rencana pembanguan TAP terganjal lantaran lahan harga lahan melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Di wilayah sesuai RTRW, ada lahannya. Namun, harga yang ditawarkan pemilik lahan melebihi NJOP. Dan kita tidak bisa membayar lahan tersebut karena bertentangan dengan aturan jika melebihi standar harga," ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Reza Pahlevi, menambahkan, untuk mengantasi masalah sampah pihaknya telah menyurati seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) agar menyiapkan Tempat Pembuangan Sementar (TPS).

"Semua desa harus mengangarkan pengadaan lahan TPS di masing-masing Desa pada APBDes 2020. Karena belum ada TPA, tahap pertama ini tiap Desa minimal harus ada TPS dengan luas 50 meter persegi. Untuk sementara semua sampah yang ada di Desa itu nantinya harus di buang di TPS untuk di kumpul, kemudian akan diangkat ke TPA," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, produksi sampah tahun 2019 mencapai 51,23 ton setiap hari.

"Penduduk di Boltim tahun 2019 sekitar 73,183 orang, dan satu penduduk menghasilkan sampah rata-rata 0,7 kilogram per hari," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Hal yang paling merusak alam di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menurut Bupati Boltim Sehan Landjar, selain dari penebangan liar (Ileggal Logging) adalah aktifitas penambangan ilegal. Hal ini diungkapkan Bupati Sehan Landjar saat menghadiri kegiatan Polri Peduli Penghijauan pada Jumat, 10 Januari 2020, terkait dengan kerusakan alam akibat penebangan atau pembalakan liar, ada hal yang paling merusak yaitu penambangan. "Selain penebangan, ada masalah yang paling merusak yaitu penambangan ilegal," ungkap eyang sapaan akrab Bupati Boltim. Senin (13/01)

Lanjutnya juga, terkait dengan penambangan, Sehan Landjar menyebut aktifitas tambang KUD Nomontang yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Lanud Kecamatan Modayag, perlu ditindak sebab kerusakan alam yang terjadi di lahan seluas 200 Hektar yang dikuasai KUD, tidak jelas penanganan pasca tambangnya. "KUD Nomontang yang memegang IUP, ketika ada yang bekerjasama harus ada persetujuan dengan pemerintah, dalam hal ini pemrintah Provinsi.Kelihatannya yang terjadi adalah kerjasama orang per orang, dan tidak jelas juga siapa direkturnya, sehingga KUD Nomontang perlu diadili," ujar Sehan Landjar.

Diketahui, di beberpa lokasi dibawah naungan KUD Nomontang di Desa Lanud, mengakibatkan perubahan bentang alam, terdapat kubangan-kubangan tanah, serta struktur tanah menjadi labil dan bisa menyebabkan terjadinya longsor. Pengelolaan pasca tambang pun tidak jelas sehingga membuat kualitas lingkungan menurun.

Penyebab dari Deforestasi (proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami) selain tindakan illegal logging adalah penambangan. (Iki)