Boltim

Boltim (223)

Boltim, Sulutnews.com - Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Susanto Mamonto menegaskan, Bawaslu akan mengawasi dan mengawal tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang sedang dilakukan oleh KPU Boltim. Pihaknya juga sudah meminta Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslu) Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk mencermati nama-nama PPDP yang sedang direkrut oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa.

"Kami sudah minta jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD berkoordiasi dengan PPS dalam rekrutmen ini. Kita berharap sebelum diumumkan PPS juga menyampaikan terlebih dahulu kepada PKD untuk dicermati bersama," ungkap Susanto. Senin (29/06)

Lanjutnya juga, pihaknya juga akan menjadwalkan rapat koordinasi (rakor) bersama Panwaslucam dan PKD untuk pengawasan tahapan pembentukan PPDP ini.

"Panwaslu Kecamatan dan PKD harus memahami apa saja yang menjadi bahan pengawasan," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, dalam proses ini, Pengawas Pemilu akan melakukan pengawasan pembentukan PPDP dengan memastikan bahwa PPDP dibentuk tepat waktu. Kemudian PPDP tidak berasal dari pengurus/anggota partai politik.

"Kami berharap semua PPDP yang terpilih nanti memiliki Integritas. Ini juga sudah kami sampaikan ke Panwaslu Kecamatan dan PKD agar memastikan bahwa tidak ada PPDP yang berasal dari anggota dan pengurus Parpol," sebutnya

Selain itu, diirinya juga mengatakan, Bawaslu juga akan memastikan bahwa PPS telah melakukan koordinasi dengan RT serta memastikan PPDP yang dibentuk sesuai syarat yang ditentukan, seperti usia antara 20 tahun sampai 50 tahun.

"KPU nanti juga wajib mengumumkan nama-nama PPDP yang terpilih. Bila dalam pembentukan PPDP tidak sesuai ketentuan, maka Bawaslu akan segera menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU," pungkasnya.

Untuk diketahui, pembentukan tengah dilakukan PPS sejak 24 Juni hingga 14 Juli 2020 mendatang. KPU Boltim akan merekrut sebanyak 207 orang untuk menjadi PPDP dengan masa kerja satu bulan mulai 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Mereka akan bertugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian pada tahapan pemutakhiran data pemilih. (Iki)

Boltim-Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar bersama Kapolres Boltim AKBP Irham Halid, SIK, canangkan peresmian (Launching), Kampung Tangguh Nusantara (KTN), di Desa Liberia Timur, pada Senin, (29/06).

Pada kesempatan itu, Sangadi Liberia Timur Sudarno Mislan, dalam sambutannya mengatakan bahwa, Pemerintah dan masyarakat Desa Liberia Timur merasa bangga dan terhormat atas di tunjuknya sebagai Kampung Tangguh Nusantara, di desa kami ini.

"Pemerintah dan masyarakat siap membantu dan melaksanakan program dari Polri dalam hal ini Polres Boltim. Semoga program  ini bisa bermanfaat dan memberikan berkah bagi desa kami di Liberia Timur, agar kami tetap tangguh, kuat dalam ketahanan pangan. Atas nama Sangadi dan masyarakat Liberia Timur juga memberikan Ucapan Banyak Terima Kasih kepada Kapolres Boltim, Bapak Bupati Boltim, yang telah menjadikan Desa Liberia Timur, Kec. Modayag Sebagai Kampung Tangguh Nusantara," ungkap Sangadi.

Sementra itu, Kapolres Boltim Irham Halid, SIK mejelaskan, tentang maksud dari pencanangan Kampung Tangguh Nusantara ini, merupakan program Kapolri yang pelaksananaannya bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

"Dengan adanya penyebaran virus Covid-19, maka Polri dalam hal ini melakukan satu terobosan dalam rangka memutus atau mencegah penyebaran virus corona," jelasnya.

Lanjutnya juga, tujuan pembentukan Kampung Tangguh Nusantara ini juga untuk mendorong warga masyarakat agar mereka melakukan satu kegiatan demi untuk memutus mata rantai Covid-19. Diantaranya, tangguh keamanan, tangguh kesehatan, dan tangguh ketahanan pangan yang tujuannya memutus rantai Covid-19," jelasnya

Lanjutnya, kami juga berharap, kepada pemerintah desa dan masyarakat agar selalu membangun sinergitas demi menciptakan suasana yang kondusif dan aman.

"Polri akan selalu hadir ditengah masyarakat dalam menjaga kamtibmas serta mengimbau kepada masyarakat, agar tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir," terang Kapolres Boltim.

Ditempat yang sama pula, Bupati Sehan Landjar juga sangat mengapresiasi pencanangan Kampung Tangguh Nusantara di desa Liberia Timur oleh Polri khususnya Polres Boltim.

"Terima kasih kepada Polri khususnya Polres Boltim yang telah menunjuk desa Liberia Timur sebagai Kampung Tangguh Nusantara. Pencanangan Kampung Tangguh Nusantara ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat Boltim, seperti apa yang dikatakan Kapolri dan Kapolres Boltim. Maka dari itu, saya berharap kepada seluruh masyarakat agar selalu menjaga Kamtibmas, jaga kebersihan, kesehatan dinmasa pandemik Covid-19. kami juga berharap, kepada pemerintah desa dan masyarakat agar selalu membangun sinergitas demi menciptakan suasana yang kondusif dan aman, apalagi memasuki momen Pilkada tahun ini," pintanya.

Kegiatan Selanjutnya dilaksankan gunting pita oleh Bupati Boltim didampingi Kapolres Boltim, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan bantuan bibit jagung, pala, kelapa, cabai, dan benih ikan air tawar.

Hadir dalam Peresmian tersebut yaitu, Bupati Kab. Boltim Sehan Landjar, SH Kapolres Boltim AKBP Irham Halid, SIK, Wakapolres Boltim Kompol Muhammad S. Manoarfa, S.Sos, Mewakili Dandim 1303 BM Mayor Inf. Burhan, Sekda Boltim Dr. Ir. Sonny Warokkah, Assiten I Boltim Priyamos, SH, Assiten II Boltim Ramlah Mokodompis, SP, Assiten III Boltim Ir. Djainudin Mokoginta, Kadis PMD Uyun K. Pangalima, S.Pd, Kadis Kesehatan Boltim Eko Marsidi, SKM, Kadis Pertanian Boltim Mat Sunardi, Camat Modayag Sukaryanto Sudikromo, S.Pd, Kapolsek Modayag Iptu Suradiman, Kapolsek Kotabunan Kompol Rulie Suhendi DJama, Kapolsek Nuangan Iptu Agus Sumadik, SE, Kapus Modayag Dr. Randi Permadi, Para Sangadi dan Aparat Desa Se-Kecamatan Modayag, Para Anggota Koramil Modayag, Anggota Polres dan Polsek Modayag, Serta Masyarakat Liberia sebanyak 100 orang. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Untuk menuju swasembada beras, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Hal ini diungkapkan Bupati Sehan Landjar, ia mengatakan, akan melakukan subsidi kepada masyarakat petani sawah berupa biaya pengelolaan lahan.

"Selain akan memberikan subsidi berupa biaya pengolahan, melalui Dinas Pertanian akan membantu sepenuhnya masyarakat, baik berupa peralatan alsintan, penyiapan benih produktif, penetapan waktu tanam serentak maupun pendampingan dari penyulu," ungkap eyang sapaan akrab Bupati Boktim. Senin (29/06).

Lanjutnya juga, namun sebelum program tersebut diluncurkan, Bupati Sehan Landjar telah meminta kepada Kepala Dinas Pertanian Mat Sunardi agar dapat melakukan pendataan dan perhitungan luasan lahan persawahan yang tersebar di wilayah Boltim.

"Karena dengan diketahuinya luasan yang ada, pasti kita dapat mengetahui produksi gaba dan beras setiap musim panen berjalan apakah dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat boltim secara keseluruhan atau tidak," terangnya.

Ia juga mengatakan, untuk mengetahui apakah nantinya hasil panenan dapat memenuhi kebutuhan masyarakt Boltim menurut Bupati pihaknya meminta Dinas Pertanian dapat menggunakan indikator perhitungan kebutuhan per orang setiap hari berjalan dikali jumlah penduduk maka kita akan dapat mengetahui berapa kebutuhan beras dalam sehari, kemudian dikalikan 360 hari, maka kita akan dapat mengetahui kebutuhan beras dalam setahun.

"Karena suksesnya suasembada beras tentunya harus di dukung dengan Biaya, Ketersediaan Lahan, Irigasi yang memadai, Sumberdaya manusia dan Tekhnologi," ujar Bupati.

Selain padi sawah, Bupati Sehan Landjar juga meminta kepada Dinas Pertanian agar dapat memperhatikan keberadaan lahan kering masyarakat agar dapat di tanami padi ladang maupun palawija lainnya.

"Ini semua dapat terlaksana, maka kehadiran Pemerintah khususnya instansi tekhnis terkait dalam hal ini Dinas Pertanian untuk mendorong terwukudnya suasembada beras sangat di perlukan," ungkapnya

Kepala Dinas Pertanian Boltim, Mat Sunardi didampingi Sekretarisnya Sulis di hadapan Bupati keduanya menyampaikan bahwa selaku instansi tekhnis pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dari Bupati.

"Selaku instansi tekhnis kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan harapan dari Bupati guna menuju swasembada beras di wilayah Boltim", tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bolaang Mongnodw Timur (Boltim), mendapat perhatian dari Wakil Rakyat Dekab Boltim. Legislator mendorong instansi terkait lebih meningkatkan pencegahan melalui edukasi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Seperti dikatakan, Ketua Komisi III, Dekab Boltim, Suradi Simbala, ia mengatakan, pihaknya mendorong instansi terkait agar memaksimalkan pencegahan dengan edukasi untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Sekitar 14 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan lima diantaranya sudah selesai. Tentu hal ini, menjadi perhatian kita semua sehingga mendorong instansi terkait agar maksimal melakukan edukasi kepada masyarakat," ungkap Simbala. Minggu (28/06)

Ia juga mengimbau, masyarakat senantiasa mengawasi dengan ketat aktifitas anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat, jika sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak pelakunya orang-orang terdekat, ini harusnya menjadi sinyal kepada masyarakat Boltim untuk mengawasi ketat aktifitas anak agar tidak menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual," ujarnya

Lanjut Suradi, pihaknya mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang melakukan pendampingan hukum dan pemulihan psikologi korban kekerasan.

"Setiap korban kekerasan apalagi perempuan dan anak, harus mendapat pendapingan hukum dan pemulihan mental melalui psikiater, sebab korban pasti mengalami trauma yang mempengaruhi mental," terang Politisi Partai Golkar ini.

Terpisah, Kepala DP3A Boltim, Richlany Mamonto menuturkan, masyarakat harus mewaspadai orang asing orang terdekat.

"75 persen dari pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak adalah orang-orang terdekat dengan, itu berdasarkan kasus yang kini dilakukan pendampingan DP3A," ungkapnya.

Ia menyebutkan, lima dari 14 kasus kekerasan terhadap anak sudah selesai.

"Lima sudah selesai masing-masing, satu kasus cabul, tiga penganiayaan terhadap anak dan satu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa kasus masih berproses, penetapan dari pengadilan blum ada semua masih tahap satu dan tahap dua pelimpahan berkas ke Kejaksaan," terangnya.

Ia juga menambahkan, DP3A melakukan pendampingan hukum maupun pemulihan psikologi anak dan perempuan korban kekerasan.

"Kita siapkan pengacara dan psikolog. Dan pendampingan itu kita lakukan hingga kasus selesai," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Richlany Mamonto mengungkapkan, selama pandemi Covid-19 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.

"Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2019," ungkap Richlany, pada Kamis (25/06).

Lanjutnya juga, selama enam bulan terakhir tercatat 5 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 14 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan meliputi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan seksual secara fisik maupun verbal.

Sedangkan kasus kekerasan yang dialami anak-anak meliputi kekerasan seksual yakni pencabulan dan pemerkosaan dan kekerasan fisik, ujarnya

Lanjutnya, ini sangat mengkhawatirkan karena pelaku kejahatan diduga tak lain dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti, suami, ayah, paman maupun tetangga.

"Dengan adanya peningkatan kasus ini P2TP2A Boltim bersama YLBH dan Polres Boltim, akan mengawal kasus sampai agar ada efek jera bagi para pelaku," tegas Richlany.

Ia juga menghimbau, kepada masyarakat khususnya orang tua untuk menjaga, mengawasi, mendampingi dan memberikan pengertian kepada anak-anak agar waspada terhadap orang asing dan jangan mudah percaya dengan orang-orang terdekat.

"75 persen pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak adalah orang-orang terdekat," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada Rabu (24/06) menyambut kunjungan Bawaslu Provinsi Sulut. Kamis (25/06)

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn J. Malonda, SH, yang juga selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia guna memastikan kesiapan menghadapi tahapan Pilkada yang sudah kembali dilanjutkan sejak 15 Juni 2020 lalu.

“Agenda supervisi ini, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, antara lain memastikan pengaktifan kembali Panwascam dan Pelantikan  Panwas Desa/Kelurahan, karena dengan bergulirnya tahapan Pemilukada lanjutan ini maka semua kajaran baik kabupaten hingga pamwas desa sudah mulai bekerja,"kata Malonda.

Disisi lain, Pimpinan Bawaslu Provinsi Koordinator Divisi Hukum, Humas data dan Informasi Supriyadi Pangelu SH, menambahkan selain kesiapan badan adhock Bawaslu ada hal yang juga bagian dari perhatian bawaslu yakni fasiitas yang ada di kantor, antara lain ruangan media center dimana yang akan disiapkan, karena memang ruangan tersebut sangat dibutuhkan terkait informasi giat-giat bawaslu.

"Infrasturktur kantor harus terpenuhi seperti ruangan Media Center karena itu bagian dari tak terpisahkan dari sebuah lembaga, hal ini berhubung dengan informasi publik,"ujar Pangelu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Boltim Harmoko Mando S.Hut menyambut baik serta memberikan apresiasi kunjungan Ketua Bawaslu Provinsi Sulut beserta robongan.

”Atas nama lembaga Bawaslu Kabupaten Boltim kami memberikan apresiasi atas kedatangan rombongan Bawaslu Provinsi Sulut yang dipimpin Bapak Herwyn J. Malonda,” kata Harmoko.

Ia juga memastikan, bahwa pihaknya sangat siap menghadapi Pilkada serentak Tahun 2020 yang tahapannya sudah berlangsung.

“Dalam menghadapi Pemilukada Bawaslu Boltim sangat siap dalam mengawasi tahapan yang sudah berjalan,”tutup Harmoko.

Diketahui menyambut dalam  kunjungan tersebut, Pimpinan Bawaslu Boltim Susanto Mamonto selaku Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal, Pimpinan Bawaslu Boltim Hariyanto SE yang juga Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Koordinator Sekretariat Bawaslu Boltim Himawan Korompot, beserta staf bawaslu Boltim. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Pelatihan pemandu wisata selam, digelar Dinas Parawisata  (Dispar) Kabuten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), tepat di salah-satu penginapan di desa Tombolikat Induk kecamatan Tutuyan, pada Rabu (24/06).

Kepala Dinas Pariwisata Boltim Rizky Lamaluta mengungkapkan dilakukannya pelatihan pemandu wisata selam ini, untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para peserta

"Kita persiapkan SDM, supaya kedepan nanti kita sudah mempunyai pemandu parawisata yang memang sudah siap," ungkap Lamaluta.

Lanjutnya juga, untuk anggaran sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dana pelayanan kepariwisataan tahun 2020, katanya, yakni open water, advanced open water dan rescue.

"Dari sejumlah kegiatan anggaranya dari DAK. Instrukturnya dari Manado, lisensi Professional Association of Diving (PADI)," jelasnya.

Lanjutnya, para peserta pelatihan berjumlah 20 orang, dengan adanya pelatihan, kita upayakan memberdayakan SDM diantarnya pada spot daiving di Boltim. Ini dilakukan rutin setiap tahun. Dipersiapkan, yang kemudian mereka bakal menjadi pemandu wisata.

"Kita targetkan 10 hari untuk pelatihan kepada peserta secara teori dan prakter. Usai pelatihan secara teori selanjutnya, prakteknya akan dilakukan dikolam renang, kemudian di pantai. Juga kualits mereka ditingkatkan. Selama pelatihan berlangsung, tujuannya untuk bagaimana pengenalan alat pernapasan dalam air. Usai pelatihan nantinya mereka mendapatkan sertifikat" ujarnya

Ia menambahkan, kedepan kita berharap para peserta yang ikut latihan ini sampai ketingkat diving master. Meskipun memang ada tingkatakln yang harus dilalui.

"Kita upayakan hingga ke jenjang dive master. Dan itu harapan kita kedepan nanti," tutupnya.(Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Dalam rangka mendukung Desa untuk menangani pandemi COVID-19 dan stunting. Mentri Desa, Pembangunn Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meluncurkan dua aplikasi, yaitu aplikasi kasi Desa melawan Covid-19 (eDMC19), serta aplikasi Human Developmen Worker (eHDW). Selasa (23/06)

Kepala Dinas PMD Boktim Uyun Kunaifi Pangalima mengatakan, kedua aplikasi tersebut wajib dimanfaatkan 81 Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang dioperasikan oleh kader pembangunan manusia (KPM) dan operator desa.

"Untuk mengoperasikan aplikasi, harus dari Operator desa dan satu KPM, dan wajib Pemerintah Desa (Pemdes) menganggarkan pembelian smartphone kepada masing-masing pengguna aplikasi," ungkap Uyun

Lanjutnya juga, aplikasi tersebut akan membantu Pemerintah Desa (Pemdes) dalam melawan Covid-19 serta pengumpulan data secara real-time terkait penyebaran Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat dan bisa memudahkan proses pelaporan atas kondisi desa terkait Covid-19.

"Aplikasi Desa Melawan Covid-19 bisa mengakses berbagai materi pencegahan Covid-19, kemudian akan mengirimkan laporan mingguan dan bulanan melalui aplikasi Desa Lawan Covid-19 ini," ujarnya.

Lanjutnya, data-data tersebut dapat diakses oleh pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk pengambilan kebijakan terkait pecegahan dan penanganan Covid-19 di daerah.

Lebih lanjut uyun menyampaikan, selain Aplikasi Desa Melawan Covid-19, aplikasi lainnya yakni e-HDW adalah aplikasi untuk memastikan layanan intervensi gizi masyarakat berupa stunting atau kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.

"Pelaporan stunting ini penting bagi setiap Desa, karena dengan pelaporan tersebut maka pencairan Dana Desa bisa terealisasi, namun jika tidak maka akan dipotong Dana Desa tahap berikutnya," jelas UKP.

Adapun Bimtek hari ini, ada dua kecamatan yang terjadwal mengikuti Bimtek yakni Kecamatan Kotabunan dan Tutuyan. Sementara untuk hari rabu 24 Juni 2020 terjadwal dari Kecamatan Motongkad dan Nuangan sementara untuk Kecamatan Modayag bersatu dan Mooat pada hari kamis 25 Juni 2020. (Iki)

Foto:Kaban BKPSDM / Reza Mamonto

Boltim, Sulutnews.com - jelang akan dihelatnya kontestasi politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) serta Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) pada 9 Desember 2020 mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) diminta netral dan profesional. Selasa (23/06)

Untuk melakukan pengawasan  terkait netralitas ASN pada ajang Pilgub dan Pilbup, Kepala Badan Kegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boltim Rezha Mamonto mengikuti Video Conference (Vicon) berkaitan dengan kerjasasama antara Bawaslu RI dan KASN tentang pengawasan netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Dikatakan Kepala BKPSDM Boltim, Reza Mamonto, dalam hal pengawasan terhadap netralitas pada Pilgub dan Pilbup, Bawaslu RI dan KASN telah bersepakat untuk mengawasi.

"Untuk itu, Bawaslu RI dan KASN bersepakat untuk melakukan pengawasan langsung terkait dengan netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020," katanya.

Lanjut kata Rezha, jika ada ASN yang melakukan tindakan melanggar apalagi terlibat politik praktis, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai regulasi yang berlaku.

"Itu masuk PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan PP 42 tahun 2004 tentang kode etik PNS, tentunya bagi ASN tetap menjaga netralitas, fokus dan profesional dalam melaksanakan tugas sebagai ASN," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Permohonan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP pada usia 17 tahun di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengalami peningkatan. Hal itu nampak terlihat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Boltim, dimana hampir setiap hari kerja, warga Boltim yang berusia 17 tahun memadati ruangan kantor Dukcapil untuk perekaman e-KTP.

"Sampai saat ini jumlah pemohon perekaman e-KTP pada usia 17 tahun sudah mencapai angka dua ratusan lebih. Ini akan terus bertambah, karena hampir setiap hari ada yang bermohon perekaman," ungkap Kepala Dinas Dukcapil Boltim, Rusmin Mokoagow,  Selasa (23/06).

Lanjutnya juga, ia memperkirakan, sampai dengan bulan Desember 2020, perekaman e-KTP untuk usia tahun 17 bakalan sampai delapan ratusan orang. Ini tentu akan sangat menguntungkan karena Boltim pada bulan Desember akan menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

"Jumlah pemilih di Boltim tentu bertambah dengan adanya perekaman e-KTP pada usia 17 tahun ini," ujarnya.

Rifki salah satu pemuda asal Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, yang usianya memasuki 17 tahun saat ditemui postotabuan.com mengaku melakukan perekaman e-KTP karena mengerti pentingnya tanda pengenal atau KTP.

"Selain akan digunakan untuk melamar pekerjaan, e-KTP juga akan digunakan menyalurkan hak saya pada pilkada nanti. Jadi kami membuat KTP, karena tahun ini kami berusia 17 pada bulan Juni," kata Rifki.

Hal penting juga menurut dia bahwa setiap ingin menggunakan fasilitas public, yakni ke bank atau ingin ke rumah sakit, selalu KTP yang ditanyakan. Karena itulah dia segera melakukan perekaman untuk mendapatkan e-KTP.

"Semua urusan selalu yang ditanyakan e-KTP," tutupnya. (Iki)