Foto: Bupati Boltim Sehan Landjar Foto: Bupati Boltim Sehan Landjar

Dalam Pencegahan Corona Bupati Sehan Landjar Membuat Kebijakan Menyediakan Logistik Berupa Sembako

Written by  Mar 24, 2020

Boltim, Sulutnews.com - Pencegahan dan antisipasi dari mewabahnya virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Bupati Boltim Sehan Landjar bakal membuat kebijakan untuk menyediakan logistik berupa sembako bagi warga yang tetap berada dan diam di dalam rumah.

Bupati Sehan Landjar mangatakan, pemerintah harus menyediakan Sembilan bahan pokok (Sembako) yang diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan dari kerja jasa harian yang terdampak akibat kebijakan Pemerintah atas pembatasan beraktifitas diluar rumah atau keluar daerah demi pencegahan dan penyebaran Virus Corona atau COVID-19.

Bupati pun menginstruksikan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) agar segera membuat keputasan Pemerintah Daerah tentang keadaan darurat bencana wabah virus corona di Kabupaten Boltm, mengacu pada Keputusan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

"Dalam hal percepatan penanggulangan bencana virus corona COVID-19 di wilayah Boltim, maka di anggap perlu lakukan langkah-langkah strategis oleh pemda yakni siapkan anggaran baik dari rasionalisasi APBD (DAU) dan DD 2020, kurang lebih Rp.6 Miliar untuk penyediaan antisipasi COVID-19," ungkap Bupati melalui pesan WhatsApp, pada Selasa (24/03).

Sehan Landjar yang merupakan Bupati dua periode ini mengatakan, untuk pelaksanaan hal yang di maksud, maka diminta agar Wabup dan Sekda untuk segera membentuk tim untuk upaya dalam penyaluran bantuan.

"Segera meminta data penduduk atau Kepala Keluarga yang wajib diberi Bantuan Sembako untuk 14 hari kedepan dengan besaran atau Jumlah yang diberikan sesuai dengan jumlah jiwa setiap Kepala Keluarga," perintahnya.

Sehan Landjar pun menginstruksikan untuk pengadaan sembako dilaksanakan sesuai peraturan berlaku.

"Saya instruksikan saudarah Wabup dan Sekda segera mengambil langkah cepat, baik pemenuhan biaya, pengumpulan data per Kepala Keluarga, dan tatacara penyalurannya agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukan dan peraturan yg berlaku," tutupnya. (Iki)

Last modified on Tuesday, 24 March 2020 23:53