Foto: Wabup Oskar Manoppo saat menyerahkan LKPJ kepada Wakil Ketua DPRD Meydi Lensun Foto: Wabup Oskar Manoppo saat menyerahkan LKPJ kepada Wakil Ketua DPRD Meydi Lensun

DPRD Boltim Sukses Gelar Paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020

Written by  Rifki Palengkahu Mar 31, 2021

Boltim,Sulutnews.com - Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oscar Manoppo SE MM, secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020, lewat rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Boltim, pada Rabu (31/03).

Rapat paripurna ini, Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Meidy Lensun, serta dihadiri oleh para anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Boltim.

Pada kesempatan itu, Wabup saat membacakan sambutan Bupati mengatakan, aspek-aspek Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam LKPJ tahun 2020 ini, telah disusun secara komprehensif, mendasar sekaligus mengandung informasi yang mudah dipahami, kemudian dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD Boltim, untuk ditetapkan melalui keputusan DPRD yang memuat saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun.

"Realisasi penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan kebijakan umum pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang termuat dalam draft LKPJ ini yakni realisasipenggunaan anggaran sebelum adanya audit BPK," kata Wabup.

Wabup juga menerangkan, terkait hasil tindak lanjut rekomendasi DPRD sebagaimana ketentuan pasal 15 dan pasal 16 huruf C peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan oemerintahan daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup LKPJ merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Didalamnya termasuk tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Adapun persentase pendapatan APBD Boltim tahun anggaran 2020 yakni, PAD 73,50 persen dari target anggaran. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat 98,99 persen dsri target, serta pendapatan daerah yang sah sebesar 101,61 persen.

"Untuk alokasi belanja mencapai 121,15 persen dari total belanja, sedangkan realisasi belanja mencapai 116,17 persen dari total alokasi belanja," tutupnya. (Iki)