Bawaslu

Bawaslu (3)

Boroko, Sulutnews.com - Dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2020 khususnya untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), maka perlu membentuk Panwas Kecamatan. Kamis (07/11/2019).

Ketua Bawaslu Bolmut Irianto Pontoh berharap pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dilakukan melalui proses; Pertama, penyaringan dan penyaringan secara terbuka. Kedua, pemilihan. Ketiga, penetapan.

"Sebagaimana Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN )Luar Negeri) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu berakhir." Ungkap Pontoh.

Menurut Koordinator Sekretariat Bawaslu Bolmut Adriyanto Dupa pelaksanaan rekruitmen Panwaslu berdasarkan Ketua Bawaslu RI Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019, tertanggal 04 November 2019.

"Tahapan dan jadwal pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara telah kita sesuai skala prioritas." Ujar Adriyanto Dupa. (Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Mustarin Humagi, S.Hi dalam kapasitas sebagai pimpinan Bawaslu Sulut Bidang Pengawasan Dan Penindakan mengungkapkan betapa penting dan strategisnya peran media massa dalam pengawasan Pemilu Serentak 2019; Warkop Boroko, Rabu (03/04/2019).

"Suksesnya penyelenggara pemilu adalah peran aktif pimpinan Bawaslu dan KPU dalam memberikan konfirmasi sesuai fakta dan data dari setiap tahapan pemilu secara konsisten dalam komperensi pers setiap hari dalam seminggu jam kerja." Ungkap Humagi

Ditambahkannya, Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, ini sangat berkaitan dengan keterbatasan waktu penanganan pelanggaran sehingga dibutuhkan forum ini untuk penyamaan pola penanganan tindak pidana, mencapai efektivitas penindakan pidana pemilu," 

Perdebatan sengit terjadi ketika Fardhan Patingki sebagai Ketua LSM Penjara mempertanyakan tentang kinerja Bawaslu Kabupaten Bolaaang Mongondow Utara Ibu Misrawati Pakaya tentang laporan tertulis terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang sampai detik ini dibiarkan berlalu, pemasangan baliho tidak sesuai aturan penempatannya, ASN yang turut menebarkan iklan para caleg dan capres, laporan pelanggaran pemilu camat Bintauna, padahal sesungguhnya setiap laporan diterima dibatasi waktu 3 (tiga) hari sesudah laporan diterima, harus dilakukan upaya penindakan secara administratif atau jika hal itu menyangkut pidana politik harus diproses melalui sidang Sentra Gakkumdu.

"Proses menerima laporan pelanggaran dan tindak pidana pemilu melalui tahapan sesuai standar prosedur operasional dari setiap pimpinan Bawaslu Bolmut. Setelah proses sidang di DKPP kemarin, kita telah melaksanakan perubahan tupoksi penanganan pelanggaran pemilu sudah ditangani oleh Ketua Bawaslu Bolmut Irianto Pontoh. Perlu kita bangun adalah komunikasi lintas divisi dalam penanganan pelanggaran pemilu dengan seluruh wartawan secara menyeluruh, bukan hanya lima media yang dikontrak oleh Bawaslu Bolmut." ungkap Misrawati Pakaya.(/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Alamat  baru Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah pindah ke pusat perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Bolmong Utara di Desa Boroko, sebelah kiri dari Kantor KPU Bolmong Utara mulai hari ini, Senin (07/01/2019).

Gedung Kantor ini sebelumnya merupakan kantor BKKBN Bolmut yang saat ini oleh Pemerintah Daerah difungsikan sebagai Kantor Bawaslu Bolmut.

Dalam acara selamatan menempati gedung baru ini, ketua Bawaslu Bolmong Utara Irianto Pontoh menyampaikan bahwa kantor Bawaslu Bolmut bersebelahan dengan Kantor KPU dan Kantor Dinas Dukcapil serta Kantor Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi strategis dan taktis posisinya.

"Gedung Kantor baru ini diapit oleh dua Kantor yaitu, Kantor KPU Dan Kantor Dinas Dukcapil Bolmut, sehingga sudah sangat tepat letaknya strategis, karena dalam taktis dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan tahapan pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu Bawaslu akan selalu terkait dengan KPU Bolmut hal ini juga disamping instansi lain yang terkait, sehingga sistem koordinasi penyelenggaraan pemilu serta pengamanannya terpusat pada satu lokasi, ujar Irianto.

Irianto juga berharap kedepan Pemerintah Daerah dapat menghibahkan tanah dan gedung untuk Bawaslu Bolmut.

Menurut Sekretaris Bawaslu Bolmut setelah ditunjuk Pemkab Bolmong Utara gedung ini untuk ditempati, banyak fasilitas yang sudah jadi penunjang gedung pemerintah daerah; meja kursi, AC, sudah dicopot, intalasi kabel listrik yang tersisa tinggal meteran listrik.(/Gandhi Goma)

Bolaang Mongondow Utara

Pasien Positif Covid-19 Bisa Dipulangkan Ke Rumahnya Setelah Masa Inkubasi 30 Hari

Pasien Positif Covid-19 Bisa Dipulangkan Ke Rumahn...

Boroko, Sulutnews.com - Kadis Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dr. Jusnan C Moko...

Legislatif Dan Eksekutif Belum Sinergi Membela Kepentingan Masyarakat Bolmut

Legislatif Dan Eksekutif Belum Sinergi Membela Kep...

Boroko, Sulutnews.com - Juru bicara Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Suriansyah Korompot, SH telah m...

AMAN Peduli Terhadap Perlindungan Hukum Peladang Tradisional

AMAN Peduli Terhadap Perlindungan Hukum Peladang T...

Boroko, Sulutnews.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB-AMA...

SIAPP BANG'  Slogan TRC Praja Wibawa SatPol PP Bolmut Bereskan Gangguan Saat Diresmikan

SIAPP BANG' Slogan TRC Praja Wibawa SatPol PP Bolm...

Boroko, Sulutnews.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Pradja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut...