Larangan Dan Sanksi ASN Dalam Pilkada Gubernur Sulut 2020

Written by  Gandhi Goma Aug 06, 2020

Bolmut, Sulutnews.com - Sulutnews- Salah satu dari enam temuan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 seperti yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah  ditemukan  adanya dugaan pelibatan pejabat BUMD, BUMN, anggota TNI/Polri, kepala  daerah, aparatur sipil negara (ASN) hingga kepala desa dalam kampanye  Pilkada Serentak 2018. Dugaan pelanggaran itu tersebar di 14 provinsi dan 76 kabupaten/kota. Kamis (06/08/2020)

Bawaslu mencatat ada 425 pelibatan pihak yang dilarang tersebut dalam kampanye pilkada serentak 2018 (Kompas 13 Maret 2018). Padahal sebagaimana yang kita ketahui pihak-pihak itu dilarang terlibat pada kampanye pilkada sesuai  dengan ketentuan undang-undang. Pelibatan ASN menjadi poin yang penting dalam temuan Bawaslu tersebut apalagi sejak awal Netralitas ASN harus dijaga supaya tidak terlibat /melibatkan diri dala pilkada supaya tidak terjadi konflik kepentingan dan keberpihakan pada kepentingan politik pasangan calon.

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Irianto Pontoh, SPd dalam wawancara di ruang kerjanya, Rabu (05/08/2020), Telah diketahui, Netralitas ASN dan aparatur desa diatur dalam Pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 dan 2 serta pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagi yang melanggar bisa dikenakan sanksi dengan ancaman hukumannya satu sampai enam bulan kurungan penjara.

Sanksi lainnya antara lain diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 a quo, dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, serta kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

Disebutkan dalam pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 a quo, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp600 ribu dan paling banyak Rp6 juta.

Namun hal netralitas TNI/Polri ini tidak perlu dikhawatirkan karena netralitas TNI sudah teruji dan diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 9 disebutkan prajurit TNI dilarang terlibat dalam politik praktis.

Aturan serupa bagi Polri juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 disebutkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri

"Selain sanksi tersebut, sanksi kedisiplinan ASN juga akan diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Bisa diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat maupun pencopotan jabatan, bahkan sanksi terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat" ungkap Ketua Bawaslu Bolmut.

Ketua Bawaslu RI Abhan memandang regulasi penindakan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, dan TNI masih lemah pada Pemilu 2019. Menurutnya, regulasi yang berlaku masih sangat birokratis, sehingga menyebabkan masih banyak pelanggaran yang dilakukan para abdi negara tersebut.

Dia memaparkan, dalam survei kepuasan publik atas kinerja Bawaslu, fungsi lembaga pengawas pemilu terkait pencegahan ketidaknetralan ASN, Polri, dan TNI dinilai masyarakat belum maksimal. Abhan menekankan hal ini dievaluasi serta menjadi perhatian serius penegak hukum pemilu di seluruh tanah air.

"Ini yang perlu menjadi perhatian kita untuk evaluasi karena sebentar lagi kita akan mengawasi gelaran Pilkada 2020,” ucapnya saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu 2019 di Jakarta, Jumat (28/11/2019).

Abhan lantas memberikan contoh terkait lemahnya regulasi penindakan tentang ketidaknetralan ASN. Menurutnya, Bawaslu hanya bisa menyampaikan rekomendasi kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Berikutnya, KASN juga akan kembali mengkaji sehingga hanya bisa mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah bila memang terjadi ketidaknetralan ASN. (/Gandhi Goma)

Bolaang Mongondow Utara

Sadis ! Hanya Soal Batas Tanah Leher Nyaris Putus

Sadis ! Hanya Soal Batas Tanah Leher Nyaris Putus

Bolangitang Barat, Sulutnews.com - Suatu peristiwa pembunuhan paling sadis terjadi di Desa Sonuo Dus...

DPS Pilkada Pilgub Sulut 2020 Menumpuk Permasalahan

DPS Pilkada Pilgub Sulut 2020 Menumpuk Permasalaha...

Bolmut, Sulutnews.com - Rapat koordinasi pengawasan DPS (Daftar Pemilih Sementara) berdasarkan hasil...

SMK 1 Kaidipang Siap Mengikuti Lomba Bersih & Sehat Tingkat Provinsi Sulut 2020

SMK 1 Kaidipang Siap Mengikuti Lomba Bersih &...

Kaidipang, Sulutnews.com - Kepala sekolah SMK 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut)...

SMA 1 Bolangitang Ikut Lomba Sekolah Bersih & Sehat Tingkat Provinsi Sulut

SMA 1 Bolangitang Ikut Lomba Sekolah Bersih &...

Bolangitang Barat, Sulutnews.com - Lomba Sekolah Bersih & Sehat Tingkat Provinsi Sulawesi (Sulut...