Pemda Bolmut Meraih Opini WTP Ke 4 Kali Dari BPK RI Atas LKPD 2019

Written by  Gandhi Goma May 11, 2020

Boroko, Sulutnews.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dibawah kepemimpinan Drs. Hi. Depri Pontoh dan Drs. Hi. Amin Lasena, MAP meraih Kembali ke Empat kalinya Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolmut tahun 2019. Acara resmi  ini dilaksanakan melalui Video Conference, bertempat di ruang kerja Bupati Bolmut Senin (11/05/2020)

Dalam Video Conference ini bersama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE, Pimpinan DPRD Sulawesi Utara, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi utara, serta para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA dalam sambutannya mengatakan bahwa opini WTP yang diterima oleh para Kepala Daerah harus dijadikan motivasi dalam mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik.

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion).

Sementara itu WTP merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggungjawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dalam Sambutannya mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang mendapatkan hal-hal terbaik.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh Mengatakan bahwa Keberhasilan ini menjadi ke empat kalinya secara beruntun oleh Pemerintah Kabupaten Bolmut meraih WTP dari BPK RI ini adalah hasil kerja sama kita semua.

Dirinya mengatakan Laporan keuangan APBD tahun 2019 yang sudah diperiksa oleh BPK RI sudah ada hasilnya pemerintah daerah, bersama DPRD dan masyarakat mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP." Ujar Depri Pontoh.

Bupati Bolmut berharap dengan hasil WTP 2019 berdasarkan hasil audit internal BPK; Kita jangan mudah berpuas diri. Pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan pada setiap tahun anggaran yang tertata dalam APBD tahun berjalan.

Turut Hadiri Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena M.AP, Ketua DPRD Bolmut Fangky Chandra, Sekretaris Daerah, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani M.SI, para staf ahli bupati, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Hi. Leksi Talibo, Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kehumasan Sekda Bolmut Jacomina H. J. Mamuaja, S.Pd, Asisten Adimistrasi Umum Sekda Bolmut Aang Wardiman, Ak. CA serta Pimpinan  SKPD terkait.(Adv/Gandhi Goma)

Bolaang Mongondow Utara

PT Pos Indonesia Unit Bolangitang Menyerahkan Bansos Tunai

PT Pos Indonesia Unit Bolangitang Menyerahkan Bans...

Bolangitang Barat, Sulutnews.com - PT Pos Indonesia (Persero) kembali mendapatkan kepercayaan dari P...

Perdaginkop & UKM Bolmut Menggelar Pasar Murah

Perdaginkop & UKM Bolmut Menggelar Pasar Murah

Boroko, Sulutnews.com - Dra. Leida Pontoh,M.Sc selaku Kadis Perdagangan Industri Koperasi & Usah...

Pasien Dimakamkan Di Desa Ollot  Bukan Dampak Covid 19.

Pasien Dimakamkan Di Desa Ollot Bukan Dampak Covid...

Boroko- Sulutnews.com - Terkait pemberitaan seorang warga Desa Ollot Kecamatan Bolangitang Barat yan...

Pemda Bolmut Meraih Opini WTP Ke 4 Kali Dari BPK RI Atas LKPD 2019

Pemda Bolmut Meraih Opini WTP Ke 4 Kali Dari BPK R...

Boroko, Sulutnews.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dibawah kepemim...