Boroko, Sulutnews.con - Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP memimpin rapat pelaksanaan Shalat Idul Adha dan penyembelian Hewan Qurban Tahun 1441 H/2020 M yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Bolmut. Jumat (10/07/2020)

Dikutip dari sumber bagian humas Pemkab Bolmut, rapat tersebut dihadiri oleh Kantor Kementarian Agama, Kepala Bagian Kesra Setda, MUI Bolmut, Lembaga Aliansi Adat, para Camat dan Perwakilan Organisasi Islam.

Wakil Bupati Bolmut menyampaikan hasil rapat yang telah disepakati bersama dimana prosesi Adat Mopohabaru akan tetap dilaksanakan. Shalat Idul Adha di Kabupaten Bolmut bisa dilaksanakan di Mesjid, lapangan atau tempat yang sudah ditentukan dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Lebih lanjut dijelaskannya pelaksanaan Shalat Idul Adha Tingkat Kabupaten dilaksanakan di Lapangan Kembar Boroko, sebagai langkah antisipasi jika terjadi hujan  pada pelaksanaan Shalat, Mesjid Agung Baiturrahman tetap dipersiapkan.

Untuk kegiatan Takbiran tetap dilaksanakan di Mesjid masing-masing Desa. Demikian pula kegiatan penyembelihan hewan Qurban tetap dilakukan dengan mengacu pada protokol kesehatan.

Diketahui, hasil kesepakatan bersama tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelian Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M menuju masyarakat Produktif dan Aman Covid 19.

Kepala Bagian Kesra Setda Santoro, S.Pd menambahkan tujuh Desa di Ibukota Kabupaten melaksanakan Shalat Idul Adha di Lapangan Kembar Boroko, nantinya akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran.

Dikatakannya Prosesi Adat Mopohabaru (memberikan kabar) tentang pelaksanaan shalat id akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 bertempat di Rumah Kediaman Bupati Bolmut. (Gandhi Goma).

Tahap berikutnya dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020; tersisa Rp.300.000.00 per keluarga.

Bolangitang, Sulutnews.com - Masyarakat adat penerima Bantuan Sosial Tunai Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) sejumlah 745 orang telah menerima langsung tunai dari Kantor Pos Bolangitang berlangsung di aula  Kantor Kecamatan Bolangitang Barat. Kamis (09/07/2020).

Kepala Kantor Pos Bolangitang Barat Kurniawan Bareng dalam keterangan pers telah menyerahkan Bantuan Sosial Tunai langsung kepada penerima per keluarga sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, diawali mengisi daftar antri setiap desa, pencegahan Covid-19 dengan memakai masker dan setiap penerima membawa identitas diri berupa KTP-el atau Kartu Keluarga Asli dan Surat Pemberitahuan dari PT Pos Indonesia (Persero).

"Bantuan Sosial Tunai Tahap I, Tahap II, dan Tahap III telah kita penuhi senilai Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah). Dari Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, ada perubahan besaran nilai tunai sejumlah Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tahapan selanjutnya bulan Juli, sampai dengan Desember 2020."

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Bolmong Utara Masitha Humokor, SE menyampaikan informasi dari surat keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama Nomor : 22/6/SK/HK.02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) tertanggal 9 Juni 2020.

"Besaran nilai bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk tahap I, tahap II, tahap III dan sejumlah Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk tahap IV, tahap V, tahap VII, tahap VII, tahap VIII, dan tahap IX" ungkap Masitha Humokor.

Koordinator Daerah Bantuan Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Arlan Blongkod, SE menambahkan jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud sudah kita laksanakan pembayaran sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk tahap bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember 2020 menunggu surat perintah membayar melalui Kantor Pos setempat.

Pendamping Bantuan Sosial Kecamatan Bolangitang Barat Pusnawir Razak merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Sosial dengan bantuan sosial tunai ini langsung ke masyarakat dalam menghadapi dampak Covid-19, namun di era new normal ini kegiatan ekonomi kerakyatan mulai bergerak;

"Terlihat disetiap desa anak-anak mulai menjual kue di jalan, penjual ikan terlihat senang dengan bantuan sosial tunai untuk fakir miskin. Mereka mulai bersemangat mencari rejeki di era new normal. Semoga perhatian dari pemerintah pusat terhadap dampak Covid-19 dengan memberikan bantuan sosial tunai, tetapi bisa juga menggerakkan ekonomi kerakyatan untuk tahap berikutnya... ujar Pusnawir Razak dengan harap. (/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. H. Depri Pontoh didampingi Wakil Bupati Drs. H. Amin Lasena, M.AP dan Sekretaris Daerah Dr. Drs. H. Asripan Nani, M.Si menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) 2 (dua) Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolmut pada apel bersama aparatur sipil negara,  bertempat di Halaman Kantor Bupati Bolmut. Senin (06/07/2020)

Penyerahan SK pengangkatan Plt  tersebut dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Pejabat Tinggi Pratama yang telah memasuki masa pensiun.

Adapun SK yang diserahkan diantaranya Plt Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekretariat Daerah kepada Rachmat Ravid Pontoh, SH, M.Si disamping jabatannya sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBPP PA) kepada Yani Lasama, SKM disamping jabatannya sebagai Sekretaris DPPKBPP PA.

Selain itu, Bupati Bolmut juga menyerahkan SK Plt Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Imam Santoso, A.Ma.Pd disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Plt Sekretaris Camat Sangkub kepada Ediyanto Antogia, SE dan Plt Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bolmut kepada Abdul Latif Y. Mewengkang, SE disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan, Metrologi dan Perlindungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Dalam sambutannya, Bupati Bolmut menyampaikan selamat menjalankan tugas kepada para pejabat yang baru ditunjuk sebagai Plt, amanah yang diberikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dirinya berharap aparatur Pemerintah di Daerah terus meningkatkan semangat kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi, dimana saat ini Aparatur Pemerintah semakin dituntut kapasitas yang memadai dalam mengemban jabatan yang dipercayakan dipundaknya. (/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Kadis Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dr. Jusnan C Mokoginta, MARS dalam konferensi pers di ruangan rapatnya menyampaikan informasi tentang pasien Positif Covid-19 ke-3 Kabupaten Bolmut. Selasa (02/06/2020)

Data pasien positif 03 Covid-19; perempuan, umur 27 tahun. Alamat KTP Desa Tombulang Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolmut. Alamat asal domisili dari Desa Ketapang Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut).

Kronologis hasil Rapid Reaktif (RR) :

Dirapit tes tanggal 30 April 2020, kemudian dilakukan pengambilan swab ke-1 tanggal 16 Mei 2020 dan swab ke-2 tanggal 17 Mei 2020.

Berdasarkan surat Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BTKL PP) Kelas I Manado Nomor : SR/01.07/02/1625/2020 hasil swab ke-2 yang bersangkutan terkonfirmasi positif Covid-19, dengan demikian menjadi kasus positif Covid-19 ke-3 di Kabupaten Bolmut dan menjadi kasus pasien positif Covid-19 ke-392 Provinsi Sulawesi Utara dan sudah diumumkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 06 Juni 2020.

Tanggal 04 Juni 2020 setelah mendapat informasi lisan dari Dinkes Provinsi Sulut terkait hasil terkonfirmasi positif Covid-19, pasien langsung dijemput oleh petugas RSUD Kabupaten Bolmut untuk dilakukan pengambilan swab ke-3 dan ke-4 sekaligus diisolasi sambil menunggu hasilnya.

Melalui Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut Nomor : 440/Sekr/1712/VI/2020 Terkait Pemulangan Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 yang dirawat di RSUD Bolmut. Surat tersebut menerangkan bahwa pasien dapat dipulangkan setelah 30 hari (mengikuti masa inkubasi virus) bila sudah tidak ada gejala dan tidak ada keluhan.

Menurut dr. Jusnan C Mokoginta dalam penjelasannya;

"Seperti diketahui bersama pasien positif Covid-19 ke-3 Kabupaten Bolmut ini dinyatakan positif sesuai hasil swab ke-2 pada tanggal 17 Mei 2020, dan jika dihitung per tanggal 25 Mei 2020 masa inkubasi virus sudah lebih dari 30 hari oleh Tim Medis RSUD Bolmut mengambil langkah untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, dan selanjutnya mendapat rekomendasi pasien positif Covid-19 ke-3 untuk isolasi mandiri di rumah asal domisili di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, sambil menunggu hasil swab ke-3 dan ke-4."

Ditambahkannya, penyampaian terkait Pemulangan pasien positif Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Kadis Kesehatan Provinsi Sulut Debie K.R.Kalalo, M.Sc.PH sesuai kriteria WHO yang dipublikasikan tanggal 27 Mei 2020 untuk pemulangan pasien Covid-19 yang diisolasi di Rumah Sakit, sebagai aturan transisi sebelum terbitnya Revisi Pedoman Penegakan Dan Pengendalian Covid-19 revisi keempat.

Pertama, pasien dapat dipulangkan setelah 30 hari (mengikuti masa inkubasi virus) dirawat di Rumah Sakit bila tidak ada keluhan dan tidak bergejala walaupun hasil swab belum ada.

Kedua, setelah dipulangkan, dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari dengan pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas setempat sesuai tempat tinggal pasien.

Ketiga, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pemantauan ke Posko Covid-19 Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara.(/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Juru bicara Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Suriansyah Korompot, SH telah menyampaikan laporannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 dan menjadi perhatian tersendiri dari fraksi-fraksi, undangan Forkompinda, termasuk dari Bupati dan Wakil Bupati, Satuan Perangkat Daerah. Bertempat di Ruang Sidang DPRD Bolmut.

Suriansyah Korompot, SH dalam penyampaian nota fraksinya hanya dua pokok, padat dan ringkas dikemukakan;

Pertama, sinerginitas antara legislatif dan eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Bolmut dalam kemitraan yang belum saling menguntungkan untuk kepentingan masyarakat.

Kedua, Opini WTP dalam APBD Bolmut 2019 secara internal di audit BPK kita telah akui dan memberikan apresiasi tersendiri tapi dengan kritikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk tahun berjalan APBD 2020. Kita sadari dampak Covid-19 telah menguras sumber dana yang ada, tetapi dari sisi kepentingan para petani dan nelayan ada keluh kesah dari lapisan masyarakat.

"Kita sudah menyadari belum sinergitas wakil rakyat dengan pemerintah daerah Bolmut antara lain tentang program pencegahan dampak Covid-19.  Masing-masing melakukan program sendiri-sendiri." Proyek phisik yang sudah kita sepakat bersama seringkali dipangkas sepihak tanpa konsultasi ke pihak legislatif, " kata Suriansyah Korompot.

Ditambahkannya, pada saat musim tanam jagung para  petani mengeluh kekurangan pupuk dan bibit jagung. Setiap dinas saling melempar tanggung jawab. Hal ini menjadi catatan bagi kita untuk koreksi terhadap penggunaan anggaran untuk para petani jagung untuk tahun anggaran berjalan dalam APBD 2020.

Wakil Bupati Bolmut Drs. H. Amin Lasena, M.AP saat diminta pendapatnya tentang dua hal kritikan yang dilontarkan Suriansyah Korompot, SH, mengapa kita belum sinergitas  antar lembaga kepemerintahan dan para petani masih kekurangan pupuk dan bibit jagung ?

"Memang dalam membangun sinergitas dengan legislatif yang penuh dengan warna-warni; banyak perbedaan kepentingan dari setiap wakil rakyat mewakili parpolnya; secara alamiah itu wajar" ungkap Amin Lasena.

Penataan anggaran pupuk dan bibit jagung sudah sesuai dengan APBD 2019/2020 yang sudah kita sepakati bersama lintas fraksi. Namun karena permintaan sangat tinggi untuk pengadaan pupuk dan bibit jagung serta terjadinya pengalihan anggaran dalam mencegah dampak Covid-19 diharapkan kita maklumi bersama..." kata Amin Lasena diplomatis...

Bupati Bolmut Drs. H. Depri Pontoh dalam sambutan penutup dari seluruh pandangan fraksi-fraksi DPRD Bolmut terhadap opini WTP yang keempat kalinya diraih Kabupaten Bolmut, ini merupakan pintu masuk pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, jadi bukan hanya semata-mata penghargaan dalam bentuk administratif, tetapi dampak pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dan pendekatan kesejahteraan.

"Namun saya menyadari bahwa kekurangan-kekurangan masih juga ditemukan disana-sini dan hal itu menjadi tanggung jawab bersa sebagai bentuk komitmen kecintaan terhadap daerah ini" tegas Depri Pontoh. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB-AMAN) Rukka Sombolinggi telah mengirimkan surat resmi Nomor : 026/SU/PB-AMAN/IV/2020 Tanggal 20 Juni 2020

Perihal : Perlindungan Hukum Peladang Tradisional. Ditujukan Kepada Yang Terhormat :

  1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
  2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
  3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
  4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di- Jakarta. Senin (30/06/2020).

Salam Nusantara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia.

Salah satu wujud nyata dari hal tersebut adalah adanya jaminan perlindungan negara terhadap pekerjaan tradisional Masyarakat Adat seperti petani, peladang dan nelayan tradisional melalui Undang-undang No. 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO. 111 Convention Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation. Tidak hanya itu, negara secara lebih eksplisit telah menjamin perlindungan terhadap peladang tradisional melalui Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan.

Lingkungan Hidup yang memperbolehkan Masyarakat Adat melakukan praktik-praktik perladangan dengan cara membakar dan tetap memperhatikan kearifan tradisional.

Bagi sebagain besar Masyarakat Adat, berladang tidak saja sebagai usaha menjaga dan mempraktikkan nilai-nilai budaya tetapi juga berkaitan dengan usaha melanjutkan hidup generasi kini dan yang akan datang.

"Pentingnya berladang semakin menemukan momentum terutama ketika banyak sendi perekonomian nasional tertekan dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti ini, berladang adalah jalan keluar bagi tersedianya kebutuhan pangan." Ungkap Rukka Sombolinggi.

Presiden Joko Widodo melalui video conference tanggal 20 Maret 2020 sebagai salah satu respon terhadap Pandemi COVID-19, meminta kepada semua kelompok profesi mulai dari petani hingga buruh untuk bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi, terutama krisis pangan akibat pandemi COVID-19.

Sejalan dengan himbauan Presiden tersebut, Sekretaris Jenderal AMAN telah mengeluarkan surat intruksi Nomor: 005/Instruksi/Sekjend-AMAN/III/2020 kepada komunitas-komunitas Masyarakat Adat, Pengurus, Organisasi Sayap, Badan Otonom, Badan Usaha dan Kader AMAN untuk melakukan langkah-langkah pencegahan melalui Karantina Wilayah Adat (Lockdown) dan menutup semua Rumah AMAN.

Langkah ini adalah respon terhadap meningkatnya penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Komunitas Masyarakat Adat saat ini telah bergotong royong menutup sementara wilayah-wilayah adat, memastikan ketersediaan pangan minimal 6 bulan ke depan, meramu obat-obatan tradisional, membuat masker, membuat disinfektan alami dan mulai menanam tanaman pangan jangka pendek.

Hal ini dilakukan karena kami menyadari bahwa Masyarakat Adat adalah salah satu pilar Kedaulatan Pangan Nasional, dan surplus pangan di Masyarakat Adat akan membantu sesama rakyat Indonesia yang terancam krisis pangan sebagai dampak dari COVID-19.

Saat ini Masyarakat Adat di kampung-kampung telah memasuki masa panen dan sebentar lagi akan membuka ladang. Berangkat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kriminalisasi peladang tradisional seringkali terjadi karena dianggap sebagai penyebab bencana asap, penyerobotan kawasan hutan dan lain-lain. Kriminalisasi tersebut tidak saja bertentangan dengan prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap Masyarakat Adat tetapi juga tidak berkontribusi keamanan pangan terutama di masa Pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami meminta Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah konkrit jaminan perlindungan dan pemenuhan hak peladang tradisional sebagai berikut:

  1. Kepala Kepolisian RI: Mengeluarkan Peraturan Kapolri yang menginstruksikan kepada semua penyidik untuk tidak melakukan kriminalisasi, penangkapan serta penahanan terhadap peladang tradisional yang melakukan praktek pembukaan ladang secara tradisional sesuai dengan bunyi Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup berikut penjelasannya.
  2. Panglima TNI: Tidak memasukkan kegiatan membuka hutan yang dilakukan oleh peladang tradisional kedalam kategori karhutla sebagaimana diatur dalam peraturan terkait.
  3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI: Melakukan pendataan serta perlindungan terhadap praktek praktek pembukaan ladang secara tradisional yang dilakukan oleh peladang tradisional yang memang terbukti tidak menyebabkan terjadinya karhutla diluar areal yang dibuka
  4. Menteri Dalam Negeri RI: Menginstruksikan kepada semua Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) untuk membantu Kementrian LHK melakukan pendataan terhadap masyarakat adat yang masih melakukan praktik-praktik pembukaan ladang secara tradisional serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan agar praktek pembukaan ladang yang dilakukan bisa menghasilkan bahan pangan yang optimal guna membantu pemenuhan ekonomi.

Wakil Ketua Dewan Aman Nasional (DAMANNAS) Nedine H. Sulu (mewakili Region Sulawesi) mengungkapkan kembali profil lembaganya;

"Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mempunyai visi untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua Masyarakat Adat di Indonesia. Kami beranggotakan 2.359 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta anggota individu. Kami menempati wilayah adat kami secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka sebagai komunitas adat. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Pradja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Ir. Hi. Farham Patadjenu, MM memberikan sambutan dalam acara Louncing / Peresmian Tim Reaksi Cepat (TRC) Praja Wibawa Satuan Polisi Pamong Pradja Kabupaten Bolmut di halaman Kantor Bupati Bolmut. Rabu (24/06/2020).

Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) lahir dari sebuah inovasi pelaksanaan Pendidikan dan Kepemimpinan Tingkat II (PKN-II) yang merupakan terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Pradja, khususnya pada bidang ketentraman dan ketertiban umum, sekaligus dalam melaksanakan urusan kepemerintahan bidang pemadam kebakaran.

Selama ini Satuan Polisi Pamong Pradja belum ada prosedur yang baku dalam menerima dan menindaklanjuti semua bentuk pengaduan masyarakat, sehingga tekesan lamban dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas.

"Pemerintah Daerah tanpa Satpol PP yang profesional dan proporsional ibarat harimau ompong, hanya bisa mengaum tetapi tidak bisa menggigit', bisa membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tetapi tidak dapat melaksanakannya." Ungkap Kasat PP Farham Patadjenu.

Dikatakannya, TRC Praja Wibawa ini dibentuk untuk meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan urusan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran. Selalu mengedepankan  tindakan humanis, bersifat preventif (pencegahan) dalam bereaksi cepat menyelesaikan masaalah.

Berkenan kiranya Bapak Wakil Bupati Drs. H. Amin Lasena, MPd memberikan sambutan dan meresmikan Tim Reaksi Cepat (TRC) Praja Wibawa Satpol PP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres Bolmut yang diwakili Kasat Binmas Iptu Pol Ferly Menko, S.Sos dan Perwakilan Danramil Kaidipang Letda Inf. Bustomi.

Terlihat didepan ruangan masuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kabupaten Bolmut tertera slogan; "SIAPP BANG' (Sistim Ala Polisi Pamong Pradja Bereskan Gangguan). Kami Hadir Untuk : Menegakkan Perda dan Perkada,

Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman, Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. 

Pusat Pelayanan Aduan Masyarakat TRC Praja Wibawa. Call Center : 0853 4803 2341.

Menurut Kasat Pol PP Farham Patadjenu ada 3 (tiga) regu Satpol PP Bolmut; TRC, Pengendali Huru-Hara, Tim Pengamanan. Banyak masyarakat Bolmut mempertanyakan hewan piaraan kambing berkeliaran di jalan Trans Sulawesi, Apakah sudah ada perda yang melarang hewan piaraan dilepas bebas berkeliaran ? Tentu kami sedang menunggu Prolegda dari DPRD Bolmut untuk disyahkan sebagai dasar kita melaksanakan tindakan penertiban guna mencegah sering terjadinya kecelakaan lalulintas karena hewan peliharaan dilepas bebas tanpa kandangnya. (/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com -  Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Abdul. Nazarudin Maloho, S.Pd. M. SI sedang melaksanakan pembahasan dan pemetaan  Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Selasa (23/06/2020).

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolmut 2021.

Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi Dan

Nomenklatur yang digunakan pada tahapan:

Pertama, perencanaan pembangunan daerah;

Kedua, perencanaan anggaran daerah;

Ketiga, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;

Keempat, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Kelima, pertanggungjawaban keuangan daerah;

Keenam, pengawasan keuangan daerah;

Ketujuh, analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Untuk itu pada setiap Satuan Perangkat Daerah (SKP) dalam penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah melaksanakan pemetaan program dan kegiatan rnenurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mendagri ini.

Program perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolmut yang dicanangkan pada tahun anggaran APBD 2019 karena sumber dana dialihkan untuk menanggulangi dampak Covid-19 akan kita evaluasi kembali untuk RAPBD 2021 dan akan diselaraskan dengan visi dan misi RPJMD Bolmut 2019-2023.

"Sektor investasi perkebunan tebu, tambak udang paname akan menjadi prioritas untuk tahun depan. Peningkatan sumber daya manusia melalui kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo, target kita predikat desertasi doktor minimal 30 orang, sarjana S1 500 orang, sarjana S2 300 orang. Semoga dampak Covid-19 era new normal ini akan menggerakkan kembali aktifitas perekonomian masyarakat." Ungkap Maloho.

Hudia Tonote sebagai petani jagung mengharapkan distribusi pupuk dan bibit jagung menjadi prioritas pemerintah daerah. Kita sudah merasakan manfaat menanam jagung pada pademi Covid-19. Harga jagung tetap stabil dan menopang ekonomi kerakyatan, termasuk memberdayakan permodalan uang tunai untuk Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) di negeri leluhur kami Bolmut tercinta.(/Gandhi Goma)

Boroko- Sulutnews.com - Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ke-4 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang meninggal dunia :

Nama. A. K Umur 23 Tahun Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolmut.

Di rujuk dari PKM Boroko tanggal 31 Mei 2020 dan di rawat di RSUD Datu Binangkang (DB) Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). 

Setelah dilaksanakan pemeriksaan darah lengkap dan foto thorax pasien oleh RSUD DB  ditetapkan sebagai PDP dengan diagosa Pneumonia dan sudah dilakukan pengambilan Swab.

Tanggal 04 Juni 2020 Pukul 07.00 wita pasien telah meninggal dunia dan  dikuburkan dengan protokol Covid-19, sambil menunggu hasil pemeriksaan swab untuk memastikan diagnosa.

Kemudian berdasarkan surat pengantar hasil lab dari Kadinkes Prov. Sulut tgl 20 Juni 2020 Nomor: 440/SEKR/1550.20/VI/2020, hasil Swab pasien tersebut sudah keluar dengan hasil 2 kali NEGATIF sehingga pasien dinyatakan tidak terinfeksi Covid-19.

Kadis Kesehatan Bolmut dr Jusnan C Mokoginta MARS bersyukur karena hasil Swabnya negatif. Artinya Kecamatan Kaidipang dan Bolmut secara umum masih aman terkendali kepada media Sulutnews.com. Senin (22/06/2020).

Menyangkut penetapan Status PDP oleh RSUD Bolmut dan pemakaman PDP itu adalah haknya RSUD DB Lolak tapi ternyata diagnosanya Pneumonia. Untuk itu Kadis menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan patuh pada protokol kesehatan.

"Alhamdulillah... yang kita kuatirkan tidak terjadi dengan hasil Swab Negatif ini. Terima kasih pada pihak keluarga yang cukup kooperatif. Bolmut masih aman dan terkendali." Ungkap Jusnan Mokoginta. (/Gandhi Goma).

Sonuo, Sulutnews.com - Program Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Dana Desa di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  tahap ke tiga untuk warganya berjumlah 150 Kepala Keluarga telah disalurkan. Acara ini dilaksanakan di Balai Desa Sonuo. Selasa (19/06/2020).

Menurut Sangadi (Kepala Desa) guna menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa; bersyukur kita semua berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa Sonuo setiap Kepala Keluarga Rp.600.000,-,

Berdasarkan pertimbangan dengan merujuk Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa, serta Surat Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 Perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Kepada seluruh Desa agar segera menyalurkan BLT Dana Desa untuk alokasi Bulan April selambat-lambatnya minggu pertama Bulan Mei 2020;
  2. Penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat (cash) dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker;
  3. Bagi calon penerima manfaat yang telah memenuhi syarat tapi belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi;
  4. Memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait 14 (empat belas) kriteria Keluarga Miskin calon penerima manfaat BLT Dana Desa dengan ini kami kirimkan surat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan, disertai dengan lampirannya.

Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga Yang rentan sakit menahun/kronis.

Sangadi Sonua Harsono Puasa dalam sambutannya menghimbau kepada warganya jangan lupa membayar Pajak Bumi & Bangunan Tahun 2020. Kami tidak melakukan pemotongan dari dana BLT, namun dengan kesadaran dari seluruh masyarakat untuk menyisihkan dana yang ada untuk kewajiban bapak ibu terhadap pembayaran pajak.

"Saya menghimbau kepada penerima BLT ini untuk tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun."

Warga Desa Sonuo Abubakar Polapa sebagai tukang kayu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang peduli dengan kesulitan kami dari dampak Covid-19 ini. BLT bersumber dari dana desa ini telah mengurangi beban kehidupan kami sehari-hari. Semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir.

Ditambahkan Sangadi Sonuo ada informasi terbaru dari dialog Menteri Keuangan di media elektronik jika  dampak pademi Covid-19 masih berlangsung, maka akan diperpanjang untuk tiga bulan kedepan. Namun hal itu menjadi beban kita sebagai pemerintah desa. Mulai saat ini kita berdoa agar dampak Covid-19 segera berakhir...

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap 3 (tiga) Covid-19 Desa Sonuo disaksikan langsung oleh Kapolsek Bolangitang Bersatu diwakili Bripka Pol Sahabudin Judo. Perwakilan BPD Arfan Bura. (Gandhi Goma)

Bolaang Mongondow Utara

Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena Pimpin Rapat Penyelenggaraan Shalat Idul Adha 1441 H

Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena Pimpin Rapat Penye...

Boroko, Sulutnews.con - Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP memimpin rapat pelaksanaan Sh...

Bansos Langsung Tunai Tahap III Untuk Kecamatan Bolangitang Barat Sudah Diserahkan

Bansos Langsung Tunai Tahap III Untuk Kecamatan Bo...

Tahap berikutnya dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020; tersisa Rp.300.000.00 per keluarga. Bo...

Bupati Depri Pontoh Serahkan SK Plt 2 Pejabat Tinggi Pratama

Bupati Depri Pontoh Serahkan SK Plt 2 Pejabat Ting...

Boroko, Sulutnews.com - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. H. Depri Pontoh didampingi Waki...

Pasien Positif Covid-19 Bisa Dipulangkan Ke Rumahnya Setelah Masa Inkubasi 30 Hari

Pasien Positif Covid-19 Bisa Dipulangkan Ke Rumahn...

Boroko, Sulutnews.com - Kadis Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dr. Jusnan C Moko...