Boroko, Sulutnews.com - Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) Boroko adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk sementara Kantor Pengadilan Agama Boroko berkedudukan di Bolangitang eks Kantor Camat Bolangitang Barat, dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Menurut keterangan Ketua Pengadilan Agama Boroko Al Ansi Wirawan, S.Ag, MH melalui Humas Nengah Nurkhalish, S.EI secara resmi kantor ini mulai pertengahan November 2019, perkara masuk November - Desember 2018; cerai gugat 12 perkara, permohonan dispensasi kawin 4 perkara, penetapan ahli waris 1 perkara. Totalnya 17 perkara. Untuk awal tahun tahun 2019 sampai dengan awal Februari dalam proses cerai gugat 10 perkara, cerai talak 3 perkara, permohonan dispensasi kawin 2 perkara, totalnya 15 pada. Kamis (07/02/2019).

"Tingginya angka cerai gugat, sebaiknya bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Guna mendapatkan keturunan yang baik dan sehat harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur." himbau Nengah Nurkholis.

Ditambahkannya karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Harsono Puasa sebagai Sangadi (kepala desa) Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat memberikan apresiasi tersendiri terhadap kehadiran Pengadilan Agama Boroko karena urusan perkara sudah tidak ke perlu ke Pengadilan Agama Kotamobagu, aparat desa sudah dapat berkonsultasi langsung tentang suatu perkara dengan petugas pengadilan agama dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang belum sesuai dengan aturan perkawinan yang berlaku. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Pembongkaran Brankas KPU Bolmut sebesar RP.80 juta rupiah telah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bolaang Mongondow AKP Muhammad Ashar, SIK didampingi Tim Jatanras Polda Sulut. Selasa (05/02/2019).

Berdasarkan hasil investigasi, para pelaku pencurian ketika melakukan modus operandi pembongkaran brankas ini diawali dari meloncat pagar sebelah utara Kantor KPU Bolmut, kemudian masuk lewat pintu belakang ruang media center dengan merusak pintu, setelah menjebol pintu sekretariat, langsung menuju ke ruang staf keuangan dengan merusak kunci pintu, mengambil dan mengangkat brangkas ke ruang media center, dibongkar paksa menggunakan benda keras, menguras seluruh isi brangkas termasuk uang tunai Rp.80 juta.

"Proses investigasi guna menemukan para tersangka pelaku pencurian ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap para elepang staf sekretariat KPU Bolmong Utara." Ujar Muhammad Ashar.

Ketua KPU Bolmut Djunaidi Harundja berharap terhadap proses penyelidikan dan penyidikan dari pihak Reskrim Polres Bolmong dapat segera menemukan para tersangka, agar kami dapat lebih fokus terhadap kinerja menjelang Pemilu Serentak 2019.

"Peristiwa pencurian dan pembongkaran di kantor KPU Bolmong Utara sudah dua kali terjadi dalam kurun waktu kemarin, dan kita perlu waspada jangan terulang kembali dengan memasang CCTV, menyusun kembali jadwal piket secara ketat 1x24 jam, termasuk melibatkan petugas Satpol Pamongpraja, kita akan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang piket bergilir ini." Ungkap Harundja. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com- Peristiwa pembongkaran brangkas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibongkar paksa maling pada dini hari sekitar jam; 01.30 sampai 03.00 pada hari Senin (04/02/2019).

Peristiwa pembongkaran paksa ini diketahui Aco seorang staf KPU setelah menyaksikan pintu ruang media center sudah terbuka dan ruang staf keuangan pintunya sudah dirusak.

Menurut keterangan Sekretaris KPU Bolmut Aminuddin Ilolu membenarkan peristiwa pembongkaran di ruangan staf keuangan dengan brangkas yang sudah rusak dibongkar paksa dan nilai kerugian raibnya uang tunai sejumlah Rp.80 juta lebih, dan sudah dilaporkan ke Polsek Urban Kaidipang. Proses menunggu hasil penyidikan pihak terkait.

Ketua KPU Djunaidi Harundja, SH menjelaskan dari sisi pengamanan melalui piket penjagaan hanya dilakukan siang hari sampai larut malam, sehingga ketika peristiwa itu terjadi adalah kelalaian kita bersama,

"Guna mengantisipasi peristiwa ini tidak terjadi lagi kami akan berkoordinasi dengan pihak Polsek Urban Kaidipang serta bantuan dari Satpol Pamong praja guna melaksanakan piket secara rutin." Ujar Harundja. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - 125 berkas pendaftaran Relawan Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) diverifikasi oleh tim verifikator Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmut Jumat (18/1/2019).

Kegiatan verifikasi dibuka langsung oleh ketua KPU Bolmut Djunaidi Harundja, SH diruangan aula KPU Bolmut.

"Verifikasi guna mengecek kelengkapan berkas peserta Relawan Demokrasi. Suda ada 125 pendaftar yang memasukkan berkas," jelas Harundja tadi siang.

Dari 125 berkas yang masuk ke KPU Bolmut, hanya 55 relawan yang nantinya akan dinyatakan lulus dan akan bergabung dengan 11 basis pemilih strategis.

"Masing-masing Basis Keluarga, basis pemili pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih kebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis internet dan basis relawan demokrasi," jelas Ketua Devisi SDM dan Parmas Rita Shopiah Darondo

Sementara Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan Ismail, S, Mobiliu menambahkan, KPU Bolmut akan benar-benar selektif dalam perekrutan Relawan Demokrasi.

"Kami akan benar - benar selektif dalam perekrutan nanti, verifikasi berkas maupun tes kepatutan dan kelayakan nanti akan merujuk pada petunjuk teknis surat edaran Peraturan KPU RI Nomor : 32/pp.08-sd/06/KPU/I/2019 Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019," pungkas pria ganteng mantan wartawan biasa disebut Ismob. (/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - KPU Kabupaten Bolmong Utara membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang hendak mendaftarkan dirinya sebagai Relawan Demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pendaftaran ini telah di buka sejak tanggal 08 Januari lalu, dan akan di tutup pada tanggal 17 Januari 2019.

Tugas pokok relawan Demokrasi ini adalah untuk mensosialisasikan terkait pemilu kepada masyarakat, dan dalam hal ini, KPU akan membagi kelompok ke wilayah enam (6) kecamatan se Kabupaten Bolmong Utara.

Masyarakat dalam 10 basis, antara lain adalah  Pemula, Muda, Perempuan, Penyandang Dissabilitas, Berkebutuhan Khusus, Kaum Marjinal, Komunitas, Keagamaan, Warga Internet, dan Keluarga.

Ketua KPU Bolmong Utara Djunaidi Harundja,SH melalui anggota Pimpinan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Rita Sophia Darondo menjelaskan bahwa usia minimal bagi 17 tahun, dan pendidikan terakhir Minimal SMA, dan khusus untuk relawan demokrasi yang memilih basis Pemula maka usia maksimal 25 tahun, dan di Kabupaten Bolmong Utara KPU Membutuhkan sebanyak 50 orang relawan.

Rita menjelaskan bahwa tujuan utama dari dibentuknya Relawan Demokrasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan Partisipasi Pemilih, yang ketiga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan yang keempat membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilu dan demokrasi. Persyaratan administrasi menyiapkan foto copy KTP masih berlaku, foto copy ijazah SLTA atau sederajat, pas photo 4x6 berwarna 4 (empat) lembar.

Rita menegaskan bahwa persyaratan utama dalam menjadi relawan Demokrasi ini adalah bahwa pendaftar bukan Partisan Politik, hal ini di tujukan untuk menjaga independensi KPU.

"Yang paling penting ini non partisan, jadi relawan ini tidak boleh dari basisnya Partai Politik, 5 tahun terakhir tidak boleh menjadi anggota partai Politik, dan yang penting juga mereka ini berkomitmen untuk menjadi relawan Pemilu," jelas Rita Sophia Darondo, Jumat (11/01/2019).(/Gandhi)

Boroko, Sulutnews.com - Alamat  baru Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah pindah ke pusat perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Bolmong Utara di Desa Boroko, sebelah kiri dari Kantor KPU Bolmong Utara mulai hari ini, Senin (07/01/2019).

Gedung Kantor ini sebelumnya merupakan kantor BKKBN Bolmut yang saat ini oleh Pemerintah Daerah difungsikan sebagai Kantor Bawaslu Bolmut.

Dalam acara selamatan menempati gedung baru ini, ketua Bawaslu Bolmong Utara Irianto Pontoh menyampaikan bahwa kantor Bawaslu Bolmut bersebelahan dengan Kantor KPU dan Kantor Dinas Dukcapil serta Kantor Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi strategis dan taktis posisinya.

"Gedung Kantor baru ini diapit oleh dua Kantor yaitu, Kantor KPU Dan Kantor Dinas Dukcapil Bolmut, sehingga sudah sangat tepat letaknya strategis, karena dalam taktis dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan tahapan pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu Bawaslu akan selalu terkait dengan KPU Bolmut hal ini juga disamping instansi lain yang terkait, sehingga sistem koordinasi penyelenggaraan pemilu serta pengamanannya terpusat pada satu lokasi, ujar Irianto.

Irianto juga berharap kedepan Pemerintah Daerah dapat menghibahkan tanah dan gedung untuk Bawaslu Bolmut.

Menurut Sekretaris Bawaslu Bolmut setelah ditunjuk Pemkab Bolmong Utara gedung ini untuk ditempati, banyak fasilitas yang sudah jadi penunjang gedung pemerintah daerah; meja kursi, AC, sudah dicopot, intalasi kabel listrik yang tersisa tinggal meteran listrik.(/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Dra. Yenny Palit, SE, Kasub.bid Pendidikan Mental dan Budaya di Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dalam presentasi di Auditorium Pohohimbunga Kantor Bupati Bolmong Utara, Jumat 21/12/2018) dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023, proses ini telah dilakukan sejak menyampaikan pembahasan rancangan awal RPJMD bersama DPRD pada 26 November 2018 dan konsultasi dengan Gubernur Sulut melalui Bappeda Provinsi Sulut pada tanggal 17 Desember 2018.

Pada bagian pendahuluan ini telah dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD diawali latar belakang dengan mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses dan kedudukan RPJMD terhadap RPJPD. Dasar hukum penyusunan dengan memberikan uraian singkat tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional maupun lokal. Hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dengan memberikan uraian singkat tentang penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan, serta sistematika penulisan.

"Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bolmong Utara, bagian ini menjelaskan dan menyajikan data terkini daerah dan capaian RPJMD periode sebelumnya yang akan dijadikan sebagai dasar analisis yang logis untuk perencanaan 5 (lima) tahun kedepan, berikut capaian indikator makro pembangunan sampai dengan tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi 6.29 %, koefisien gini (rasio gini) 0.35 poin, human dev. index (indeks pemb. manusia) 65, 60 poin, poverty (tingkat kemiskinan) 8,89 %, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,71 %. Secara umum capaian RPJMD 2013-2018 Kabupaten Bolmong Utara telah berada pada angka 92,19 persen pada tahun 2017, capaian ini diharapkan meningkat dengan mempertimbangkan beberapa capaian target tahun 2018." Ungkap Yenny Palit.

Lanjut Lenny Palit, meskipun angka kemiskinan terus mengalami pengurangan, angka kemiskinan Bolmong Utara masih tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2013 tercatat 9,61 persen masuk kategori penduduk miskin, sedangkan pada tahun 2017 berkurang menjadi 8.89 persen. Capaian positif ini menunjukkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Keluarga Miskin untuk menjamin intervensi yang tepat sasaran.

Menurut Lenny Palit, "Pada tahun 2019, kami merencanakan melakukan Matching Renstra-PD (Perangkat Daerah) terhadap E-planning yang akan kita adopsi marching (pencocokan) dilakukan dengan pendampingan penuh kepada satuan perangkat daerah dalam menyusun renstra sesuai dengan kebutuhan E-Planning yang pada pelaksanaannya nanti, dan akan dibantu oleh tenaga expert (ahli) yang berkompeten." (/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 -2023 (5 Tahunan) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam masa periode kepemimpinan Bupati Drs. Hi. Depri Pontoh dan Wakil Bupati Drs. Hi. Amin  Lasena, M.AP dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Auditorium Pohohimbunga. Jumat (21/12/2018).

Dalam sambutannya Bupati Bolmong Utara menyampaikan Visi RPJMD 2018-20123 "Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara  Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya Dan Berdaya Saing" serta misi permasalahan strategis daerah antara lain; Sumber Daya Manusia belum kompetitif didasarkan pada permasalahan kualitas pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum memadai, masih adanya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf, masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga, masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah belum optimal; didasarkan atas permasalahan belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan, kualitas KUMKM, nilai investasi rendah, tingginya angka kemiskinan (PMKS) dan tingkat pengangguran. 

Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah didasarkan atas permasalahan belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah.

Belum optimalnya pemerataan infrastruktur wilayah didasarkan pada permasalahan ketersediaan infrastruktur dan utilitas wilayah, penataan ruang, konektivitas antar kawasan dan masih tingginya resiko bencana. Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjawab isu global Sustainable Development Goal's (SDG's). Isu dan permasalahan adalah ketersediaan lapangan pekerjaan, merupakan kesepakatan hasil pembahasan dan konsultasi Rancangan Awal RPJMD antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ungkap Bupati Bolmong Utara.

Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Saiful Ambarak, S.Pdi mengingatkan kembali fungsi anggaran adalah kewenangan DPRD menyetujui atau menolak serta menetapkan RAPBD menjadi APBD melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum RPJMD, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah dan menetapkan Perda tentang APBD. APBD merupakan merupakan gambaran kebijakan politik anggaran daerah untuk lima tahun, dimana didalamnya terungkap kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak.(/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Kapolda Sulut Irjen Pol. Drs. Bambang Waskito meresmikan Pos Polisi Pinogaluman sebagai pos pengamanan lintas wilayah Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolmong Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Kapolda Sulut didampingi Kepala Biro SDM Polda Sulut Kombes Pol. Iftah Falahadin, Kepala Biro Logistik Polda Sulut Kombes. Pol. Ahmad Husni, Kapolres Kotamobagu AKBP Gani F Siahaan, SIK, MH. Selasa (18/12/2018).

Kedatangan Kapolda Sulut serta rombongan diterima secara tarian adat menerima tamu kehormatan  masyarakat Pinogaluman dengan prosesi simbol menyerahkan payung kekuasaan adat kepada Irjen Pol. Bambang Waskito sebagai sesepuh pemangku adat guna menegakkan kebenaran dan keadilan. Acara berlangsung secara sakral diiringi dengan bahasa adat syarat makna dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam sambutan Bupati Bolmong Utara Drs. Hi. Depri Pontoh menyampaikan terima kasih atas kedatangan Kapolda Sulut sudah kesekian kali ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, dimana secara geografis berada di kawasan perbatasan Sulut Gorontalo.

"Secara administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi dalam 6 kecamatan, 106 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 185.686 HA atau 1.856,86 KM2, kurang lebih 12,3 % dari luas Provinsi Sulawesi Utara." Ungkap Depri Pontoh.

Acara ini dihadiri Dandim 1303 Bolaang Mongondow Letkol Inf. Sigit, Wakil Bupati Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP, Sekdakab Bolmong Utara DR. Hi. Asripan Nani, M.Sc, para Asisten Sekda, staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Badan, Kantor Bagian di Lingkungan pemerintah daerah, para camat, kepsek, Kapolsek dan Danramil, para Sangadi, Komunitas Motor Gede, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bolmong Utara diwakili Kasie Intelijen Roberto Sohilait, SH. 

Dalam sesi tanya jawab masalah etika dalam kehidupan berdemokrasi mengenai penghormatan kepada petuah orang tua kita semua harus kita jaga dalam semua aspek etika peradaban, apalagi saya sudah tua, tidaklah enak berselisih dalam perbedaan. Hal ini juga harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, jika jalan melewati orang tua harus tunduk, sejak kecil sudah kita ajarkan, malah anak-anak sekarang melewati orang tuanya dipegang kepalanya. Zaman dulu sebelum orang tua makan, kita tidak berani memulainya, sekarang ini makanannya diacak dulu sesudah itu orang tuanya menyusul makan.

Tahapan masuk pileg dan pilpres 2019 telah terjadi polarisasi masyarakat atau perpecahan lewat parpol, beda pilihan seperti contoh pilkada kemarin, ada suami isteri beda parpol; isteri dan anaknya tidur di kamar, suaminya tidur di sofa kursi, tapi hal itu wajar, namun sesudah pilkada harus rukun kembali. Hal ini juga saya saksikan saat ini, sesudah pilkada Bolmong Utara sudah rukun kembali, bukan begitu pak bupati... hehehe, hadirin ikut tersenyum dengan canda Kapolda Sulut.

"Saya harapkan juga kedepan, perhelatan pemilu serentak 2019 jangan sampai mengorbankan nyawa, itu yang tidak kita kehendaki. Saya harapkan mudah-mudahan KPU tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi, agar tidak ada masyarakat yang bingung, sampai kertas suara dibawa keluar saking bingungnya." Himbau Kapolda Sulut.

Bapak ibu sekalian, banyak masalah Kriminalitas berawal dari miras cap tikus, saya bertanya sambil berbisik ke bupati, apakah ada cap tikus di Bolmong Utara ? Kata bupati tidak ada, tapi peminumnya banyak. Hadirin tertawa penuh arti. Seluruh perilaku kriminal dan kecelakaan lalulintas berawal dari miras, jika sudah lima orang berkumpul dengan 1 tengak jegreek, 2 tengak jegreek, kalau di Jawa orang mabuk malah lemas, kalau disini semakin garang mabuknya malah berani menusuk temannya sendiri, dampak mabuk miras jalan lurus dikira belok, jalan lurus pada belok akhirnya masuk jurang. Pernah suatu peristiwa nyata bukan di daerah sini, ditanya polisi.(/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Ketua Presidium KAHMI Kabupaten Bolmong Utara DR. Hi. Asripan Nani, M.Sc dalam menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Bolmong Utara di Restoran La Viesta; Senin (17/12/2018).

KAHMI dibentuk untuk mengkoordinasikan dan menjadi jembatan berbagai potensi, sehingga mampu berkiprah di bidang masing-masing dimanapun berada, sekaligus sebagai komitmen bersama mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur yang diberkahi dan diridhoi Allah SWT. Jika disederhanakan, organisasi KAHMI menjadi tempat atau "rumah besar" aktifitas muslim dalam menggodok, mematangkan dengan pemikiran cerdas, tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan antar golongan, bersifat universal sesuai misi Islam, yaitu sebagai rahmatan Lil Al-Amin.

Lanjut Asripan Nani, jejaring KAHMI ada pada semua lini, baik di pemerintahan maupun swasta. Dalam konteks politik, keberadaan anggota KAHMI hampir ada pada semua partai politik. Demikian juga keberadaan jejaring HMI menyebar ke berbagai ormas Islam baik Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Sejak dilantik tahun 2015 oleh Ketua BPK pada waktu itu yaitu Prof. DR. Harry Azhar Azis sampai dengan sekarang pengurus KAHMI Bolmong Utara selalu memberi peran strategis dalam pembangunan dan berperan aktif dalam semua lini dengan memberi peran dalam sektor pendidikan dan terus mendorong pemerintah daerah memberikan anggaran pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu tapi berprestasi. Mendorong pada setiap pemangku kepentingan untuk  ketersediaan areal kampus sehingga tujuan bersama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus ada perguruan tinggi yang dikelolah oleh sumber daya manusia negeri ini yang sudah siap pakai menjadi dosen dan staf administrasi sebagai persyaratan berdirinya suatu universitas atau akademi." Ujar Asripan Nani.

Wakil Bupati Bolmong Utara dalam sambutannya mengatakan bahwa saya dan Bupati Bolmong Utara Drs. Hi. Depri Pontoh adalah alumni HMI sejak tahun 2006, proses awalnya ketika kita membentuk HMI Kabupaten Bolmong Induk pada waktu itu, masa awal perjuangan para kader HMI almarhum Bupati Boalemo Ir. Iwan Bokings, Walikota Gorontalo Marten Taha, SE, pada waktu itu ditunjuk dan diangkat sebagai pengurus Golkar mewakili daerahnya masing-masing, sehingga kami tahu arah perjuangan KAHMI dalam visi dan misinya yang mulia tersebut seperti disampaikan Ketua Presidium KAHMI Kabupaten Bolmong Utara Asripan Nani juga dalam kapasitas sebagai Sekda Pemda Bolmong Utara.

Ketua Panitia Rakerda KAHMI Ramdan Buhang, S.Pert. dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa rankerda ini akan membahas program kerja tahunan, mengevaluasi target yang sudah dicapai, serta menyusun rencana program kerja menjelang tahun 2019.(/Gandhi Goma).