Boroko, Sulutnews.com - Samidin Korompot, S.SPt. M.Si sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelolah, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bagian tata pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum, kerjasama daerah, administrasi tugas pembantuan, pemerintahan desa dan administrasi pertanahan. 

Kabag Tapem mengungkapkan hasil penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 2018 sampai dengan November sudah mencapai 87 persen dari total anggaran yang ada, batas akhir sampai tanggal 18/12/2018. Dalam penataan sistem administrasi keuangan telah kita evaluasi di enam kecamatan, dan 107 desa, dan seluruhnya berlancar lancar dan terkendali. Wawancara ini dilakukan di ruang kerja bagian tata pemerintahan, Jumat (07/12/2018).

Samidin Korompot  adalah alumni STPDN Jatinangor Bandung  tahun 2006 dan menceritakan kembali pada saat menyusun bahan fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati Bolmong Utara 2018 setelah paskah pilkada dan menunggu hasil keputusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi kemarin, setelah itu menunggu surat keputusan resmi dari Mendagri tentang penetapan waktu dan tempat pelantikan, kami bersyukur berkat bantuan rekan-rekan  alumni di Depdagri dalam waktu enam jam  sejak surat permohonan diajukan maka Kabupaten Bolmong Utara pertama  kali menerima SK Mendagri secara administrasi negara menjadi Bupati Drs. Hi. Depri Pontoh dan Wakil Bupati Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara 2018-2023.

"Proses perjalanan karier saya sejak diangkat menjadi PNS, pengalaman birokrasi menjadi Camat Kaidipang telah merasakan dinamika kepentingan politik pemilukada, diterpa berbagai Isyu menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan politik praktis, namun saya sampai saat ini tetap berpegang teguh pada sikap profesional sebagai birokrat sejati serta loyalitas terhadap pimpinan daerah dalam koridor kinerja kode etik kepemerintahan." ungkap Samidin Korompot. (Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com -  Tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam kehidupannya, termasuk dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara bijak sebagai inspirator bagi anak didiknya.

Hari Guru 25 November 2018 bersama Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 73 diperingati Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Lapangan Inomasa Kecamatan Bintauna. Senin (03/12/2018).

Tema Hari Guru yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi adalah "Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Pendidikan Abad 21" dibacakan oleh Bupati Bolmong Utara Drs. Hi. Depri Pontoh didepan para peserta upacara guru-guru dan anak didiknya dihadiri para undangan satuan kerja perangkat daerah, para pemangku adat, keterwakilan dari para perwira TNI/Polri.

Mendiknasbud dalam sambutan tertulisnya menyampaikan tentang profesional menyangkut sikap mental dan komitmen para guru untuk selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Akan tetapi walaupun teknologi informasi berkembang demikian cepatnya dan sumber-sumber belajar begitu mudah diperoleh, peran guru sebagai pendidik tidak tergantikan oleh kemajuan teknologi tersebut.

"Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi setiap peserta didik. Oleh sebab itu, profesi guru sangat lekat dengan integritas dan kepribadian." ujar Mendiknasbud.

Setidaknya, salah satu ciri guru profesional yang harus dimiliki oleh para guru adalah guru yang telah memenuhi kompetensi dan keahlian inti sebagai pendidik.

Perubahan zaman mendorong guru agar dapat menghadirkan produk abad 21, yaitu menyiapkan peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi. Hal tersebut tentu tidak akan dapat diwujudkan jika para guru berhenti belajar dan mengembangkan diri.

Diakhir sambutannya, Mendiknasbud mengajak dan menghimbau; marilah kita jadikan hari guru nasional ini sebagai semangat untuk terus membangun peradaban bangsa yang berbudaya cerdas, bermutu dan berkarakter, serta mampu bersaing dalam kancah pergaulan global.

Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP sebagai wakil bupati Bolmong Utara dalam pengalamannya sebagai dosen Universitas Manado (Unima) sangat peduli dengan nasib guru dari jaminan kesejahteraan dengan menfasilitasi sepeda motor dinas bagi kepala sekolah, dan untuk tahun anggaran 2019 kita telah menganggarkan dana untuk setiap guru yang mengajar di kelas dengan seperangkat komputer laptop agar sistem proses belajar mengajar lebih canggih guna mengikuti perkembangan teknologi informasi yang demikian cepatnya berubah. 

"Dalam penetapan dan penggunaan pos anggaran pendidikan di APBD 2019 target 20 % telah dipenuhi dari total anggaran yang ada, antara lain pemberian bantuan keuangan untuk para siswa yang orang tuanya belum mampu secara ekonomis, termasuk dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan menyiapkan perangkat bagi setiap guru kelas." Ungkap Wabup dalam acara Guru Bertanya, Bupati, Wabup dan Sekda Menjawab. (Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Menurut DR. Fahrudin Zain Olilingo, SE, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal Badan Koordinasi Utara-Utara (Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah) tujuan seminar penyusunan dokumen blueprint ini adalah memberikan pedoman umum kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan unsur terkait dalam melaksanakan program aksi untuk mewujudkan wilayah di kawasan Badan Kerjasama Utara-Utara sebagai kawasan pengembangan sapi potong satu juta ekor.

"Memberikan pemahaman kepada semua pihak yang berkepentingan, pentingnya ternak sapi potong sebagai Komoditas Unggulan Daerah (BKSU) dan penggerak utama untuk pengembangan sektor ekonomi lainnya." ungkap Sekjen Fahrudin Zain Olilingo.

Acara seminar ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Jumat (30/11/2018). Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP diwakili dibacakan sambutan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah DR. Hi. Asripan Nani, M.Si.

"Kepada seluruh narasumber Tim Penyusun Dokumen Blueprint Pengembangan Peternakan Sapi Potong Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 dan seluruh peserta seminar saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu untuk dapat hadir di tempat ini, semoga kerjasama, informasi, dan paparannya akan menjadi bahan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan, penyusunan dokumen blueprint pengembangan peternakan sapi potong di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara."

Ditambahkan juga oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo (UNG) DR. Mohammad Ikbal Bahua, S.Pt, M.Si, seminar ini memberikan pedoman kepada instansi terkait untuk menyusun pedoman operasional (petunjuk teknis) pelaksanaan program aksi pengembangan sapi potong di tingkat Kabupaten/Kecamatan.

"Penyusunan dokumen blueprint sapi potong untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi sebagai bahan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, memberikan pedoman kepada pelaksana pengembangan sapi potong guna menyusun rencana kerja tahunan dalam pengembangan ternak sapi." (Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Sambutan Kapolsek Bolangitang Iptu Suyono Sutadji dalam acara "Deklarasi Pemilu Damai Masyarakat Bolaang Mongondow Utara "Siap Mewujudkan Pemilu Aman, Damai dan Sejuk" untuk Dapil II (dua) yaitu Kecamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan Bolangitang Timur dengan 38 desa serta  jumlah caleg  107 orang untuk Pemilu Legislatif April 2019; deklarasi damai sebagai ajang silaturahmi dengan para caleg 2019 serta para pengurus parpol di Dapil II. Rabu (28/11/2018). 

Acara deklarasi Pemilu Damai 2019 dilaksanakan di halaman  Kantor Polsek Bolangitang, dihadiri Camat Bolangitang Barat Yusuf Djarumia, S.Pd, Danramil Bolangitang Kapten Inf. Supardi, Anggota DPRD Bolmut Ramses R Sondakh, Ketua Pengadilan Agama Bolmut, Ketua MUI Latamu, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta undangan dari pengurus Parpol Dapil II.

Camat Bolangitang menyampaikan informasi tentang isyu para caleg yang melakukan aktivitas  sosialisasi dari rumah ke rumah menyampaikan program jika seandainya menjadi anggota DPRD nanti disertai janji dan komitmen bersama dengan para pendukung, disertai masalah ketersinggungan para caleg lainnya, namun informasi ini dianggap wajar dan kembalikan pada etika politik serta adat istiadat yang luhur untuk tidak saling jatuh-menjatuhkan sesama caleg, sehingga acara ini sungguh tepat untuk mendamaikan semua persoalan yang terjadi, semoga proses aktifitas politik tetap berjalan pada koridor yang ada.

Pembacaan naskah ikrar deklarasi damai dalam rangka pemilu legislatif dan presiden 2019 yang aman, damai dan sejuk dibawakan caleg Aris Kohongia serta diikuti seluruh peserta Pemilu 2019 dengan berjanji; pertama, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Kedua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi sara dan politik uang. Ketiga, melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku untuk menuju pemilu aman, damai dan sejuk. Bolangitang, 28 Oktober 2018. Kami yang berikrar dan berjanji seluruh caleg pileg 2019 Dapil II Bolangitang Barat dan Bolangitang Timur tertanda dalam spanduk pemilu damai 2019.

Ketua Panwas Kecamatan Bolangitang Barat Fikryanto Pamili memberikan data bahwa ada 52 caleg di wilayah pengawasannya, jumlah TPS 47 unit, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 10.891 orang, diikuti 14 parpol. Untuk Kecamatan Bolangitang Timur ada 20 desa, 46 TPS, DPT 10.206 orang, ungkap Ketua Panwas Bolangitang Timur Icuk Niklas Pontoh.

Anggota DPRD Bolmut Ramses R Sondakh, juga Ketua Parpol PKB Bolmut dan sebagai caleg Dapil II merespons positif acara Deklarasi Pemilu Damai 2019; 

"Ada sesuatu hal yang harus kita ingat ketika akan melaksanakan proses sosialisasi aktualisasi dirinya sendiri di tengah lapisan masyarakat tentang tiga (3) point' yang sudah dikrarkan dan diucapkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya para caleg, tapi seluruh struktur pengurus parpol di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; aman, damai dan sejuk dalam bertutur kata".(/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 mulai dibahas di DPRD Bolmut, Senin (26/11/2018).

RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Acara ini dibuka secara resmi oleh pimpinan rapat DPRD Bolmut  Eba Nani didampingi Drs. Salim bin Abdullah disertai satuan perangkat daerah serta jajarannya.

RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 adalah penjabaran visi, misi, janji-janji kampanye, dan program prioritas Bupati Drs. Hi. Depri Pontoh dan Wabup Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP dalam kurun waktu lima tahun masyarakat Bolmut.

Menurut Abd. Eba Nani, tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seutuhnya selama lima tahun ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah, serta misi " mewujudkan pembangunan Bolmut berkelanjutan, mandiri, berbudaya dan berdaya saing."

Ditambahkan Kabag Hukum Pemkab Bolmut Abdul Muis Suratinoyo, S.H, penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 didasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Ranperda, tentang RPJMD dan RPMJD serta Tatacara Perubahan RPJMD, RPJMN, dan RKPD. (*/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Rachmat. R. Pontoh, SH. M.Si menyampaikan evaluasi kinerja 2018 serta  program penyelenggaraan e-Government  tahun 2019 merupakan  salah  satu  prioritas  pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang bertujuan untuk  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik dan bersih _(Good Government And Clean Governance), Senin (26/11/2018) 

"Ada beberapa faktor yang berperan penting dalam mensukseskan  penyelenggaraan e-Government  yakni  ketersediaan sumber daya  manusia, kelembagaan, infrastruktur  serta  regulasi  yang komprehensif. Selain itu, diperlukan juga kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas di bidang teknologi komunikasi dan informasi agar  e-Government terlaksana  secara lebih efektif dan efisien." ungkap Pontoh.

Sebagai lembaga pemerintah daerah yang mengkoordinir pengembangan Teknologi Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bertugas untuk melakukan pengelolaan E-Government dilingkup pemerintah daerah berkewajiban utk menunjang Visi Dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolmut dalam kepemimpinan Bupati Drs. Hi. Depri Pontoh dan Wabup Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP sebagaimana telah dirumuskan dalam konsep Rencana Stategi Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023 dengan Tujuh Kebijakan (Sapta Wibisana) sebagai strategi implementasi kebijakan yaitu “Meningkatkan profesionalisme dan manajemen pemerintahan dengan mendorong penerapan teknologi informasi dalam menunjang kerja- kerja pemerintahan”.

Konsep strategi kebijakan yang telah disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian (KOMINFO) Manado berupa Dokumen Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informatika (RITIK) sebagai blue print pengembangan E-Government di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memiliki substansi analisa strategi kebijakan pengembangan TIK untuk memperkuat Tata Kelola E-Government melalui peningkatan keselarasan peran dan fungsi kelembagaan dalam merumuskan Program dan Kegiatan Organisasi.

Mencermati kondisi yang ada diperhadapkan dengan persoalan klasik yang hampir terjadi disemua daerah bahwa pelaksanaan E-Government belum terarah dan terkoordinasi dengan baik dimana perangkat daerah mengusahakan pengembangan sistim informasi secara sendiri-sendiri dalam membantu pelaksanaan tugasnya, disisi lain implementasi e-government didaerah masih menghadapi berbagai masalah terkait kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur dan perencanaan, ketersediaan anggaran. Sedangkan kondisi didaerah sangat beragam sesuai dengan keunggulan, karakter geografis, kondisi sosial dan sebagainya yang menyebabkan proses implementasi harus disesuaikan.

Lanjut Rachmat Pontoh, dalam memahami kondisi tersebut diharapkan dengan adanya strategi kebijakan pengembangan TIK  melalui dokumen RITIK ini implementasi E-Government oleh pemerintah daerah nantinya akan memiliki arah kebijakan yang jelas dalam pengembangan TIK dan mendorong percepatan terselenggaranya Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator tersedianya layanan pemerintahan berbasis TIK,  kemudahan dlm mengakses informasi publik, dukungan anggaran yang cukup dan sumber daya TIK yang memadai. 

Tahun 2019 kami akan segera melakukan pengembangan E-Government di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan berkonsentrasi pada implementasi E-Planing dan E-Budgeting sebagai wujud nyata pelaksanaan Perpres  nomor :95 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Hal ini mendapat tanggapan positif dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bolmut Satrin Lasama tentang e-Government sebagai sumber data dalam penyajian dan penayangan berita elektronik berbasis teknologi digital oleh seluruh wartawan; ada kemudahan mengakses informasi untuk ditampilkan pada masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah. (*/Gandhi Goma).

 

Boroko, Sulutnews.com - Saiful Ambarak, S.Pd dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bolmut telah memimpin sidang paripurna penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten Kota Pasal 9 (1) mengamanatkan bahwa Ranperda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama dibutuhkan waktu yang singkat serta menguras tenaga pikiran dari pagi sampai dini hari dari setiap Badan dan Dinas Satuan Perangkat Daerah.

"Rapat Badan Musyawarah Daerah dimulai dari tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018, pembahasan Ranperda dilakukan melalui pembicaraan Tingkat I (satu) dan pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Ranperda, pandangan umum fraksi terhadap Ranperda, kemudian tanggapan dan atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi." Ungkap Ambarak. 

Kendala kami dalam membahas Ranperda ini karena barusan selesai melaksanakan Pilkada serta menunggu keputusan tetap dari Mahkamah Konstitusi. Bersyukur bahwa rancangan perda berasal dari DPRD tentang penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan ranperda, pendapat kepala daerah mengenai Ranperda dan tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah berjalan lancar dan dinamis dalam perdebatan secara terstruktur untuk meraih tujuan bersama guna kepentingan masyarakat adat Bolmut. Ranperda APBD 2019 akan kami konsultasikan dan koordinasi dengan Pemprov Sulut Minggu depan, tegas Ambarak.

Hal ini juga disampaikan Ketua Lembaga Adat Bolmut Kamaruddin Babay bahwa proses pembahasan Ranperda sangat menyita waktu, menguras tenaga pemikiran para pemangku kepentingan dari pihak Pemda dan DPRD Kabupaten, dapat dilakukan lebih efisien dan efektif dalam jadwal tertentu tidak sampai dini hari. (Gandhi Goma).

 

Boroko, Sulutnews.com - Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh telah membuka acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan ke VII Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara di Kafe Lavista Desa Kuala Kaidipang. Jumat (09/11/2018).

Acara UKW ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP, Ketua PWI Sulut Bike Lintasan,  Tim Penguji UKW dari Dewan Pers Indonesia antara lain Dwikora Putra. Jumlah peserta terdaftar di Panitia UKW sebanyak 14 orang, namun yang hadir 10 orang.

Tertib acara ini diawali sambutan dari panitia, kemudian dilanjutkan sambutan Bupati Bolmut tentang peran wartwan sebagai mitra utama Pemkab Bolmut dalam menyampaikan segala informasi yang berhubungan dengan proses pembangunan infrastruktur, kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah SKPD); 

"Jika hal itu perlu dikritik untuk memperbaiki kinerja, itupun jika Pemda berprestasi angkatlah secara obyektif, berimbang, dan bertanggung jawab" ujar Depri Pontoh.

Pada sesi berikutnya adalah tanya jawab antara peserta UKW dengan Bupati Bolmut, meliputi pertanyaan tentang permasalahan seleksi calon ASN yang tidak lulus sesuai kebutuhan Pemkab Bolmut sejumlah 320 orang calon ASN, bagaimana program Pemkab Bolmut dapat mengembangkan pariwisata dan mendatangkan turis mancanegara dan turis domestik ke obyek wisata pantai  serta pertanyaan tentang BUMD Bolmut yang diperdakan tapi belum diterapkan.

Dengan senyum penuh keakraban Bupati Bolmut menjawab semua pertanyaan para peserta dimulai dari minimnya yang lulus dari ribuan peserta yang mendaftar, solusinya akan dikoordinasikan pada tiga kementerian yang terkait dalam menangani seleksi calon ASN, semoga usulan kita dapat diterima sesuai usulan minimal yang dapat direkrut berdasarkan standar kelulusan sesuai perengkingan yang telah diraih oleh setiap peserta.

Pengembangan pariwisata Bolmut sudah dibangun dengan 4 daerah pesisir utara-utara antara lain kerjasama pariwisata dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Buol, serta memberdayakan tradisi adat istiadat, serta memperkenalkan situs peninggalan sejarah rumah Radja Kaidipang Besar, tutur Pontoh.

Penerapan Perda BUMD akan dicanangkan tahun 2019; usaha yang akan kita kembangkan adalah memberdayakan hasil tangkapan melalui pelabuhan nelayan Tuntung, mengembangkan jaringan distribusi aliran PDAM keseluruhan pemukiman penduduk.

Sesion ini diakhiri dengan mewawancarai Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP tentang pengawasan tingkat disipilin ASN, pengawasan terhadap kontraktor proyek.

"Perlu melibatkan para wartawan dalam meliput segala aktifitas dinamika pembangunagar agar  beban tugas pokok dan fungsi sebagai wakil bupati akan didapat dari materi berita yang berimbang dan bertanggung jawab. ' Tegas Wabup Bolmut. (/Gandhi Goma)