Boroko, Sulutnews.com - Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Djunaidi Harundja, SH dalam sambutan pembukaan sosialisasi pendidikan pemilih perempuan dalam Pemilu 2019 di cafe 'Warung Kopi (Warkop) Basudara Desa Boroko. Sabtu (09/03/2019),  pdimulai dari peran ibu rumahtangga untuk mensosialisasikan tentang proses mekanisme pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, menggunakan hak pilihnya secara aktif. Pemilu ini untuk memilih pemimpin, tapi jangan berhenti disitu, masyarakat terutama perempuan juga harus ikut mengawasi kerjanya, termasuk janji yang mereka sampaikan.

"Peran perempuan dalam Pemilu 2019 diharapkan bisa maksimal karena perempuan harus bisa berperan dalam rangka  pengawasan ataupun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang dan mencoblos ke TPS." Ungkap Harundja.

Pembawah materi peran perempuan dalam pemilu 2019 Sumarno Hilipito, SP mengungkapkan Indonesia merupakan negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang membentuk kementerian khusus untuk meningkatkan peran perempuan. Berbagai kegiatan perempuan mulai bermunculan, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan politik perempuan yang makin besar dan telah banyak membantu melaksanakan program-program pemerintah. Berbagai jabatan politis telah dicapai seperti menjadi menteri, anggota parlemen, ketua partai, bupati, camat, lurah/kepala desa, dan lain-lain. Tetapi jika dilihat dari jumlah maupun pengaruhnya dalam rumusan kebijakan nasional sangatlah kecil.

"Berbagai kegiatan sosialisasi tentang pemilu dilaksanakan dengan sasaran pemilih pemula, selain itu untuk memastikan agar masyarakat terutama pemilih perempuan dan pemilih pemula menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi yang akan datang." Kata Sumarni Hilipito.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Fardhan Patingki, SH menjelaskan upaya untuk meningkatkan 30 persen keterlibatan perempuan di parlemen sebagaimana tercantum dalam UU No.7 Tahun 2019, merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak partisipasi perempuan di politik, untuk bangkit dari ketertinggalan diberbagai bidang pembangunan seperti politik, ekonomi, hukum serta bidang lainnya. Untuk itu kami menghimbau untuk kaum perempuan 'bersatu' untuk memilih caleg perempuan setiap daerah pemilihan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, upaya ini sekaligus mendukung kemajuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kesetaraan gender guna mengejar ketertinggalan dengan negara lain.

Rita Dorondo sebagai pimpinan ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM KPU Bolmong Utara mengatakan dalam dunia perpolitikan Indonesia, Pemilihan Umum dilakukan secara terbuka tidak hanya kaum laki-laki, perempuanpun memiliki hak yang sama untuk memilih dan memilah atau dipilih dalam pemilu serentak 2019.

 

Ismail Mobiliu sebagai ketua divisi komisioner bidang hukum dan pengawasan KPU Bolmong Utara peran dan posisi kaum perempuan dalam dunia politik mengakhiri dan menutup acara sosialisasi pendidikan politik perempuan menyimpulkan perempuan punya hak yang sama untuk berpartisipasi secara aktif membangun kehidupan demokrasi melalui pemilu. Perempuan mempunyai hak untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan, termasuk mensosialisasikan kartu suara dimulai dari rumah tangga, tetangga, lingkungan keluarga, kalangan RT/RW. Dengan demikian melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan perempuan bisa berperan serta dan lebih aktif dalam menyalurkan hak pilihnya, agar bisa mengajak masyarakat untuk turut memilih dan bisa menjadi pengawas, pelapor serta preventif bagi peserta pemilu. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Drs. Hi. Depri Pontoh membuka kegiatan Rembuk Daerah Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 dengan Tema “Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya” yang bertempat di Lantai III Kantor Bupati Bolmong Utara, Rabu (06/03/2019).

Bupati Bolmut mengapresiasi kegiatan Rembuk Daerah pendidikan dan kebudayaan yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Bolmut dan di Provinsi Sulut.

Diharapkan forum ini mampu menghasilkan berbagai gagasan yang baik sebagai masukan untuk perumusan program jangka menengah dan jangka panjang bidang pendidikan di Kabupaten Bolmut.

Pemerintah Daerah telah menetapkan agenda pembangunan dalam Misi RPJMD Tahun 2018-2023, dimana agenda pertama adalah mewujudkan Sumber Daya Manusia SDM) yang berkualitas dan berbudaya. Dan pendidikan menjadi pilar utamanya. Agenda ini pun menjadi kunci keberhasilan agenda prioritas berikutnya.

Dikatakan, era revolusi industri 4.0 merupakan fenomena baru yang menjadi tantangan semua komponen bangsa. Poin pentingnya adalah kita harus benar-benar menyiapkan sejak dini SDM yang mampu bersaing secara global.

Untuk itu, ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian, diantaranya perlu ditingkatkan kembali kompetensi tenagan pengajar, terutama dalam hal penguasaan teknologi. Selain itu, instansi pendidikan harus menyediakan fasilitas yang mendukung untuk pembelajaran. Harus diakui hadirnya era revolusi industri 4.0 mengharuskan seluruh aktifitas bersentuhan dengan teknologi informasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bolmong Utara juga mengevaluasi penggunaan aset khususnya kendaraan Dinas Kepala Sekolah. Kepada para pemegang aset dihimbau kiranya dapat merawat dan memanfaatkan dengan baik.

Sebelumnya, dilaksanakan penyerahan penghargaan pemenang lomba penataan laboratorium komputer, pengelolaan dana BOS, penataan Barang Milik Daerah (aset), dan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Kepala Sekolah Tingkat SD dan SMP.

Turut hadir Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, MAP, Sekretaris Daerah Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, Kadis Pendidikan Abdul Nazarudin Maloho, SPd,M.Si, Duta Rumah Belajar Wilayah Sulut Asrin Liiise, S.Pd, Pimpinan Perangkat Daerah, para Camat, Kepala Sekolah dan Guru. 

"Rembuk daerah tentang pendidikan karakter anak bangsa dan strategi meningkatkan profesionalisme guru serta melestarikan budaya serta membentuk moralitas bangsa melalui tradisi keagamaan akan menciptakan generasi muda Bolmong Utara dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa." Ujar Kadis Pendidikan Abdul Nazarudin Maloho. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Keakraban yang sudah terjalin selama ini antara Senator Benny Rhamdani serta kerinduan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulut, khususnya masyarakat adat di Desa Iyok dan Desa Tanjung Buaya telah terobati dengan kedatangan rombongan senator Benny Rhamdani datang bersilaturahmi. Acara ini dihadiri oleh Sangadi (kepala desa) Iyok Idhan Pontoh dan  Sangadi Tanjung Buaya Romi Lantapa, caleg dapil 2 Parpol Hanura Bolangitang Barat dan Bolangitang Timur; Muh Thamrin Daun, Bahrudin Tunggil, caleg DPR-RI Aripin Bolota.  Kamis (28/02/2019).

Benny Rhamdani dalam sambutannya mengingatkan kembali kenangan sekitar tahun 2000 ketika pertama kali datang ke Desa Iyok dengan membawah bantuan pangan beras sebanyak 15 ton karena pada waktu itu masyarakat Iyok lagi rawan pangan akibat musim kemarau berkepanjangan. Senator Benny Rhamdani masih mengenal satu-persatu setiap tokoh masyarakat yang hadir di acara tersebut, dan inilah kelebihan bung Brani, terlihat masyarakat sangat senang.

"Kami datang berkunjung ke Desa Iyok untuk bersilaturahmi sekalian menyampaikan bahwa saya akan mengakhiri tugas saya sebagai senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulut, khususnya dari Bolaang Mongondow Raya, dan mencalonkan diri kembali dari Parpol Hanura untuk DPR-RI 2019-2024, namun saya menitip pesan bahwa ada putra asli Bolmong Utara sebagai caleg DPR-RI yaitu saudara Aripin Bolota dengan nomor urut 5 dari Partai Hanura, ada suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bolmut dengan wajib pilih kurang lebih 54.000 orang untuk memilih Aripin Bolota, mengapa ? Jika Tuhan berkehendak seandainya saya dalam masa kepemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin diberi kepercayaan kembali dalam jabatan berbeda sebagai wakil rakyat, maka jika saudara Aripin Bolota memperoleh suara terbanyak kedua, beliaulah yang menggantikan saya." Ungkap Rhamdani

Lanjut Benny Rhamdani, proses berdemokrasi melalui pemilihan umum serentak tanggal 17 April 2019 dengan agenda memilih dan memilah para calon senator lewat DPD, calon legislatif DPRD kabupaten kota, calon legislatif DPRD Provinsi, calon legislatif DPR-RI serta pemilihan calon presiden ada ditangan seluruh rakyat Indonesia; jika seandainya rakyat tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) maka tidak ada senator, legislatif, dan presiden. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan para pemimpin negara ini adalah budak dan babu dari rakyat. Mengapa ? Karena rakyatnya mereka berkuasa, karena pajak dari rakyatnya sehingga mereka mendapat fasilitas gaji dan tunjangan kesejahteraan melalui APBN dan APBD. Oleh sebab jika ada calon legislatif dengan melakukan politik uang  menyuap rakyatnya; Ambi uangnya namun jangan dipilih karena suatu saat ketika mereka berkuasa dan rakyatnya menggugat haknya maka dengan spontan para bedebah ini akan menjawab bahwa anda-anda sudah menerima uang saya 200 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah ! Apa mau dikata, dikata pun terserah para bedebah ini; daerahnya akan dibawa kemana.

"Untuk menggantikan saya sebagai senator perwakilan Bolaang Mongondow  Raya, ada kader saya yaitu Irvan Basri dengan nomor urut 28, isterinya masih bermarga Korompot dari Bolmut, semoga kepercayaan dari masyarakat adat Bolangitang bersatu akan kami jaga sampai di TPS nanti, semoga Allah SWT mengiringi doa dan niat kita membangun Bolaang Mongondow Raya kedepannya menjadi provinsi. Amin." Ungkap Benny Rhamdani mengakhiri kunjungan silaturahmi ke Desa Iyok sebagai pusat pemerintahan pertama kali dalam lintasan sejarah rakyat di Kerajaan Kaidipang Besar tempo dulu. (Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Abdul Haris Bangko, SH, MM dalam kapasitas menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretariat DPRD mempunyai  tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Senin (25/02/2018).

Seperti diketahui bersama fungsi legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran ada termasuk penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda), diawali dari tahun 2007 sejak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara resmi menjadi daerah otonomi,  alat kelengkapan komisi DPRD telah melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan bersama antara legislatif dan eksekutif pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 

"Salah satu produk Perda Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah dicanangkan untuk tahun anggaran 2019; hal ini penting bagi masyarakat petani dan nelayan termasuk bagaimana mengelolah sumber daya alam sebagai aset kekayaan daerah termasuk perusahaan daerah air minum (PDAM)." Ungkap Haris Bangko.

Sekwan menambahkan, saat ini pelaksanaan reses Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogaluman untuk mengevaluasi kembali tanggapan dari masyarakat.

Ketika dikonfirmasi ke Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara DR. Hi. Asripan Nani tentang persiapan pembentukan struktur BUMD dan sumber awal permodalan sedang dipersiapkan, karena hal itu penting guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberdayakan sektor real ekonomi kerakyatan. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) Boroko adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk sementara Kantor Pengadilan Agama Boroko berkedudukan di Bolangitang eks Kantor Camat Bolangitang Barat, dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Menurut keterangan Ketua Pengadilan Agama Boroko Al Ansi Wirawan, S.Ag, MH melalui Humas Nengah Nurkhalish, S.EI secara resmi kantor ini mulai pertengahan November 2019, perkara masuk November - Desember 2018; cerai gugat 12 perkara, permohonan dispensasi kawin 4 perkara, penetapan ahli waris 1 perkara. Totalnya 17 perkara. Untuk awal tahun tahun 2019 sampai dengan awal Februari dalam proses cerai gugat 10 perkara, cerai talak 3 perkara, permohonan dispensasi kawin 2 perkara, totalnya 15 pada. Kamis (07/02/2019).

"Tingginya angka cerai gugat, sebaiknya bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Guna mendapatkan keturunan yang baik dan sehat harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur." himbau Nengah Nurkholis.

Ditambahkannya karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Harsono Puasa sebagai Sangadi (kepala desa) Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat memberikan apresiasi tersendiri terhadap kehadiran Pengadilan Agama Boroko karena urusan perkara sudah tidak ke perlu ke Pengadilan Agama Kotamobagu, aparat desa sudah dapat berkonsultasi langsung tentang suatu perkara dengan petugas pengadilan agama dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang belum sesuai dengan aturan perkawinan yang berlaku. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Pembongkaran Brankas KPU Bolmut sebesar RP.80 juta rupiah telah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bolaang Mongondow AKP Muhammad Ashar, SIK didampingi Tim Jatanras Polda Sulut. Selasa (05/02/2019).

Berdasarkan hasil investigasi, para pelaku pencurian ketika melakukan modus operandi pembongkaran brankas ini diawali dari meloncat pagar sebelah utara Kantor KPU Bolmut, kemudian masuk lewat pintu belakang ruang media center dengan merusak pintu, setelah menjebol pintu sekretariat, langsung menuju ke ruang staf keuangan dengan merusak kunci pintu, mengambil dan mengangkat brangkas ke ruang media center, dibongkar paksa menggunakan benda keras, menguras seluruh isi brangkas termasuk uang tunai Rp.80 juta.

"Proses investigasi guna menemukan para tersangka pelaku pencurian ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap para elepang staf sekretariat KPU Bolmong Utara." Ujar Muhammad Ashar.

Ketua KPU Bolmut Djunaidi Harundja berharap terhadap proses penyelidikan dan penyidikan dari pihak Reskrim Polres Bolmong dapat segera menemukan para tersangka, agar kami dapat lebih fokus terhadap kinerja menjelang Pemilu Serentak 2019.

"Peristiwa pencurian dan pembongkaran di kantor KPU Bolmong Utara sudah dua kali terjadi dalam kurun waktu kemarin, dan kita perlu waspada jangan terulang kembali dengan memasang CCTV, menyusun kembali jadwal piket secara ketat 1x24 jam, termasuk melibatkan petugas Satpol Pamongpraja, kita akan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang piket bergilir ini." Ungkap Harundja. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com- Peristiwa pembongkaran brangkas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibongkar paksa maling pada dini hari sekitar jam; 01.30 sampai 03.00 pada hari Senin (04/02/2019).

Peristiwa pembongkaran paksa ini diketahui Aco seorang staf KPU setelah menyaksikan pintu ruang media center sudah terbuka dan ruang staf keuangan pintunya sudah dirusak.

Menurut keterangan Sekretaris KPU Bolmut Aminuddin Ilolu membenarkan peristiwa pembongkaran di ruangan staf keuangan dengan brangkas yang sudah rusak dibongkar paksa dan nilai kerugian raibnya uang tunai sejumlah Rp.80 juta lebih, dan sudah dilaporkan ke Polsek Urban Kaidipang. Proses menunggu hasil penyidikan pihak terkait.

Ketua KPU Djunaidi Harundja, SH menjelaskan dari sisi pengamanan melalui piket penjagaan hanya dilakukan siang hari sampai larut malam, sehingga ketika peristiwa itu terjadi adalah kelalaian kita bersama,

"Guna mengantisipasi peristiwa ini tidak terjadi lagi kami akan berkoordinasi dengan pihak Polsek Urban Kaidipang serta bantuan dari Satpol Pamong praja guna melaksanakan piket secara rutin." Ujar Harundja. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - 125 berkas pendaftaran Relawan Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) diverifikasi oleh tim verifikator Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmut Jumat (18/1/2019).

Kegiatan verifikasi dibuka langsung oleh ketua KPU Bolmut Djunaidi Harundja, SH diruangan aula KPU Bolmut.

"Verifikasi guna mengecek kelengkapan berkas peserta Relawan Demokrasi. Suda ada 125 pendaftar yang memasukkan berkas," jelas Harundja tadi siang.

Dari 125 berkas yang masuk ke KPU Bolmut, hanya 55 relawan yang nantinya akan dinyatakan lulus dan akan bergabung dengan 11 basis pemilih strategis.

"Masing-masing Basis Keluarga, basis pemili pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih kebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis internet dan basis relawan demokrasi," jelas Ketua Devisi SDM dan Parmas Rita Shopiah Darondo

Sementara Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan Ismail, S, Mobiliu menambahkan, KPU Bolmut akan benar-benar selektif dalam perekrutan Relawan Demokrasi.

"Kami akan benar - benar selektif dalam perekrutan nanti, verifikasi berkas maupun tes kepatutan dan kelayakan nanti akan merujuk pada petunjuk teknis surat edaran Peraturan KPU RI Nomor : 32/pp.08-sd/06/KPU/I/2019 Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019," pungkas pria ganteng mantan wartawan biasa disebut Ismob. (/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - KPU Kabupaten Bolmong Utara membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang hendak mendaftarkan dirinya sebagai Relawan Demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pendaftaran ini telah di buka sejak tanggal 08 Januari lalu, dan akan di tutup pada tanggal 17 Januari 2019.

Tugas pokok relawan Demokrasi ini adalah untuk mensosialisasikan terkait pemilu kepada masyarakat, dan dalam hal ini, KPU akan membagi kelompok ke wilayah enam (6) kecamatan se Kabupaten Bolmong Utara.

Masyarakat dalam 10 basis, antara lain adalah  Pemula, Muda, Perempuan, Penyandang Dissabilitas, Berkebutuhan Khusus, Kaum Marjinal, Komunitas, Keagamaan, Warga Internet, dan Keluarga.

Ketua KPU Bolmong Utara Djunaidi Harundja,SH melalui anggota Pimpinan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Rita Sophia Darondo menjelaskan bahwa usia minimal bagi 17 tahun, dan pendidikan terakhir Minimal SMA, dan khusus untuk relawan demokrasi yang memilih basis Pemula maka usia maksimal 25 tahun, dan di Kabupaten Bolmong Utara KPU Membutuhkan sebanyak 50 orang relawan.

Rita menjelaskan bahwa tujuan utama dari dibentuknya Relawan Demokrasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan Partisipasi Pemilih, yang ketiga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan yang keempat membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilu dan demokrasi. Persyaratan administrasi menyiapkan foto copy KTP masih berlaku, foto copy ijazah SLTA atau sederajat, pas photo 4x6 berwarna 4 (empat) lembar.

Rita menegaskan bahwa persyaratan utama dalam menjadi relawan Demokrasi ini adalah bahwa pendaftar bukan Partisan Politik, hal ini di tujukan untuk menjaga independensi KPU.

"Yang paling penting ini non partisan, jadi relawan ini tidak boleh dari basisnya Partai Politik, 5 tahun terakhir tidak boleh menjadi anggota partai Politik, dan yang penting juga mereka ini berkomitmen untuk menjadi relawan Pemilu," jelas Rita Sophia Darondo, Jumat (11/01/2019).(/Gandhi)

Boroko, Sulutnews.com - Alamat  baru Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah pindah ke pusat perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Bolmong Utara di Desa Boroko, sebelah kiri dari Kantor KPU Bolmong Utara mulai hari ini, Senin (07/01/2019).

Gedung Kantor ini sebelumnya merupakan kantor BKKBN Bolmut yang saat ini oleh Pemerintah Daerah difungsikan sebagai Kantor Bawaslu Bolmut.

Dalam acara selamatan menempati gedung baru ini, ketua Bawaslu Bolmong Utara Irianto Pontoh menyampaikan bahwa kantor Bawaslu Bolmut bersebelahan dengan Kantor KPU dan Kantor Dinas Dukcapil serta Kantor Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi strategis dan taktis posisinya.

"Gedung Kantor baru ini diapit oleh dua Kantor yaitu, Kantor KPU Dan Kantor Dinas Dukcapil Bolmut, sehingga sudah sangat tepat letaknya strategis, karena dalam taktis dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan tahapan pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu Bawaslu akan selalu terkait dengan KPU Bolmut hal ini juga disamping instansi lain yang terkait, sehingga sistem koordinasi penyelenggaraan pemilu serta pengamanannya terpusat pada satu lokasi, ujar Irianto.

Irianto juga berharap kedepan Pemerintah Daerah dapat menghibahkan tanah dan gedung untuk Bawaslu Bolmut.

Menurut Sekretaris Bawaslu Bolmut setelah ditunjuk Pemkab Bolmong Utara gedung ini untuk ditempati, banyak fasilitas yang sudah jadi penunjang gedung pemerintah daerah; meja kursi, AC, sudah dicopot, intalasi kabel listrik yang tersisa tinggal meteran listrik.(/Gandhi Goma)