Bolmut, Sulutnews.com - Kepala Kejaksaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara Nana Riana, SH, MH menerima kunjungan resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Jejaring Panca Mandala (JPM) Bumi Patriot Bolaang Mongondow Utara dalam rangka bersilaturahmi dan berdialog guna pencanangan membumikan nilai-nilai falsafah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rabu (10/08/2022).

Pentingnya Pancasila terus disosialisasikan dan di promosikan, Bangsa ini mudah lupa, maka perlu terus diingatkan akan pentingnya Dasar dan Ideologi Pancasila. Pancasila tidak sekedar dihapalkan, tapi perlu dipahami, dihayati dan diamalkan dalam perilaku kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Dasar Negara Pancasila terbukti ampuh menjaga stabilitas keutuhan Negara, merawat keberagaman, membangun rasa persatuan dan kesatuan Bangsa.

Menunjukan identitas Bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi.

Selama lebih dari 20 tahun, Bangsa Indonesia mengalami pelemahan wacana dan kognisi tentang Pancasila. Pelemahan ini terjadi secara institusional, di antaranya melalui:

  1. TAP MPR No XVIII/MPR/1998 mencabut TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
  2. BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang merawat Pancasila juga dibubarkan
  3. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mencantumkan kewajiban mengajarkan Pendidikan Pancasila dalam kurikulum.

 “Karena tidak ada akar dan jangkar dalam pembinaan ideologi Pancasila, muncul rongrongan seperti merebaknya paham IDEOLOGI TRANS NASIONAL,” ungkap Rahmat Yusuf Buhang anggota JPM Bumi Patriot Bolmut dalam profesi beliau sebagai guru.

Mengapa PANCASILA Perlu

Disosialisasikan dan Dipromosikan?

  • Memperkokoh Pondasi dan nilai kebangsaan
  • Menjadi pedoman dalam perilaku kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat
  • Menangkal Ideologi luar yang mengancam moral bangsa
  • Menjaga tetap utuhnya kedaulatan NKRI yang berlandaskan Pancasila

“Memperkukuh kesatuan & persatuan bangsa dari perspektif antropologi, sosialisasi dan pembudayaan Pancasila diperlukan mengingat di dalam kebudayaan Indonesia ada ratusan bahkan ribuan nilai budaya lokal yang tersebar pada suku-suku di seluruh tanah air,” kata Muhammad Kalonta anggota JPM Bumi Patriot Bolmong Utara.

Dari dialog serta program terstruktur dari JPM Bumi Patriot Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya penilaian terhadap kriteria Desa Pancasila, Kepala Kejaksaan Bolmong Utara siap mendukung selaras dengan program kesadaran hukum masyarakat, menjaga nilai-nilai toleransi kehidupan beragama, tradisi gotong royong, integritas bangsa.

 Bagaimana Pancasila disosialisasikan untuk meraih tujuan, diawali dengan :

  • Pembangunan Karakter (Character Building) Generasi Muda dimulai dari kesadaran dirinya untuk berlaku jujur (integritas).
  • Implementasi Kehidupan Bernegara dalam musyawarah dan mufakat.
  • Ceramah (Tatap Muka Secara Langsung).
  • Komunikasi/Informasi Melalui Media Massa
  • Elektronik/Cetak.
  • Kolaborasi Lintas Sektor (Pemerintah, Swasta, Publik).

“Saya sebagai Kajari Bolmong Utara sudah siapkan tempat dan fasilitas di kantor ini untuk program sosialisasi nilai-nilai falsafah Pancasila,  dan akan mengundang para sangadi (kepala desa), tokoh-tokoh masyarakat, untuk program Desa Pancasila, serta Bawaslu Bolmong Utara, Kesbangpol, serta pihak terkait menjelang Pemilu Serentak 2024, agar berlangsung aman , terkendali dalam bingkai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam Pancasila !”, ujar Nana Riana. (**/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com  - Pengurus Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu atau Mappilu PWI Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Masa Bakti 2020 - 2025  menyerahkan berkas administrasi dokumen Struktur Pengurus Mappilu sebagai syarat menjadi peserta Pemantau Pemilu Serentak 2024 kepada Ketua Bawaslu Bolmong Utara Muh. Irianto Pontoh, SPd. Jumat (05/08/2022).

Pada kesempatan tersebut Ketua Mappilu PWI Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Gandhi Goma, SH mengatakan, PWI Mappilu adalah lembaga yang dibentuk PWI Pusat guna mengimplementasikan peran tugas PWI dalam tanggung jawab kebangsaan.

"Sudah saatnya PWI berperan dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat," ujar Gandhi Goma didampingi Bendahara Mappilu Bolmong Utara Chandriawan Datuela, SE

Gandhi Goma mengatakan, dengan diterbitkan sertifikat oleh Bawaslu RI Nomor : 034/BAWASLU/II/2019 bahwa Masyarakat Dan Pers Pemantau Pemilu (MAPPILU-PWI) setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan terakreditasi menurut ketentuan perundang-undangan sebagai “Pemantau Pemilu”. Setelah resminya dilantiknya Mappilu PWI Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode 2020-2025, sudah bisa melakukan tugas pemantauan di daerah yang akan melakukan pemilihan. Seluruh tahapan pemilu yang tidak lama lagi akan memasuki tahap pendaftaran dan kampanye sudah mulai di pantau.

Gandhi Goma juga berharap agar PWI di daerah berperan aktif untuk memberikan kontrol dalam pelaksanaan pemilu, diawali pemantauan proses  rekruitmen calon anggota penyelenggara pemilu di daerah oleh panitia seleksi, termasuk para calo yang menjanjikan bisa meloloskan para calon anggota penyelenggara pemilu, segera catat nomor handphone pengaduan di Polda terkait, sehingga  pemilu 2024 benar-benar jurdil dan berkualitas.

Ketua Bawaslu Bolmong Utara Muh. Irianto Pontoh memberikan apresiasi keberadaan Mappilu PWI menjadi kekuatan yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam pemilu berkualitas dan tentu bermartabat. (**/Tim Redaksi)

Bolmut, Sulutnews.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Tim Jejaring Panca Manggala (JPM) Bumi Patriot Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  berkonsultasi dan koordinasi ke Bupati Depri Pontoh. Bertempat di Naulas Desa Paku Kecamatan Bolangitang Barat. Rabu (03/08/2022).

Sekretaris JPM Bumi Patriot Bolmong Utara Imaaduddiyn Guhung, menyampaikan program kegiatan diawali dari mendirikan tugu Pancasila di setiap perbatasan kecamatan, landasan moralitas Pancasila pada tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk menghapal sila-sila Pancasila serta nilai-nilai filosofi keteladanan dalam kehidupan sehari-hari; bagaimana berlaku jujur dalam ucapan dan perbuatan teruji dalam kantin kejujuran disetiap sekolah, artinya tanpa ada kasir, hanya disiapkan kotak transparan. Diharapkan para siswa terbentuk karakter ada nilai kejujuran dimulai dari dirinya sendiri. Selanjutnya akan menggelar penilaian program pencanangan Kampung Pancasila.

“Program melatih kejujuran dimulai dari dirinya sendiri akan kita koordinasi dengan dinas terkait, terutama dari guru-guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama secara bertahap, dan penilaian pencanangan Kampung Pancasila akan menjadi prioriotas kita dalam kehidupan falsafah toleransi antar umat beragama, gotong-royong, kamtibmas, kesadaran hukum masyarakat, dan kita akan bersinergi dengan Polres Bolmong Utara dan Kejaksaan Negeri Bolmong Utara dalam membangun 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Imaaduddiyn Guhung.

Bupati Bolmong Utara Depri Pontoh memberikan apreasi dan dukungan penuh terhadap program dicanangkan, dan mengusulkan untuk tugu-tugu Pancasila akan dibangun di perempatan terminal antara Desa Kuala dan Desa Pontak, depan pertigaan masjid di Lapangan Kembar Boroko dan Taman Keydupa. Kita akan terapkan “Salam Pancasila” sebagai bentuk salam dasar negara ideologi Pancasila dalam setiap acara upacara, hajatan pernikahan, dan seterusnya akan menjadi tradisi membumikan Pancasila.

“Sebelum dibangun, kita konsultasikan ke JPM Mapalus Provinsi Sulut agar desain lambang Garuda akan sama modelnya, sehingan JPM di daerah-daerah tinggal menyesuaikan. Kita akan anggarkan dalam RAPBD Bolmong Utara Tahun 2023, kepada setiap satuan perangkat daerah untuk membantu pencanangan program ‘membumikan nilai-nilai Pancasila” ke dalam kehidupan sehari dan menjadi teladan untuk generasi muda”, tegas Depri Pontoh.

Anggota JPM Bumi Patriot Bolmong Utara Rahmat Yusuf Buhang, S.Pt, M.Si sebagai seorang pendidik mengharapkan kita kampanyekan Program Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),  Isu Pelembagaan Pancasila antara lain Lemahnya institusionalisasi nilai- nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya menjadi kendala tersendiri, masih kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang- undangan, masih berkembangnya

bentuk-bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip- prinsip Pancasila, masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Acara konsultasi dan koordinasi dengan Bupati Bolaang Mongondow Utara, dihadiri unsur JPM Bumi Patriot; Gandhi Goma S.H dari Unsur Pers (Ketua merangkap Anggota, Hamsa Lantapon S.IP dari Unsur Pemerintah Daerah Kesbangpol (Anggota), Mohamad Kalonta S.E dari Unsur Pengusaha (Anggota). (**/Tim Redaksi).

Bolmut. Sulutnews.com - Dialog terbatas dengan dr Jusnan C Mokoginta, MARS sebagai Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow di rumah dinasnya akan menjadi tradisi positif dalam komunikasi lintas sektor antar dinas termasuk lapisan masyarakat. Jumat (29/07/2022).

Dialog ini dimulai ketika Kepala Seksi Tata Ruang Dinas PUPR Bolmong Utara ibu  Widya Handayani, ST, datang membawa berkas untuk ditandatangani oleh Sekda, namun sebelum ditandatangani Sekda meminta untuk menjelaskan apa agenda rapat pembahasan rencana tata ruang dan rencana wilayah ?

PP No 23 Tahun 2021 ini mengatur mengenai Perencanaan Kehutanan; Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perlindungan Hutan; Pengawasan; dan Sanksi Administratif.

“Permasalahan lingkungan masih terjadi dalam penerapan tata ruang wilayah. Permasalahan tersebut masih terjadi sebab tidak matangnya perencanaan yang dibuat serta adanya faktor eksternal yang mendukung seperti kesadaran masyarakat dan juga adanya bencana alam”, ungkap Sekda Bolmut.

Menurut Widya Handayani, penataan ruang memiliki tiga prinsip dasar. Antara lain menjamin optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah nasional untuk semua kepentingan, menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, menjawab masalah lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan, dan menjamin integritas bangsa.

Renncana tata ruang dan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kebupaten.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya:

  1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
  2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
  3. Acuan dala penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  4. Acuan lokasi investasi dalam rilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
  5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
  6. Acuan dalam administrasi pertahanan.

Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:

Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.

Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya

Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

Dengan demikian, menurut Sekda Bolmong Utara para investor yang akan datang memiliki acuan regulasi yang jelas tentang penataan ruang dan wilayah yang akan direvisi dan sesegera mungkin akan segera terealisasi secepatnya. (/Gandhi Goma)

 

Bolmut, Sulutnews.com - Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik sering dipertanyakan beberapa anggota masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hanya terlihat aktifitas pada hari Senin sampai hari Rabu, sesudahnya ruangan kantor di setiap dinas, badan, bagian, sepi dari rutinitas pelayanan kepada masyarakat.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Supriadi Goma, SPdI bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolmong Utara menggelar konsinyering Standar Pelayanan Publik . Kegiatan ini melibatkan semua Perangkat Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong percepatan penyusunan regulasi kebijakan publik di tingkat SKPD. Jumat (29/07/2022).

 “Kita ketahui bersama bahwa pada pada bulan Agustus mendatang, akan dilakukan penilaian kinerja pelayanan publik oleh Kemenpan RB. Dan juga penilaian kepatuhan pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Wilayah Sulawesi Utara.

Walaupun demikian, upaya fasilitasi oleh Bagian Organisasi ini tidak semata-mata karena adanya penilaian, namun kegiatan ini adalah bagian dari rencana Aksi Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi,” ujar Supriadi Goma.

Disamping itu, mewujudkan pelayanan publik yang prima tentunya menjadi kewajiban instansi Pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan publik tahun sebelumnya.

Namun persiapan data untuk melaksanakan kegiatan dari seluruh dinas terkait, hanya 3 dinas yang sudah siap menerapkan konsolidasi penerapan standar pelayanan publik. (/Gandhi Goma).

Bolangitang, SulutNews.com - Percetakan Media Grafika Mandiri di Bolangitang Kabupaten Bolmut akan melaporkan perihal hutang piutang ke Polisi.

Pasalnya, salah satu desa di Kabupaten Bolmut sejak tahun 2019 mempunyai hutang piutang dengan pihak percetakan  berupa pengadaan papan data Kantor Desa.

Hal ini dikeluhkan oleh pemilik percetakan, Donnie kepada media ini.

"Sudah sejak tahun 2019, hutang yang rencananya akan di anggarkan tahun 2020 hingga 2022 ini belum juga dilunasi, padahal sudah di anggarkan, tapi entah uangnya kemana? jumlahnya memang tidak banyak, tapi karena lalai sehingga tak lagi dilunasi," tuturnya.

Dan kami juga berencana dengan teman teman media lainya akan membentuk tim investigasi liputan, karena laporan dari masyarakat dan aparat desa lainya, mereka menduga adanya praktik serupa bahkan lebih parah lagi dari apa yang di alami pihak percetakan, seperti statetmen dari salah satu aparat "ngoni punya masih bagus, ada barang mar blum bayar lunas. kalu yang lain so dianggarkan mar depe barang nyanda ada" tutur salah satu aparat desa.

Pihaknya juga berencana akan membawa ini ke ranah hukum.

"Sudah berbagai upaya kami lakukan untuk bisa dilunasi, sudah berapa kali kami datangi langsung, tapi tidak ada itikad baik untuk membayar, malah hanya dijanjikan, maka besok kami akan lapor Polisi," ujar Donnie.

Dikonfirmasi hal ini ke Pemerintah Desa yang bersangkutan, melalui Sekretaris Desa, Sabtu 23 Juli 2022 di Kantor Desa yang bersangkutan, Sekdes menyampaikan, ini sudah teranggarkan sejak 2019 tapi memang belum terbayar.

"Saat itu saya belum Sekdes, ini masuk di pengadaan tahun 2019, saya sudah sampaikan ke Sangadi juga, namun kami tak ada dana untuk membayar hutang," ujar sekdes.

Upaya konfirmasi juga terhadap Sangadi yang bersangkutan, senada dengan Sekdes, Sangadi juga menampik hal ini.

"Saya ini cuma Pejabat Sementara, hutang piutang ini tahun 2019, tapi nanti akan saya kordinasikan juga dengan jajaran aparat, karena walau ini sebelum kepemimpinan saya, tapi menyangkut nama desa," ujar Sangadi.

(M.Alghifari)

Bolmut, Sulutnews.com - Peristiwa tragis penganiayaan sadis seorang isteri berinisial YS alias Yuli (50 tahun) terhadap suaminya Hosen Abidin (56 tahun) seorang ASN yang sedang mengalami stroke duduk di kursi roda dengan menyeretnya di jalan berbatu. Korban yang sudah tidak lancar berbicara terdengar meminta tolong tidak berdaya, isterinya dengan ekspresi kemarahan, terlihat para saksi yang sedang membongkar los hajatan, kaki korban menjulur ke jalan, terseret sepanjang jalan berbatu hanya dengan memakai kaos dalam dan celana pendek.  Peristiwa mengerikan ini terjadi di Desa Dalapuli Timur, Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolmong Utara. Rabu (27/07/2022).

Berdasarkan keterangan saksi dari Yanti Abidin (30 tahun) putri tunggal dari Hosen Abidin, anak dari almarhumah isteri pertama Hosen Abidin.  Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu (13/07/2022), jam 08.00 wita,  ketika ibu tirinya YS alias Yuli berteriak di depan rumahnya sambil mendorong kursi roda dengan bebas meluncur masuk halaman rumahnya sambil berteriak urus saja papamu,  bikin susah saja.   Terlihat depan rumah saya begitu banyak orang karena sedang bongkar los hajatan, termasuk Sangadi (Kepala Desa) Dalapuli Timur Satrin Daun (39 tahun) turut menyaksikan langsung peristiwa penganiayaan  sadis ini. Mereka tidak ada satu pun datang menolong orang tuanya.

“Saya terkejut dan shock melihat papaku dalam kesakitan tidak berdaya, terlihat air matanya mengalir dengan penyesalan. Kemarahan saya datang seketika dan langsung mendamprat ibu tiri, terjadi cekcok aduh mulut dan langsung menanyakan; apakan pinjaman kredit 200 juta dengan jaminan gaji papa saya tidak cukup merawatnya ?” ujar Yanti Abidin.

Saksi lainnya, sepupu dari korban Ibu Sumarni Abidin seorang guru menceritakan kembali sebelum peristiwa ini. Dari tetangga sering terdengar bentakan kasar dari isterinya untuk memaksa makan, mengancam akan dibawa ke rumah sakit jiwa, serta terdengar bantingan barang dari dalam rumah.

Sesuai keterangan kakak kandung korban Hasan Abidin (64 tahun) yang mengambil foto pada saat di visum terlihat punggung adiknya lebam membiru, kakinya terlihat masih tersisa pasir gunung, tangannya memar bekas ditarik paksa.

Modus dari isteri adiknya; apakah dengan memperlakukan tindak kekerasan phisik, tindak kekerasan psikis, tindakan penelantaran rumah tangga karena isterinya sudah mendapat pinjaman kredit 200 juta dari anggunan gaji adiknya, sehingga terjadi pembiaran dari isterinya terhadap adiknya dalam keadaan stroke duduk di kursi roda menjadi sekarat menjemput kematiannya ?

“Bersyukur, berdasarkan laporan polisi telah masuk dalam tahap penyidikan nomor : B/07/VII/2022/reskrim/Sek-Pinogaluman tanggal 15 Juni 2022, di tandatangani Kapolsek Pinogaluman Iptu J Indrawan Mamonto. Adik saya Hosen Abidin sebagai ASN di Bagian Umum Pemda Bolmut telah mendapat bantuan hukum dari pengacara. Pemda. Kepada seluruh keluarga harus bersabar. Kita menunggu proses tindakan hukum selanjutnya,” ungkap Hasan Abidin.

(/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Kadis Informasi Komunikasi & Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Aang Wardiman dalam tupoksi menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan lintas komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan satuan perangkat daerah. Selasa (26/07/2022).

Perkembangan bisnis semua informasi sangatlah tergantung oleh sebuah layanan internet. Internet yang sangat penting peranannya dalam kemajuan baik yang berhubungan dengan Bisnis, Pendidikan dan banyak lagi yang lainnya. Di mana Teknologi Internet merupakan sebuah kebutuhan yang tidak asing lagi pada saat ini, dapat sebagai media pemasaran, komunikasi dan lain sebagainya.

Bahkan dengan terhubung internet seseorang dapat bekerja tanpa harus datang ke kantor sekalipun. Dengan internet seseorang mampu bekomunikasi, mengirim dan mengolah data tanpa mengenal batas dan waktu sekalipun. Jika dalam teknologi yang ada saat ini banyak sekali peredaran data dan tidak menutup kemungkinan akan melibatkan banyak Instansi atau perusahaan atau bahkan akan terjalain kerjasama berbagai pe- rusahaan dalam aktivitas lalu lintas data tersebut.

Di sinilah peranan sebuah perusahaan penyedia layanan internet atau ISP (Internet sevice provider) dibutuhkan, dengan hadirnya perusahaan penyedia layanan internet akan membantu perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena peng- hematan waktu dan biaya dengan kehandalan dalam mendapatkan informasi dan keakurantan data yang di peroleh.

 “Namun sungguh disayangkan di Kabupaten Bolmong Utara hanya memiliki satu provider yang terbatas penggunaannya dan terbagi pada setiap dinas terkait. Apalagi kita akan mengembangkan pariwisata yang telah dicanangkan kemarin; “Kabupaten Bolmut Sebagai Serambi Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.” Termasuk persiapan menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024. Kita mengharapkan dari tahun lalu agar seluruh provider terpusat di Dinas Infokom & Persandian dengan anggaran lebih berdayaguna dan berhasilguna. Semoga dalam  RAPBD-P tahun 2022 menjadi perhatian tim anggaran,” ungkap Aang Wardiman.

Ditambahkannya, pada penyedia layanan internet (ISP) terdapat berbagai macam topologi jaringan, konsep VLAN (Virtual Local Area Network), komponen-komponen hard ware dan penggunaan IP Address yang di gunakan untuk pendistribusian layanan internet kepada perusahaan- perusahaan (cutomer). Melakukan analisa terhadap system jaringan / networking yang ada dengan menggunakan pendistribusian VLAN (Virtual Area Network) serta Konsep VLAN (Virtual Local Area Network). Dan Memberikan solusi terhadap permasalahan sistem jaringan. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Sehubungan dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) tentang Fasilitas Pengelolaan Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Bolmong Utara. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Bolmong Utara, Desa Boroko Kecamatan Kaidipang. Rabu (20/07/2022).

Dialog kegiatan ini menghadirkan narasumber Gandhi Goma, SH sebagai Ketua Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum NU Cabang Kabupaten Bolmong Utara, didampingi Pimpinan Bawaslu Bolmong Utara Ben Henser Enok, S.E Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga. Moderator Rizki Posangi, S.H Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bolmut.

Sumber referensi dilansir dari beberapa sumber termasuk para penulis pemerhati pemilu di situs Bawaslu RI. Fragmentasi penyelenggaran Pemilu dan pemilihan serentak 2024 saat ini masih menggunakan dua rezim regulasi terdahulu. Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres), pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan pada tahun yang sama dan maraton. Hal ini tentunya akan menjadi pekerjaan yang berat khususnya bagi pengawas pemilu (Bawaslu).

Pileg dan Pilpres akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024, berdasarkan kesepakatan antara penyelengara dan pemerintah. Hal itu berarti tahapan Pemilu akan dimulai pada bulan Juni 2022 atau 20 bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Sedangkan Pilkada akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Tahapannya dimulai 11 bulan sebelum pemungutan suara atau pada Desember 2023.

Keserentakan Pemilu dan pemilihan 2024 berkonsekuensi terjadi irisan tahapan yang bersamaan. Sehingga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu, ditambah masa pandemi yang belum usai, akan semakin menambah kerja berat penyelenggaraan Pemilu.

Bagi Bawaslu, setidaknya terdapat beberapa tantangan besar dalam pengawasan pemilu 2024. Pertama, masalah regulasi dalam kerangka penegakan hukum Pemilu.

Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal yang mengatur tentang subjek hukum pelanggaran terkesan parsial dan cenderung sulit untuk diterapkan.

Seperti bunyi pasal 523 ayat (1) terkait politik uang dimasa kampanye, subjek hukum yang digunakan adalah “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu”. Mereka harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan bukti Surat Keputusan.

Sementara di lapangan, kasus pemberian politik uang dilakukan oleh relawan atau orang suruhan yang tidak terdaftar di KPU sebagai pelaksana atau tim kampanye. Sehingga dalam penanganan pelanggaran tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Problem kedua adalah sedikitnya jumlah pengawas ad-hoc di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagai contoh, pengawas kelurahan/desa (PKD) yang jumlahnya satu orang. Ia harus mengawasi satu kelurahan, dimana di setiap kelurahan ada yang terdapat 30-40 TPS.

Luasnya area pengawasan ini, belum ditambah dengan beban ketika terjadi irisan tahapan antara Pemilu dan Pilkada.

Masalah selanjunya adalah berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu kabupaten/kota pada tanggal 18 agustus 2023.

Hal ini tentunya akan mengganggu psikologis pengawasan tahapan, dimana akan terjadi rekrutmen anggota Bawaslu kabupaten/kota di tengah atau bahkan di pucak tahapan.

Tentunya orang-orang yang akan terpilih adalah mereka yang harus memiliki pengalaman yang kuat. Karena mereka dituntut untuk melanjutkan proses pengawasan di masa-masa pucak tahapan.

Terkahir, adalah ekosistem politik yang tidak menentu. Bagi penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu, kontestasi juga menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kerawananan Pemilu.

Indikatornya adalah sejauhmana kesadaran politik dan demokrasi yang tumbuh dalam suatu daerah. Apakah sudah menunjukan kedewasaan berpolitik, atau cenderung masyarakat apatis terhadap politik itu sendiri.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri di luar pengawasan tahapan yang dilakukan Bawaslu.

Sebagai contoh, politik identitas yang secara massif diartikulasikan bagi kelempok tertentu dalam struktur politik. Akan menimbulkan kegaduhan sosial, yang akan menggagu berjalannya tahapan.

Apalagi jika disudutkan dengan identitas keagamaan, sehingga sensitivitas masyarakat akan semakin tinggi.

Masyarakat Harus Terlibat dalam Pengawasan Pemilu Serentak 2024

Pelibatan masyarakat dalam sebuah ekosistem politik adalah bagian dari konstitusi, dan pengejawatahan dari demokrasi itu sendiri.

Bagi Bawaslu, ukuran partisipasi masyarakat bukan hanya diukur dari datangnya ke TPS ketika hari pemungutan suara. Namun, masyarakat memiliki hak untuk menjaga kualitas Pemilu dari kecurangan. Partisipasi pengawasan harus menjadi ruh bagi masyarakat.

Untuk menjawab persoalan dan tantangan di atas, meningkatkan pengawasan partisipatif adalah uapaya serius dalam menjaga kualitas demokrasi dan Pemilu.

Sehingga masifikasi program pengawasan partisipatif terus digulirkan dan dimodivikasi.

Salah satu inisiasi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi pengawasan adalah mengembalikan dan menghidupkan simpul dan kearifan lokal yang selama ini telah hidup di masyarakat.

Ruang komunikasi dan diskusi di masyarakat seperti masjid, pos ronda, dan warung kopian adalah sarana paling efektif dalam mensosialisasikan dan membangun kecerdasan politik di tingkat masyarakat.

Tentunya harus ada agen-agen pengawas partisipatif yang diterjunkan dan sudah memiliki bekal untuk memberi warna dalam ekosistem politik di masyarakat.

Kader sekolah pengawas partisipatif yang telah tersebar di berbagai kecamatan. Mereka terdiri dari anak-anak milenial idealis yang telah didik Bawaslu menjadi harapan untuk menyebarkan virus-virus pencerahan bagi masyarakat.

Sehingga output yang diharapkan adalah, masyarakat mau terlibat dalam pengawasan tahapan Pemilu. Minimlanya, mereka berani melaporkan atau memberi informasi awal kepada Bawaslu jika terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan ada tiga tantangan yang akan dihadapi Bawaslu ketika menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dia menyebutkan masalah teknis, masalah mikro dan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) ad hoc.

Pertama, Bagja menjelaskan masalah pertama yang akan dihadapi adalah masalah mikro yaitu seperti adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu/Pilkada yang multitafsir membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana.

"Jadi bisa seperti adanya tumpang tindih aturan, hal ini yang perlu diluruskan nanti sebelum memulai tahapan," tutur Bagja dalam Webinar Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan 'Evaluasi dan Proyeksi' secara daring bersama Bawaslu Kota Tangsel, Kamis (16/9/2021).

Kordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu ini pun menjelaskan adapun masalah teknis yang dapat terlihat di pemilihan mendatang adalah kesulitan akses jaringan teknologi informasi serta kendala geografis di berbagai daerah. Hal tersebut, lanjutnya dapat menjadi kendala bagi penyelenggara sama halnya dengan keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan PSU.

"Terakhir, masalah pada Sumber Daya Manusia (SDM) ad hoc, ini dapat dilihat dari kesulitan perekrutan SDM ad hoc dan kapasitas SDM ad hoc dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung," jelasnya.

Maka atas hal itu Bagja melihat Bawaslu perlu menyusun strategi dan antisipasi salah satunya pengaturan jeda waktu yang proporsional antara Pemilu dengan Pilkada, sosialisasi yang efektif seluruh jenis Pemilu/Pilkada, penyamaan Persepsi antarpenyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dengan melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya serta optimalisasi sarana pengawasan Bawaslu dan pengawasan partisipatif.

Sedangkan, untuk antisipasinya Bagja menekankan untuk memberikan penguatan SDM Pengawas Pemilu, menggalakkan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, mengintensifkan koordinasi antarpenyelenggara dan antara penyelenggara dengan instansi penegak hukum Pemilu lainnya yang berfokus pada identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya.

Perlindungan hukum terhadap para staf Bawaslu Kabupaten/Kota ditanyakan oleh Lestina Masengge, S.H, Staf Hukum Bawaslu Bolmut, sejauh mana peran kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jaminan perlindungan hukum antara hak dan kewajiban ?

Sudah jelas telah diatur dalam produk perundang-undangan tentang perlindungan tenaga kerja para staf dan honorer penyelenggara, termasuk asuransi kesehatan BPJS. Jika berhubungan dengan pelanggaran pemilu oleh penyelenggara pemilu, termasuk struktur organisasi Bawaslu jika sampai terperiksa di Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (**Tim Redaktur)

Bolmut, Sulutnews.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(disingkat BPIP) adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Rabu (20/07/2022).

Lima isu strategis berdasarkan Renstra BPIP 2018-2023 :

  1. Pemahaman Pancasila;
  2. Ekslusivisme social;
  3. Kesenjangan sosial ;
  4. Pelembagaan Pancasila; dan
  5. Keteladanan Pancasila.

Empat isu strategis berdasarkan Renstra BPIP 2020-2024 :

  1. Belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional.
  2. Belum optimalnya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah.
  3. Melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  4. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Ketua BPIP RI Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menjelaskan Panca Mandala adalah bagian dari ikhtiarnya untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara sinergis, efektif, efisien dan berdampak luas.

Karena itu, pihaknya ingin merangkum beragam pengalaman, inovasi, terobosan di berbagai level masyarakat ini dalam jejaring yang disebut Jejaring Panca Mandala.

“Kami berharap jejaring ini menjadi wadah berkumpul, berbagi tips, berkoordinasi, bekerja sama dalam rangka menjaga harmoni sosial, utamanya terkait Pembinaan Ideologi Pancasila,” ungkap Prof Yudian.

Berikut Susunan Jejaring Panca Mandala (JPM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

  1. Gandhi Goma S.H dari Unsur Pers (Ketua merangkap Anggota)
  2. Imaaduddiyn Guhung S.Fil.I Unsur Ormas (Sekretaris merangkap Anggota)
  3. Hamsa Lantapon S.IP dari Unsur Pemerintah Daerah (Anggota)
  4. Rahmat Buhang S.Pt. M.Si dari Unsur Akademisi (Anggota)
  5. Mohamad Kalonta S.E dari Unsur Pengusaha (Anggota).

Deklarasi Jejaring Panca Mandala (JPM) Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara di canangkan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut  pada hari Kamis, 14 Juli 2022. Dihadiri 15 kepala daerah dengan menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua BPIP.

Deklarasikan dengan ini bersepakat : “Kami Jejaring Panca Mandala Di Propinsi Sulawesi Utara Bersepakat Membumikan Pancasila dan Mengaktualisasikan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara , Berbangsa dan Bermasyarakat,  Serta mendukung Kolaborasi dan Sinergi Pembinaan  Idiologi Pancasila.”

JPM Bumi Patriot Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendeklarasikan “Pendampingan masyarakat desa agar memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di desa melalui pembentukan Desa Pancasila Berdikari.”

Langkah pertama yang akan dilaksanakan adalah RANCANGAN PROGRAM JPM BUMI PATRIOT BOLMONG UTARA :

  1. Silaturahmi Bupati, Wabup, Sekda, Kesbang, Polres, Kajari, Pabung (Perwira Penghubung).
  2. Menyelaraskan dan mengsinergikan program Kementrian Agama dalam sosialisasi spiritualisme keagamaan.
  3. Temu Dialog dengan Elemen Lapisan Masyarakat
  4. Program kerja dan sosialisasi menghafal sila-sila Pancasila untuk tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pada saat apel pagi sebelum masuk kelas. Target yang akan diraih agar setiap pelajar/siswa dapat menghafal nilai-nilai Pancasila. Setiap pelajar ditunjuk secara acak untuk tampil ke depan barisan apel pagi minimal 3 orang untuk mengucap Pancasila dengan intonasi yang dinamis penuh semangat dengan suara lantang.

Berikutnya setiap sekolah menyiapkan “Kantin Kejujuran” untuk menghitung sendiri apa yang sudah disantap dan menyerahkan atau membayarnya pada kotak transparan tanpa kasir. Tujuan akhir dari program ini melatih para pelajar/siswa untuk berlaku jujur dalam ucapan dan perbuatan atau menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

  1. Pembangunan Tugu Pancasila Di Batas Desa / Kecamatan Kabupaten Bolmong Utara.
  2. Perluasan jejaring JPM Dan Deklarasi Kita Indonesia Kita Pancasila.

 (**/Tim Redaksi)