Manado, SulutNews.Com -  Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw membacakan teks proklamasi pada peringatan upacara detik detik proklamasi 17 Aguatus 2018 di lapangn Koni Sario Manado. " Ini yang kedua kali saya membacakan teks proklamasi, dan scara pribadi adalah momentum yang paling berkesan karena bisa membacakan teks proklamasi di upacara detik-detik proklamasi," kata Angouw.

Juga kata politisi PDIP Sulut ini, semangat proklamasi ke 73 tahun 2018 ini, memiliki semangat lebih dibandingkan tahun sebelumnya, karena berbarengan dengan persiapan pelaksanaan Pemilu legislatif dan pemilu Presiden, dimana komitmen kembali memenangkan Pileg dan menjadikan Joko Widodo dapat kembali menjadi presiden. " Peristiwa heroik 17 Agustus adalah momentum yang menjadi dasar berpijak dalam melanjutkan perjuangan." Kita yang berjuang mengisi kemerdekaan, berjewajiban melakukan hal positif dan bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat Sulawesi Utara, "ungkap Angouw.

Untuk diketahui, tugas membacakan teks proklamasi di upacara peringatan detik-detik proklamasi, bagi Andrei Angouw adalah kali kedua, setelah pada peringatan tahun 2017 lalu ditempat yang sama." Aku bangga jadi bangsa Indonesia, dan dapat mengisi kemerdekaan dengan menghasilkan karya positif dalam membangun daerah tercinta Propinsi Sulawesi Utara," pungkas Angiuw.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Pelaksanaan paripurna istimewa DPRD Sulut dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam kaitan peringatan hari kemerdekaan RI ke 73 tahun 2018, ternyata masih kurang menarik perhatian Anggota DPRD Sulut. Terbukti, pada rapat yang dioimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrri Angouw dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey tersebut ada 18 Anggita Dewan yang mangkir alias tidak menghadiri rapat patipurna yang digelar diruang rapat patiourna utama kantor DPRD Sulit Kamis (16/8/2018).

Dari total 45 anggota DPRD, FPDIP 7 anggota tidak hadir, Fraksi Golkar 5 anggota, , Fraksi Gerindra 2 anggota, dan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan 2 anggota tidak hadir.

Sementara berdasarkan data yang berhasil dihimpun 27 Anggota yang hadir diantarany Ketua Andrei Angouw, Wakil Ketua Stevanus Vreke Runtu, Marthen Manopo, Wenny Lumentut, dan Anggota yang hadir Boy Tumiwa, Nori Supit, Billy Lombok, Noldy Lamalo, Lucia Tarore,, Syenny Kalangi, Rita Lamusu, Siska Mangindaan, Jeane Mumek, Ingrid Sondakh, James Karinda, Ardyansa Imban, Amir Liputo, Teddy Kumaat, James Tuuk, Ayub Ali, Edison Masengi, Meiva Lintang, Netty Pantouw, Ferdinand Mewengkang, Edwin Lontoh, Bart Senduk, Judy Moniaga.(Josh Tinungki)

Minta Stakeholder Ambil Langkah Antisipasi

Manado, SulutNews.Com - Anggota DPRD Sulut Vanny Legoh menegaskan suatu saat kebudayaan Sulut akan hilang. Pernyataan ini disampaikan Legoh setelah berdasarkan hasil amatan beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Sulawesi Utara yang berada  di tiga etnis besar yakni Etnis Minahasa, Etnis Sangihe dan Etnis Bolaang Mongondouw,  sudah mencapai angka 85 persen masyarakatnya sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Menurutnya kebiasaan meninggalkan bahasa daerah adalah awal hilangnya peradapan budaya.

"Bahasa adalah kunci rahasia peradapan dari satu kebudayaan, jika  kebudayaan rendah maka peradaban juga rendah, itulah awal dari sebuah kehancuran atau hilangnya budaya," tegas Legoh.

Juga politisi yang juga penggiat kebudayaan Sulut ini mengatakan, agar kebudayaan tidak hilang, maka harus ada tindakan penyelamatan dari pemerintah bersama pihak terkait dengan melibatkan masyarakat melakukan berbagai kegiatan untuk menggiatkan acara kebudayaan, termasuk mengkampanyekan kepada masyarakat terkait pentingnya menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. " Bukan saatnya kita memandang rendah kebudayaan, karena budaya adalah pencipta sebuah peradapan," pungkas Legoh.(/Josh Tinungki)

Mononutu : DPRD Sulut Siap Gelar Paripurna Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi

Manado,SulutNews.Com - Sekertariat DPRD Sulut siap menggelar paripurna Pidato  Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Kemerdekaan. Hal ini disampaikan kepala Sekertariat DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu, menurutnya soal kesiapan pelaksanaan  sekertariat DPRD setiap tahun tetap melaksanakan paripurna, sehingga ini sudah menjadi kewajiban dan terkait suksesnya pelaksanaan acara, semua sudah disiapkan.

" Persiapan sudah rampung, tinggal menunggu hari pelaksanaan termasuk undangan sudah disebarkan." jelas Mononutu.

Juga dijelaskan Mononutu, untuk pelaksanaan paripurna dalam rangka memdengarkan Pidato kenegaraan dalam rangka peringatan 17 Agustus 2018, agak menarik karena mulai Gubernur, Wakil Gubernur juga Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda dan seluruh undangan tidak menggunakan Pakaian Dinas PSH sebagaimana acara kenegaraan, tapi diperingatan ke 73 HUT Kemerdekaan kali ini, seluruh peserta menggunakan pakaian Batik.

"Keputusan pakaian yang dipakai adalah hasil rapat Badan Musyawarah, dengan tujuan karena kain batik sudah menjadi ciri khas Indonesia." jelas Mononutu.

Terkait pelaksanaan paripurna, akan digelar dua kali, yang pertama dimulai jam 11:00 wita untuk mendengarkan pidato kenegaraan dalam rangka HUT 73 , dan paripurna kedua akan dilaksanakan jam 14:00 wita dalam rangka mendengarkan laporan Keterangan pertanggungjawaban APBN.(/Josh Tingki)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan Daftar  Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut.

KPU mengimbau, Kepada Masyarakat agar dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan terkait persyaratan bakal calon sebagaimana disyaratkan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat Jl. Diponegoro No.25 Teling Atas Manado, dan/atau KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, tanggapan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 sesuai Jam kerja.(/Josh Tinungki)

Selengkapnya Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu Tahun 2019

 

PARTAI POLITIK

DAPIL

DAPIL 1

DAPIL 2

DAPIL 3

DAPIL 4

DAPIL 5

DAPIL 6

PKB

PKB1

 PKB 2

 PKB 3

 PKB 4

 PKB 5

 PKB 6

GERINDRA

 GERINDRA 1

 GERINDRA2

 GERINDRA3

 GERINDRA4

 GERINDRA5

 GERINDRA6

PDI PERJUANGAN

 PDI 1

 PDI 2

 PDI 3

 PDI 4

 PDI 5

 PDI 6

PARTAI GOLKAR

 GOLKAR 1

 GOLKAR 2

 GOLKAR 3

 GOLKAR 4

 GOLKAR 5

 GOLKAR 6

PARTAI NASDEM

 NASDEM 1

 NASDEM 2

 NASDEM 3

 NASDEM 4

 NASDEM 5

 NASDEM 6

PARTAI GARUDA

 GARUDA 1

 GARUDA 2

 GARUDA 3

 GARUDA 4

 GARUDA 5

 GARUDA 6

PARTAI BERKARYA

 BERKARYA 1

 BERKARYA 2

 BERKARYA 3

 BERKARYA 4

 BERKARYA 5

 BERKARYA 6

PKS

 PKS 1

 PKS 2

 PKS 3

 PKS 4

 PKS 5

 PKS 6

PERINDO

 PERINDO 1

 PERINDO 2

 PERINDO 3

 PERINDO 4

 PERINDO 5

 PERINDO 6

PPP

 PPP 1

 PPP 2

 PPP 3

 PPP 4

 PPP 5

 PPP 6

PSI

 PSI 1

 PSI 2

 PSI 3

 PSI 4

 PSI 5

 PSI 6

PAN

 PAN 1

 PAN 2

 PAN 3

 PAN 4

 PAN 5

 PAN 6

HANURA

 HANURA 1

HANURA 2

 HANURA 3

 HANURA 4

 HANURA 5

 HANURA 6

PARTI DEMOKRAT

 DEMOKRAT1

 DEMOKRAT2

 DEMOKRAT3

 DEMOKRAT4

 DEMOKRAT5

 DEMOKRAT6

PBB

 PBB 1

 PBB 2

 

 

 

 

PKPI

 PKPI 1

 PKPI 2

 PKPI 3

 PKPI 4

 PKPI 5

 PKPI 6

Asneko Sulut Berharap Rekomedasi Gubernur

Manado, SulutNews.Com - Upaya Asosiasi Nelayan pajeko (ASNEKO) Sulawesi Utara, untuk memdapatkan perhatian pemerintah propinsi Sulut terkait kebijakan pemberian ijin melaut yang sampai hari ini belum mereka dapatkan, akibat adanya perubahan mekanisme, kembali dibahas bersama dengan DPRD Sulut.

Terbukti pada Senin (13/8/2018),Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Stevanus Vreke Runtu, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat,dengan tujuan agar nelayan di Sulut yang merasa dijerat oleh pengurusan ijin sehingga menyebabkan kerugian dapat segera diselesaikan,. " DPRD berupaya agar persoalan yang dihadapi oleh nelayan bisa diselesaikan, tentu dengan tidak mengabaikan aturan yang ads,"kata Angouw diselapelaksanaan RDP.

Diharapkan agar pengusaha perikanan dan juga perwakilan Nelayan bisa bersabar karena hal ini, bersama Kadis Kelautan akan dikonsultasi secepatnya ke Gubernur Sulut dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dibijaksanai. "Ada peluang untuk mendapatkan edaran Gubernur dari Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 534/2018," ungkap Angouw

Hadir dalam pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  Ronald H. Sorongan, Pimp Komisi II, perwakilan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Perwakilan dari Danlantamal VIII Manado, perwakilan dari Bakamla Wilayah Timur Manado, perwakilan Syahbandar Perikanan PPP Tumumpa dan perwakilan Asosiasi Nelayan Pajeko Sulut serta Pemilik Kapal > 30 GT.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Momentum peringatan proklamasi 17 Agustus 2018 menjadi hari spesial dan memiliki makna tersendiri bagi Militya Heavenly Tenda, pasalnya diperingatan tujuh blasan tahun 2018 ini, militia boleh terpilih menjadi mayoret dan memimpin barisan SD Kristen Sonder, pada pegelaran pawai bocah yang diikuti ratusan Siswa SD dan Paud se Kecamatan Sonder, Kamis (9/8) siang.

"Saya adalah Indonesia dan saya bangga menjadi mayoret, untuk mengisi kemerdekaan di peringatan pawai bocah dalam rangka peringatan 17 Agustus," kata Militya penuh semangat.

Perasaan bahagia dan senang dari putri kedua pasangan Bertje Tenda dan Fenny Najoan ini, terus dirasakan karena dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga apalagi pelaksanaan pawai bica yang digelar rutin setiap tahun jelang peringatan detik-detik proklamasi itu, turut disaksikan oleh  Muspika Kecamatan dan warga sekitar yang berjejer sepanjang jalan yang dilewati oleh peserta pawai.(/Josh tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, pemda Sulut menyiapkan dana Rp 26 miliar untuk menyekolahkan sekitar 100 mahasiswa keluar negeri terutama disalah satu Universitas di Amerika Serikat hingga selesai studi  strata tiga (S3) atau Doktor. Hal itu dikatakan Gubernur Sulut kepada wartawan "Sulutnews.com" Selasa (07/08) di disela-sela acara pertemuan ilmiah sekitar 300 calon peneliti muda setingkat Siswa SMA dari 26 Negara.

Pertemuan ilmiah ini diikuti  Dosen dan Guru serta peneliti dari 26 Negara di Asia dan Eropa, dimana pertemuan akan berlangsung hingga 8 Agustus.

Gubernur menambahkan, pendidikan menjadi prioritas selain sektor lain. Karena itu, Pemda tidak tanggung-tanggung menyiapkan dana Rp 26 miliar. ini untuk memajukan pendidikan kedepan, tegasnya. 

Jadi mereka yang memenuhi syarat kita akan kirim studi di AS hingga doktor."Kita akan kontrak dengan salah satu Universitas terbaik di AS", kata Gubernur. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulut dr.Greace Punu, S.Km dan Drs. Cres Sumampouw, M.Pd Kepala Bidang Pendidikan Menegah di Dinas Pendidikan Sulut mengatakan, saat ini banyak anak-anak lulusan SMA yang mampu. Namun terbatas dana. Mereka yang kita bantu", katanya.

Terkait pertemuan Ilmiah di Sulut yang diikuti 300 peserta dari 26 Negara, itu sangat baik karena sejak 2008 dilaksanakan di Indonesia Jakarta dan saat ini Sulut menjadi tuan rumah. Ini kebangaan, dan 20 dari 40 peserta Indonesia berasal dari Sulut. 

Sementara itu Prof. Johanes Surya yang menjadi pelaksana dari Jakarta menilai, pertemuan di Manado  ini sangat baik karena menyatukan para calon ilmuwan dibeberapa negara peserta. Ini akan bertukar pikiran mengenai, berbagai disiplin ilmu yang ada. Baik itu, matematikan, fisika, astronomi dan bidang lainnya. 

Kedepan diharapkan, akan menghasilkan ilmuwan yang berkualitas dan mampu menciptakan hal yang baru bagi bangsa dan daerah. Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Prof Dr. Ir Ellen Kumaat DEA, menilai pertemuan Ilmiah di Manado ini akan memberikan manfaat besar bagi kemajuan pendidikan di Sulut. Ia mengatakan, Unsrat membantu para siswa yang akan studi lanjut keluar negeri karena itu untuk memajukan pendidikan di Sulut kedepan.(/Fanny)

Manado, SulutNews.Com - Sejumlah personil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Peraturan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengingatkan pemerintah propinsi agar dalam rangka perubahan SKPD, agar dapat menyiapkan infrastruktur pendukung guna efektifitas pelaksanaan tugas.

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang yang berharap kesiapan struktur badan perbatasan sudah harus disiapkan termasuk kesiapan infrastruktur bangunan kantor yang memadai guna efektifitas pelaksanaan tugas badan.

"Jangan sampai disaat Perda ditetapkan, justru harus terkendala oleh perangkat organisasi dan fasilitas kantor tidak siap," tegas Mewengkang. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota pansus Noldy Lamalo yang mempertanyakan soal lokasi kantor perbatasan, yang sampai hari ini tidak jelas." Penetapan lokasi kantor sangat oenting guna efektifitas pelayanan, publik agar bidang tugas yang ditangani dapat berjalan maksimal," ujar Lamalo.

Juga dikatakan Anggota Pansus James Tuuk yang menuding perubahan nomenklatur Biro perbatasan menjadi Badan Perbatasan dan naik menjadi tipe A, ibarat seperti naik turunya celana seenaknya diturunkan dan seenaknya dinaikan, namun yang menjadi persoalan bukan soal itu tetapi yang penting adalah bagaimana pengelolaan badan perbatasan tidak mati suri, tetapi harus lebih jelas tupoksinya dan pejabat yang ditunjuk harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. "Apapun namanya, yang penting pelaksanaan tugas pokok dilakukan sesuai ketentuan dan efektif," kata Tuuk.

Menjawab penjelasan dari Pimpinan dan Anggota Pansus Sekertaris Provinsi Sulut Edwin Silangen menyatakan, perubahan yang dilakukan semuanya mengacu pada peraturan perundang - undangan melalui Peraturan menteri dalam negeri, sehingga pelaksanaanya sudah jelas. "Menyangkut pembentukan badan, juga organisasi perangkatnya serta kantor penunjang akan disipakan sesuai tupoksinya," jelas Silangen.

Untuk diketahui, dengan terjadinya perubahan tersebut, untuk efektifitasnya Pelaksanaan Perda nanti akan berlaku mulai tahun 2019.(/JOS)

Manado, SulutNews.Com - Menghadapi pelaksanaan agenda politik Nasional Pileg dan Pilpres 2019, Partai Golkar akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), terkait keguatan yang akan dilaksanakan mulai Kamis sampai dengan Sabtu (9-10/8) tersebut, mewajibkan seluruh anggita Fraksi Golkar dari DPRD Kabupatren, Kota, Provinsi dan DPR-RI.

"9 Anggota Fraksi Golkar di DPRD Sulut akan ikut serta dalam kegiatan ini, dan siap turut serta mensukseskan acara tersebut," ungkap Hanafi Sako, Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulut. .

Juga kata personil Komisi I DPRD Sulut ini, diharapkan dari pelaksanaan Bimtek tersebut akan diterima informasih baru dari DPP, juga memberi arah bagi anggota Fraksi Golkar dalam menjabarkan sikap partai terhadap kebijakan pemerintah serta arah kebijakan dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019.. " Diharapkan ada penambahan perolehan kursi di DPRD di Pileg 2019," ungkap Sako.

Seperti diketahui personil Fraksi Golkar di DPRD Sulut yakni Razky Mokodompit (Ketua) dan Anggota Stevanus Vreke Runtu, Edison Nasengi, Hanafi Sako, Ingrid JN Sondakh, Jongky Limen, Kristoporus Decky Palinggi, Cindy Wurangia dan Meiva Salindeho Lintang.(/Josh Tinungki)