Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE sampaikan hasil capaian angka kemiskinan turun dari 8 persen menjadi 7 persen, saat  acara peringatan tiga tahun kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw (OD-SK) yang digelar di Halaman Kantor Gubernur, Selasa (14/2/2019)

Capaian ini terealisasi karena kerja keras dan dukungan semua Kabupaten dan Kota serta semua masyarakat Sulut. Keberhasilan memajukan Sulut dengan kemiskinan turun dan Pertumbuhan ekonomi membaik menjadi 6 persen akhir tahun lalu dan banyaknya infrastruktur yang dbangun seperti  jalan tol, waduk kuwil jalan lingkar Manado dan program lainnya. itu semua juga karena perhatian dan bantuan Pemeritah pusat yakni Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Gubernur menambahkan kunjungan wisatawan juga meningkat 200 persen baik dari luar negeri Tiongkok dan dalam negeri. Kunjungan wisatawan ini meningkat karena terbukanya penerbangan langsung Manado Tiongkok ini karena ijinnya djberikan Pemerintah pusat. Ekonomi makro membaik karena investasi juga naik tahun lalu sekitar Rp 14 triliun. dan juga ekspor naik terutama perikanan dan minyak.(/Fanny)

Manado Sulutnews.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha perikanan di kediamannya, Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (14/3/2019).

Olly minta agar sektor perikanan terus didorong untuk meningkat ekspornya. Kalangan pengusaha harus saling membantu bukan saling membajak. Kita harus berkomitmen untuk meningkatkan produksi agar sektor perikanan maju dan tercipta lapangan kerja

Olly meminta masukan dari para pemilik pabrik pengolahan ikan dan kapal penangkap ikan tentang kendala yang dihadapi di lapangan. Olly berharap produksi perikanan sulut dapat meningkat sekaligus menyerap tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan.

Karenanya, Olly meminta seluruh pengusaha perikanan dapat menandatangani pakta integritas untuk memperkuat komitmen dalam menjaga produksi ikan di wilayah kerja para pelaku usaha perikanan.

"Harus betul-betul ada komitmen antar sesama pengusaha. Termasuk tidak saling membajak awak kapalnya. Nantinya apabila ada yang melanggar dari apa yang disepakati akan mendapat sanksi," ungkap Olly.

Olly menuturkan, pemerintah selalu berupaya memberikan solusi atas kendala para pengusaha perikanan termasuk mengambil langkah untuk mempercepat pengurusan ijin kapal pajeko berkapasitas 30 sampai 60 GT. Tambah dia, kapal berkapasitas di atas 60 GT sedang diupayakan perizinannya.

"Saya ingin mengambil langkah untuk mempermudah para pelaku usaha perikanan di Sulut. Inilah tujuan utama pertemuan ini," beber Olly.

Pertemuan ini turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, jajaran Bakamla RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut dan Bitung. (/Fanny)

Manado, Sulutnews.com – Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS menyampaikan peningkatan pendapatan asli daerah di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Bidang Optimalisasi Penerimaan Daerah di Sulut dan Gorontalo di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (14/02/2019)

"PAD Sulut sekarang sudah tembus Rp 1,2 triliun", capaian ini berkat atas optimasi penerimaan daerah berkat arahan dan masukan dari KPK yang datang kesini, jelas Sekprov.

Dian Patria dari KPK mengatakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah maka  perlu database dan data induk andal.harus diketahui berapa ijin hotel.restoran apakah terdaftar atau tidak.kemudian patub atau tidak dan berapa tungakannya. Mereka yang menungak harus diumumkan di media supaya publik tau.

Turut hadir dalam rakor tersebut Satgas koordinasi dan supervisi KPK RI Dian Patria, Sekdaprov Gorontalo Darda Daraba, Asisten administrasi umum Praseno Hadi, Kaban Bapenda Sulut Olvie Atteng, Direksi Bank SulutGo, Perwakilan Kabupaten Kota Se-Sulut.(/Fanny).

Manado, SulutNews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengunjungi warga Desa Alumbanua Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado. Bertepatan dengab momentum 14 Februari yang identik dengan hari kasih sayang Angouw berdialog langsung dengan warga masyarakat Alumbanua, yang antusias datang menghadiri kegiatan, jangan hanya sekedar kita memberikan janji tetapi bagaimana kita mengoptimalkan kebutuhan masyarakat secara nyata.

"Masih banyak warga Kota Manado, yang belum merasakan pemerataan pembangunan dari pemerintah kota, dan ini patut diberi perhatian," kata Angouw disela kunjungan ke Desa Alumbanua.

Juga kata politisi PDIP ini, potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Bunaken yang sudah sangat terkenal karena objek pariwisatanya, ternyata belum sepenuhnya mendapatkan perhatian."Dibutuhkan sebuah terobosan dan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pengembangan SDM, yang tentunya untuk memberi damoak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Angouw.

Kunjungan ke Desa Bunaken dilakukan untuk lebih mensosialisasikan Visi Misi dan program kegiatan DPRD Sulut kepada Masyarakat lewat kegiatan menyerap aspirasi langsung. (/Josh Tinungki)

Pemkab, Pemkot Diminta Besarkan BSG

Manado, SulutNews.Com - Anggota Komisi II DPRD Sulut Edwin Jerry Lontoh mengatakan rencana pemerintah Kabupaten Kota yang akan memindahkan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo, prinsipnya adalah kewenangan mereka tapi untuk menjaga eksistensi Bank SulutGo harusnya Bupati, Walikota juga memikirkan bagaimana menjadikan BSG maju, sebab implikasinya juga untuk masyarakat Sulut.

"BSG berkembang berarti daerah juga akan akan maju," kata Lontoh. Juga kata personil Fraksi Demokrat ini, bicara RUKD, itu adalah dana masyarakat dan bukan milik pribadi kepala Daerah, sehingga ketika dipindahkan perlu ada persetujuan DPRD sebagai representasi masyarakat." Kepala daerah harus ada pemikiran membesarkan Bank SulutGo bukan sebaliknya, karena dana yang disimpan adalah milik masyarakat bukan milik pribadi kepala daerah," tegas Lontoh sambil menambahkan, Jabatan Kepala daerah tidak abadi, sehingga harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentinhan pribadi dan kelompoknya. "BSG hidup karena gaji pegawai, penarikan dana akan menimbulkan kerugian negara dan ini mengarah pada korupsi," pungkasnya

Belajar dari persoalan yang timbul, Lontoh berharap agar jajaran Direksi BSG dapat mengoreksi diri, terutama soal kinerja agar lebih membangun komunikasi aktif dengan para stackeholder, karena apa yang menyebabkan gejolak, sampai pemkab, Pemkot menarik Dana itu perlu diperbaiki agar tidak lagi terjadi.

Kepemilikan saham Bank SulutGo saat ini sebanyak 23 yang terdiri dari 14 Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara dan 9 Kabupaten Kota di Propinsi Gorontalo. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Sulut mempertanyakan realisasi pembangunan jalan Riang Road 3 oleh Dinas Prasarana Permukiman Propinsi tahun 2018 yang terkesan lambat. Hal ini disampaikan pada gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendengarkan laporan realisasi SKPD Mitra kerja komisi yang digelar Rabu (13/2/2019).

Wakil Ketua Komisi III Amir Liputo, meminta agar dinas Oraskim jangan menunggu ketika pada pelaksanaan program kegiatan mengalami kendala. Menurutnya harus berinovasi, sebab jika menunggu akan berdampak pada realisasi program yang sudah ditetapkan. "Kepala Dinas jangan menunggu, harus berinovasi, sebab jika tidak target kinerja tidak akan tercapai," tegas Liputo.

Senada dikatakan Edison Masengi yang menyorot persoalan pembebasan lahan yang menghambat pelaksanaan program kerja dinas Praskim, sehingga ada beberapa pekerjaan yang harusnya sudah tuntas tapi belum terealisasi,"Target pekerjaan yang ditetapkan harus dicapai, jika tidak maka itu sama dengan gagal, perlu dievaluasi," kata Masengi.

Sebagaimana laporan Kepala Dinas Praskim Eddy Kenap untuk pelaksanaan pembangunan Ring Road 3 terkendala soal pembebasan lahan, dan dari total alokasi sebesar Rp 188, 5 Milyar, realisasi sebesar Rp 120 Milyar atau 63 persen." Yang menjadi persoalan yakni dokumen pendukung dari Badan Pertanahan Nasional, tidak lengkap, juga anggaran pembenasan kurang," jelas Kenap. (/Josh Tinungki)

Deprov Bakal Panggil Dishub

Manado, SulutNews.Com - Terminal bayangan yang menjadi tempat mangkal angkutan kota trayek Airmadidi, Lapangan dan Politeknik di jalur Paal 2 yang sering menyebabkan kemacetan, kini bebas beroprasi dan dibiarkan oleh petugas dinas perhubungan, terminal bayangan ini sengaja dibiarkan karena diduga para sopir menyetor upeti kepada pejabat Dishub.

Terkait hal ini Anggota Komisi III DPRD Sulut Edison Masengi, mengatakan, bakal meminta penjelasan dari Dinas Perhubungan. "Jika laporan dugaan pemberian upeti benar, maka ini harus dipertanggungjawaban, karena terminal bayangan itu dilarang dan tidak dibenarkan," tegas Masengi.

Terminal Bayangan : Tempat mangkal angkot ilegal jurusan Airmadidi dan Lapangan

Juga kata Masengi, upaya pembangunan terminal oleh pemerintah adalah untuk menata kendaraan agar ada keteraturan. Selain itu juga agar pendapatan PAD mengalami peningkatan." Sangat tidak bijak jika terminal bayangan beroprasi bebas, apalagi  diduga melibatkan pejabat Dishub, ini harus ditindaki," kata Masengi.

Sebagaimana penuturan salah satu sopir Angkot yang namanya tidak mau dipublikasikan, sudah ada kesepakatan antara mereka, sehingga mereka bebas mangkal dilokasi yang bukan menjadi  terminal."Bebas karena ada kesepakatan dengan petugas," ungkapnya singkat.

Pantauan langsung dilokasi terminal bayangan Paal 2, puluhan kendaraan angkutan umum mulai mangkal sejak pagi dan mereka tidak lagi menggunakan terminal yang ada. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut Noldy Lamalo memberi apresiasi kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O E Kandouw yang telah genap 3 tahun memimpin Sulawesi Utara.

Berbagai keberhasilan atas pelaksanaan program pemerintahan OD-SK di tahun ke 3 telah dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara." Kepemimpinan OD-SK berhasil dan sebagai Anggota DPRD saya memberikan apresiasi," kata Lamalo.

Meski demikian, politisi partai Hanura yang jadi anggota DPRD Sulut dari Daerah Pemilihan Minut-Bitung ini juga menyentil persoalan yang perlu disikapi oleh pasangan OD-SK yakni soal penurunan status pelabuhan Bitung dari Kelas 1 ke kelas 2, juga persoalan PT Bank SulutGo yang terganggu oleh tindakan pemerintah Kabupaten Kota yang menarik Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). "Intinya kepemimoinan OD-SK mampu memberikan perubahan bagi Sulut meskipun baru di usia ke 3 tahun,"kata Lamalo.

Terkait usia ke 3 tahun kepemimpinan OD-SK, Selasa (12/2/2019) digelar pesta di halaman Kantor Gubernur perayaan untuk mensyukuri perjalanan pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. (/Josh Tinungki)

Dondokambey :Kadis dan Kaban Wajib Hadir

Manado, SulutNews.Com - Ketua Komisi III DPRD Sulut Adriana Dondokambey mengatakan, Komisi yang membidangi pembangunan ini, akan melaksanakan evaluasi terhadap capaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi.

Menurutnya,, evaluasi akan digelar lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang pelaksanaanya akan dimulai Rabu (13/2/2019) ini. "Komisi III telah menjadwalkan RDP, dan diharapkan seluruh Kepala Dinas dapat hadir, jangan diwakili, mengingat sangat penting untuk mengetahui, sejauh mana realisasi program yang sudah ditetapkan," tegas Dondokambey.

Juga kata dia, pelaksanaan RDP ini, adalah bentuk tanggungjawab Anggota DPRD kepada masyarakat dalam mengimplementasikan tugas pokok sebagai perpanjangan tangan masyarakat dilembaga politik DPRD." Anggota Dewan berkewajiban mengawal berbagai aspirasi masyarakat, sehingga RDP ini sangat penting, agar aspirasi yang dimasukan lewat program SKPD, dapat diketahui sudah sejauhmana realisasinya," jelas Dondokambey.

Dalam RDP bersama mitra kerja ini untuk membahas realisasi program tahun 2018 dan pelaksanaan Program tahun 2019."Selain Kepala Dinas, Keoala Bidang wajib hadir," kata Dondokambey. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Pimpinan dan Anggota DPRD Sulawesi Utara, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka pendalaman tugas, Senin (11/2/2019)

Saat membuka kegiatan Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang, mengatakan, pelaksanaan Bimtek pendalaman tugas kali ini memiliki nilai tambah dan sangat positif, apalagi untuk pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD, karena dapat langsung memahami implementasi Permendagri 86 tahun 2017 dalam pengimputan pelaksanaan tugas pokok dan pikiran DPRD melalui E-planning.

"E-planning penting untuk dipahami, agar berbagai pokok pikiran Anggota Dewan yang didasari pada aspirasi masyarakat bisa langsung di masukan lewat E-planning," jelas Mewengkang.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menyampaikan sambutannya mengatakan, sistim E-planning adalah jawaban untuk membantu DPRD dalam menyampaikan pokok pikiran sebagai implementasi dari aspisrasi masyarakat."E-planning adalah perubahan paradigma menyerap aspirasi dari masyarakat, sehingga pokok pikiran bisa disampaikan bersinergi dengan kebijakan eksekutif," jelas Angouw.

Sementara itu Kwinthatmaka, SE, MM Kepala BPKP Sulut mengatakan, E-planning hadir untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan kinerja Anggota DPRD dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga peningkatan kwalitas pelayanan publik dapat dicapai."Sistem e-planning membantu Anggota DPRD agar pokok pikiran bisa langsung dimasukan lewat E-planning," ungkap Kwhintatmaka.

Sejumlah Anggota DPRD Sulut yang hadir diantaranya, Edison Masengi, Netty Pantouw, Ainun Talibo, Syenny Kalangi, Rita Lamusu, Ayub Ali, Noldy Lamalo, Cindy Wurangian, Audy Wongjar, Hanafi Sako, Teddy Kumaat, Norry Supit, Rasky Mokodomoit, Dirk Makagansa dan Khristopirus Decky Palinggi. (Josh Tinungki)