MANADO - Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinan Mewengkang mengingatkan agar masa cuti yang diberikan kepada Bupati dan Walikota yang mengikuti Pilkada serentak akan berakhir 23 Juni 2018, terkait hal tersebut diharapkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberlakukan aturan sesuai dengan ketentuan.

"Jangan sampai pada saat masa cuti berakhir masih ada Kepala Daerah yang belum kembali melaksanakan tugas rutinya, harus dilaksanakan tepat waktu," ujar Mewengkang.

Juga kata Mewengkang, proses pengembalian masa jabatan usai menjalani masa cuti bagi kepala daerah yang mencalonkan diri adalah amanat aturan sehingga tidak ada alasan untuk menunda." Masa jabatan berakhir setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik," kata Mewengkang.

Sebagaimana data di Komisi Pemilihan Umun (KPU) selaku penyelenggara Pilkada, Bupati/ Walikota yang kembali mendaftar sebagai calon yakni James Sumemdap (Bupati Mitra), Tatong Bara (Walikota Kotamobagu), Sri Wahyuni Manalip (Bupati Talaud), Depri Pontoh (Bupati Bolmut). (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Keputusan Presiden Jokowi yang ditindak lanjuti oleh Mendagri terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ternyata juga berlaku di DPRD Sulut, terbukti sejak Senin ( 04/07/2018) politisi dilembaga DPRD Sulut telah menerima THR. Infomasi yang dirangkum pemberian THR untuk anggota dewan diperkirakan mencapai Rp 6 juta hingga Rp18 juta. Besaran tersebut disesuaikan dengan status anggota dewan yang setara dengan pejabat eselon 2, serta jabatan di lembaga terhormat tersebut.

Terkait pemberian THR, bagi Anggota DPRD Sulut tersebut, Sekretaris DPRD Bartolomeus Mononutu SH yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dana THR sudah disalurkan ke nomor rekening masing-masing.

“Baik staf ASN maupun anggota dewan sudah semua. Sudah di rekening masing-masing,” aku dia, Selasa (5/6/2018). Terkait hal ini, sejumlah anggota dewan yang ditanyai wartawan memilih tak berkomentar banyak. Mereka irit bicara, berbanding terbalik saat mengeluh di-TGR dana reses oleh BPK.

“Belum tahu. Belum ada informasi,” ucap sejumlah anggota dewan yang enggan di-publish namanya. Sedangkan anggota dewan Herry Tombeng mengaku terkejut dengan dana THR.
“Kami kan tidak merayakan lebaran. Mengapa harus ada THR,” ucap dia.

“Tapi kalau memang aturan disalurkan sekarang, saya masih bingung,” tambah dia.
Seperti diketahui, pada beberapa waktu lalu, dana reses anggota dewan di-TGR. Mereka harus mengembalikan dana reses dengan kisaran Rp20 juta hingga Rp 40 jutaan per legislator. (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Utara, menggelar literasi digital sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di masyarakat,  di Hotel Aryaduta, Kamis, 07/05/18.

Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama BNPT dan FKPT tersebut, mengangkat tema “Saring Sebelum Sharing” yang di buka oleh Drs.M.Onibala, M.Si mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE,  yang di hadiri oleh perwakilan Polda Sulut, Kodam XIII Merdeka, Mahasiswa,  Jurnalis dan Masyarakat penggiat media sosial.

Dondokambey, dalam sambutannya yang di bacakan Onibala pada kesempatan itu mengatakan aksi radikalisme dan terorisme yang terjadi akhir-akhir ini yang mengancam Indonesia termasuk Sulawesi Utara semakin mengharapkan peran dari segenap komponen pembangunan antara lain Seluruh Bupati/Walikota, dan seluruh masyarakat untuk terus mempererat dan meningkatkan persatuan sekaligus memantapkan tekad dan komitmen untuk menyikapi setiap ancaman, agar dapat meningkatkan pengamanan dengan melibatkan aparatur keamanan.

Dalam agenda yang di kemas dalam bentuk diskusi tersebut,  menghadirkan beberapa narasumber diantaranya DR.Max R.Rembang, M.Si sebagai akademsi, Letkol Setyo Pranowo, SH, M.MM dari BNPT dan Imam Wahyudi selaku anggota Dewan Pers.

Ketua FKT Sulut James Tulangouw, SE dalam laporannya menyampaikan terimakasih karena oleh dengan tuntutanannya FKPT Sulut bersama pimpinan dan staf BNPT dapat melaksanakan kegiatan seminar dialog Literasi Digital dalam upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di masyarakat khususnya di provinsi Sulawesi Utara.

“Visi FKPT Sulut adalah terwujudnya provinsi Sulawesi Utara yang bebas dari terorisme melalui berbagi pendekatan dengan memperhatikan faktor-faktor kearifan lokal untuk menuju masyarakat Sulawesi Utara yang beriman, bertaqwa aman damai berbudaya sejahtera serta berdaya saing global berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 45″ beber Tulangouw.

Manado, Sulutnews.com - Setelah tahapan dan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) tuntas, politisi Partai Golkar Hanafi Sako akhirnya resmi menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara periode 2014-2019. Ia menggantikan Marlina Moha-Siahaan yang mundur akibat tersandung kasus hukum.

Pelantikan Sako dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Andrei Angouw yang mengambil sumpah dan janji anggota dewan dalam rapat paripurna istimewa yang digelar, Selasa (5/6/2018) sore sekitar pukul 16.00 WITA.

“Saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucap Sako dalam janjinya yang didampingi rohaniwan dari agama Islam.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Steven Kandouw mengingatkan Sako untuk menjadi pejuang bagi rakyat. 

“Harus lantang bicara untuk rakyat. Jangan jadi wowo (bisu, red). Karena kata parlemen diambil dari kata parli yang artinya bicara,” kata Kandouw.

Ia juga mengingatkan Sako agar tidak jadi penghianat bagi rakyat.

“Harus berjuang untuk rakyat,” tambah dia.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut para Wakil ketua DPRD, Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan sejumlah anggota dewan. Turut hadir juga Forkopimda dan jajaran Pemprov Sulut, serta Sekretariat DPRD Bartolomeus Mononutu.

Kepada wartawan usai dilantik, ia menyatakan sudah siap  bekerja untuk rakyat hingga periode 2014-2019 berakhir.

“Saya sudah siap bekerja dan mengabdi untuk rakyat,” ucap dia. (***)

Manado, Sulutnews.com - Pemberian opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Sulut dianggap ada sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal, karena terdapat catatan yang memcolok dimana untuk tingkat pengangguran diera kepemimpinan Gubernur Oly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw sangat tinggi yakni sebesar 7,18 persen melebihi angka pengangguran nasional sebesar 5,50.

" Perlu ada perhatian dan kajian khusus oleh tim ekonomi pemprov, karena tidak masuk diakal jika pertumbuhan ekonomi meningkat, prosentasi penduduk miskin menurun dan, indeks pembangunan diatas nilai rata rata nasional, sementara tingkat pengangguran tinggi, ini fenomena yang tidak lazim" kata Taufik Tumbelaka pengamat politik pemerintahan Sulut.

Terkait tingginya tingkat pengangguran di Sulut Ketua DPRD Andrei Angouw menilai hal ini dipengaruhi oleh sektor non formal dimana pekerja disektor ini tidak menentu sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran." Pekerja disektor non formal tidak menetap sehingga mereka dianggap pengangguran," kata Angouw.

Berbeda dengan Angouw, Ketua Fraksi Restorasi Nurani DPRD Sulut Felly Runtuwene, menilai Opini WTP ditengah angka pengangguran tinggi patut dipertanyakan, karena sangat aneh jika pertumbuhan ekonomi mantap namun penangguran tinggi." Sepertinya perlu ada evaluasi kinerja terutama bagi dinas terkait untuk lebih terpacu melakukan terobosan agar persoalan pengangguran dapa ditekan," ungkap Runtuwene.

Berbeda disampaikan  Wakil Gubernur Steven Kandouw yang mengatakan tingginya angka pengangguran di Sulut dipicu berhentinya oprasional sejumlah pabrik pengalengan ikan yang ada dikoa bitung." Penghentian oprasional pabrik di bitung turut mempengaruhi naiknya angka pengangguran," ungkap Kandouw.

Sebagaimana data yang disampaikan Ketua BPK-RI Sulut DR Arie Ashar Aziz Opini WTP bagi pemerintah Sulut sudah yang ke empat kalinya. Khusus untuk anggaran 2017, dicatat  indikator kemakmuran dapat dicapai, dimana Perekonomian Sulut tumbuh mencapai angka 6,68 persen, lebih tinggi dari angka rata rata pertumbuhan ekonomi nasional juga presentasi penduduk miskin menurun diangka 8,10 persen dari nilai Nasional sebesar 10, 5 persen, indeks pembangunan Manusia sebesar 71,6 jauh kebih baik dari angka nasional yang hanya 70,8 persen pengangguran lebih tinggi dri nasional 7,18 diatas 5,50 persen, 0,394,  rasio nasional 0,391 nasional.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Seiring dengan perkembangan iklim usaha yang baik terutama di bidang perbankan, berbagai produk tektil yang kaya akan budaya peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia seperti batik telah mampu memikat perhatian dan menghasilkan daya beli masyarakat.

Sebut saja Batik Kaeng Minahasa yang dikenal pencinta batik karena lukisan tangan (catting) para pengrajinnya adalah contoh. 

Menurut Pemimpin Industri tektil Kaeng Manado Ferdy Umbas, sejak berdiri pada tahun 2014 telah diakui masyarakat sebagai salah satu kaeng batik tebaik yang mampu bersaing di tanah air.

"Batiknya menjadi kesukaan penggemar batik di Indonesia, bahkan berkat promosi sejak berdiri tahun 2014 Kaeng Minahasa sudah mampu bersaing di pasar global di Eropa yakni di Italia, Inggris, Belanda dan Amerika, " demikian menurut Ferdy Umbas kepada sulutnews,com, baru-baru ini di Manado.

Debby Mondigir, salah satu pengrajin batik Kaeng Minahasa menambahkan, pasar global Kaeng Minahasa masih didominasi busana seragam di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulawesi Utara, Jakarta dan Surabaya. 

Permainan warna sangat menentukan kebaikan sebuah kain batik. Warna merah lebih disukai pasar luar negeri dan dalam negeri, kata Debby Mondigir.

Harga Kaeng Minahasa masih cukup mahal. Satu paket batik panjang kain 2,5 meter dilukis menggunakan tangan dijual dengan harga Rp2 juta hingga Rp 5 juta. Sedangkan produksi batik cetakan dijual dengan harga lebih murah namun tak mengurangi keindahan motif batiknya, hanya Rp300-500/paket. 

Bagi mereka yang ingin mendapatkan Kaeng Minahasa dapat mengunjungi outlet batik di Kompleks MCC Bahu Mall dan di Jalan Sea serta di semua toko sovenir Manado di Jakarta.

Herdy Umbas mengharapkan semoga Kaeng batik Minahasa akan menjadi pemersatu masyarakat dan dilestarikan para generasi muda dengan mencintainya guna mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.(/Yy). 

 

Manado, Sulutnews.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara (Sulut), memberikan apresiasi kepada rekan-rekan wartawan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke XVI. 

Dan menyatakan diri tanpa paksaan bergabung menjadi anggota PWI. UKW tersebut berlangsung 29-30 November 2017 lalu di Gedung Balai Wartawan, Kota Manado.

''Jumlah wartawan berasal dari media cetak/eletronik dan media siber yang ikut dalam kegiatan tersebut 24 orang. Saya memberikan apresiasi kepada panitia pelaksanan yang menunjang salah satu program bidang pendidikan PWI dalam rangka meningkatkan profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas sehari-hari,'' kata Ketua PWI Sulawesi Utara, Drs Voucke Lontaan, di Manado, Senin (27/3/2018).

Menurut Voucke, kegiatan uji kompetensi ini dibagi empat kelas, setiap kelas 7 peserta wartawan, penguji satu orang. Para penguji berjumlah 4 orang didatangkan dari PWI Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan memenuhi regulasi Dewan Pers, yang mengharuskan setiap wartawan dalam menjalankan tugas di lapangan harus berkompeten atau telah dinyatakan lulus mengikuti UKW.

''Dari 24 orang wartawan yang ikut serta UKW kategori muda, 2 orang di antaranya oleh tim penguji dinyatakan belum berkompeten. Bagi yang belum berkompeten dalam aturan diberikan waktu enam bulan bisa mengikuti kembali UKW. Perlu saya jelaskan UKW dibagi dalam tiga kategori, kelas muda (reporter), madya (redaktur) dan kelas utama (Redpel/Pemred),'' jelasnya.

Voucke mengatakan, sesuai aturan yang dikeluarkan Dewan Pers, setiap wartawan yang mengikuti UKW, harus dari media yang ber badan hukum Indonesia baik Yayasan, Koperasi atau PerseroanTerbatas (PT) yang spesifik bergerak dibidang perusahaan pers dan perusahaan itu telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu perusahaan tersebut paling tidak telah terdaftar memenuhi syarat secara administrasi di Dewan Pers.

''Jadi, sebelum UKW berlangsung kelengkapan berkas-berkas itu harus dipenuhi. Sebab, yang mengeluarkan sertifikat dan kartu tanda lulus UKW adalah Dewan Pers, PWI mengeluarkan Kartu Anggota PWI saja untuk melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Pers,'' ujarnya.

Voucke menegaskan, setelah para wartawan anggota Muda PWI dinyatakan berkompeten dalam UKW akan diusulkan menjadi anggota Biasa dari PWI Pusat, ini sesuai peraturan dasar/peraturan rumah tangga PWI. ''Jadi, sekarang ini tidak sembarang saja PWI sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia mengeluarkan kartu anggota PWI, ada aturan main,'' tegasnya.

Disentil tentang pelaksanaan UKW yang diikuti 24 wartawan Minahasa Selatan, Voucke mengakui, PWI Sulut  mengeluarkan surat keputusan (SK) panitia pelaksaan kegiatan UKW yang diketuai Rocky Frans Sariowan dan Yens HTO Watung sebagai Sekretaris, agar kegiatan ini terlaksana dengan baik. Setelah UKW, program selanjutnya PWI Sulawesi Utara membentuk pengurus PWI Kabupaten Minahasa Selatan..

''Nah, teman-teman wartawan di Minsel yang sudah ikut UKW dan dinyatakan berkompeten berhak membentuk Pengurus PWI Minahasa Selatan melalui konfrensi PWI, namun tentunya dengan syarat kartu anggota PWI muda dinaikan status menjadi  anggota biasa. Karena itu harus dibedakan panitia UKW dan panitia konferensi. Saya berharap, tahun ini PWI Kabupaten Minahasa Selatan sudah terbentuk, saya juga berterima kasih kepada panitia pelaksanaan UKW Minsel yang telah bekerja keras sehingga pelaksaan UKW terlaksana. Terima kasih juga atas dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Kalau ada teman-teman wartawan Minsel yang belum ikut UKW, PWI Sulut sangat terbuka memfasilitasi melaksanakan kegiatan ini kembali,'' tutup Voucke. (PWI Sulut/ferrowaney)

Manado, Sulutnews.com - Setelah hampir 5,5 jam melakukan pemilihan dengan sistem e-Voting, Pdt Hein Arina akhirnya terpilih sebagai Ketua Sinode GMIM Periode 2018-2022. Terkait hasil pemilihan tersebut, Penatua Maxi Pangkey utusan Jemaat GMIM Nafiri Medan  memberikan kain ulos Batak.

Arina berhasil meraih 1.110 suara atau 65 persen. Sementara pesaing terberat Arina yakni Pdt Hendry Runtuwene meraih 464 suara atau 27 persen, dan Pdt Petra Rembang 96 suara atau 6 persen.

Penatua Maxi Pankey menjadi utusan Jemaat GMIM Nafiri Medan, berhubung ketua Jemaat Pdt.Melani Virginia Angel Pua berhalangan hadir.

Maxi Pangkey mengucapkan bahwa pemberian kain ulos Batak sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap Ketua Sinode terpilih agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung  sebagai Ketua BPMS GMIM harus bisa membawa pelayanan gereja ini kedepan menjadi lebih baik," katanya.

"Pemberian ulos merupakan tradisi orang batak yang selalu saya ikuti baik pada acara Gereja, Budaya dan acara besar lainnya, saya sebagai warga batak marga Silitonga bangga dengan tradisi ini”, Ujar Maxi.(/MS)

Manado, SulutNews.com - Direktur Lalu Lintas Polda Sulut menggelar sosialisasi Model Sinergis Pendidikan Tertib Berlalu Lintas Untuk Mata Pelajaran PKN di Lingkungan sekolah.

"Siswa dan siswi sangat penting dalam menciptakan tertib berlalulintas saat mereka pergi bersekolah, dan pertemuan Polisi dengan guru bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) adalah langkah kemajuan guna membangun kerjasama," kata Dirlantas Polda Sulut Kombes (Pol) Ari Sugiarto di Manado kepada pers, Rabu (14/3). 

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Paninsula Manado, dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah dan wakil guru Mata Pelajaran PKN di sekolah tingkat SD, SMP,SMA dan SMK se Sulut.

Dibuka Dirlantas Polda Sulut, yang juga bertindak sebagai pembicara. Dalam Acara sosialisasi ini dibahas tentang MOU tahun 2015 antara Menteri Pendidikan dan Kapolri tentang sikap dan Kerjasama dalam menghadapi globalisasi tertib berlalulintas di lingkungan sekolah, kata Dirlantas.(/Yy)

MANADO, Sulutnews.com – Wakil Presiden (Wapres) Dr.(H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia kuat karena adanya banyak perbedaan, baik suku, agama dan etnis. Ini berbeda dengan negara lain, perbedaan itu menjadi kelemahan. tetapi kita justru perbedaan menjadi kekuatan bangsa kita."Jadi kita harus tetap pelihara terus perbedaan dan kemajemukan bangsa,"kata Wapres ketika membuka Sidang Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) ke 79 di Grand Kawanua Manado Senin (19/03).

Wapres didampingi Ny.Mufidah Yusuf Kalla dan juga turut hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang juga selaku Ketua Panitia, Wakil Gubernur Steven Kandow dan Ketua DPRD Andre Angow, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesa Pdt Dr Ny H. Lebang dan sekitar 3.000 peserta dan undangan. Sidang ini untuk memilih pengurus Sinode GMIM periode empat tahun mendatang.

Wapres mengatakan, dalam ajaran agama apapun semuanya mengajarkan yang baik dan kedamaian. Karena itu, kita berharap dengan kedamaian kita terus maju dan tetap menjaga persatuan. Gereja memiliki peran penting dalam memajukan bangsa ini karena adanya pesan kedamaian dan persaudaraan.

Ia memuji kerukunan di Sulut yang sejak lama berlangsung. Bahkan, daerah sekitar Sulut ada  konflik beberapa tahun lalu justru daerah ini tetap aman dan rukun bahkan menerima para pengungsi dari daerah konflik. Ini harus dipertahankan terus.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey selaku Ketua Panitia mengatakan, Sidang Sinode GMIM tahun ini berjalan sukses karena peran semua pihak. Dan GMIM  memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah daerah terutama  memajukan daerah dengan mengurangi kemiskinan. Tinginya pertumbuhan ekonomi daerah ini hingga 6,32 persen tahun lalu karena peran gereja didalamnya besar. GMIM sangat banyak mendukung pemerintah. Ia berharap pemilihan berjalan lancar dan sukses. (/Fw).