Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Sulut Kamis (22/8/2019) menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Dalam Negri (KKDN) Sespimti Polri angkatan 28.Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut yang menerima peserta mewakili Ketua DPRD Sulut memberi apresiasi atas kunjungan para peserta yang adalah Perwira Tinggi.

"Kami memberi apresiasi dan menyambut baik dipilihnya DPRD sebagai salah satu lembaga untuk memenuhi program Sespim angkatan 28, karena tingkat kerukunan masyarakat Sulut yang tinggi," ungkap Lumentut.

Sementara itu juru bicara peserta KKDN Kombes (Pol) Tumbul KS mengatakan kedatangan timnya ke Sulut adalah untuk mengkaji sistem keamanan maupun pertahanan di wilayah Sulut sebagai daerah perbatasan.

"Sulut daerah yang  masuk kategori rawan karena berbatasan langsung dengan Piliphina, negara yang tingkat terorisnya tinggi termasuk jalur peredaran narkotik karena kondisi pulaunya yang banyak," kata Kumbul KS.

Hal yang juga menjadi masukan peserta Sespimti, yakni terkait sinergitas antara aparat keamanan dan memberdayakan masyrakat di perbatasan sehingga tumbuh kepedulian dan nasionalisme.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Menyikapi cuaca ekstrim dimana Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang rawan terkena dampak seperti bahaya kebakaran hutan, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengajak segenap masyarakat untuk kiranya turut menjaga serta selalu awas terhadap bahaya yang bisa menimbulkan kebakaran

Menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan awal musim hujan akan jatuh pada akhir November hingga awal Desember 2019 dan musim kemarau yang terjadi saat ini diperkirakan akan masih berlanjut dalam dua atau tiga bulan ke depan.

"DPRD Sulut telah menyetujui anggaran Rp 1,5 Miyar untuk biaya antisipasi bencana, khusus penanggulangan kebakaran hutan yang wilayah Sulut masuk dalam titik rawan," ungkap Angouw.

Juga kata politisi PDIP yang dipersiapkan untuk maji sebagai calon Walikota Manado ini, lembaga DPRD Sulut sangat memberi apresiasi atas sikap tanggap Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw yang langsung mengalokasikan anggaran lewat APBD untuk darurat bencana." Untuk masalah antisipasi bencana DPRD Sulut selalu siap," tegas Angouw.

Terkait instruksi Presiden Joko Widodo untuk Propinsi Sulawesi Utara masuk dalam wilayah rawan bencana kebakaran telah ditindak lanjuti dengan rapat koordinasi antara TNI, Polri dan Badan Penanggulangan bencana dengan Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Kota se Sulut, sebagai langkah antisipasi. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Menyikapi maraknya postingan di Media Sosial (Medsos) yang diskriminatif terhadap etnis Papua yang bisa mendatangkan konflik baru mendapatkan perhatian Anggota DPRD Sulut Roxky Wowor. Menurutnya masyarakat jangan terpancing dan hendaknya dapat menilai dengan bijak beragam postingan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. .

“Masyarakat Sulut hendaknya sama-sama menjadi pihak yang bisa menjadi penyejuk untuk turut meredam persoalan yang terjadi di Papua,” Kata Rocky Wowor berharap

Legislator PDIP ini juga mengajak semua pihak saling menjaga jari agar tidak terlibat dalam hal postingan di Medsos yang justru menimbulkan konflik baru yang mengarah pada perpecahan. “Pegiat medsos agar tidak asal share dalam membagikan konten-konten yang belum jelas faktanya, sehingga justru lebih memperkeruh keadaan,” tegas Wowor.

Sebagaimana diketahui saat ini terkait kisruh yang terjadi di Papua lewat media sosial ada banyak postingan yang berisi hal-hal yang berbau RAS bahkan terkesan melecehkan dan ini sangat membahayakan keutuhan NKRI. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Anggota Komisi IV DPRD Sulut Fanny Legoh menilai alokasi anggaran pengembangan sektor Pariwisata yang diusulkan pada anggaran 2020 sebesar Rp 200 juta itu seperti menghina Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Hal ini disampaikan legoh saat menanggapi penyampaian kepala Dinas Pariwisata Daniel Mewengkang saat rapat dengar pendapat terkait evaluasi program kegiatan tahun angharan tahun 2019 dan pemaaran program kegiatan tahun 2020, Senin (19/8/2019).

Foto : Suasana RDP Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pariwisata Sulut

Menurutnya sebagai Kepala Dinas harus mau bertarung untuk mendukung program Pariwisata Gubernur, jangan loyo dan menyerah dengan keadaan. " Membangun sektor Pariwisata sulut membutuhkan sebuah inivasi yang dapat menjadikan sektor pariwisata semakin hebat," tegas Legoh.

Juga kata politisi PDIP ini, sebagaimana penyampaian Gubernur pada Paripurna APBDP jika turis yang datang ke Sulut menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1, 6 Triliun dan ini perlu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai." Kalau pemikir anggaran Pariwisata seperti ini kita tinggal menunggu kapan akan jatuh," ungkap legoh sambil berharap agar para pemikir penyusun anggaran dapat segera bertobat.

Sektor Pariwisata Sulawesi Utara memiliki prospek yang sangat baik, jika dikelola dengan baik dan bisa mendatangkan PAD yang sangat hebat. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Rapat paripurna DPR-RI dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 yang dirangkaikan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, turut disaksikan melalui media elektronik oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

Foto :  Hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Propvinsi Sulut

Pada paripurna yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Sulut, Jumat (16/8/2019), saat membuka sidang paripurna, Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw mengatakan HUT Kemerdekaan RI ke-74 menjadi energi untuk merawat persatuan dan kesatuan. Sebab kemerdekaan itu direbut oleh para pahlawan dengan mengorbankan jiwa dan raga.

Foto : Sekertaris Provinsi, bersama pimpinan BPK, Direktur BSGO, Kepala BI dan pejabat OJK

"Marilah kita tanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI serts mengisi kemerdekaan dengan cita-cita bangsa. Mari kita tingkatkan kualitas SDM, dengan bekerja keras dan keahlian di bidang masing-masing sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang disegani lewat kepribadian maupun kebudayaan," kata Angouw.

Foto : Foto bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Gubernur dan Wakil Gubernur, Forkopimda dan pejabat teras dijajaran pemprov

Juga kata Angouw, Kemerdekaan harus diisi dengan menyebarkan nilai-nilai Pancasila, bertoleransi dan bergotong-royong antar sesama anak bangsa, berpikir positif agar supaya menghasilkan tindakan positif bagi kita dan bangsa Indonesia."Tindakan -tindakan  yang positif akan menghasilkan kehidupan yang positif bagi kita dan bangsa Indonesia. Karena pikiran negatif hanya akan memberikan kehidupan yang negatif dan kalau sebagian besar masyarakat berpikir negatif maka kehidupan berbangsa akan negatif," ujarnya.

Foto: Anggota DPRD Sulut saat mengikuti sidang paripurna

Pidato Presiden RI ini, intinya mengingatkan semua pihak agar bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. "Arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka harus dimanfaatkan sekaligus diwaspadai. Demikian juga dengan kemudahan informasi dan interaksi yang membawa ancaman-ancaman. Terutama terhadap ideologi Pancasila, ancaman adab, sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi seni budaya kita, ancaman terhadap warisan dan kearifan lokal bangsa kita, dalam bidang pertahanan keamanan. Kita harus tanggap dan siap menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, menghadapi terorisme serta menghadapi ancaman kejahatan lainnya," kata Jokowi.

Foto : Suasana sidang paripurna DPRD Sulut pada paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Ir Joko Widodo

Selain itu Jokowi juga menegaskan berkaitan dengan menghadapi persaingan ketat di era global, perlu disiapkan dengan sumber daya manusia yang unggul."Kita tidak perlu takut terhadap persaingan, karena kita hadapi persaingan dengan kreativitas dan inovasi serta kecepatan yang kita miliki, karena itu kita harus berubah, kita harus berani jadi pemain kelas dunia, itu harus. Kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan oleh dunia internasional. Itu yang harus kita siapkan. Sekali lagi kita harus semakin ekspansif, kita semua harus berbenah bersama saya yakin kita mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan," tandasnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Forkopimda Sulut, Pejabat struktural dan masyarakat. (/Adv/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Momentum peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI yang setiap tahun diperingati oleh segenap rakyat Indonesia, bagi Anggota DPRD Sulut Netty Agnes Pantouw memiliki makna tersendiri, dan pada peringatan ke - 74 tahun 2019, menurut politisi partai Demokrat Sulut ini, mengandung makna khusus.

"Jika menyimak pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo oada pariourna DPR-RI yang menyatakan Bangsa Indonesia baru saja menyelesaikan pesta demokrasi Pemilihan Anggota Legislatif, juga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dan boleh dilewati bersama. Ini akan semakin menjadikan Bangsa Indonesia kedepan semakin kuat dan semakin hebat,"kata NAP kepada wartawan

Juga kata politisi yang bakal menjadi Wakil Ketua DPRD Sulut untuj periode 2019-2024 ini,Terkait dengan tema peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-74 tahun 2019, Sumberdaya Maju Unggul, Indonesia Maju,  menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia."Ketika masyarakat berpengetahuan hebat, maka Bangsa Indonesia akan semakin maju, dan memberikan sumbangsi yang luar biasa,tidak hanya terfokus pada satu sektor tetapi disemua bidang pembangunan," ujar mantan atlit bola voli Sulut ini.

Kemerdekaan yang diraih dengan susah payah, oleh para pejuang tentu menjadi kewajiban kita generasi yang hidup disaat ini, mengisinya dengan melakukan hal-hal positif yang daoat memberi sumbangsi bagi kemajuan Bangsa Indonesi."Ada banyak peluang yang harus diciptakan untuk menuju Sulawesi Utara semakin Hebat." pungkasnya.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan dirinya akan melantik  Bupati terpilih Kabupaten Talaud Elly Engelbert Lasut dan Wakil Bupati Moktar Parapaga, asalkan sudah ada surat dari Mahkamah Agung yang menyatakan jika  masa jabatan E2L sudah dua periode.

"Jika Mahkamah Agung sudah menjawab menyangkut dua periode masa jabatan E2L, besok saya lantik," tegas Dondokambey.

Juga kata Dondokambey, pihaknya belum bisa melantik Bupati dan Wakil Bupati Talaud, karena ada prosedur yang belum dipenuhi, sehingga ini masih menunggu, dan jika prosedur sudah terpenuhi, maka pasti akan dilantik.

Sebagaimana diketahui pelantikan Bupati Kabupaten Talaud dan Wakilnya sampai saat ini belum bisa dilakukan, karena timbul persoalan terkait administrasi. (/Josh Tinungki)

Janjikan Interupsi Soal Sawit di Paripurna 16 Agustus

Manado, Sulutnews.Com - Aksi masa yang menamakan diri gerakan rakyat anti sawit, akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah Anggota DPRD Sulut Amir Liputo berhasil memberikan penegasan jika apa yang mereka tuntut pasti disampaikan ke Gubernur selaku pihak yang berwenang memutuskan keinginan mereka.

Foto : Masa pendemo saat menggelar aksi di halaman kantor DPRD Sulut

"Saya pastikan apa yang saudara saudara harapkan akan tersampaikan kepada Gubernur, karena pada 16 Agustus ini saya akan melakukan interupsi pada paripurna terkait persoalan kelapa sawit di lolak," tegas Liputo.

Aksi yang sebelumnya sempat terjadi aksi dorong-dorongan dengan petugas keamanan sekertariat DPRD, akibat harapan mereka untuk berdialog dengan para wakil rakyat tidak bisa disanggupi Anggota DPRD Sulut agar dapat menjembatani apa yang mereka suarahkan agar oprasional perkebunan kelapa sawit yang saat ini berada di Desa Lokak Kabupaten Bolaang Mongondouw. Mereka juga menilai persoalan kelapa sawit yang selama ini mereka suarakan terkesan dibiarkan.

"Kami minta DPRD jangan hanya diam menyikapi persoalan rakyat, keluhan rakyat menolak perkebunan kelapa sawit tak pernah diselesaikan," teriak masa pendemo.

Aksi damai yang dilakukan adalah bentuk perlawanan karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat lolak menuntut perusahaan HGU perusahaan kelapa sawit agar ditutup, karena telah menyengsarakan masyarakat sekitar lokasi perkebunan." Kebun persawahan kami hilang padahal itu menjadi mata pencahrian masyarakat," ujar warga lolak yang ikut berdemo.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Selasa (13/8/2019) menggelar paripurna Penyampaian dan penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Perubahan APBDP 2019. Pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw tersebut, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw menyampaikan jika Pendapatan dalam APBD Perubahan tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 4.098.657.797. 000 Milyar berubah menjadi Rp4.110. 613.637.599 Miliyar atau mengalami kenaikan 0, 92 persen yakni menjadii Rp 11.955.840.599 Milyar.

Sementara Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,269.244.160.000 Triliun berubah menjadi Rp 1.277. 215.768.899,00 bertambah sebesar Rp. 7. 971.608. 899.00, sehingga total belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.4,504.485.84.000,00 berubah menjadi Rp 4,770.127.954.299,79 atau mengalami kenaikan 5,90 persen yakni sebesar Rp 265.642. 113.299, 79 Milyar.

 

Foto : Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E. Kandouw

Sementar itu menanggapi penyampaian Rancangan APBD Perubahan yang sudah disampaikan Gubernur lewat Wakil Gubernur Steven OE Kandouw,, Enam Fraksi pada paripurna tersebut, memberikan tanggapan masing- masing

 

Foto : Anggota Fraksi PDIP Dirk Makagansa saat membacakan pemandangan Umum Fraksi

Fraksi PDIP dibaca oleh Dirk Makagansa, menyoroti soal rektrukturisasi birokrasi agar dapat dilakukan sesuai ketentuan dan mekanism, juga F-PDIP memberikan Empat point patut diantaranya konsisten mendukung kepemimpinan OD-SK, pengembangan sektor pariwisata dan ifrastruktur perlu ditinfkatkan

Pembahasan Ranperda perubahan dpt mematuhi kaidah  dan dapat dibahas profesional sesuai mekanisme, mendukung percepatan realisasi pekerjaan proyek strategis nasional, pemerintah dpt memberi perhatian kepada sektor Perkebunan dan pertanian dan perikanan agar Pemerintah dengan membuat program peningkatan kesejahtraan masyarakat.

 

Foto : Meiva Lintang saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar

Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Anggota Meiva Lintang menyorot soal peningkatan kemiskinan di Sulut, juga soal pemanfaatan asrama mahasiswa di Jogya yang sampai hari ini belum digunakan, juga terkait tindak lanjut pembangunan ring road tiga.

 

Foto : Anggota DPRD Amir Liputo Saat membacakan pemandangan Umum Fraksi Amanat Keadilan

Sementara itu Fraksi Amanat Keadilan yang dibacakan oleh Anggota Amir Liputo juga mengharapkan agar anggatan perubahan yang minim untuj dapat diarahkan keada prioritas program yang lebih nenyentuh langaung bagi peningkatan kesejahtraan masyarakat, juga fraksi ini menyorot soal pengentasan kemiskinan dapat diarahkan pada masyarakat perkotaan.

 

Foto : Anggota DPRD Syenny Kalangi saat menyerahkan pemandangan Umum Fraksi Gerindra

Terkait pemandangan umum fraksi teehadap APBDP Sulut tahun 2019 ini Fraksi Demokrat, Fraksi Gwrindra dan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK) hanya diserahkan. (josh tinungki)

Foto : Ketua umum panitia peringatan hari koprasi Adriana Dondokambey bersama Kadis Koprasi Ronald Sorongan bersama anggota panitia

Manado, Sulutnews.Com - Peringatan hari Koprasi Nasional ke 72 untuk tingkat propinsi Sulawesi Utara akan digelar pada 6 September 2019 dan tempat pelaksanaan akan dipusatkan di Kabupaten Minahasa. Dalam kaitan pelaksanaan peringatan hari Koprasi tahun 2019, Ketua Umum panitia pelaksana Adriana Dondokamney mengatakan diharapkan menjadi momentum penting untuk kembali menjadikan Koprasi di Sulut dapat kembali bergairah, agar tujuan meningkatkan ekonomi rakyat dapat dicapai, termasuk melakukan inovasi bagi pengembangan UMKM.

 "Kegiatan peringatan hari Koprasi tahun 2019 diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih meningkat, karena setiap kegiatan kelomook UMKM semuanya harua ada sertifikasi dari Dinas Koprasi baru bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ,"  Dondokambey.

Juga dalam kegiatan puncak perayaan hari Koprasi tahun 2019 ini, akan dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Koprasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sulawesi Utara dan juga akan dirangkaian dengan acara Gebyar UMKM yang akan menamoilkan hasil produksi UMKM se Sulut, juga jalan Sehat, Pengobatan Gratis dan berbagai kegiatan lain yang akan melibatkan BUMN dan BUMD di Sulut dan kelomook masyarakat pegiat Koprasi.

Sementara itu kepala Dinas Koprasi Ronald Sorongan mengatakan target program Oprasi Daerah Sehatkan Koprasi, nantinya akan dijadikan dasar agar koprasi sebagai sokoguru perekonomian masyarakat akan terimplememtasi dalam kegiatan peringatan hari koprasi tahun 2019."Puncak peringatkan hari Koprasi tahun 2019 bakal dilaksanakab meriah karena ini bakak jadi momentum kembalinya aktifitas Koprasi dan UMKM di Sulut," pungkas Sorongan. (/Josh Tinungki)