Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utata menggelar Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di kantor KPU Sulut, Senin (27/8/2018) yang dihadiri oleh bakal calon DPD RI Dapil Sulut tersebut dilakukan sebagai tahapan dalam rangka  untuk memastikan jika syarat calon sudah sesuai termasuk fas foto yang akan dipakai untuk Daftar Calon Tetap yang akan dicetak oleh KPU selaku penyelenggara Pemilu."Penyampaian berita acara untuk memastikan jika pencetakan nama atau foto yang akan dicetak sudah sesuai," jelas Yesi Momongan Komisioner KPU Sulut.

Juga kata Ketua Divisi teknis KOU Sulut ini mengatakan, selesai penyerahan berkas verifikasi hasilnya akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

"Usai penyerahan berkas verifikasi adminstrasi dan verikasi faktual hasilnya akan disampaikan kepada KPU Pusat," tegas Tinangon disela - sela kegiatan di kantor KPU Sulut.

Sementara itu Bakal Calon Anggota DPD RI James Salibana menyatakan menerima berkas verifikasi adminstrasi dan verifikasi faktual perbaikkan syarat dukungan serta syarat calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Usai penyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon perseorangan peserta pemilu DPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bakal calon DPD RI menandatangi kesepakatan nama dan pas foto bakal calon yang nantinya akan dicetak pada Daftar calon sementara (DCS) anggota DPD RI.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNes.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utara akhirnya mencoret nama Ramoi Markus Luntungan (RML) dari daftar bakal calon anggota DPD RI, ini dilakukan setelah hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan yang bersangkutan terdapat data yang tidak sesuai.

"KPU telah memberitahukan sebelumnya untuk melakukan perbaikan berkas, namun sampai batas akhir yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan," jelas Plt Ketua KPU Sulut Meidi Tinangon.

Tinangon juga menjelaskan, dengan tidak lengkap berkas sebagaimana yang disyaratkan maka status RML, Tidak Memenuhi Syarat, meski demikian KPU akan terus melakukan pantauan sebab calon bersangkutan masih berpeluang melakukan uoaya hukum lewat mediasi ataupun sidang adjukasi, lewat Bawaslu. "Tergantung yang bersangkutan apakah akan menempuh uoaya hukum," kata Tinangon.

Untuk diketahui, penetapan TMS kepada Ramoi Markus Luntungan dari daftar bakal calon dimana hasil verifikasi KPU ditemukan nama di Kartu tanda Penduduk dengan Ijazah berbeda, dan yang bersangkutan tidak memasukan surat keterangan sebagai syarat untuk memberikan klarifikasi jika  nama yang ada di KTP adalah pemilika ijazah tidak dilakukan.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Ketua DPD Partai Gerindra Sulut Wenny Lumentut SE menegaskan dalam hal penempatan posisi strategis seperti Pimpinan Dewan disemua ti. Gkatan akan memprioritaskan bagi calon yang memoeroleh suara terbanyak. Menurutnya keputusan ini diambil selain memberi motifasi bagi seluruh bakal calon tetapi juga Gerindra memberikan apresiasi keada mereka yang telah bekerja keras dalam kaitan memenangkan partai Herindra.

"Dalam berpolitik lazimnya ketua partai yang selalu mengambil “hak kesulungan”,untuk menempati posisi pimpinan Dewan, tapi bagi Gerindra hal ini tidak berlaku," kata Lumentut.

Juga kata politisi yang menjadikan partai Gerindra di Sulut semakin maju, keputusan memberikan kesempatan bagi bacaleg yang memndapatkan suara terbanyak adalah keputusan yang harus dilaksanakan. “Caleg Gerindra untuk DPRD Sulut yang meraih suara paling banyak di Pemilu 2019, dia berhak duduk di Pimdeprov andaikan Gerindra dapat jatah pimpinan dewan,” tegas Lumentut di hadapan puluhan caleg Gerindra, akhir pekan lalu. Menurut Wenny, dirinya legowo hanya sebagai anggota biasa, jika ada rekan sesama Gerindra perolehan suaranya lebih besar darinya. Ini bagian dari reward and punishmant dalam berpolitik.

Tak hanya itu. Wenny ikut menantang rekan caleg Gerindra Dapil Minahasa-Tomohon, perolehan suaranya nomor dua terbanyak atau di atas 4000, kursi pimpinan akan dinikmati yang bersangkutan 2,5 tahun. “Ini komitmen saya. Ketua-ketua DPC Gerindra, saya harap juga melakukan hal serupa,” tegasnya yang disambut aplaus.

Di Pemilu 2019, Wenny adalah caleg Gerindra untuk DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohon. Pada 2014 lalu, di dapil tersebut Wenny menyodok di peringkat ketiga. Hanya kalah dari Steven Kandouw PDIP dan Stefanus Vreeke Runtu Golkar.(/Josh Tinungki)

Tomohon,Sulutnews.com - RML atau yang kita kenal Ramoy Markus Luntungan siap bertarung dan Optimis di Pemilihan DPD RI Sulut 2019 bisa memperoleh satu kursi dari empat jatah kursi Senator Sulut. Ketika diwawancarai wartawan, Selasa (21/8/2018) dikobong cafe Lansot Tomohon.

Target RML sebagai balon nantinya Ingin memajukan daerah maupun otonimi daerah baik pembangunan yang menyangkut APBN yang boleh perjuangkan sebagai orang birokrat yang tau pemerintahan bagaimana soal dana- dana APBN itu bisa berjuang dan turun ke daerah - daerah meminta apresiasi atau meminta dukungan.

Untuk target dalam pencapaian suara RML yang pernah tugas di Tomohon sebagai pemerintah Sekretaris daerah minahasa yang termasuk kota Tomohon, Yang pada waktu itu RML pernah berjuang di tim DPOD juga.

Menjadi harapan RML di kota Tomohon ketika terpilih menjadi caleg DPD RI,menjadi visi misi secara nasional paling tidak ada reses  turun kedaerah untuk meminta masukan yang boleh di bawa untuk golkan dan juga sebagai contoh kota pariwisata yang bisa di tambah perkembangan -perkembangan infrastruktur ketika diputuskan Walikota dan DPRD yang juga ada sinergitas yang hanya sebagai membantu kota yang sedang maju, seperti kota pendidikan.

Prioritas RML untuk Sulut yang menjadi prioritas yaitu Gubernur dan DPR yang sejalan.Dan menjadi prioritas bagi kita yang mengenal daerah pertama yaitu selain soal visi dan misi nasional,misi daerah dan ekonomi kerakyatan,yang paling utama juga menjaga harga kopra yang sekarang ini semakin menganjlok dinaikan supaya ekonomi rakyat meningkat,cengkih,dan kebutuhan lainnya sembilan bahan pokok itu yang utama pertama yang harus didengungkan ditingkat nasional ketika terjadi hal-hal menurun,"jelas RML

Ini sudah menjadi sinergitas untuk pemerintah Sulut dimana sebagai perwakilan daerah,dan membawa apresiasi daerah  Sulut, misalnya seperti otonomi daerah baik pemekaran seperti bolmong raya,pemekaran nusa utara,pemekaran minahasa barat,kota langoan,pemekaran minahasa barat,pemekaran minahasa tengah,kota tahuna dll,Otonomi daerah yang sangat penting.Ketika sekwilda dimana waktu itu telah di mekarkan di beberapa kabupaten yang merupakan sebuah keuntuntungan karena dana-dana APBN itu turun,Infratuktur juga akan bisa disentuh yang termasuk pertanian dan perikanan dan lain sebagainya itu untuk sulut dan

15 kabupaten kota yang harus dikembangkan untuk sisi otonomi daerah sebagai visi misi dengan sarana prasarana dan juga SDM yang bersama- sama harus membangun dan itu juga menjadi tugas DPD RI dan DPR RI yang mempunyai fungsi nasional yang juga membawa asprisiasi daerah sinergitas dengan para kepala daerah baik propinsi maupun 15 kabupaten kota.

Untuk target "Puji Tuhan kalau suara memegang 15 kabupaten kota yang mempunyai basis di minahasa selatan,MinUt,bitung,Minahasa,dan Tomohon,dan saya juga mempunyai kouta 4 dan tidak bisa untuk target-target melainkan mempunyai keyakinan bisa duduk satu suara meyakini RML sudah ada di keempat kuota itu,dengan tidak meliahat lainnya siapa yang tentunya berjuang untuk mendapat satu suara di keempat kuota itu.Yang ada diminahasa raya yang khususny juga punya massa di nusa utara dan di bolmong raya karena sudah pernah mencalonkan gubernur yang setidaknya sudah mengenal dan yang tinggal mengulang lagi ketika pernah mencapai suara dari bolmong utara dan bolmong raya dengan bisa mencapai 255 suara, oleh karna itu dengan save untuk suara kalau sudah 100 sudah menjadi kekuatan."ungkap RML"

Menjadi pandangan untuk Bakal calon DPD RI ingin banyak berkomen tentang daerah banyak berbuat untuk daerah yang boleh dibantu dan di fasilitasi sarana prasaran untuk ekonomi rakyat."tutup RML".(/Prise)

Manado, SulutNews.Com - Menghadapi Pilpres 2019, koalisi partai politik pengusung  di Sulawesi Utara, juga membentuk tim pemenangan, dan sebagai koordinator tim pemenangan ditunjuk Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw.

Kepada wartawan Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, dalam rangka pemenangan Jokowi - Maaruf di Sulawesi Utara, sudah sementara dijalankan dan diyakini pasangan ini akan mendapaykan dukungan 70 persen. " Masyarakat sulut sudah paham seperti apa hasil kinerja Jokowi, dan itu sudah dirasakan, sehingha dipastikan target kemenangan sudah pasti," tegas Dondokamney.

Sementara itu saat dimintai tanggapan soal penunjukan dirinya sebagai koordinator tim pemenangan Jokowi - Maaruf di Sulawesi Utara, Andrei Angouw menyatakan sebagai kader partai pasti siap menjalankan tanggungjawab yang dipercayakan." Sebagai kader pasti siap," pungkasnya bersemangat.(/Josh Tinungki)

Manado, sulutnews.com - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Utara menggelar DEKLARASI Jokowi sebagai Presiden RI Periode 2019-2023 bertempat di Puri Pingkan Hotel Kawanua Manado, Selasa (14/8).

Deklarasi dihadiri Deputi Asisten Kepresidenan Bidang Program KSBSI Sulistry, para Ketua KSBI se-Kabupaten Kota se Sulut, antara lain Ketua Wilayah Sulut Jeck Andalangi, Ketua Tomohon Rocky Paat, Ketua Bitung Rusdianto Makahinda dan 42 Anggota lainnya.

Deklarasi KSBSI sepakat memilih Jokowi sebagai Prediden RI periode 2018-2023 dan akan meneruskan hasil konsolidadasi kerja dalam rapat rapat nasional guna pembangunan kesejahteraan buruh di Indonesia dan Sulawesi Utara.

Sebelumnya KSBSI workshop dan Rakorwil untuk membahas tentang UMP dan strukturisasi pengupahan, yang berlangsung 4 hari dengan pembicara dari Disnakertrans, BPJS, demikian Korwil KSBSI Sulut Jeck Andalangie kepada sulutnews.com.(/Yy).

Manado, SulutNews.Com - Penetapan satatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut kepada Bakal calon anggota DPRD Sulut dari PDIP untuk daerah pemilihan Manado, akhirnya tuntas dan dinyatakan tidak lagi ada masalah, hal ini diketahui setelah hasil sidang ajudikasi yang digelar Selasa (14/8/2018) telah terjadi kesepakatan antara pengurus DPD PDIP dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Terkait hal ini, kepada wartawan Sekertaris DPD PDIP Sulut Frangky Wongkar, mengatakan, status TMS terhadap bakal calon anggota DPRD Sulut sudah tidak ada masalah, dan sudah sudah ada langkah mediasi dan telah disepakati dengan Bawaslu untuk melakukan kelengkapan administrasi syarat pencalonan, dimana Bawaslu memberikan waktu tiga hari, setelah tanggal kesepakatan. " Semua perubahan administrasi, sementara diurus, dan akan segera dimasukan sebagaimana batas yang diberikan," kata Wongkar.

Sebagaimana prnyataan Komisi pemilihan Umum selaku pihak oenuelenggara Pemilu, jika sejumlah nama bakal calon PDIP ke DPRD Sulut untuk daerah pemilihan Manado, dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan hal ini telah diklarifikasi lewat Badan Pengawas Pemilu dan masih diberikan kesempatan sehingga bisa terakomodir lewat Daftar Calon Tetap (DCT) yang nantinya diumumkan tanggal 31 Agustus 2018.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan Daftar  Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut.

KPU mengimbau, Kepada Masyarakat agar dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan terkait persyaratan bakal calon sebagaimana disyaratkan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat Jl. Diponegoro No.25 Teling Atas Manado, dan/atau KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, tanggapan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 sesuai Jam kerja.(/Josh Tinungki)

Selengkapnya Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu Tahun 2019

 

PARTAI POLITIK

DAPIL

DAPIL 1

DAPIL 2

DAPIL 3

DAPIL 4

DAPIL 5

DAPIL 6

PKB

PKB1

 PKB 2

 PKB 3

 PKB 4

 PKB 5

 PKB 6

GERINDRA

 GERINDRA 1

 GERINDRA2

 GERINDRA3

 GERINDRA4

 GERINDRA5

 GERINDRA6

PDI PERJUANGAN

 PDI 1

 PDI 2

 PDI 3

 PDI 4

 PDI 5

 PDI 6

PARTAI GOLKAR

 GOLKAR 1

 GOLKAR 2

 GOLKAR 3

 GOLKAR 4

 GOLKAR 5

 GOLKAR 6

PARTAI NASDEM

 NASDEM 1

 NASDEM 2

 NASDEM 3

 NASDEM 4

 NASDEM 5

 NASDEM 6

PARTAI GARUDA

 GARUDA 1

 GARUDA 2

 GARUDA 3

 GARUDA 4

 GARUDA 5

 GARUDA 6

PARTAI BERKARYA

 BERKARYA 1

 BERKARYA 2

 BERKARYA 3

 BERKARYA 4

 BERKARYA 5

 BERKARYA 6

PKS

 PKS 1

 PKS 2

 PKS 3

 PKS 4

 PKS 5

 PKS 6

PERINDO

 PERINDO 1

 PERINDO 2

 PERINDO 3

 PERINDO 4

 PERINDO 5

 PERINDO 6

PPP

 PPP 1

 PPP 2

 PPP 3

 PPP 4

 PPP 5

 PPP 6

PSI

 PSI 1

 PSI 2

 PSI 3

 PSI 4

 PSI 5

 PSI 6

PAN

 PAN 1

 PAN 2

 PAN 3

 PAN 4

 PAN 5

 PAN 6

HANURA

 HANURA 1

HANURA 2

 HANURA 3

 HANURA 4

 HANURA 5

 HANURA 6

PARTI DEMOKRAT

 DEMOKRAT1

 DEMOKRAT2

 DEMOKRAT3

 DEMOKRAT4

 DEMOKRAT5

 DEMOKRAT6

PBB

 PBB 1

 PBB 2

 

 

 

 

PKPI

 PKPI 1

 PKPI 2

 PKPI 3

 PKPI 4

 PKPI 5

 PKPI 6

Jakarta, SulutNews.Com - Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (9/8) kemarin menolak gugatan yang disampaikan pemohon terkait berita acara hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud.

Sidang Pleno PHPU Pilkada 2018 yang digelar di Gedung MK RI, tersebut dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman dan dihadiri 9 hakim Mahkama Konstitusi dengan Agenda pengucapan Ketetapan dan Pengucapan Putusan, majelis berkesimpulan menolak dalil yang disampaikan oleh pemohon, Welly Titah dan Heber yang menjadi objek adalah berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara dianggap salah dan Mahkama Tidak berwenang me gadili karena salah objek." Segala yang disampaikan pemohon tidak dapat diterima, juga berdasarkan pertimbangan selisih suara tidak memenuhi ketentuan pasal 158  UU 10 tahun 2018 dan pemohon salah objek," tegas Anwar Usman

Alasan lain yang menjadi bahan oertimbangan majelis hakim sehingga menolak esepsi pemohon, juga selisih suara melebihi presentase sebagaimana ketentuan. Dimana hasil rekapitulasi perolehan suara antara pemohon dan termohon Hasil suara sebanyak .22. 656 atau terdapat selisih sebesar 10,8 persen.

Berdasarkan penilaian atas fakta  dan hukum,  mahkama berkesimpulanMahkmaberwenang  mengadili permohonan akuo, permohonan termohon salah objek.(/JOS)

Ardiles :Proses KPU 5 Hari Tuntas

MANADO,Sulutnews.com - Calon Anggota DPRD Sulut Pengganti Antar Waktu (PAW) Audy Billy Wongkar Selasa (24/07) mendatangi kantor KPU Sulut. Kedatangn politisi PDIP asal daerah pemilihan Sitaro, Sangihe dan Talaud tersebut sehubungan dengan proses PAW di KPU.

" PAW sudah berproses sesuai mekanisme, dan diharapkan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah dapat dilaksanakan sebelum 17 Agustus," kata Wongkar.

Sementara itu terkait proses PAW Anggota DPRD Sulut, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menjelaskan pihaknya akan segera memproses dan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku." Paling lambat lima hari persyaratan PAW tuntas, "tegas Mewoh.

Sebagaimana data KPU, PDIP telah mengajukan penggantian personil Fraksi PDIP di DPRD Sulut atas nama Ivone Debby Bentelu yang telah mengundurkan diri dari PDIP yang telah pindah ke Partai Demokrat. Dan untuk calon pengganti atas nama Audy Billy Wongkar. (JOS)