Politik

Politik (162)

Manado, Sulutnews.com - Langkah politik PDIP meski berhasil memperolehan 18 kursi di DPRD Sulut pada Pemilu Legislatif 17 April 2019 lalu, ternyata masih kalah cepat dibandingkan Partai Golkar dan Nasdem, selain Pimpinan Dewan kedua partai ini ternyata telah mempersiapkan kandidat untuk posisi ketua Fraksi di DPRD Sulut, sementara PDIP sampai saat ini belum menetapkan siapa yang bakal menempati posisi ketua Fraksi.

"Rapat kemarin, tidak ada pembicaraan mengenai ketua fraksi," ungkap Andrei Angouw saat dikonfirmasih melalui WhatsApp.

Bendahara DPD PDIP Sulut yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Sulut ini juga menngatakan, hal- hal yang dibicarakan yakni terkait bagimana para wakil rakyat dari PDIP untuk siap bertugas menjembatani dan mengawal aspirasi masyarakat Sulut yang telah memberikan kepercayaan kepada kader PDIP di DPRD Sulut. "PDIP lebih memikirkan tentang urusan rakyat bukan soal jabatan, meski soal pimpinan fraksi itu juga penting," tegas Angouw.

Untuk diketahui, pada Senin (26/8/2019) seluruh Anggota DPRD Sulut yang baru terpilih dari PDIP menggelar pertemuan internal yang dipimpin oleh Sekertaris DPD PDIP Sulut Frangky Wongkar bertempat diruang Fraksi PDIP kantor DPRD Sulut.(/Josh tinungki)

Tomohon, Sulutnews.Com - Menjawab aspirasi yang disampaikan agar dapat maju lewat Pemilihan Walikota (Pilwako), Dr.Roland Julius Marcelino Roeroe menggelar dialog bersama Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda serta berbagai LSM di Kota Tomohon. Pada pertemuan spontanitas tersebut dibicarakan soal keinginan  masyarakat agar Dr Roland JM Roeroe dapat mencalonkan diri, sehingga Pilwako tahun 2020 dapat menghadirkan pemimpin baru untuk menjadikan Kota Tomohon semakin Hebat.

"Saya siap mengabdi membangun Tomohon lewat pemberian diri dalam konstelasi Pilwako Tomohon sebagai Bakal Calon," kata Roeroe saat menjawab harapan peserta yang hadir pada acara dialog.

Juga ditegaskan Roeroe, yang saat ini sementara bersosialiasi soal Visi Misi jika dirinya menjadi Walikota Tomohon, sangat bangga apabila diusung oleh PDIP."Saya sangat bangga jika maju sebagai bakal calon Walikota Tomohon bersama PDIP, tapi ini bukan klaim jika PDIP bakal menetapkan saya," tegas Roeroe.

Semangat untuk maju sebagai bakal calon Walikota Tomohon, juga diungkapkan Dr Roland Julius Marcelimo Roeroe selain adanya dukungan dari tokoj pendiri Kota Tomohon tetapi juga mengalir darah para pejabat pertama ketika Kota Tomohon resmi menjadi daerah otonom. "Apabila Tuhan berkenan dan rakyat menghendaki maka saya siap maju dan merangkul semua warna politik juga semua kekuatan komunitas masyarakat di Kota Tomohon,"ungkap pengusaha muda ini sambil menambahkan, jika PDIP tidak menetapkan dirinya, maka komitmen politik tidak akan memcalonkan diri.," Model kepemimpinan adalah pelayanan, karena menjadi pemimpin harus mampu melayani untuk semua tanpa melihat perbedaan dan jangan pernah melupakan sejarah. karena suara rakyat adalah suara Tuhan,"pungkasnya.

Hadir pada dialig tersebut, Tokoh masyarakat pendiri Kota Tomohon Bram Tular, Pengurus Laskar Manguni, pengurus sejumlah Parpol, KNPI, GAMKI dan GMNI Tomohon. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Ratusan wakil rakyat dari PDIP untuk tingkat DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota periode 2019-2024, mengikuti pembekalan dan pengarahan. Terkait kegiatan yang digelar di hotel Grandpuri Manado tersebut Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan pembekalan adalah untuk memberi pemahaman soal tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD, juga bagaimana mengkoordinasikan semua kebijakan partai dengan tugas sebagai anggota DPR serta loyalitas dan integritas harus ditunjukan selama menjadi anggota DPR.

Foto : Kader PDIP yang akan dilantik sebagai Anggota DPRD Sulut

"Pembekalan dan pengarahan bertujuan agar anggota DPRD dari PDIP memiliki dasar sehingga disaat melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat sudah memahami benar apa yang harus dilakukan," kata Dondokambey.

Sementara itu Sandra Rondonuwu srikandi PDIP yang akan dilantik sebagai Anggota DPRD Sulut mengatakan, pembekalan dan pengarahan yang dilakukan sangat positif bagi mereka, karena dengan hal itu mereka lebih memahami tugas sebagai anggota DPR."Menjadi Anggota DPRD tidak hanya sekedar dilantik, tetapi bagaimana melaksanakan amanat rakyat yang diwakili," terang Sandra Rondonuwu.

Dalam pembekalan dan pengarahan tersebut ratusan Anggota DPR dari PDIP dibekali soal teknik membuat Perda yang disamoaikan oleh DR Danny Pinasang juga dibekali soal ideologi Pancasila yang disampaikan langsung oleh Gubernur Sulut, dan soal tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD oleh Ketua DPRD oleh Andrei Angouw. (/Josh Tinungki)

Minsel, Sulutnews.com - Konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) lewat pleno diperluas, memastikan mengusung Michaela Elsiana Paruntu, (MEP) sebagai calon tunggal dalam pilkada 2020 nanti.

Keputusan tersebut di katakan Ketua Harian James Arthur Kojongian, usai rapat pleno yang digelar, di Shiera Bolevard Amurang Jumat (9/8/19).

Menurut JAK sapaan akrabnya, rapat pleno yang diperluas dihadiri oleh pengurus kecamatan dan organisasi sayap partai Golkar, secara langsung menetapkan Ketua AMPI Minsel sebagai kandidat papan satu pada pilkada nanti.

“Konsolidasi kali ini, sesuai aspirasi dan masukan serta voters Golkar Minsel dari 15 Pengurus Kecamatan yang hadir dan tiga organisasi sayap baik AMPI, Kosgoro dan KPPG, dengan satu hati memberi dukungan Ketua AMPI Ibu MEP sebagai kandidat tunggal calon Bupati,” ujar JAK.

Lanjutnya, Partai Golkar merupakan partai pemenang pada pileg kemarin. Namun menurutnya, tidak menutup kemungkin Golkar mengusung sendiri tanpa harus berkoalisi. Hanya saja, Golkar masih membuka pintu koalisi untuk mengisi posisi papan dua.

“Komunikasi politik masih terus dibangun, walupun Golkar mempunyai kader potensial untuk posisi papan dua. Intinya semua masih berpeluang. Siapapun itu, baik partai politik, birokrat, pengusaha ataupun kader Golkar, pada prinsipnya, semua berpeluang, dan Partai Golkar terbuka untuk itu,” pungkas JAK. (/Ferrowaney).

Minsel, Sulutnews.com - Rapat pleno Konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Minahasa Selatan yang melibatkan pengurus kecamatan dan organisasi sayap, secara utuh mendaulat Jenny J Tumbuan melanjutkan kepemimpinan Ketua DPRD Minsel periode 2019-2024.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Harian James Arthur Kojongian (JAK), di Shiera Bolevard Amurang Jumat (9/8), mengatakan rapat pleno sesuai amanat DPP harus dijalankan, dan dari juklak terdapat tiga nama yang diusulkan, namun secara aklamasi Jenny J. Tumbuan tetap melanjutkan kepemimpinan DPRD Minsel.

"Ada tiga nama yang usulkan untuk menduduki Ketua DPRD Minsel, namun sesuai kesepakatan bersama, bahwa Jenny J. Tumbuan tetap melanjutkan kepemimpinan di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan." ujar Kojongian.

Ia menambahkan, Partai Golkar merupakan partai pemenang diPileg Kabupaten Minahasa Selatan, jadi secara otomatis dipercayakan kembali oleh rakyat untuk menjabat pimpinan di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. "Untuk itu, hasil konsolidasi pada hari, satu nama yang dipercayakan kembali, maka akan dikirim ke DPP Partai Golkar" tutupnya. (/Ferrowaney)

MK Tolak Permohonan PDIP dan PAN

Manado, Sulutnews.Com - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak 9 gugatan PHPU Pileg yang diajukan Parpol dan Caleg di Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan ini diambil pada sidang yang digelar Kamis (08/8/ 2019). Terkait keputusan MK tersebut Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, dengan turunnya putusan MK itu berarti pelaksanaan Pemilu di Sulut terbukti berintegritas baik proses maupun hasilnya.

"Penyelesaian sengketa di MK adalah salah satu sarana untuk membuktikannya, bahwa KPU sudah bekerja dengan baik dan berintegritas yang kuat dan profesional serta menjamin kedaulatan suara rakyat," kata Ardiles lewat postingan di Group WhatsApp  ELECTIONinfo#PersKPUSulut.

Sementara itu berdasarkan keterangan Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon yang mengikuti langsung sidang PHPU mengatakan pembacaan putusan diawali dari dua perkara yang diputus terakhir yakni gugatan dengan Nomor Perkara: 121-12-25-PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Pemohon, PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) untuk DPR RI Dapil Sulut, DPRD MINUT Dapil Minahasa Utara 4,  DPRD BOLMONG Dapil Bolaang Mongondow 3, serta gugatan dengan Nomor Perkara 81-03-25-PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan PDIP untuk DPRD  Kota MANADO, Dapil Manado 4."Kedua perkara tersebut diputus dengan hasil ditolak dan dinyatakan gugur oleh MK," ungkap Tinangon

Juga dijelaskan Tinangon, gugatan PDIP untuk DPRD kota Dapil Manado 4, Mahkamah  memutuskan Menolak Permohonan Pemohon." Gugatan PDIP di Kota Manado dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dimana berkaitan dengan pokok permohonan PDIP pada TPS 4 dan 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting, Mahkamah menilai tidak ada ditemukan perubahan pada C1 justru dalil pemohon bahwa terjadi penambahan suara PG di TPS 4 terbantahkan oleh bukti dan saksi yang diajukan Termohon serta keterangan dan alat bukti Bawaslu,"ungjap Tinangon.

Terkait suara Partai Golkar adalah 57 suara Sedangkan untuk gugatan PAN DPR RI dengan lokus di 15 Kabupaten / Kota dan Gugatan PAN untuk DPRD Kabupaten Minut Dapil Minut 3 Mahkamah memutuskan Menolak Permohonan Pemohon.

Sementara itu, untuk gugatan PAN di Dapil Bolmong 3 yang sebelumnya telah ditarik dan diputus dismissal dalam sidang tanggal 22 Juli 2019 dimana Mahkamah memutuskan tidak melanjutkan bagian perkara nomor 121 yang diajukan PAN untuk Dapil Bolmong 3 sehingga dalam putusan akhir Mahkamah hanya melakukan penegasan bahwa penarikan permohonan Pemohon dikabulkan MK.

Terkait dalil lainnya di TPS 6 Kelurahan Maasing,  Majelis justru menemukan fakta bahwa pada alat bukti pemohon terlihat perubahan angka. Majelis juga mempertimbangkan adanya putusan Bawaslu RI bahwa DA 1 kecamatan Tuminting sah. Dengan demikian,  dalil penambahan suara  Partai Golkar terbantahkan. 

Dilain pihak,  Mahkamah juga menilai Pihak terkait Partai Golkar tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena terlambat mengajukan diri sebagai pihak terkait. Sedangkan eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

"Dalam eksepsi,  menolak eksepsi termohon. Dalam pokok pernohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," sebut Ketua MK saat membaca amar putusan untuk gugatan PDIP di Dapil Manado 4.

Sementara itu untuk putusan terhadap perkara 121 yang diajukan PAN Mahkamah memberi pertimbangan hukum bahwa untuk Dapil Bolmong 3 tidak dilanjutkan.

Sedangkan unruk DPR RI dan Dapil Minut 3  dalam pokok permohonan Mahkamah mengungkap Fakta hukum diantaranya, dalil Pemohon terkait Penambahan suara Partai Nasdem dan pengurangan suara PAN untuk DPR RI tidak beralasan menurut hukum dimana Pemohon tidak menyebut lokus TPS mana yang didalilkan. Juga,  antara dalil dan bukti pemohon tidak bersesuaian.Mahkamah juga menilai dari pemeriksaan saksi tidak ditemukan fakta yang menguatkan dalil pemohon sedangkan terkait adanya putusan Bawaslu hanya tentang pelanggaran administrasi yang tidak membatalkan hasil.

Untuk pertimbangan dalam putusan perkara sengketa hasil DPRD Pemilu MINUT Dapil. Minut 3, pertimbangan hukum Mahkamah menyebut bahwa dalam dalil penambahan suara kepada PDIP,  pemohon juga tidak menyebut pasti TPS mana lokus kejadian terkait dalil Pemohon.  Juga,  tidak ada rujukan bukti yang diajukan Pemohon yang mendukung permohonan pemohon. Lagipula,  Putusan Bawaslu Minut untuk gugatan PAN tidak mengubah hasil.

Mahkamah juga menyinggung alat bukti  rekaman video dalam kondisi tidak utuh.

Sedangkan dalil terkait laporan dana kampanye Partai Hanura, menurut Mahkamah tidak relevan karena bukan objek perkara PHPU dan lagipula telah dibantah dengan tegas disertai argumentasi hukum yang sesuai oleh Termohon.

Dengan pertimbangan hukum sesuai fakta persidangan Mahkamah berkesimpulan pokok permohonan Pemohon Partai Amanat Nasional sepanjang Dapil Sulut untuk DPR RI dan Dapil Minut 3, tidak beralasan menurut hukum.

MK akhirnya dalam amar putusan terkait pokok Pernohonan,  menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Bolmong 3 ditarik kembali dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya (DPR RI dan DPRD minut 3).

Dengan tuntasnya putusan MK untuk Sulut maka total 9 Perkara oleh 9 Parpol yang meoyoal sekitar 12 Dapil ataupun lokus untuk DPR RI dan DPRD kabupaten Kota kandas ditangan hakim MK dan dengan demikian mengokohkan penetapan hasil Pemilu di Sulut.

Salut untuk Parpol Pemohon,  yang menggunakan jalur sengketa hasil di MK sebagai jalan benar mencari keadilan terkait perselisihan hasil Pemilu sesuai konstitusi. (/Josh Tinungki)

Serang, Sulutnews.com - Tokoh Pers Banten, Firdaus, bertemu dengan tokoh Industri mantan Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera, Tonno Sapoetro, di kediamannya di Perumahan Pejaten Mas, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Senin (29/7/2019) malam.

Dalam pertemuan Firdaus dan Ketua Perbakin Kota Cilegon Tonno Sapoetro ini, juga hadir Eki Baehaki putera Mantan Bupati Serang Akhmad Taufik Nuriman yang juga Wakil Ketua Perbakin Provinsi Banten.

Dalam dialog santai sambil menyantap makan malam, Firdaus dan Tonno membahas berbagai informasi terkait situasi dan perkembangan daerah di Provinsi Banten, terutama di Kota Cilegon, termasuk problematika industri dan pemerintahan di kota baja.

Dari obrolan santai di kediaman Tonno Sapoetro ini, keduanya sepakat untuk melakukan perubahan dan perbaikan di Kota Cilegon dengan ikut serta dalam Pilkada Serentak 2020.

"Yah nanti kalau kita sepakat untuk maju (di Pilkada) bisa Pak Tonno yang jadi walikotanya, saya jadi wakilnya," ucap Firdaus penuh keakraban.

Firdaus yang sudah mendapat dukungan penuh dari masyarakat pers terutama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten untuk maju mencalonkan diri menjadi calon Walikota Cilegon pada Pilkada serentak 2020 mendatang mengatakan, sosok Tonno Sapoetro sangat cocok menjadi pemimpin di Kota Cilegon.

"Dengan pengalaman Pak Tonno, beliau sudah cocok untuk maju menjadi pemimpin di Kota Cilegon," tutur Firdaus mengapresiasi rencana pencalonan Tonno.

Tonno pada kesempatan ini, didampingi anggota Perbakin Kota Cilegon, memperkenalkan Firdaus yang merupakan mantan Ketua PWI Provinsi Banten ini sebagai calon Walikota Cilegon dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang.

"Pak Firdaus ini mantan Ketua PWI Banten, dan kini aktif di PWI Pusat dan juga Sekretaris Jenderal SMSI, beliau sudah dapat dukungan dari (masyarakat) pers di Banten untuk maju sebagai calon Walikota Cilegon untuk Pilkada nanti," ujar Tonno mengapresiasi.

Menyambut obrolan Firdaus terkait pencalonan dirinya untuk maju dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang, Tonno menyarankan Firdaus untuk tetap maju sebagai calon walikota.

"Pak Firdaus saja yang menjadi (calon) walikotanya, saya di wakilnya saja, karena saya ini kan menganut paham Pak Jokowi, yang muda yang jadi pemimpinnya, yang tua cukup jadi wakilnya saja," ungkap Tonno penuh keakraban.

Sementara itu, Eki Baihaqi, Wakil Ketua Perbakin Provinsi Banten yang turut hadir dalam petemuan tersebut, menyambut baik niat keduanya untuk memberikan perubahan bagi Kota Cilegon.

"Kita kembalikan kepada keduanya. Saya kenal keduanya orang yang baik dan punya visi yang bagus. Ini pasangan yang cocok untuk maju memberikan perubahan di Kota Cilegon, saya menyambut baik dan mendukung keduanya untuk berdampingan," ujar Eqi.

Dalam pertemuan tersebut, Firdaus dan Tonno sepakat untuk mengusung perubahan Kota Cilegon melalui Pilkada Serentak 2020, terlepas siapa sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pencalonan nanti. (*/SMSI)

Manado, Sulutnews.Com - Koordinator Wilayah Sulawesi Utara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Felly Estelita Runtuwene menyayangkan sikap pemerintah provinsi Sulut, yang terkesan diam soal penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih hasil Pilkada 27 Juni 2018.

Menurutnya, sebagaimana amanat aturan perundang-undangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus dilantik, karena telah melawati tahapan, tapi jika ini terhambat ini sangat disayangkan. "Menjadi pemimpin harusnya menjadi contoh, ketika dalam hal SK pelantikan kepala daerah saja bisa lalai, bagaimana dengan urusan rakyat jelata?," tanya Runtuwene.

Juga kata politisi yang terpilih sebagai Anggota DPR-RI ini mengatakan dalam hal SK pelantikan harusnya menjadi tanggungjawab dari pemerintah provinsi." Sesuai informasih SK sudah ada tetapi entah kenapa belum dijemput oleh pemerintah provinsi, ini patut dipertanyakan," tegas Runtuwene.

Sementara itu dalam pernyataanya menanggapi soal penundaan pelantikan Bupati terpilih dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Gubernur Olly Dondokambey menyatakan, Itu menjadi kewenangan Kementrian Dalam Negri, karena yang mengeluarkan SK adalah kewenangan mereka. " Sampai saat ini saya baru menerima radiogram terkait penunjukan pejabat PLH, dan itu yang akan ditindak lanjuti, karena saya taat hukum," tegas Dondokambey.

Sebagaimana diketahui, pelantikan Bupati terpilih Elly Engrlbert Lasut dan Wakil Bupati Moktar Parapaga, ditunda pelaksanaannya karena terdapat kekeliruan terkait adanya persoalan administrasi yang belum selesai. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara menetapkan kepengurusan baru hasil Konfercab 20 Juli 2019. Untuk mempertahankan eksistensi PDIP dalam mengawal kepentingan masyarakat dibutuhkan kepengurusan yang mampu menjalankan roda organisasi dengan mengedepankan kepentingan bersama bukan pribadi.

"PDIP adalah partai yang saat ini mendapatkan keparcayaan masyarakat, dan untuk menjawab hal tersebut dibutuhkan kader yang juga memiliki kemampuan, agar PDIP tetap menjadi yang terbaik," kata Olly Dondokambey Ketua DPD PDIP Sulut.

Untuk memperkuat jajaran kepengurusan DPD PDIP Sulut, telah dilanik sejumlah figur hebat untuk mengisi posisi strategis sehingga kekuatan yang dimiliki oleh partai berlambang Banteng moncong putih ini semakin solid.

Berikut nama- nama pengurus DPD dan PAC PDIP se Sulawesi Utara :

DPD Ketua :Olly Dondokambey

Wakil Ketua :

- Steven Kandouw

- Vonny Paat

- Lucky Senduk

- Arthur Kotambunan

- Sandra Rondonuwu

- Berty Kapojos

- Ferry Wowor

- Evangeline Sasingen

- Roy Roring

- Rocky Wowor

- Denny Makisanti

- Fabian Kaloh

- Joune Ganda

- Fransiskus Silangen

- Muslimah Mongilong

- Pricylia Rondo

- Jein Rende

 

Sekretaris : Franky Donny Wongkar

Wakil Sekretaris

- Reza Rumambi

- Novi Lumowa

 

Bendahara : Andrei Angouw

Wakil bendahara : Christy Walangare

 

Manado

Richard Sualang

Tonny rawung

Aaltje Dondokambey

 

Minut

Denny Lolong

Decky Wagey

Jimmy Mekel

 

Bitung

Maurits Mantiri

Aldo Ratungalo

Budi Medea

 

Sangihe

HR Makagansa

Didi Sondakh

Denny Tampi

 

Sitaro

Tonny Supit

Mochtar Kaudis

John Ponto Janis

 

Talaud

Heber pasiak

Jacob Mangole

Semuel Bentian

Bolmong

yanny tuuk

Masud Lauma

Welty Komaling

 

Bolmut

Amin lasena

Abdul Zamad Lauma

Franky Cendra

 

Boltim

Medy lensun

Welkin rareho

Susila Mamonto

 

Bolsel

Iskandar kamaru

Resia lamusu

Arifin Olii

 

Kotamobagu

Meidy Makalalag

Roy Kasenda

Adrianus Mokoginta

 

Minsel

Stevenus Lumowa

Margo Tawas

Meivi Karuh

 

Mitra

James sumendap

Dolvy Rogahang

Decky Tololiu

 

Minahasa

Robby Dondokmbey

James Rawung

Glady Kandouw

 

Tomohon

Carol Senduk

Noldy Lengkong

Johny Runtuwene

Runtuwene : Sikap Politik Partai Nasdem Belum Ada

Manado, Sulutnews.Com - Koordinator Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Felly Estelita Runtuwene menegaskan samoai saat ini Partai Nasdem belum melakukan gerakan politik dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur atauoun Pilkada di 6 Kabupaten Kota se Sulut.

Menurutnya, saat ini Partai Nasdem masih fokus untuk melakukan berbagai persiapan terkait kebijakan politik pasca Pilpres dan Pileg 2019. "Belum ada  keputusan soal Pilkada, kami masih fokus untuk mempersiapkan strategi politik seluruh kader partai Nasdem di parlemen dalam kaitan perjuangan untuk kepentingan rakyat," kata Runtuwene.

Juga kata politisi yang terpilih mewakili masyarakat Sulawesi Utara di DPR-RI untuk periode 2019 - 2023, Pilkada akan diikuti sesuai prosedur tahapan yang ditetapkan okeh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Propinsi Sulut dan Partai Nasdem siap mengikuti."Secara resmi belum ada pernyataan dari Pimpinan terkait Pilkada di Sulut dan jika ada pernyataan terkait Pilkada itu tidak resmi," tegas Runtuwene.

Sebagaimana diketahui. Partai Nasdem saat ini menjadi salah satu Parpol yang memiliki peluang besar untuk dapat mengusung kadernya di Pilkada, dan menjadi parpol yang juga menjadi pesaing serius PDIP dalam pelaksanaan  Pilgub Sulut tahun 2020 memdatang. (/Josh Tinungki)