Politik

Politik (153)

Runtuwene : Sikap Politik Partai Nasdem Belum Ada

Manado, Sulutnews.Com - Koordinator Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Felly Estelita Runtuwene menegaskan samoai saat ini Partai Nasdem belum melakukan gerakan politik dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur atauoun Pilkada di 6 Kabupaten Kota se Sulut.

Menurutnya, saat ini Partai Nasdem masih fokus untuk melakukan berbagai persiapan terkait kebijakan politik pasca Pilpres dan Pileg 2019. "Belum ada  keputusan soal Pilkada, kami masih fokus untuk mempersiapkan strategi politik seluruh kader partai Nasdem di parlemen dalam kaitan perjuangan untuk kepentingan rakyat," kata Runtuwene.

Juga kata politisi yang terpilih mewakili masyarakat Sulawesi Utara di DPR-RI untuk periode 2019 - 2023, Pilkada akan diikuti sesuai prosedur tahapan yang ditetapkan okeh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Propinsi Sulut dan Partai Nasdem siap mengikuti."Secara resmi belum ada pernyataan dari Pimpinan terkait Pilkada di Sulut dan jika ada pernyataan terkait Pilkada itu tidak resmi," tegas Runtuwene.

Sebagaimana diketahui. Partai Nasdem saat ini menjadi salah satu Parpol yang memiliki peluang besar untuk dapat mengusung kadernya di Pilkada, dan menjadi parpol yang juga menjadi pesaing serius PDIP dalam pelaksanaan  Pilgub Sulut tahun 2020 memdatang. (/Josh Tinungki)

Kursi AJP di Senayan Belum Aman

Manado Sulutnews.Com - Proses pelaksanaan Pemilu Legislatif di wilayah Sulawesi Utara belum final, hal ini disampaikan Komisioner KPU Sulut Meidi Tinangon. Dala perss rilis yang sebarkan melalui Group WhatsApp ELECTIONInfo#Pers KPU Sulut. Menurutnya, Mahkama Konstitusi  melakukan registrasi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada 1 Juli 2019 dengan mencatat setiap permohonan yang memenuhi syarat kedalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

" Untuk beberapa hasil Pileg baik tingkat DPRD Kabupaten Kota dan satu DPR-RI belum aman," ungkap Tinangon.

Berdasarkan penelusuran dari situs resmi Mahkamah Konstitusi,  untuk Sulawesi utara tercatat 9 perkara yg doregistrasi dan akan dilanjutkan dengan proses persidangan 9 perkara tersebut terdiri dari  perkara untuk  DPR RI dan DPRD Kabupaten / Kota.

Perkara tersebut masing masing

  1. Gerindra untuk DPRD Kab Kepulauan Sangihe
  2. Demokrat DPRD Kab Minahasa selatan dan kota Kotamobagu
  3. PSI untuk DPRD kab Minahasa Utara
  4. PDIP untuk DPRD kota Manado
  5. Perindo untuk DPRD Kab Kepulauan Talaud
  6. Garuda untuk DPRS Kab Kepulauan Talaud
  7. caleg Golkar Jerry Sambuaga Untuk DPR RI dengan lokus Kab Minahasa Selatan
  8. PAN DPRD minahasa utara dan Bolmong serta DPR RI, DPRD prov Dapil Sulut 4

Sebagaimana informasi Selasa (2/7/2019) hari ini Tim Hukum KPU Sulut betolak ke Jakarta untuk mengikuti Rapat konsolidasi jelang sidang MK yang mulai digelar 9 Juli 2019untuk sidang pendahuluan.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Komunitas masyarakat Nusa Utara (Sangihe, Sitaro dan Talaud) berharap agar dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Manado tahun 2020 mendatang PDIP dapat mengakomodir figur Birokrat untuk mendampingi calon Walikota yang nantinya ditetapkan. Menurut Yohanis Saul pegiat Seni Budaya Nusa Utara untuk memenangkan pertandingan politik di Pilwako Manado, tidak cukup hanya berdasarkan pada hasil survei calon, tetapi juga figur pendamping calon walikota juga menjadi salah satu faktor penentu.

Menurut Saul, dalam amatan figur yang dapat memberi perimbangan agar dukungan masyarakat dapat signifikan, maka PDIP patut melirik calon wakil Walikota dari kalangan Birokrat dan kami merekomendasikan BA Tinungki dapat diakomodir."Rekam jejak Tinungki tidak lagi disangsikan, karena telah memegang sejumlah jabatan strategis sepanjang karir sebagai ASN, baik di Kabupaten Sangihe, Kota Bitung dan Juga Mitra sebagai Sekertaris Daerah,"ungkap Saul.

Juga kata seniman yang eksis mengembangkan budaya dari Nusa Utara ini, populasi masyarakat nusa utara yang tinggal dan tercatat sebagai warga Kota Manado sebesar 40 persen memiliki pengaruh yang cukup untuk menentukan kemenangan dalam hajatan Pilwako. "Kami sangat berharap ada perwakilan masyarakat nusa utara masuk dalam bursa Pilwako Manado," kata Saul berharap.

Tinungki yang juga memiliki andil menata kota Bitung karena pernah menjadi pejabat di Dinas Tata Kota Bitung menurut Saul diyakini bisa memberikan perubahan besar dalam mengatasi persoalan yang saat ini menghiasi wajah Ibu Kota Propinsi Sulawesi Utara."Pasangan Andrei Angouw (Politisi-Pengusaha) dan BA Tinungki (Birokrat) dinilai sangat pas untuk memimpin Kota Manado 5 tahun kedepan.(Josh)

Manado, Sulutnews.Com - Meski belum dilakukan pemilihan Pimpinan karena belum ada pelantikan bagi 45 Anggota DPRD Sulut hasil Pemilu legaislatif 17 April 2019, namun untuk posisi 4 pimpinan sudah bisa diprediksi.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, parpol yang berhak mendapatkan jatah kursi pimpinan adalah empat parpol peraih kursi terbanyak dan sebagaimana hasil perolehan kursi di DPRD Sulut  PDIP, Nasdem, Golkar dan Demokrat bakal mendapatkan jatah kursi, dengan prediksi untuk PDIP bakal ditempati Andrei Angouw, Jatah Kursi Nasdem diprediksi bakal diberikan kepada Vicktor Mailangkai, jatah kursi Golkar bakal diberikan kepada James Arthur Kojongian, sedangkan untuk jatah kursi Demokrat diprediksi bakal ditempati oleh Netty Agnes Pantouw.

"Kursi Demokrat untuk pimpinan Dewan bakal diberikan kepada Netty Agnes Pantouw karena memang sangat layak, walaupun ada manuver dari internal kader yang berharap untuk mendapatkan kursi pimpinan hanya untuk kepentingan, pribadi" kata Taufik Tumbelaka pengamat politik Sulut.

Juga kata dia, NAP dianggap paling layak, karena politisi Demokrat yang kembali terpilih menjadi Anggota DPRD Sulut periode 2019-2023 ini, memiliki nilai lebih dibandingkan tiga politisi yang juga berhasil terpilih, karena selain matang diberbagai organisasi, juga paling senior serta sudah teruji dan konsisten serta mampu mengakomodir kepentingan semua. "Demokrat sangat beru tung memikiki kader seperti NAP, karena sangat loyal meski sudah banyak tawaran untuk keluar dari partai Demokrat." pungkas Tumbelaka.

Sebagaimana informasi untuk pelantikan Anggota DPRD Sulut yang baru nanti akan digelar pada 9 September 2019 mendatang. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Raihan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Pemilihan Umum (Pemilu) di Sulawesi Utara sangat spektakuler. Dua kursi di DPR RI, sembilan kursi di DPRD Sulut dan 10 fraksi utuh di DPRD Kabupaten/kota, menjadikan Nasdem yang baru menjadi peserta Pemilu di tahun 2014, dan hanya memiliki dua kursi di Gedung Cengkih, berhasil menempati posisi kedua peraih suara terbesar partai politik di Sulut pada Pemilu 2019  ini.

Capaian perolehan suara Partai Nasdem melampaui tiga parpol besar di Sulut, yakni Partai Golkar yang pernah menjadi parpol terbesar di Sulut (Golkar memiliki 9 kursi di DPRD Sulut), Partai Demokrat (6 kursi) dan Partai Gerindra (5 kursi). Bahkan dalam prosentasi perolehan kursi, Nasdem mengungguli PDIP, meski partai berlambang banteng moncong putih itu meraih kursi maksimal di hamper seluruh daerah pemilihan.

Pasalnya, PDIP telah lebih dulu menjadi partai politik besar ketimbang Nasdem yang baru dua kali mengikuti Pemilu. Khusus di Sulut, pada periode 2014-2019, PDIP meraih dua kursi untuk DPR RI, dan pada periode 2019-2024 meraup tiga kursi. Sedangkan Nasdem pada periode 2014-2019 tidak mempunyai kursi, dan pada periode ini melejit meraih dua kursi. Itu artinya PDIP hanya naik 50 persen, atau hanya bertambah satu kursi saja.

Untuk DPRD Sulut, Nasdem mencatatkan jejak sejarah politik baru. Dari hanya dua kursi dan bernaung dalam fraksi gabungan, partai berjargon restorasi itu sukses menaikan kursinya menjadi 400 persen lebih atau naik menjadi 9 kursi dari suara di enam daerah pemilihan yang ada di Sulut.

Sementara PDIP yang memiliki 13 kursi hanya mampu menambah enam kursi menjadi 19. Sedangkan Partai Golkar yang pada periode 2014-2019 memiliki 9 kursi, turun menjadi enam kursi atau berkurang tiga kursi. Atau Partai Demokrat yang memiliki enam kursi di periode sebelumnya, menjadi lima kursi di periode 2019-2024 ini.

Di kabupaten/kota, Nasdem juga diinformasikan meraih suara signifikan, hingga mampu meraih 10 fraksi utuh. Di antaranya Manado, Minsel, Tomohon, Bitung, Minut dan Talaud.

Atas hasil ini, Komando Pemenangan Wilayah (Kompemwil) Partai Nasdem Sulut, Felly Estelita Runtuwene (FER) menyampaikan terima kasihany kepada seluruh masyarakat Bumi Nyiur Melambai yang telah mempercayakan suara kepada caleg-caleg Partai Nasdem.

“Ini adalah kemenangan kita. Kemenangan masyarakat, kader dan simpatisan Partai Nasdem. Untuk sama-sama memperjuangkan, mengawal dan membangun bangsa. Terima kasih telah mempercayakan suara kepada Partai Nasdem untuk mengabdikan diri kepada daerah dan bangsa,” kata  FER.

Lebih lanjut, FER mengatakan perjuangan Nasdem akan berlanjut hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 kabupaten/kota serta Pemilihan Gubernur.

“Kami berharap akan lebih baik lagi kedepannya,” tandas politisi perempuan yang kerap mendapat penghargaan sebagai legislator terkritis di DPRD Sulut itu.

FER atas nama Nasdem juga mengapresiasi kerja penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu, serta aparat keamanan TNI/Polri yang sukses menjaga daerah ini aman dalam melaksanakan pesta demokrasi.

“Dan kepada seluruh petugas PPS dan penyelenggara Pemilu lainnya yang gugur dalam melaksanakan tugasnya, semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di surga. Serta kepada seluruh masyarakta, Partai Nasdem menghaturkan banyak terima kasih,” kunci FER. (/Josh Tinungki)

Tomohon, Sulutnews.com - Dugaan kasus tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terjadi di kota Tomohon yang dilaporkan langsung oleh Sentra Gakumdu ke pihak Polres Tomohon,untuk melakukan penyidikan,kamis,9/5/2019.

Sebagai Informasi yang  telah diterima, dugaan kasus tindak pidana pemilu ini terjadi didaerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Tomohon Timur Barat dan Timur disaat pemilu 17 April lalu di Woloan Tiga dan Woloan Satu.

Pada Laporan Polisi tersebut dilakukan langsung oleh Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penindakan Bawaslu Tomohon Steffen S Linu, yang turut didampingi unsur Gakumdu lainnya yakni pihak Kejaksaan dan Reskrim Polres.

Dalam waktu yang sangat singkat pihak penyidik akan melakukan penetapan tersangka terhadap kasus pidana pemilu, Terlapor berinisial LsW yang berusia 35 tahun,dan saat ini penyidik Kepolisian (Gakumdu) sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara ini dengan meminta keterangan para  saksi”.

Sebagai tersangka dugaan kasus tindak dalam pemilu LSW menceritakan perbuatannya pasca melakukan pencoblosan dua kali tersebut. “Akibat perbuatannya tersebut terlapor diancam hukuman pidana 18 bulan penjara dan denda 18 juta. Kita maksimalkan Jumat (10/5) kita sudah menetapkan tersangka,” jelas Kasat Reskrim AKP Ikhwan Sukri.

Ketika ditanya potensi bertambahnya terlapor masih dalam tahapan pengembangan. “Kita akan melihat dari fakta persidangan nanti. Terlebih soal terlapor menghilangkan bukti tinta di jarinya untuk mengelabui petugas penyelenggara di TPS,” terang Kasipidum Dian Subdiana.

Dan menurut juga laporan dari kasat akan di tindak lanjuti.

Turut membenarkan laporan polisi,Kapolres Tomohon Akbp Raswin B Sirait S.Ik, SH, M.Si, melalui Kasat Reskrim AKP Ikhwan Syukri SH,S.Ik yang adalah Kasatgas Gakum Operasi Mantap Brata Polres Tomohon 2019 serta Koordinator Gakumdu Kota Tomohon, (/Prise)

Tomohon,Sulutnews.com - Usai penyidikan pencoblosan dua TPS diadakan penyitaan dokumen berupa DPT, C6,C7 tps 6 ke woloan satu dan tps 4 kel woloan tiga.kamis,9/5/2019.

Sebagai barang bukti terduganya kasus pencoblosan 2 TPS dari Pihak Gakkumdu bersama Bawaslu mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil barang bukti tersebut lalu dicopy. Sementara aslinya dikembalikan ke kota suara.

Dengan melakukan penyitaan barang bukti akan ada proses kelanjutannya. Kami sangat mengapresiasi keterbukaan dan penerimaan dari pihak KPU Tomohon dalam proses ini,’’ ujar Kepala Satgas Gakkumdu AKP Ikhwan Syukri SH SIK yang juga Kasat Reskrim Polres Tomohon.

“Atas bukti-bukti yang ada maka pihak penyidik akan segera melakukan penetapan tersangka”,

Disela kesempatan tersebut pula Bawaslu Steffen Linu mengatakan, “Yang dilaporkan melanggar pasal 516 yang berisi “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18 juta (delapan belas juta rupiah).

Penyidikan tersebut disaksikan oleh ketua KPU, perwakilan parpol Golkar, Demokrat, Hanura, perwakilan Bawaslu(stefen)perwakilan kepolisian (kasat reskrim).

Kasus tersebut dipastikan akan segera menggiring tersangka di meja hijau ,pengadilan.(/Prise)

Manado, Sulutnews.Com - Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengatakan untuk proses laporan sengketa Pemilu terkait rekapitulasi perhitungan suara akan diselesaikan cepat lewat sidang adudikasi lokasi, hal ini akan nerproses terus hingga tuntas agar hasil yang dipsahkan KPU tidak menimbulkan gejolak akibat masih menyisahkan persoalan.

"Hasil sidang ajudikasi cepat tidak akan mempengaruhi keputusan hasil rekapitulasi, namun demikian penetapan keputusan soal protes mekanisme rekapitulasi perhitungan suara dilakukan sebelum 22 Mei 2019,"kata Malonda.

Juga kata Malonda, terkait laporan pelanggaran pemilu yang lain  akan tetap diproses namun soal putusan sebelum penetapan nasional yang akan dilakukan oleh Bawaslu-RI dan KPU-RI." Proses penyelesaian sengketa Pemilu terus berproses tidak akan berhenti sebelum selesai," jelas Malonda.

Sebagaimana laporan  terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sudah diselesaikan baru laporan dari Partai Berkarya dengan hasil ditolak, sedangkan untuk laporan PDIP dan Golkar juga saksi DPD masih berproses. (/Josh Tinungki)

Foto : Netty Agnes Pantouw

Manado, Sulutnews.Com - Kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat di daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung untuk menjadi Anggota DPRD Sulut periode 2019-2023 membuka peluang Nety Agnes Pantouw (NAP) untuk menjadi Pimpinan DPRD Sulut. Hal ini diprediksi setelah Partai Demokrat juga mendapatkan satu jata kursi Pimpinan di DPRD Sulut dari 4 jatah yang tersedia.

Pertimbangan Senioritas dan konsisten melaksanakan ketentuan Partai, NAP dinilai paling layak menduduki satu kursi Pimpinan Dewan sebagai utusan Partai Demokrat.

"Netty A Pantouw sangat layak, dan diyakini dapat menjadi pioner partai Demokrat untuk menjembatani aspirasi rakyat," kata Taufik Tumbelaka pengamat politik Sulut.

Sebagaimana data perolehan kursi di DPRD Sulut partai Demokrat berhasil membentuk satu fraksi sehingga berhak mendapatkan jatah satu kursi dan kekuatan personil Netty Agnes Pantouw (Minut-Bitung) Crihsto Ivan Lumentut (Manado) Jhony A Sumual (Manado) Olga Sampel (Sangihe, Sitaro, Talaud) Billy Lombok (Minsel-Mitra) yang berhasil menuju kursi di DPRD Sulut. (/Josh Tinungki)

Pangelu : Jika Terbukti, Bawaslu Akan Tindaki

Manado, Sulutnews.Com - Adanya dugaan manipulasi data terhadap hasil perolehan suara calon DPD RI, maka rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Legislatif di Kabipaten Bolaang Mongondouw belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utata.

Terkait hal ini pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut menyatakan akan memproses lebih lanjut dengan melihat data pembuktian dan jika terbukti maka akan ada sangsi tegas sebagaimana aturan yang berlaku."Adanya dugaan ketidak wajaran terhadap angka, Bawaslu mempersilahkan para pihak yang berkeberatan untuk membuktikan secara otentik," kata Supryadi Pangelu Komisioner Bawaslu Sulut.

Juga kata dia, terkait desakan Diskwalifikasi terhadap caleg yang diduga turut terlibat melakukan pelanggaran menurut Pangelu, memungkinkan dilaksanakan yang pasti jika terbukti pelanggaran Terstruktur Sistimatis dan Masif (TSM) maka ada aturan yang mengatur dan hal itu bisa dilakukan. "Intinya sepanjang dugaan pelanggaran dapat dibuktikan maka pasti akan ada tindakan hukum sebagaimana ketentuan," tegas Pangelu.

Sebagaimana keberatan yang  disampaikan sejumlah saksi baik Parpol maupun saksi DPD pada saat pelaksanaan rapat pleno, KPU  Rabu (8/5/2019), telah terjadi penggelembungan perolehan suara salah satu Caleg DPD-RI atas nama Cherish Harriette yang diduga dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan KPU karena adanya intervensi pejabat tertentu. (/Josh Tinungki)