KPU Sulut

KPU Sulut (13)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Prooinsi Sulawesi Utara, merilis untuk jumlah wajib pilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).

Sebagaimana data yang dirilis KPU Sulut melalui Komisioner bidang Hukum Meidi Tinangon, untuk jumlah pemilih yang masuk kategori disabilitas berjumlah 6.176 atau jika dipersentasekan hanya ada 0,32 persen dari total 1.907.841 pemilih yang terdaftar se Sulawesi Utara.

" KPU telah mendata wajib pilih dan jumlah yang tercatat sudah sesuai fakta lapangan," jelas Tinangon.

Juga dijelaskan dari total 6.176 itu, 33 persen di antaranya adalah tuna daksa. Tuna netra sebanyak 15 persen, 17 persen tuna rungu, tuna grahita sebanyak 19 persen, dan 16 persen sisanya adalah disabilitas lainnya.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulut dalam upaya menciptakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2019 di Sulawesi Utara, menghelar kegiatan Evaluasi sengketa proses Pemilu dan upaya pencegahan sengketa.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Paninsula Manado tersebut, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh saat membuka kegiatan menyampaikan tahapan strategis sudah diselesaikan meskipun terjadi beberapa sengketa seperti tahapan pencalonan. Menurutnya di Sulut dalam penetapan calon ada beberapa yang melalui proses sengketa, namun bisa selesai, " ini juga tidk lepas dari uoaya KPU selaku pihak penyelenggara Pemilu bagaimana menjamin keadilan bagi semua peserta pemilu, sebagaimana amanat undang- undang," ungkapnya.

Dalam proses tahapan hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) di Sulut ada 22 sengketa yang meliputi 9 di tingkat Propinsi dan 13 kasus sengketa yang tersebar di Kabupaten Kota." Penyelesaian kasus sengketa Pemilu menggambarkan kesiapan KPU untuk menjadikan penyelenggaraan Pemilu yang berkwalitas," kata Ardiles.

Mempertahankan prpses pemilu yang baik dengan meminimalisir potensi sengketa yang diakibatkan pelanggaran adalah hal penting untuk dilakukan sehingga Pemilu dapat terlaksana sebagaimana tahapan. " Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu kiranya dapat bekerja sama dengan melakukan koordinasi sehingga tercipta pemilu damai yang berlangsung tertib aman bebas dan rahasia," tegas Ardiles.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda saat membawakan materinya dengan topik Penanganan dan jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu mengungkapkan data temuan pelanggaran di sulut sebanyak 102 temuan dengan uraian  93 kasus pelanggaran administrasi tindak pidana pemilu 3 kasus dan netralitas PNS 12 kasus, KPU 36 GAKUMDU 3  termasuk sengketa pemilu Panwaslu 22,kasus juga terdapat materi gugatan lebih dari 9 kasus Ajudikasi 2 kasus tingkat Propinsi, Boltim 1 kasus, Minsel 1 kasus, Kota Kotamobagu 1 kasus, bitung 1, Minut 1, Minahasa 1 dan Kota Manado 1 kasus.

Hadir pada kegiatan tersebut Komisioner KPU Kabupaten Kota devisi hukum, juga para jurnalis yang mengawal proses tahapan Pemilu di Sulawesi Utara. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Menyikapi masih banyak alat peraga kampanye Caleg yang masih terpasang dititik yang dinilai melanggar, Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Sulut Ardiles Mewoh menyatakan pihaknya sudah beberapa kali memanggil Parpol ataupun calon perseorangan, untuk melakukan sosialisasi, dimana terkait alat peraga kampanye harus sesuai dengan ketentuan atau dipasang dititik yang ditentukan oleh KPU lewat surat Keputusan.

"Terkait dgn temuan pelanggaran KPU akan menunggu rekomendasi Bawaslu selaku pihak yang berwenang melakukan penindakan dan akan diberlakukan sangsi secara bersama," jelasnya.

Juga kata dia soal untuk mekanisme pengadaan alat peraga kampanye, calon ataupun parpol bisa menerbitkan, namun sesuai ketentuan harus melewati verifikasi oleh KPU," Tidak bisa seenaknya karena sudah diatur, baik titik pemasangan dan juga materi harus lewat verifikasi, tegas Mewoh.

Tambahan, terkait pencitraan diri di mobil KPU menyatakan itu masuk kategori kampanye lainnya, namun yang diijinkan hanya di Mobil Pribadi atau plat nomor hitam.

Untuk tahapan kampanye Pemilu Legislatif dan Pilpres sementara tahapan kampanye yang berakhir pada bulan April 2019 mendatang. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Unum (KPU) Propinsi Sulawesi Utara, berharap partai politik peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang agar dapat mengikuti tahapan Pileg sebagaimana yang sudah ditetapkan, termasuk soal batas waktu pemasukan atau melaporkan dana kampanye sesui ketentuan.

"Diharapkan semua parpol peserta Pileg dapat mentaati semua tahapan pelaksanaan Pileg sebagaimana yang sudah ditetapkan, termasuk dalam hal pelaporan dana Pemilu," kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Menurutnya untuk penyerahan atau pelaporan dana kampanye sudah disosialisasikan sehingga tidak ada alasan bagi Parpol jika tidak menyampaikan." Aturan dan mekanisme pelaporan sudah jelas, "tegas Mewoh. (Jish Tinungki)

Berikut Pengumuman Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye LADK Peserta Pemilu 2019 Prov. Sulut

.Silahkan Unduh

Manado, Sulutnews.com - Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 ayal (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan daftar calon sementara perubahan kedua Calon Anggota DPD RI Wilayah Sulawesi Utara.

Sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 1071/PL.10.4-kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan daftar calon sementara perseorangan peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 telah memenuhi syarat untuk kemudian ditetapkan lewat Daftar Calon Tetap untuk mengikuti Pemilu legislatif.

" Nama- nama yang masuk daftat mereka telah memenuhi syarat sebagai peserta, dan ini nanti akan ditetapkan sesuai tahapan yang sudah diatur," jelas Ardiles Mewoh Ketua KPU Sulut.

Juga kata dia, dari nama-nama yang sudah masuk DCS, masih akan diberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan tanggapan, dan jika hingga tiga hari pasca pengumuman DCS, tidak ada lagi tanggapan, maka sudah pasti mereka akan terakomodir sebagai Calon yang dituangkan lewat surat keputusan KPU - RI untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sah sebagai peserta Pemilu legislatif. "Ketika sudah DCT, maka tidak ada lagi perubahan," tegas Mewoh.

Sebagaimana SK KPU-RI, nama bakal calon perseorangan peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 wilayah Sulawesi Utara berjumlah 22 orang. Berikut daftar calon sementara Anggota DPD-RI Pemilu 2019. (/Josh Tinungki)

 

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utata menggelar Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di kantor KPU Sulut, Senin (27/8/2018) yang dihadiri oleh bakal calon DPD RI Dapil Sulut tersebut dilakukan sebagai tahapan dalam rangka  untuk memastikan jika syarat calon sudah sesuai termasuk fas foto yang akan dipakai untuk Daftar Calon Tetap yang akan dicetak oleh KPU selaku penyelenggara Pemilu."Penyampaian berita acara untuk memastikan jika pencetakan nama atau foto yang akan dicetak sudah sesuai," jelas Yesi Momongan Komisioner KPU Sulut.

Juga kata Ketua Divisi teknis KOU Sulut ini mengatakan, selesai penyerahan berkas verifikasi hasilnya akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

"Usai penyerahan berkas verifikasi adminstrasi dan verikasi faktual hasilnya akan disampaikan kepada KPU Pusat," tegas Tinangon disela - sela kegiatan di kantor KPU Sulut.

Sementara itu Bakal Calon Anggota DPD RI James Salibana menyatakan menerima berkas verifikasi adminstrasi dan verifikasi faktual perbaikkan syarat dukungan serta syarat calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Usai penyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon perseorangan peserta pemilu DPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bakal calon DPD RI menandatangi kesepakatan nama dan pas foto bakal calon yang nantinya akan dicetak pada Daftar calon sementara (DCS) anggota DPD RI.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNes.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utara akhirnya mencoret nama Ramoi Markus Luntungan (RML) dari daftar bakal calon anggota DPD RI, ini dilakukan setelah hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan yang bersangkutan terdapat data yang tidak sesuai.

"KPU telah memberitahukan sebelumnya untuk melakukan perbaikan berkas, namun sampai batas akhir yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan," jelas Plt Ketua KPU Sulut Meidi Tinangon.

Tinangon juga menjelaskan, dengan tidak lengkap berkas sebagaimana yang disyaratkan maka status RML, Tidak Memenuhi Syarat, meski demikian KPU akan terus melakukan pantauan sebab calon bersangkutan masih berpeluang melakukan uoaya hukum lewat mediasi ataupun sidang adjukasi, lewat Bawaslu. "Tergantung yang bersangkutan apakah akan menempuh uoaya hukum," kata Tinangon.

Untuk diketahui, penetapan TMS kepada Ramoi Markus Luntungan dari daftar bakal calon dimana hasil verifikasi KPU ditemukan nama di Kartu tanda Penduduk dengan Ijazah berbeda, dan yang bersangkutan tidak memasukan surat keterangan sebagai syarat untuk memberikan klarifikasi jika  nama yang ada di KTP adalah pemilika ijazah tidak dilakukan.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan Daftar  Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut.

KPU mengimbau, Kepada Masyarakat agar dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan terkait persyaratan bakal calon sebagaimana disyaratkan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat Jl. Diponegoro No.25 Teling Atas Manado, dan/atau KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, tanggapan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 sesuai Jam kerja.(/Josh Tinungki)

Selengkapnya Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu Tahun 2019

 

PARTAI POLITIK

DAPIL

DAPIL 1

DAPIL 2

DAPIL 3

DAPIL 4

DAPIL 5

DAPIL 6

PKB

PKB1

 PKB 2

 PKB 3

 PKB 4

 PKB 5

 PKB 6

GERINDRA

 GERINDRA 1

 GERINDRA2

 GERINDRA3

 GERINDRA4

 GERINDRA5

 GERINDRA6

PDI PERJUANGAN

 PDI 1

 PDI 2

 PDI 3

 PDI 4

 PDI 5

 PDI 6

PARTAI GOLKAR

 GOLKAR 1

 GOLKAR 2

 GOLKAR 3

 GOLKAR 4

 GOLKAR 5

 GOLKAR 6

PARTAI NASDEM

 NASDEM 1

 NASDEM 2

 NASDEM 3

 NASDEM 4

 NASDEM 5

 NASDEM 6

PARTAI GARUDA

 GARUDA 1

 GARUDA 2

 GARUDA 3

 GARUDA 4

 GARUDA 5

 GARUDA 6

PARTAI BERKARYA

 BERKARYA 1

 BERKARYA 2

 BERKARYA 3

 BERKARYA 4

 BERKARYA 5

 BERKARYA 6

PKS

 PKS 1

 PKS 2

 PKS 3

 PKS 4

 PKS 5

 PKS 6

PERINDO

 PERINDO 1

 PERINDO 2

 PERINDO 3

 PERINDO 4

 PERINDO 5

 PERINDO 6

PPP

 PPP 1

 PPP 2

 PPP 3

 PPP 4

 PPP 5

 PPP 6

PSI

 PSI 1

 PSI 2

 PSI 3

 PSI 4

 PSI 5

 PSI 6

PAN

 PAN 1

 PAN 2

 PAN 3

 PAN 4

 PAN 5

 PAN 6

HANURA

 HANURA 1

HANURA 2

 HANURA 3

 HANURA 4

 HANURA 5

 HANURA 6

PARTI DEMOKRAT

 DEMOKRAT1

 DEMOKRAT2

 DEMOKRAT3

 DEMOKRAT4

 DEMOKRAT5

 DEMOKRAT6

PBB

 PBB 1

 PBB 2

 

 

 

 

PKPI

 PKPI 1

 PKPI 2

 PKPI 3

 PKPI 4

 PKPI 5

 PKPI 6

Ardiles :Proses KPU 5 Hari Tuntas

MANADO,Sulutnews.com - Calon Anggota DPRD Sulut Pengganti Antar Waktu (PAW) Audy Billy Wongkar Selasa (24/07) mendatangi kantor KPU Sulut. Kedatangn politisi PDIP asal daerah pemilihan Sitaro, Sangihe dan Talaud tersebut sehubungan dengan proses PAW di KPU.

" PAW sudah berproses sesuai mekanisme, dan diharapkan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah dapat dilaksanakan sebelum 17 Agustus," kata Wongkar.

Sementara itu terkait proses PAW Anggota DPRD Sulut, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menjelaskan pihaknya akan segera memproses dan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku." Paling lambat lima hari persyaratan PAW tuntas, "tegas Mewoh.

Sebagaimana data KPU, PDIP telah mengajukan penggantian personil Fraksi PDIP di DPRD Sulut atas nama Ivone Debby Bentelu yang telah mengundurkan diri dari PDIP yang telah pindah ke Partai Demokrat. Dan untuk calon pengganti atas nama Audy Billy Wongkar. (JOS)