KPU Sulut

KPU Sulut (20)

Manado, Sulutnews.Com-Sebanyak 5 Parpol dan 1 Caleg DPR RI mengajukan gugatan Pelanggaran Administrasi Pemilu (PAP) Pasca Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sulut dan Nasional.

Lima Parpol tersebut diantaranya partai Golkar,  PAN,  PSI dan Perindo di Bawaslu Minut, PDIP di Bawaslu Minsel dan PAN di Bawaslu Sulut. Sementara itu calon anggota DPR RI partai Golkar mengajukan gugatan PAP di Bawaslu RI.

Terkait PAP tersebut Komisio er KPU Sulut Meydi Tinangon mengatakan, Proses di Bawaslu Minut Jumat (24/5/2019), memasuki sidang Putusan untuk Partai Golkar dan Perindo. Sementara PAN dan PSI putusannya minggu depan. PDIP di Bawaslu Minsel sidang pertama Jumat (24/5/2019),PAN di Bawaslu Sulut sidang lanjutan senin depan.

"Intinya proses penangan PAP akan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan sehingga menghasilkan putusan yang benar- benar objektif," jelas Tinangon.

Sementara itu terkait gugatan caleg DPR-RI atas nama Jerry Sambuaga yang sedianya digelar Kamis (23/5/2019) ditunda pelaksanaanya pada Senin (27/5/2019) pekan depan karena situasi yang tidak kondusif di Bawaslu RI.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - 45 kursi Anggota DPRD Sulut akhirnya terisi, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara menetapkan rekapitulasi perhitungan suara di Hotel Peninsula Manado, sejak 6-12 Mei 2019.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh didampingi para komisioner Salman Saelangi, Yessy Momongan, Meidy Tinangon dan Lanny Ointu, mengesahkan, total jumlah pemilih 1.986.055, sementara jumlah pengguna hak pilih 1.589.731.

Sesuai pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Sulut dari setiap Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu tahun 2019 maka ditetapkan 45 nama Anggota DPRD Sulut periode 2019-2023

Dapil 1 Manado

  1. Andrei Angouw (PDIP)
  2. Kristo Ivan Lumentut (Demokrat)
  3. Richard Sualang (PDIP)
  4. Victor Mailangkay (Nasdem)
  5. Yongkie Limen (Golkar)
  6. Arthur Anthonius Kotambunan (PDIP)
  7. Ayub Ali (PAN)
  8. Amir Liputo (PKS)

Dapil 2 Minut-Bitung

  1. Hengky Honandar (PDIP)
  2. Nick Adicipta Lomban (Nasdem)
  3. Pricilya Cindy Wurangian (Golkar)
  4. Berty Kapojos (PDIP)
  5. Netty Agnes Pantouw (Demokrat)
  6. Fabian Kaloh (PDIP)
  7. Johny Panambunan (Nasdem)
  8. Melky Pangemanan (PSI)

Dapil 3 Nusa Utara (Sangihe, Talaud dan Sitaro

  1. Toni Supit (PDIP)
  2. Winsulangi Salindeho (Golkar)
  3. dr. Fransiskus Andi Silangen (PDIP)
  4. Ronald Sampel (Demokrat)
  5. Syerly Tjanggulung (Nasdem)

Dapil 4 Bolmong Raya

  1. Rocky Wowor (PDIP)
  2. Alfian Bara (Nasdem)
  3. Muslimah Mongilong (PDIP)
  4. Raski Mokodompit (Golkar)
  5. Nursiwin Dunggio (PAN)
  6. Yusra Alhabsyi (PKB)
  7. Mohammad Wongso (Nasdem)
  8. Julius Jems Tuuk (PDIP)
  9. Sjenny Kalangie (Gerindra)
  10. I Nyoman Sarwa (Nasdem)

Dapil 5 Minsel-Mitra

  1. Jein Rende (PDIP)
  2. James Arthur Kojongian (Golkar)
  3. Sandra Rondonuwu (PDIP)
  4. Billy Lombok (Demokrat)
  5. Boy Tumiwa (PDIP)
  6. Stela Runtuwene (Nasdem)

Dapil 6 Minahasa-Tomohon

  1. Melisa Gerungan (PDIP)
  2. Careigh Naichel Runtu (Golkar)
  3. Vonny Paat (PDIP)
  4. Braien Waworuntu (Nasdem)
  5. Wenny Lumentut (Gerindra)
  6. Imelda Novita Rewah (PDIP)
  7. Fanny Legoh (PDIP)
  8. Inggried Sondakh (Golkar)

Manado, -Sulutnews.com - PDIP kembali memperoleh suara terbanyak hasil perhitungan suara peserta Pemilu untuk DPRD Sulut yakni 19 kursi dan 3 kursi untuk DPR-RI. Partai dengan lambang banteng moncong putih ini berhasil membuktikan kerja keras merupakan kunci sukses di Pemilu 17 April dan PLU 27 April.

Berikut daftar 19 orang PDIP yang akan melenggang ke gedung Kerucut DPRD Sulut, dihari terakhir Kegiatan Rekapitulasi Suara Peserta Pemilu di Hotel Paninsula 7-8 Mei yang diumumkan KPU.

Dapil Manado

  1. Richard Sualang
  2. Andrew Angouw
  3. Arthur Kotambunan

Dapil Minut-Bitung

  1. Berty Kapojos
  2. Febian Kaloh
  3. Hengky Honandar

Dapil Nusa Utara

  1. Tonny Supit
  2. Andy Silangen

Dapil Tomohon-Minahasa

  1. Melisa Gerungan
  2. Fanny Legoh
  3. Imelda Rewah
  4. Vonny Paat

Dapil Minsel-Mitra

  1. Djien Rende
  2. Sandra Rondonuwu
  3. Boy Tumiwa

Dapil Bolmong Raya

  1. Rocky Wowor
  2. Hi Muslimah Mongilong
  3. Jemes Tuuk
  4. Ruslan Paputungan

Sedangkan 3 kursi untuk DPR-RI dapil Sulawesi Utara diraih

  1. Adrianne Dodokambey
  2. Herson Mayulu
  3. Vanda Sarundajang

Maka dengan diumumkannya hasil rekapitulasi suara pemenang Pemilu 2019 oleh KPU yang berhak memimpin DPRD Sulut adalah dari PDIP.  (*/Yuk).

Ketua KPU Sulut : Semua Pihak Diminta Menghargai Proses Perhitungan Suara Manual

Manado, Sulutnews.Com - Menjawab banyaknya klaim  Partai Politik dan juga calon Anggota Legislatif disemua tingkatan, yang menyatakan perolehan suara sudah mencapai quota dan masuk sebagai calon jadi, Ketua KPU Propinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh berharap agar semua pihak termasuk calon dan pendukung untuk menghargai proses perhitungan suara manual yang sementara berlangsung. Menurutnya mekanisme oentahapan yang dilakukan harus dihargai, sebab dengan melakukan klaim secara sepihak, bisa menimbulkan gejolak sebab yang diinformasuhkan bukan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagai pihak yang berkewenangan mensahkan perolehan suara hasil Pemilu.

"Proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang masih berlangsung, sehingga diharapkan semua pihak dapat menghormati dengan cara untuk tidak mengklaim perolehan suara,dan menyebar luaskan, " tegas Mewoh. Juga kata Dia,, dengan beredarnya klaim yang dilakukan oleh caleg dan juga Parpol ini bisa berdampak kurang baik dan bisa memicu gejolak, jika hasil perhitungan KPU secara manual berbeda." Diharapkan semua pihak dapat bersabar dan menunggu hasil rekapitulasi yang sementara dilakukan oleh KPU yang nantinya akan diumumkan secara terbuka," kata Mewoh.

Sebagaimana diketahui saat ini ada banyak sekali informasi beredar yang menyatakan soal klaim suara, padahal KPU sendiri belum mengumumkan secara resmi hasil perolehan suara yang didapat oleh calon Anggota Legislatif." Secara konstitusional belum ada calon anggota legislatif jadi di Sulut," pungkas Mewoh. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews. Com - Guna melihat dari dekat proses pencoblosan kertas suara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, Komisi Pemilih Umum ( KPU) Provinsi Sulut melakukan monitoring ke Kabupaten/Kota untuk melihat langsung proses pemilihan dan perhitungan suara di TPS.

Terkait kegiatan yang diikuti langsung 5 komisioner tersebut, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan pantauan langsung dilakukan adalah untuk melihat langsung kegiatan di bilik suara, sebab dari beberapa informasih yang diterima ada banyak laporan yang masuk. "Pantauan langsung bertujuan untuk memantau dari dekat aktifitas pelaksanaan pencoblosan di setiap bilik suara," kata Ardiles.

Juga kata dia, dari oantauan disejumlah daerah, kami sangat memberi apresiasi karena antusias masyarakat sangat tinggi datang ke TPS, meski harus diakui masih ada beberapa persoalan seperti keterlambatan waktu mulai, juga masih ada masyarakat yang bingung memilih. " Berbagai temuan yang ada akan jadi bahan evaluasi untuk dikaji," kata Ardiles.

Dalam kunjungan monitoring tersebut, komisioner KPU yang ikut Ketua KPU Dr Ardiles Mewoh, Yessi Momongan, Lanny Anggrainy Ointu, Salman Saelangi dan Meydi Tinangon. (/Josh Tinungki)

MANADO, sulutnews.Com - Guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pileg 17 April 2019 ini, Pengurus Wredatama Provinsi Sulawesi Utara menggelar penyuluhan pendidikan politik bagi ribuan anggotanya.

Pada kegiatan yang dilaksanakan Rabu (10/4/2019) di Kantor Gubernur Sulut tersebut, menghadirkan Komisioner KPU Sulut untuk memberikan penyuluhan terkait kesiapan KPU dalam kaitan sukses penyelenggaraan Pemilu.

Komisioner KPU Salman Saelangi, S.Kel dihadapan 1.500 peserta penyuluhan mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu, juga proses penceblosan kertas suara serta himbauan untuk dapat menyalurkan hak pilih dengan baik serta tidak Golput. "Pemilu 2019 ini adalah menggabungkan pilihan kita untuj mencoblos calon Pilpres dan Pileg," jelasnya.

Juga Saelangi menjelaskan jika pada Pemilu 2019 satu pemilih yang terdaftar, dapat menggunakan hak pilihnya dalam 5 lembar kertas suara untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon DPD-RI, DPR-RI, DPRD Sulut dan DPRD Kabupaten Kota." Semua sudah diatur dan tahapan saat ini pada tahap oencoblosan kertas suara, dan kita diajak untuk mensukseskan Pemilu," jelas Sahelangi.

Sementara itu terkait sosialisasi tersebut Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang yang juga selaku Ketua Wredatama Propinsi Sulut memberi apresiasi kepada KPU selaku pihak penyelenggara Pemilu yang sudah memberikan penjelasan kepada Anggota Wredatama. "Kita adalah perkumpulan pensiunan ASN, yang butuh penjelasan karena  pelaksanaan Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya, sehingga kami mengapresiasi kepada KPU yang sudah memberikan penyuluhan keoada Anggota Wredatama," kata Mewengkang.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Untuk penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan luber, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi terpadu, persiapan Pemilihan Umum serentak tahun 2019.

Pada acara yang dilaksanakan di Manado Convetion Centre (MCC) Selasa (2/4/2019) dihadiri Komisioner KPU RI bidang Perencanaan, Keuangan dan Logistik Viryan, Gubernur Sulut, Kapolda Sulut, Ketua DPRD Sulut, Komisioner KPU dan Bawaslu Sulawesi Utara. juga KPU kabupaten Kota se Sulawesi Utara ini digelar untuk menyamakan, persepsi dan pemahaman yang sama untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu di Sulawesi Utara.

Foto : Foto bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Komisioner KPU-RI, KPU dan Bawaslu Sulut

"KPU dalam persiapan Pemilu di Sulut saat ini sudah selesai membentuk KPPS di 15 kabupaten Kota, juga logistik pemilu sudah selesai disortir dan telah siap dipakai pada hari pencoblosan," kata Ardiles Mewoh Ketua KPU Sulut saat menyampaikan laporan.

Terkait penyelenggara Pemilu di Sulawesi Utara, Komisioner KPU RI Viryan menyatakan pihak penyelenggara agar lebih memperkuat sinergitas  dengan Forkopinda namun tidak menjadikan independensi KPU dalam pengambilan keputusan. "Bersinergi penting, tapi KPU dalam pengambilan keputusan tetap memperhatikan etika kerangka penyelenggara pemilu," tegas Viryan. Juga kata dia, pelaksanaan Pemilu 2019 agar lebih meriah maka hendaknya tanggal 17 April dijadikan wisata politik dengan mendatangi tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilih." Ini pesta demokrasi lima tahun sekali, apa salahnya kita dapat menjadikan hari itu sebagai wisata politik untuk melihat penghitungan hasil suara siapa yang nantinya akan menang," ungkap Viryan.

Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan, pesta demokrasi pemilu sangat penting, sebab hajatan ini menjadi penentu dan dapat membawa arah Pemerintahan 5 tahun kedepan." Momentum pesta demokrasi Pemilu akan mempengaruhi dan membawa dampak positif untuk menjadikan Sulut kearah yang lebih baik, "kata Dondokambey

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan dialog terkait pemilu berintegritas(/Josh Tinungkj)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Prooinsi Sulawesi Utara, merilis untuk jumlah wajib pilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).

Sebagaimana data yang dirilis KPU Sulut melalui Komisioner bidang Hukum Meidi Tinangon, untuk jumlah pemilih yang masuk kategori disabilitas berjumlah 6.176 atau jika dipersentasekan hanya ada 0,32 persen dari total 1.907.841 pemilih yang terdaftar se Sulawesi Utara.

" KPU telah mendata wajib pilih dan jumlah yang tercatat sudah sesuai fakta lapangan," jelas Tinangon.

Juga dijelaskan dari total 6.176 itu, 33 persen di antaranya adalah tuna daksa. Tuna netra sebanyak 15 persen, 17 persen tuna rungu, tuna grahita sebanyak 19 persen, dan 16 persen sisanya adalah disabilitas lainnya.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulut dalam upaya menciptakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2019 di Sulawesi Utara, menghelar kegiatan Evaluasi sengketa proses Pemilu dan upaya pencegahan sengketa.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Paninsula Manado tersebut, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh saat membuka kegiatan menyampaikan tahapan strategis sudah diselesaikan meskipun terjadi beberapa sengketa seperti tahapan pencalonan. Menurutnya di Sulut dalam penetapan calon ada beberapa yang melalui proses sengketa, namun bisa selesai, " ini juga tidk lepas dari uoaya KPU selaku pihak penyelenggara Pemilu bagaimana menjamin keadilan bagi semua peserta pemilu, sebagaimana amanat undang- undang," ungkapnya.

Dalam proses tahapan hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) di Sulut ada 22 sengketa yang meliputi 9 di tingkat Propinsi dan 13 kasus sengketa yang tersebar di Kabupaten Kota." Penyelesaian kasus sengketa Pemilu menggambarkan kesiapan KPU untuk menjadikan penyelenggaraan Pemilu yang berkwalitas," kata Ardiles.

Mempertahankan prpses pemilu yang baik dengan meminimalisir potensi sengketa yang diakibatkan pelanggaran adalah hal penting untuk dilakukan sehingga Pemilu dapat terlaksana sebagaimana tahapan. " Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu kiranya dapat bekerja sama dengan melakukan koordinasi sehingga tercipta pemilu damai yang berlangsung tertib aman bebas dan rahasia," tegas Ardiles.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda saat membawakan materinya dengan topik Penanganan dan jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu mengungkapkan data temuan pelanggaran di sulut sebanyak 102 temuan dengan uraian  93 kasus pelanggaran administrasi tindak pidana pemilu 3 kasus dan netralitas PNS 12 kasus, KPU 36 GAKUMDU 3  termasuk sengketa pemilu Panwaslu 22,kasus juga terdapat materi gugatan lebih dari 9 kasus Ajudikasi 2 kasus tingkat Propinsi, Boltim 1 kasus, Minsel 1 kasus, Kota Kotamobagu 1 kasus, bitung 1, Minut 1, Minahasa 1 dan Kota Manado 1 kasus.

Hadir pada kegiatan tersebut Komisioner KPU Kabupaten Kota devisi hukum, juga para jurnalis yang mengawal proses tahapan Pemilu di Sulawesi Utara. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Menyikapi masih banyak alat peraga kampanye Caleg yang masih terpasang dititik yang dinilai melanggar, Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Sulut Ardiles Mewoh menyatakan pihaknya sudah beberapa kali memanggil Parpol ataupun calon perseorangan, untuk melakukan sosialisasi, dimana terkait alat peraga kampanye harus sesuai dengan ketentuan atau dipasang dititik yang ditentukan oleh KPU lewat surat Keputusan.

"Terkait dgn temuan pelanggaran KPU akan menunggu rekomendasi Bawaslu selaku pihak yang berwenang melakukan penindakan dan akan diberlakukan sangsi secara bersama," jelasnya.

Juga kata dia soal untuk mekanisme pengadaan alat peraga kampanye, calon ataupun parpol bisa menerbitkan, namun sesuai ketentuan harus melewati verifikasi oleh KPU," Tidak bisa seenaknya karena sudah diatur, baik titik pemasangan dan juga materi harus lewat verifikasi, tegas Mewoh.

Tambahan, terkait pencitraan diri di mobil KPU menyatakan itu masuk kategori kampanye lainnya, namun yang diijinkan hanya di Mobil Pribadi atau plat nomor hitam.

Untuk tahapan kampanye Pemilu Legislatif dan Pilpres sementara tahapan kampanye yang berakhir pada bulan April 2019 mendatang. (Josh Tinungki)