KPU Sulut

KPU Sulut (17)

Ketua KPU Sulut : Semua Pihak Diminta Menghargai Proses Perhitungan Suara Manual

Manado, Sulutnews.Com - Menjawab banyaknya klaim  Partai Politik dan juga calon Anggota Legislatif disemua tingkatan, yang menyatakan perolehan suara sudah mencapai quota dan masuk sebagai calon jadi, Ketua KPU Propinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh berharap agar semua pihak termasuk calon dan pendukung untuk menghargai proses perhitungan suara manual yang sementara berlangsung. Menurutnya mekanisme oentahapan yang dilakukan harus dihargai, sebab dengan melakukan klaim secara sepihak, bisa menimbulkan gejolak sebab yang diinformasuhkan bukan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagai pihak yang berkewenangan mensahkan perolehan suara hasil Pemilu.

"Proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang masih berlangsung, sehingga diharapkan semua pihak dapat menghormati dengan cara untuk tidak mengklaim perolehan suara,dan menyebar luaskan, " tegas Mewoh. Juga kata Dia,, dengan beredarnya klaim yang dilakukan oleh caleg dan juga Parpol ini bisa berdampak kurang baik dan bisa memicu gejolak, jika hasil perhitungan KPU secara manual berbeda." Diharapkan semua pihak dapat bersabar dan menunggu hasil rekapitulasi yang sementara dilakukan oleh KPU yang nantinya akan diumumkan secara terbuka," kata Mewoh.

Sebagaimana diketahui saat ini ada banyak sekali informasi beredar yang menyatakan soal klaim suara, padahal KPU sendiri belum mengumumkan secara resmi hasil perolehan suara yang didapat oleh calon Anggota Legislatif." Secara konstitusional belum ada calon anggota legislatif jadi di Sulut," pungkas Mewoh. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews. Com - Guna melihat dari dekat proses pencoblosan kertas suara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, Komisi Pemilih Umum ( KPU) Provinsi Sulut melakukan monitoring ke Kabupaten/Kota untuk melihat langsung proses pemilihan dan perhitungan suara di TPS.

Terkait kegiatan yang diikuti langsung 5 komisioner tersebut, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan pantauan langsung dilakukan adalah untuk melihat langsung kegiatan di bilik suara, sebab dari beberapa informasih yang diterima ada banyak laporan yang masuk. "Pantauan langsung bertujuan untuk memantau dari dekat aktifitas pelaksanaan pencoblosan di setiap bilik suara," kata Ardiles.

Juga kata dia, dari oantauan disejumlah daerah, kami sangat memberi apresiasi karena antusias masyarakat sangat tinggi datang ke TPS, meski harus diakui masih ada beberapa persoalan seperti keterlambatan waktu mulai, juga masih ada masyarakat yang bingung memilih. " Berbagai temuan yang ada akan jadi bahan evaluasi untuk dikaji," kata Ardiles.

Dalam kunjungan monitoring tersebut, komisioner KPU yang ikut Ketua KPU Dr Ardiles Mewoh, Yessi Momongan, Lanny Anggrainy Ointu, Salman Saelangi dan Meydi Tinangon. (/Josh Tinungki)

MANADO, sulutnews.Com - Guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pileg 17 April 2019 ini, Pengurus Wredatama Provinsi Sulawesi Utara menggelar penyuluhan pendidikan politik bagi ribuan anggotanya.

Pada kegiatan yang dilaksanakan Rabu (10/4/2019) di Kantor Gubernur Sulut tersebut, menghadirkan Komisioner KPU Sulut untuk memberikan penyuluhan terkait kesiapan KPU dalam kaitan sukses penyelenggaraan Pemilu.

Komisioner KPU Salman Saelangi, S.Kel dihadapan 1.500 peserta penyuluhan mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu, juga proses penceblosan kertas suara serta himbauan untuk dapat menyalurkan hak pilih dengan baik serta tidak Golput. "Pemilu 2019 ini adalah menggabungkan pilihan kita untuj mencoblos calon Pilpres dan Pileg," jelasnya.

Juga Saelangi menjelaskan jika pada Pemilu 2019 satu pemilih yang terdaftar, dapat menggunakan hak pilihnya dalam 5 lembar kertas suara untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon DPD-RI, DPR-RI, DPRD Sulut dan DPRD Kabupaten Kota." Semua sudah diatur dan tahapan saat ini pada tahap oencoblosan kertas suara, dan kita diajak untuk mensukseskan Pemilu," jelas Sahelangi.

Sementara itu terkait sosialisasi tersebut Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang yang juga selaku Ketua Wredatama Propinsi Sulut memberi apresiasi kepada KPU selaku pihak penyelenggara Pemilu yang sudah memberikan penjelasan kepada Anggota Wredatama. "Kita adalah perkumpulan pensiunan ASN, yang butuh penjelasan karena  pelaksanaan Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya, sehingga kami mengapresiasi kepada KPU yang sudah memberikan penyuluhan keoada Anggota Wredatama," kata Mewengkang.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Untuk penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan luber, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi terpadu, persiapan Pemilihan Umum serentak tahun 2019.

Pada acara yang dilaksanakan di Manado Convetion Centre (MCC) Selasa (2/4/2019) dihadiri Komisioner KPU RI bidang Perencanaan, Keuangan dan Logistik Viryan, Gubernur Sulut, Kapolda Sulut, Ketua DPRD Sulut, Komisioner KPU dan Bawaslu Sulawesi Utara. juga KPU kabupaten Kota se Sulawesi Utara ini digelar untuk menyamakan, persepsi dan pemahaman yang sama untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu di Sulawesi Utara.

Foto : Foto bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Komisioner KPU-RI, KPU dan Bawaslu Sulut

"KPU dalam persiapan Pemilu di Sulut saat ini sudah selesai membentuk KPPS di 15 kabupaten Kota, juga logistik pemilu sudah selesai disortir dan telah siap dipakai pada hari pencoblosan," kata Ardiles Mewoh Ketua KPU Sulut saat menyampaikan laporan.

Terkait penyelenggara Pemilu di Sulawesi Utara, Komisioner KPU RI Viryan menyatakan pihak penyelenggara agar lebih memperkuat sinergitas  dengan Forkopinda namun tidak menjadikan independensi KPU dalam pengambilan keputusan. "Bersinergi penting, tapi KPU dalam pengambilan keputusan tetap memperhatikan etika kerangka penyelenggara pemilu," tegas Viryan. Juga kata dia, pelaksanaan Pemilu 2019 agar lebih meriah maka hendaknya tanggal 17 April dijadikan wisata politik dengan mendatangi tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilih." Ini pesta demokrasi lima tahun sekali, apa salahnya kita dapat menjadikan hari itu sebagai wisata politik untuk melihat penghitungan hasil suara siapa yang nantinya akan menang," ungkap Viryan.

Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan, pesta demokrasi pemilu sangat penting, sebab hajatan ini menjadi penentu dan dapat membawa arah Pemerintahan 5 tahun kedepan." Momentum pesta demokrasi Pemilu akan mempengaruhi dan membawa dampak positif untuk menjadikan Sulut kearah yang lebih baik, "kata Dondokambey

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan dialog terkait pemilu berintegritas(/Josh Tinungkj)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Prooinsi Sulawesi Utara, merilis untuk jumlah wajib pilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).

Sebagaimana data yang dirilis KPU Sulut melalui Komisioner bidang Hukum Meidi Tinangon, untuk jumlah pemilih yang masuk kategori disabilitas berjumlah 6.176 atau jika dipersentasekan hanya ada 0,32 persen dari total 1.907.841 pemilih yang terdaftar se Sulawesi Utara.

" KPU telah mendata wajib pilih dan jumlah yang tercatat sudah sesuai fakta lapangan," jelas Tinangon.

Juga dijelaskan dari total 6.176 itu, 33 persen di antaranya adalah tuna daksa. Tuna netra sebanyak 15 persen, 17 persen tuna rungu, tuna grahita sebanyak 19 persen, dan 16 persen sisanya adalah disabilitas lainnya.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulut dalam upaya menciptakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2019 di Sulawesi Utara, menghelar kegiatan Evaluasi sengketa proses Pemilu dan upaya pencegahan sengketa.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Paninsula Manado tersebut, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh saat membuka kegiatan menyampaikan tahapan strategis sudah diselesaikan meskipun terjadi beberapa sengketa seperti tahapan pencalonan. Menurutnya di Sulut dalam penetapan calon ada beberapa yang melalui proses sengketa, namun bisa selesai, " ini juga tidk lepas dari uoaya KPU selaku pihak penyelenggara Pemilu bagaimana menjamin keadilan bagi semua peserta pemilu, sebagaimana amanat undang- undang," ungkapnya.

Dalam proses tahapan hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) di Sulut ada 22 sengketa yang meliputi 9 di tingkat Propinsi dan 13 kasus sengketa yang tersebar di Kabupaten Kota." Penyelesaian kasus sengketa Pemilu menggambarkan kesiapan KPU untuk menjadikan penyelenggaraan Pemilu yang berkwalitas," kata Ardiles.

Mempertahankan prpses pemilu yang baik dengan meminimalisir potensi sengketa yang diakibatkan pelanggaran adalah hal penting untuk dilakukan sehingga Pemilu dapat terlaksana sebagaimana tahapan. " Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu kiranya dapat bekerja sama dengan melakukan koordinasi sehingga tercipta pemilu damai yang berlangsung tertib aman bebas dan rahasia," tegas Ardiles.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda saat membawakan materinya dengan topik Penanganan dan jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu mengungkapkan data temuan pelanggaran di sulut sebanyak 102 temuan dengan uraian  93 kasus pelanggaran administrasi tindak pidana pemilu 3 kasus dan netralitas PNS 12 kasus, KPU 36 GAKUMDU 3  termasuk sengketa pemilu Panwaslu 22,kasus juga terdapat materi gugatan lebih dari 9 kasus Ajudikasi 2 kasus tingkat Propinsi, Boltim 1 kasus, Minsel 1 kasus, Kota Kotamobagu 1 kasus, bitung 1, Minut 1, Minahasa 1 dan Kota Manado 1 kasus.

Hadir pada kegiatan tersebut Komisioner KPU Kabupaten Kota devisi hukum, juga para jurnalis yang mengawal proses tahapan Pemilu di Sulawesi Utara. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Menyikapi masih banyak alat peraga kampanye Caleg yang masih terpasang dititik yang dinilai melanggar, Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Sulut Ardiles Mewoh menyatakan pihaknya sudah beberapa kali memanggil Parpol ataupun calon perseorangan, untuk melakukan sosialisasi, dimana terkait alat peraga kampanye harus sesuai dengan ketentuan atau dipasang dititik yang ditentukan oleh KPU lewat surat Keputusan.

"Terkait dgn temuan pelanggaran KPU akan menunggu rekomendasi Bawaslu selaku pihak yang berwenang melakukan penindakan dan akan diberlakukan sangsi secara bersama," jelasnya.

Juga kata dia soal untuk mekanisme pengadaan alat peraga kampanye, calon ataupun parpol bisa menerbitkan, namun sesuai ketentuan harus melewati verifikasi oleh KPU," Tidak bisa seenaknya karena sudah diatur, baik titik pemasangan dan juga materi harus lewat verifikasi, tegas Mewoh.

Tambahan, terkait pencitraan diri di mobil KPU menyatakan itu masuk kategori kampanye lainnya, namun yang diijinkan hanya di Mobil Pribadi atau plat nomor hitam.

Untuk tahapan kampanye Pemilu Legislatif dan Pilpres sementara tahapan kampanye yang berakhir pada bulan April 2019 mendatang. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Unum (KPU) Propinsi Sulawesi Utara, berharap partai politik peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang agar dapat mengikuti tahapan Pileg sebagaimana yang sudah ditetapkan, termasuk soal batas waktu pemasukan atau melaporkan dana kampanye sesui ketentuan.

"Diharapkan semua parpol peserta Pileg dapat mentaati semua tahapan pelaksanaan Pileg sebagaimana yang sudah ditetapkan, termasuk dalam hal pelaporan dana Pemilu," kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Menurutnya untuk penyerahan atau pelaporan dana kampanye sudah disosialisasikan sehingga tidak ada alasan bagi Parpol jika tidak menyampaikan." Aturan dan mekanisme pelaporan sudah jelas, "tegas Mewoh. (Jish Tinungki)

Berikut Pengumuman Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye LADK Peserta Pemilu 2019 Prov. Sulut

.Silahkan Unduh

Manado, Sulutnews.com - Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 ayal (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan daftar calon sementara perubahan kedua Calon Anggota DPD RI Wilayah Sulawesi Utara.

Sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 1071/PL.10.4-kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan daftar calon sementara perseorangan peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 telah memenuhi syarat untuk kemudian ditetapkan lewat Daftar Calon Tetap untuk mengikuti Pemilu legislatif.

" Nama- nama yang masuk daftat mereka telah memenuhi syarat sebagai peserta, dan ini nanti akan ditetapkan sesuai tahapan yang sudah diatur," jelas Ardiles Mewoh Ketua KPU Sulut.

Juga kata dia, dari nama-nama yang sudah masuk DCS, masih akan diberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan tanggapan, dan jika hingga tiga hari pasca pengumuman DCS, tidak ada lagi tanggapan, maka sudah pasti mereka akan terakomodir sebagai Calon yang dituangkan lewat surat keputusan KPU - RI untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sah sebagai peserta Pemilu legislatif. "Ketika sudah DCT, maka tidak ada lagi perubahan," tegas Mewoh.

Sebagaimana SK KPU-RI, nama bakal calon perseorangan peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 wilayah Sulawesi Utara berjumlah 22 orang. Berikut daftar calon sementara Anggota DPD-RI Pemilu 2019. (/Josh Tinungki)