Print this page

Awas ! Ada Sanksi Pidana Dalam Pemilu 2019

Written by  Gandhi Goma Nov 28, 2018

Boroko, Sulutnews.com - Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Irianto Pontoh, S.Pd  dalam menjalankan tupoksi Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga sejak dilantik sejak tanggal 15 Agustus 2018 telah terjadi suatu peristiwa pelanggaran menjelang Pemilu Caleg dan Presiden April 2019 yaitu terlibatnya seorang oknum Camat Bintauna secara langsung mensosialisasikan beberapa caleg pada sebuah hajatan pesta dan bentuk pelanggaran ini telah diproses lanjut sampai ke Bawaslu RI dan tinggal menunggu hasil keputusan selanjutnya dari lembaga yang terkait. Hal ini dijelaskan dalam ruangan kantornya Bawaslu Bolmong Utara di Boroko Timur (Rabu, 28/11/2018). 

Ada sanksi pidana politik yang penting disampaikan sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu mengatur lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) tertulis bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Dalam aturan ini juga tertulis aturan mengenai larangan adu domba, ancaman kekerasan, pengrusakan alat kampanye dan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, atau tempat pendidikan. Serta pelarangan pemberian uang atau materi lain.

Irianto Pontoh menegaskan kembali tentang pidana politik; bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warganegara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Hal ini juga diungkapkan anggota Bawaslu Bolmong Utara Misrawati Pakaya, S.Sos (Divisi SDM & Organisasi) bahwa patut diduga para caleg telah mendanai suatu pesta pernikahan yang dalam acara tersebut diselingi dengan mensosialisasi caleg bersangkutan kepada orang banyak dan sudah masuk pelanggaran kampanye terselubung dan hal ini menjadi catatan bagi kami untuk mengingatkan secara tertulis, jika melanggar kembali ada sanksi untuk membatalkan sebagai caleg 2019. (/Gandhi Goma)