Manado, SulutNews.Com - Menghadapi Pilpres 2019, koalisi partai politik pengusung  di Sulawesi Utara, juga membentuk tim pemenangan, dan sebagai koordinator tim pemenangan ditunjuk Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw.

Kepada wartawan Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, dalam rangka pemenangan Jokowi - Maaruf di Sulawesi Utara, sudah sementara dijalankan dan diyakini pasangan ini akan mendapaykan dukungan 70 persen. " Masyarakat sulut sudah paham seperti apa hasil kinerja Jokowi, dan itu sudah dirasakan, sehingha dipastikan target kemenangan sudah pasti," tegas Dondokamney.

Sementara itu saat dimintai tanggapan soal penunjukan dirinya sebagai koordinator tim pemenangan Jokowi - Maaruf di Sulawesi Utara, Andrei Angouw menyatakan sebagai kader partai pasti siap menjalankan tanggungjawab yang dipercayakan." Sebagai kader pasti siap," pungkasnya bersemangat.(/Josh Tinungki)

Manado, sulutnews.com - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Utara menggelar DEKLARASI Jokowi sebagai Presiden RI Periode 2019-2023 bertempat di Puri Pingkan Hotel Kawanua Manado, Selasa (14/8).

Deklarasi dihadiri Deputi Asisten Kepresidenan Bidang Program KSBSI Sulistry, para Ketua KSBI se-Kabupaten Kota se Sulut, antara lain Ketua Wilayah Sulut Jeck Andalangi, Ketua Tomohon Rocky Paat, Ketua Bitung Rusdianto Makahinda dan 42 Anggota lainnya.

Deklarasi KSBSI sepakat memilih Jokowi sebagai Prediden RI periode 2018-2023 dan akan meneruskan hasil konsolidadasi kerja dalam rapat rapat nasional guna pembangunan kesejahteraan buruh di Indonesia dan Sulawesi Utara.

Sebelumnya KSBSI workshop dan Rakorwil untuk membahas tentang UMP dan strukturisasi pengupahan, yang berlangsung 4 hari dengan pembicara dari Disnakertrans, BPJS, demikian Korwil KSBSI Sulut Jeck Andalangie kepada sulutnews.com.(/Yy).

Manado, SulutNews.Com - Penetapan satatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut kepada Bakal calon anggota DPRD Sulut dari PDIP untuk daerah pemilihan Manado, akhirnya tuntas dan dinyatakan tidak lagi ada masalah, hal ini diketahui setelah hasil sidang ajudikasi yang digelar Selasa (14/8/2018) telah terjadi kesepakatan antara pengurus DPD PDIP dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Terkait hal ini, kepada wartawan Sekertaris DPD PDIP Sulut Frangky Wongkar, mengatakan, status TMS terhadap bakal calon anggota DPRD Sulut sudah tidak ada masalah, dan sudah sudah ada langkah mediasi dan telah disepakati dengan Bawaslu untuk melakukan kelengkapan administrasi syarat pencalonan, dimana Bawaslu memberikan waktu tiga hari, setelah tanggal kesepakatan. " Semua perubahan administrasi, sementara diurus, dan akan segera dimasukan sebagaimana batas yang diberikan," kata Wongkar.

Sebagaimana prnyataan Komisi pemilihan Umum selaku pihak oenuelenggara Pemilu, jika sejumlah nama bakal calon PDIP ke DPRD Sulut untuk daerah pemilihan Manado, dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan hal ini telah diklarifikasi lewat Badan Pengawas Pemilu dan masih diberikan kesempatan sehingga bisa terakomodir lewat Daftar Calon Tetap (DCT) yang nantinya diumumkan tanggal 31 Agustus 2018.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan Daftar  Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut.

KPU mengimbau, Kepada Masyarakat agar dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan terkait persyaratan bakal calon sebagaimana disyaratkan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat Jl. Diponegoro No.25 Teling Atas Manado, dan/atau KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, tanggapan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 sesuai Jam kerja.(/Josh Tinungki)

Selengkapnya Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu Tahun 2019

 

PARTAI POLITIK

DAPIL

DAPIL 1

DAPIL 2

DAPIL 3

DAPIL 4

DAPIL 5

DAPIL 6

PKB

PKB1

 PKB 2

 PKB 3

 PKB 4

 PKB 5

 PKB 6

GERINDRA

 GERINDRA 1

 GERINDRA2

 GERINDRA3

 GERINDRA4

 GERINDRA5

 GERINDRA6

PDI PERJUANGAN

 PDI 1

 PDI 2

 PDI 3

 PDI 4

 PDI 5

 PDI 6

PARTAI GOLKAR

 GOLKAR 1

 GOLKAR 2

 GOLKAR 3

 GOLKAR 4

 GOLKAR 5

 GOLKAR 6

PARTAI NASDEM

 NASDEM 1

 NASDEM 2

 NASDEM 3

 NASDEM 4

 NASDEM 5

 NASDEM 6

PARTAI GARUDA

 GARUDA 1

 GARUDA 2

 GARUDA 3

 GARUDA 4

 GARUDA 5

 GARUDA 6

PARTAI BERKARYA

 BERKARYA 1

 BERKARYA 2

 BERKARYA 3

 BERKARYA 4

 BERKARYA 5

 BERKARYA 6

PKS

 PKS 1

 PKS 2

 PKS 3

 PKS 4

 PKS 5

 PKS 6

PERINDO

 PERINDO 1

 PERINDO 2

 PERINDO 3

 PERINDO 4

 PERINDO 5

 PERINDO 6

PPP

 PPP 1

 PPP 2

 PPP 3

 PPP 4

 PPP 5

 PPP 6

PSI

 PSI 1

 PSI 2

 PSI 3

 PSI 4

 PSI 5

 PSI 6

PAN

 PAN 1

 PAN 2

 PAN 3

 PAN 4

 PAN 5

 PAN 6

HANURA

 HANURA 1

HANURA 2

 HANURA 3

 HANURA 4

 HANURA 5

 HANURA 6

PARTI DEMOKRAT

 DEMOKRAT1

 DEMOKRAT2

 DEMOKRAT3

 DEMOKRAT4

 DEMOKRAT5

 DEMOKRAT6

PBB

 PBB 1

 PBB 2

 

 

 

 

PKPI

 PKPI 1

 PKPI 2

 PKPI 3

 PKPI 4

 PKPI 5

 PKPI 6

Jakarta, SulutNews.Com - Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (9/8) kemarin menolak gugatan yang disampaikan pemohon terkait berita acara hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud.

Sidang Pleno PHPU Pilkada 2018 yang digelar di Gedung MK RI, tersebut dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman dan dihadiri 9 hakim Mahkama Konstitusi dengan Agenda pengucapan Ketetapan dan Pengucapan Putusan, majelis berkesimpulan menolak dalil yang disampaikan oleh pemohon, Welly Titah dan Heber yang menjadi objek adalah berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara dianggap salah dan Mahkama Tidak berwenang me gadili karena salah objek." Segala yang disampaikan pemohon tidak dapat diterima, juga berdasarkan pertimbangan selisih suara tidak memenuhi ketentuan pasal 158  UU 10 tahun 2018 dan pemohon salah objek," tegas Anwar Usman

Alasan lain yang menjadi bahan oertimbangan majelis hakim sehingga menolak esepsi pemohon, juga selisih suara melebihi presentase sebagaimana ketentuan. Dimana hasil rekapitulasi perolehan suara antara pemohon dan termohon Hasil suara sebanyak .22. 656 atau terdapat selisih sebesar 10,8 persen.

Berdasarkan penilaian atas fakta  dan hukum,  mahkama berkesimpulanMahkmaberwenang  mengadili permohonan akuo, permohonan termohon salah objek.(/JOS)

Ardiles :Proses KPU 5 Hari Tuntas

MANADO,Sulutnews.com - Calon Anggota DPRD Sulut Pengganti Antar Waktu (PAW) Audy Billy Wongkar Selasa (24/07) mendatangi kantor KPU Sulut. Kedatangn politisi PDIP asal daerah pemilihan Sitaro, Sangihe dan Talaud tersebut sehubungan dengan proses PAW di KPU.

" PAW sudah berproses sesuai mekanisme, dan diharapkan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah dapat dilaksanakan sebelum 17 Agustus," kata Wongkar.

Sementara itu terkait proses PAW Anggota DPRD Sulut, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menjelaskan pihaknya akan segera memproses dan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku." Paling lambat lima hari persyaratan PAW tuntas, "tegas Mewoh.

Sebagaimana data KPU, PDIP telah mengajukan penggantian personil Fraksi PDIP di DPRD Sulut atas nama Ivone Debby Bentelu yang telah mengundurkan diri dari PDIP yang telah pindah ke Partai Demokrat. Dan untuk calon pengganti atas nama Audy Billy Wongkar. (JOS)

PDIP Siapkan Wongkar ke DPRD Sulut

MANADo, Sulut News - Keputusan  Ivone Debby Bentelu mundur sebagai Anggota DPRD Sulut, langsung ditindak lanjuti dengan proses Penggantian Antar Waktu (PAW). Terkait hal tersebut Kepala Sekertariat DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu, mengatakan untuk proses PAW sudah berproses.

"Surat pengunduran diri telah diajukan oleh Partai pengusung dan sudah berproses sesuai mekanisme," jelas Mononutu. Juga kata dia, sebagaimana proses PAW yang selama ini dilakukan, pihak Sekertariat tidak pernah menahan, dan semua dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Semua yang menjadi tupoksi DPRD, telah berproses, jadi tinggal menunggu hasilnya, soal kapan dilaksanakan pelantikan tergantung surat keputusan." ungkap Mononitu.

Sementara itu, terkait pengunduran diri Ivone D Bentelu sebagai Anghota DPRD Sulut PDIP telah menyampaikan surat ke Sekertariat DPRD, yang menyatakan jika yang bersanfkutan sudah keluar dari keoengurusan PDIP," Sudah surat permohonan PAW sudah disampaikan, dan telah dicantumkan nama penggantinya,"  jelas Mononitu.

Untuk diketahui, proses PAW kepada Dr Ivone Debby Bentelu, MKes, diajukan oleh PDIP, karena yang bersangkutan telah menyatakan berhenti dari kepengurusan partai dan mundur sebagai Anggota DPRD Sulut, sehingga atas dasar tersebut DPD PDIP telah melayangkan surat ke DPRD untuk proses PAW.

Yang nantinya akan menggantikan Bentelu, telah diajukan nama Audy Blly Wongkar yang memperoleh siara terbanyak ke Empat dibawah Ivone Bentelu untuk daerah pemilihan Sangihe, Sitaro dan Talaud.(/Josh Tinungki)

Minsel, Sulutnews.com - Pengajuan daftar bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan dinyatakan sah dan diterima oleh KPU Minsel, Senin (16/7/2018).

"Jadi sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, serta tahapan pendaftaran dan hasil penelitian berkas bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Partai PDIP, maka Komisi Pemilihan Umum secara sah menerima berkas bakal calon Anggota DPRD Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Minahasa Selatan." ujar Pangemanan.

Karena menurutnya dokumen yang memuat syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana telah diatur di dalam UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU 20 Tahun 2018. Juga diatur bahwa partai politik wajib memenuhi keterwakilan perempuan, termasuk penempatannya, dimana bakal caleg perempuan harus ditempatkan di tiap dua bakal caleg laki-laki.

Sementara itu Ketua DPC PDIP Kabupaten Minahasa Selatan Steven Lumowa mengatakan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah selesai melakukan pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilihan tahun 2019.

"Kami yakin, kami menjual kader-kader terbaik untuk duduk sebagai anggota legislatif. Karena semua sudah sesuai dengan mekanisme dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dan misi kami adalah membangun dan mensejahterahkan rakyat Kabupaten Minahasa Selatan," ujar Lumowa.

Ia menambahkan, PDIP Minahasa Selatan optimis bisa meraih 12 kursi dalam pemilihan legislatif di pemilihan umum tahun 2019 memdatang. (*Fw)

Minsel, Sulutnews.com - Hasil penelitian dan keapsaan dokumen bakal calon Anggota DPRD Partai Demokrat dengan jumlah 5 dapil yang diserahkan langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Minsel Royke Kaloh, Selasa (17/7/2018) resmi diterima KPU Minsel.

Ketua KPU Minsel Fanley Pangemanan megatakan sesuai dengan hasil penelitian berkas bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Partai Demokrat dinyatakan sah dan diterima.

"Jadi dari hasil penelitian bakal calon anggota DPRD Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Selatan, sudah sesuai aturan dan mekanisme dan kami KPU sebagai penyelengara secara sah menerima bakal calon legislatif yang diusung oleh Partai Demokrat Minsel," ujar Pangemanan.

Sementara itu Ketua DPC Demokrat Minsel Royke Kaloh dalam konfrensi pers mengatakan, para bakal calon legislatif adalah kader terbaik yang sudah diseleksi sebelumnya. Untuk itu kami sangat optimis bahwa mereka mampu memberikan yang terbaik dalam proses pemilihan sebentar.

"Semua sudah sesuai proses dalam seleksi bakal calon legislatif dari partai Demokrat Minsel. Mereka yang terpilih adalah kader terbaik partai Demokrat Minsel untuk pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang. Dan tentunya untuk target kursi, kami hanya berharap 8 kursi." pungkas Kaloh.(/FW)

Manado, Sulutnews.com - Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara Wenny Lumentut mengatakan, telah mengajukan 45 caleg DPRD Sulut yang tersebar dari Enam daerah pemilihan dan Partai Gerindra telah memasang target 15 kursi dan ini optimistis dapat diraih di Pileg 2019.

"Partai Gerindra sudah mendaftarkan caleg DPRD Provinsi, semua sudah diteliti dan diterima baik oleh KPU dan dinyatakan lengkap," kata Lumentut.

Syarat aturan yang ditetapkan mulai dari keterwakilan perempuan yang mencapai angka 30 persen, juga caleg yang diajukan tidak hanya memiliki kemampuan finansial tetapi juga memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mewakili masyarakat dilembaga DPRD Sulut. "Partai Gerindra tidak sembarangan menetapkan calon, tetapi memiliki SDM yang cukup," kata Lumentut.

Meski tidak berada diposisi sebagai partai yang merebut kekuasaan, namun pada Pileg 2019, Partai Gerindra akan menjadi partai penyeimbang agar semua kepentingan yang berhubungan dengan rakyat pasti akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan. (Josh Tinungki)