Manado, Sulutnews.com - Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Partai Golkar Inggrid Sondakh mengatakan Provinsi Sulawesi Utara masih merupakan daerah yang rawan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak. Dibandingkan dengan daerah lain Sulut masih diurutan  besar.

"Sulut masih merupakan Provinsi yang ada di urutan 10 besar berpotensi terjadinya KDRT. Saya sangat prihatin pada kondisi serius ini," katanya kepada wartawan usai menghadiri peringatan HUT Ke-81 Wanita Kaum Ibu Sinode GMIM, Jumat (23/11) di Manado.

Bersama teman-temannya dari Fraksi Golkar di DPRD Sulut saat ini sedang  berjuang agar dalam alokasi anggaran APBD tahun 2018 disediakan panggu untuk pembiayaan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. "Anggaran ini nanti akan bermanfaat untuk menanggulangi kondisi saat ini."

Partai Golkar tetap akan menyuarakan aspirasi rakyat dan bekerja serius bersama wanita Sinode GMIM untuk meminimalisir tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Disamping itu Inggrid berharap perempuan di Sulut dan ibu perlu meningkatkan ketrampilan agar anak harus terus dibina tumbuh menjadi generasi bangsa yang takut akan Tuhan, katanya.

Sementara itu, Ketua Kaum Ibu Sinode GMIM Adriane Dodokambey mengajak agar wanita mengerti fungsinya sebagai terang Kristus, teladan dan pendamping suami. Anak harus dibimbing untuk mengenal Tuhan Yesus dan gereja. "Jika seorang anak didorong mengenal gereja karenanya anak akan selalu mencintai gereja. Jauh ke depan anak akan merasa aman dan damai," kata Adriane. (*/Yy).

Boroko, Sulutnews.com - Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Irianto Pontoh, S.Pd  dalam menjalankan tupoksi Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga sejak dilantik sejak tanggal 15 Agustus 2018 telah terjadi suatu peristiwa pelanggaran menjelang Pemilu Caleg dan Presiden April 2019 yaitu terlibatnya seorang oknum Camat Bintauna secara langsung mensosialisasikan beberapa caleg pada sebuah hajatan pesta dan bentuk pelanggaran ini telah diproses lanjut sampai ke Bawaslu RI dan tinggal menunggu hasil keputusan selanjutnya dari lembaga yang terkait. Hal ini dijelaskan dalam ruangan kantornya Bawaslu Bolmong Utara di Boroko Timur (Rabu, 28/11/2018). 

Ada sanksi pidana politik yang penting disampaikan sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu mengatur lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) tertulis bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Dalam aturan ini juga tertulis aturan mengenai larangan adu domba, ancaman kekerasan, pengrusakan alat kampanye dan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, atau tempat pendidikan. Serta pelarangan pemberian uang atau materi lain.

Irianto Pontoh menegaskan kembali tentang pidana politik; bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warganegara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Hal ini juga diungkapkan anggota Bawaslu Bolmong Utara Misrawati Pakaya, S.Sos (Divisi SDM & Organisasi) bahwa patut diduga para caleg telah mendanai suatu pesta pernikahan yang dalam acara tersebut diselingi dengan mensosialisasi caleg bersangkutan kepada orang banyak dan sudah masuk pelanggaran kampanye terselubung dan hal ini menjadi catatan bagi kami untuk mengingatkan secara tertulis, jika melanggar kembali ada sanksi untuk membatalkan sebagai caleg 2019. (/Gandhi Goma)

Manado, SulutNews.Com - Ketua DPD Partai Nasdem Kota Manado GS Vecky Lumentut menegaskan pada pelaksanaan Pemilu legislatif 17 April 2019 mendatang, Nasdem Kota Manado akan berupaya untuk menyumbang perolehan suara agar Partai Nasdem Sulawesi Utara, bisa menempati urutan 3 besar parpol peserta Pemilu peraih suara untuk kursi di DPR-RI. Hal ini ditegaskan Lumentut, disela acara pengukuhan kepengurusan DPD Nasdem Kota Manado Jumat (23/11/2018) di Kantor DPD Nasdem Sulut.

Menurutnya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, tidak akan bekerja sendiri, tetapi akan melakukan kerja bersama, agar target yang ditetapkan dapat dicapai. " Waktu tidak lagi panjang untuk melaksanakan kerja politik, sehingga untuk meraih target yang ada kami akan bekerja maksimal," kata Lumentut.

Juga kata Walikota Manado ini, bergabung dengan partai Nasdem adalah panggilan hati, yang didasarkan pada tekat untuk membesarkan Partai Nasdem Sulut serta untuk melaksanakan amanat kerja politik termasuk untuk memenangkan pasangan Presiden Joko Widodo dan Maaruf Amin pada Pilpres dan memenangkan Pemilu Legislatif 2019." Tujuan politik adalah untuk membangun tatanan partai politik untuk tujuan mensejahtrakan rakyat," kata Lumentut.

Selaku Ketua DPD Partai  Nasdem Kota Manado GS Vecky Lumentut, berharap dukungan seluruh masyarakat agar Gerakan Pembaharuan menuju Sulawesi Utara yang maju, berbudaya dan berdikari bisa diwujudkan. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Menyikapi masih banyak alat peraga kampanye Caleg yang masih terpasang dititik yang dinilai melanggar, Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Sulut Ardiles Mewoh menyatakan pihaknya sudah beberapa kali memanggil Parpol ataupun calon perseorangan, untuk melakukan sosialisasi, dimana terkait alat peraga kampanye harus sesuai dengan ketentuan atau dipasang dititik yang ditentukan oleh KPU lewat surat Keputusan.

"Terkait dgn temuan pelanggaran KPU akan menunggu rekomendasi Bawaslu selaku pihak yang berwenang melakukan penindakan dan akan diberlakukan sangsi secara bersama," jelasnya.

Juga kata dia soal untuk mekanisme pengadaan alat peraga kampanye, calon ataupun parpol bisa menerbitkan, namun sesuai ketentuan harus melewati verifikasi oleh KPU," Tidak bisa seenaknya karena sudah diatur, baik titik pemasangan dan juga materi harus lewat verifikasi, tegas Mewoh.

Tambahan, terkait pencitraan diri di mobil KPU menyatakan itu masuk kategori kampanye lainnya, namun yang diijinkan hanya di Mobil Pribadi atau plat nomor hitam.

Untuk tahapan kampanye Pemilu Legislatif dan Pilpres sementara tahapan kampanye yang berakhir pada bulan April 2019 mendatang. (Josh Tinungki)

Hasibuan : Sekolah Minggu Tidak Perlu Diatur Oleh UU

Manado, SulutNews.Com -- Menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang masuk dalam UU Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado mengelar diskusi. Pada kegitan yang dilaksanakan Senin (19/11/2018) bertempat di AULA IAKN Kota Manado ini digelar juga sebagai wadah menyampaikan Aspirasi.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher menyatakan, RUU Pesantren belum sampai di meja kami, namun karena RUU ini sudah menjadi konsumsi publik dan menimbulkan berbagai macam penolakan maka, masukan dari rakyat kita akan terima. "Persoalnya, Kami DPR belum menerima karena baru diajukan paripurna yang lalu kemudian diteruskan kepada pemerintah ketika sudah disetujui kita buatkan Panja RUU pesantren,"ungkap Taher

Juga Taher menjelaskan, Untuk sekolah minggu tidak akan terganggu dengan RUU kenapa demikian karena sekolah ini sama halnya dengan sekolah islam ada pendidikan non formal maka dia tidak diatur secara formal tetapi diatur berdasarkan kebutuhan internal agama masing-masing,"ucapnya

"Sekolah minggu itu kan kebutuhan anak didik kita, mengenai pendidikan keagamaan negara seharusnya tidak bisa megintervensi karena itu adalah aspek sabjektif, maka yang dibutuhkan disini sarana dan prasarana agar dibantu oleh pemerintah,"tegasnya

Berdasarkan UUD pasal 28 tahun 1945 pasal 28 huruf "d" mengatakan negara harus menjamin dan memberikan pertama. Pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum. Mengenai warga negara republik indonesia. Nah, untuk UU ini masih dalam perdebatan apakah RUU pesantren ini akan ditambahkan pendidikan agama atau tidak,"pungkasnya

Sementara itu Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI Thomas Pentury menambahkan pendidikan yang berkarakter adalah pengaruh jiwa seseorang karena agama, budaya, adat istiadat, alam, dan juga pandangan-pandangan imani menjadikan jiwa sesuatu maka terbetuknya pribadi. Kepribadian inilah yang menjadi karakter. Saya berkehendak dan bercita-cita institut agama kristen negeri keluarnya menjadi, pertama mandiri, profesional, dan berkarakter ketika ke tiga-tiganya ini bisa diwujudkan maka itulah jiwa kampus IAKN yang akan mendatang,"tutup mantan Rektor Universitas Pattimura periode 2012-2016 itu.

Sememtara itu, Anggota komisi DPR RI Dapil Sulut Bara Krishna Hasibuan Walewangko mengatakan, RUU Pesantren menimbulkan keresahan terutama pasal yang mengatur kegiatan sekolah minggu adanya keresahan khususnya bagi kumunitas kristen saya langsung mengkontak ketua DPR RI untuk bagaimana bisa berdiskusi dengan publik dikota manado ini

"Sekolah minggu tidak perlu diataur karena itu adalah sekolah non formal jadi kalau ada campur tangan pemerintah di pendidikan non formal itu adalah sesuatu yang sangat jauh. Sekolah minggu sudah menjadi tradisi bagi umat kristen dan itu adalah bagian dari ibadah setiap hari minggu untuk anak-anak yang sudah berlangsung ratusan tahun dan tidak pernah ada masalah sama sekali,"tukasnya

Harapanya kampus IAKN menjadi institut pendidikan yang berkelas dan bisa memberikan kontribusi terhadap sulut untuk meningkatkan kualitas dari pembangunan manusia atau menang dalam segala sesuatu bukan hanya dengan kekuatan kualitas tetapi menjadikan manusia yang mempunyai modal atau peran yang sangat strategis dan saya percaya bukan hanya kampus lain yang bisa menciptakan orang-orang baik kampus IAKN manado ini juga saya yakin bisa mencetak-mencetak manusia yang sangat unggul."kata  anggota fraksi PAN itu

Lanjut Politisi yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019 mendatang berharap manusia itu bukan hanya mempunyai ilmu, intelektual skil, kemampuan pratikel, tetapi juga manusia yang mempunyai iman karena kenapa ketika manusa itu tidak mempunyai iman yang kuat maka seorang itu tidak mempunyai etika bisnis moral jadi saya percaya dan saya yakib kampus IAKN pengajaran iman pasti sangat ditekankan dikampus ini,"kuncinya

Kunjungan kerja Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. M. Ali Taher S.H., M.Hum bersama rombongan dan Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI Thomas Pentury serta Anggota DPR RI dapil Sulut Bara Krishna Hasibuan Walewangko.(Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Konsolidasi dan Ikrar bersama tim kampanye nasional, tim kampanye daerah dan relawan, Provinsi Sulut digelar di Hotel Paninsula, Senin (12/11/2018). Dibuka dengan doa yang dipimpin oleh tokoh agama Kristen dan Islam.

Dalam sambutannya Olly Dondokambey selaku Ketua Penasehat Tim Kampanye Jokowi - Maaruf Sulawesi Utara menyatakan optimisme kemenangan 80 persen lebih akan diraih karena dukungan masyarakat Sulut. Menurutnya keterlibatan Bupati/Walikota di 14 Kabupatrn/Kota, serta warna warni parpol yang bergabung juga menjadi gambaran kemenangan. "Sangat diharapkan kehadiran calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Maaruf Amin ke Sulut bisa diwujudkan untuk bertatap muka secara langsung dengan masyarakat Sulut saat kampanye adalah kerinduan kami," kata Dondokambey.

Sementara itu Sekjen Tim kampanye Nasional Hasto Kristanto, satu paduan parpol pendukung adalah bukti jika masyarakat, kepemimoinan Jokowi menaruh perhatian luar biasa dimana wilayah perbatasan menjadi beranda terdepan untuk menatap masa depan Indonesia dengan menjadikan Sulut sebagai poros maritim terdepan untuk menjadi benteng pertahanan Indonesia, pelantikan dilakukan didasarkan juga semangat hari pahlawan semangat cinta merah putih sulut siap menjadi lumbung pemenangan, Kenapa Jokowi karena beliau lahir dari rahim rakyat biasa yang mengenal betul keinginan masyarakat. "Joko Widodo, adalah pemimpin merakyat yang memahami rakyat tanpa sekat dan terus bekerja untuk mengukir prestasi mengharumkan nama bangsa," tegas Hasto saat menyampaikan sambutannya.

Juga kata dia, Jokowi adalah sosok pekerja keras yang selalu mendengar jeritan hati rakyat kecil, juga dalam sambutannya Hasto menyampaikan pesan calon wakil presiden KH Maaruf Amin dimana kehadiran dirinya adalah untuk membantu tugas presiden dalam membawa Indonesia yang dilandasi oleh rasa Nasionalis didasarkan pada Pancasila yang memperlakukan sama segenap rakyat Indonesia dengan menempatkan revolusi mental dalam setiap kebijakan pemerintahan Jokowi - Maaruf. " Indonesia sudah tinggal landas yang harus dilanjutkan agar tujuan membangun Indonesia disegala bidang dapat terealisasi," ungkap Hasto.

Hadir dalam pelantikan tim kampanye yang dilaksanakan di Hotel Paninsula Manado tersebut Hasto Kristianto Sekjen Tim Kampanye Nasional, Abdul kadir Karding Wakil TKN, Direktur harian TKN dan Ketua Tim Kampanye Daerah Adriana Dondokambey, juga Bupati Walikota pendukung Calon Presiden Jokowi dan Calon Wakil Presiden Maaruf Amin se Sulawesi Utara. (Josh Tinungki)

Tomohon,Sulutnew.com-Sandiaga Uno  mengunjungi makam para tokoh pahlawan Indonesia di Sulawesi Utara, Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Uno menyambangi Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dan disambut Sekretaris Umum Sinode GMIM Pendeta Evert Andri Alfonsus Tangel STh MPdK bersama jajarannya, (5/11/2018) di Ruang Rapat Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM.

Kunjungan  Sandiaga  mengunjungi Pusat Gereja Terbesar Kedua di Indonesia ini bahwa menjadi tanggung jawab bagi dirinya untuk memberikan respon positif pada umat kristen khususnya GMIM yang telah menjadi bagian sejarah perjalanan Bangsa Indonesia atas sumbangsih positif membangun negeri.

“Sebagai putra Indonesia, saya memiliki Ayah asal Gorontalo dan Ibu dari Jawa serta lahir di Sumatera. Karenanya, rasa sebagai bagian Bangsa Indonesia telah berakar dalam diri. Apalagi semasa sekolah, saya mengecap pendidikan di Persekolahan PSKD Jakarta, sehingga banyak hal berkaitan dengan ajaran ke-Kristen-an yang beralaskan kasih ikut mengakar dalam kehidupan ini,” ungkap Sandiaga.

Namun dengan  demikian, Sandiaga pula menjelaskan bahwa perjalanan ini tidak terlepas dari keinginan dirinya bersama Prabowo Subianto untuk mengajak komponen bangsa dalam menghadapi Pilpres 2019 mendatang dilandasi rasa persatuan dengan penuh kedamaian untuk membangun Indonesia.

“Terkait Pilpres 2019, khusus Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (PAS) adalah menitikberatkan pada pembangunan ekonomi masyarakat, diantaranya peningkatan lapangan kerja, maupun kebijakan pemerintah yang berpihak pada usaha kecil menengah masyarakat,” ujar Sandiaga.

Sandiaga juga menyatakan gagasan PAS dalam komitmennya membangun Indonesia menjadi lebih baik diilhami oleh pola pikir dari seorang tokoh nasional asal Minahasa yakni AA Maramis yang juga kawan atau sahabat dari Ayahnya Prabowo Subianto yakni Soemitro Joyohadikusumo.

“Menjadi harapan kami PAS dalam Pilpres 2019 terbangunnya nilai kebersamaan dan tanggung jawab semua anak bangsa menjadikan Indinesia Maju dengan mengilhami filosofi masyarakat Sulawesi Utara yakni ‘Torang Samua Basudara’, sehingga terciptanya kebangkitan ekonomi masyarakat menjadi maju,” urai Sandiaga.

Sementara, Sekretaris Umum Sinode GMIM Pendeta Evert Tangel STh MPdk menyatakan ungkapan terima kasih atas penghargaan yang dilakukan Capres/Cawapres PAS ywng bersedia mengunjungi Sinode GMIM.

“Ini penghargaan yang besar bagi gereja yang memiliki sekitar 800 ribu jiwa dan tersebar di Seluruh Indonesia, termasuk juga di luar negeri. Bagi kami, kunjungan ini adalah sebuah kehormatan bagi Warga GMIM,” singkat Tangel.(/Prise)

Manado, SulutNews.Com - Ketua DPP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) menilai usulan RUU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang disampaikan beberapa fraksi di DPR RI, jika disahkan bakal mengancam kebebasan beragama di Indonesia yang selama ini sudah sangat baik.

"Mumpung masih sebatas buah pikir Fraksi dan belum menjadi produk UU, maka fraksi fraksi di DPR RI perlu mengkaji dan mengkritisi poin-poin yang mereduksi kebebasan beragama dan dapat mengancam toleransi dan keutuhan NKRI sebagai negara beragama," tegas Ferry Francis.

Menurutnya sumber dan segala sumber hukum adalah UUD 1945 di situ sudah diatur soal pengakuan negara terhadap kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dengan segala bentuknya. Negara tidak boleh mencampuri urusan dan tata kelola setiap agama."RUU boleh ditetapkan namun jangan mengusik doktrin pendidikan diluar pesantren," ungkap Francis menambahkan.

GEKIRA menyatakan RUU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang diinisiasi awal oleh fraksi PPP dan PKB DPR RI perlu dikaji lebih dalam, lebih jauh dan lebih cermat lagi karena substansi kepentingannya melibatkan lebih dari satu agama. Bukan saja soal pesantren tetapi juga mengenai pendidikan keagamaan yang di wilayah non muslim. Harus ada upaya duduk bersama semua pemangku kepentingan dari agama terkait seperti PGI, KWI dan komponen lainnya agar RUU ini tidak pada akhirnya merusak bangunan kebangsaan yang telah dibangun bersama.

Salah satu pasal dalam RUU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren mengindikasikan campur tangan negara dalam urusan tata peribadatan agama Kristen. Sekolah Minggu, Katekisasi adalah bagian dari pengajaran iman yang melekat dengan peribadatan. Intervensi negara melalui pembatasan peserta dan perizinan adalah hal yang tidak perlu. Biarkan setiap agama mengembangkan ajaran imannya dengan tetap berhati Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Senator asal daerah pemilihan Sulawesi Utara Stevanus BAN Liouw berharapa ada partisipasi aktif masyarakat terkait pelaksanaan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga PolitiK Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini disampaikan BAN Liouw saat menggelar pertemuan serap aspirasi bersama Forum Wartawan DPRD Sulut di Kantor sekertariat DPD RI perwakilan Sulut.

Menurut BAN Liouw, dalam fugsi legislasi, sebelum sebuah peraturan perundang-undangan ditetapkan, perlu digali masukan dari masyarakat lewat aspirasi, hal ini dinilai penting guna memperkaya rancangan perundang- undangan agar hasilnya benar- benar bermanfaat dan menjadikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memberikan kenyamanan bagi segenap rakyat Indonesia. " Kegiatan serap aspirasi dalam rangka penyempurnaan undang undang sangat dibutuhkan sehingga produk hukum yang dihasilkan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia," ungkap Liouw

Juga disampaikan Liouw terkait fungsi legislasi, saat ini DPD RI khususnya Komite 3 sedang menggodok tiga buah rancangan Undang- undang diantaranya  Rancangan UU Terkait BPJS, Rancangan Undang-undang 13 tahun 1998 tentang  kesejahtraan lansia, dan Rancangan Undang-undang No 40 2009 tentang Kepemudaan. (/Josh Tinungki)

Manado SulutNews.Com - Target 3 kursi di DPRD Sulut dari Daerah Pemilihan 1 Kota Manado oleh PDI Perjuangan dinilai realistis dan ini akan menjadi tantangan agar calon yang terdaftar dapat bekerja keras, sehingga capaian dapat dilaksanakan sesuai target.

Terkait hal ini, diselah pelaksanaan Rakor dan Pembekalan calon PDIP yang digelar Selasa (23/10/2019) bertempat di kantor DPD PDIP Sulut, Arthur Kotambunan Calon Anggota DPRD Sulut dari PDIP untuk Dapil Kota Manado, yakin jika target kursi yang ditetapkan akan dicapai. "Seluruh calon PDIP Dapil Manado akan berupaya maksimal, agar target yang ditetapkan bisa dicapai, ini adalah komitmen dan kami sementara melakukan upaya mendapatkan dukungan masyarakat," tutur Kotambunan.

Juga politisi yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Sulut ini, mengatakan, pembekalan caleg yang dilaksanakan oleh DPD, sangat positif karena akan memberikan manfaat terutama bagi caleg PDIP yang nantinya akan menjadi Anggota Dewan." Pembekalan cakeg penting agar kwalitas legislator yang duduk sebagai wakil rakyat lebih memahami apa yang menjadi keinginan rakyat yang diwakilinya," ungkap Kotambunan

Untuk diketahu, dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2019 Arthur Kotambunan masuk sebagai salah satu caleg yang pantas untuk dipilih menjadi Anggota DPRD Sulut,, dimana dia sendiri dicslonkan dari Dapil I Kota Manado, dengan nomir urut 7.(Josh Tinungki)