Sulutnews

Sulutnews

Tomohon, Sulutnews.com - Kongres Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tomohon.  yang bertempat di rumah makan Sineleyan Kamis,7 juni 2018.

Dalam kegiatan pembentukan pemilihan  PSSI ini menjadi harapan agar dapat menghasilkan kepengurusan Asosiasi kota PSSI untuk siap mengembangkan persepakbolaan di kota Tomohon. Juga dapat memilih atlit-atlit sepakbola yang diambil dari kota Tomohon yang mampu berprestasi dan bersinar yang dapat menjadi dampak ke tingkat nasional dan internasional.

Sehingga juga dalam pengurusan PSSI ini, akan dibentuk kepemilihan ketua dan wakil ketua PSSI kota Tomohon.

Oleh karena itu, Walikota Tomohonpun  mengucapkan selamat untuk kepengurusan Asosiasi Kota PSSI Tomohon yang akan terpilih nanti. Kiranya kekuatan dan motivasi baru akan lahir seiring dengan komitmen dan karya untuk melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara terlebih untuk Kota Tomohon tercinta.

Kongres ini dihadiri oleh yang mewakili Walikota Tomohon Asisten Bidang Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Tomohon Max Mentu, SIP. MAP., Sekretaris Umum PSSI Sulawesi Utara Yanto Luasunaung, S.Sos., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tomohon sekaligus Plt. Askot PSSI Tomohon Jusak S. T. Pandeiroth, S.Pd. MM., Sekretaris Umum KONI Tomohon Tonny Salawati, Para Pengurus Klub Sepakbola di Kota Tomohon dan Para pemerhati sepakbola se- Kota Tomohon.(/Prise)

Jakarta, Sulutnews.com - Dewan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Dewan Penasehat SMSI Pusat, menghadiri  buka puasa bersama di kediaman Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat,  Chairul Tanjung, JalanTeuku Umar No. 50 Menteng Jakarta Pusat, Minggu 10 Juni 2018.

Hadir dalam kesempatan ini, Dewan Pengurus SMSI Pusat yang terdiri dari, Auri Jaya, Ketua Umum, Firdaus Sekretaris Jenderal dan Abdul Aziz, Ketua Bidang Luar Negeri.

Sementara, Ketua Dewan Penasehat,  Chairul Tanjung, didampingi Mirza Zulhadi Sekretaris Dewan Penasehat dan Atal S Depari dari unsur pendiri.

Dalam suasana yang penuh keakraban tersebut,  Chairul Tanjung mendapat laporan langsung dari Auri Jaya dan Firdaus, atas rencana Rapat Kerja Nasional SMSI ke tiga yang menurut rencana akan dilaksanakan pada 25 - 27 Juli 2018 di Jakarta.

Mendengar rencana tersebut, selalu Ketua Dewan Penasehat, Chairul Tanjung didampingi Mirza Zulhadi, Sekretaris Dewan Penasehat SMSI Pusat, menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam Rakernas tersebut.

Tak lupa CEO  CT Corp ini  berpesan, kepada pengurus SMSI, agar  menyiapkan rencana  dengan cermat, sehingga rakernas yang digelar langsung dapat di aplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh  pengurus di tanah air.

Ditempat yang sama, Abdul Aziz sebagai Wakil Ketua  Bidang Luar Negeri dan Wakil Ketua SC, panitia rakernas SMSI, menyatakan akan terus berkordinasi, menyiapkan materi, tempat, waktu, serta narasumber.

"Kita persiapkan semuanya dengan maksimal, agar rakernas SMSI dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga hasilnya nanti dapat diserap oleh seluruh peserta dengan optimal," ungkap Direktur detik.com ini. (SMSI).

Manado, Sulutnews.com - Keputusan Presiden Jokowi yang ditindak lanjuti oleh Mendagri terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ternyata juga berlaku di DPRD Sulut, terbukti sejak Senin ( 04/07/2018) politisi dilembaga DPRD Sulut telah menerima THR. Infomasi yang dirangkum pemberian THR untuk anggota dewan diperkirakan mencapai Rp 6 juta hingga Rp18 juta. Besaran tersebut disesuaikan dengan status anggota dewan yang setara dengan pejabat eselon 2, serta jabatan di lembaga terhormat tersebut.

Terkait pemberian THR, bagi Anggota DPRD Sulut tersebut, Sekretaris DPRD Bartolomeus Mononutu SH yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dana THR sudah disalurkan ke nomor rekening masing-masing.

“Baik staf ASN maupun anggota dewan sudah semua. Sudah di rekening masing-masing,” aku dia, Selasa (5/6/2018). Terkait hal ini, sejumlah anggota dewan yang ditanyai wartawan memilih tak berkomentar banyak. Mereka irit bicara, berbanding terbalik saat mengeluh di-TGR dana reses oleh BPK.

“Belum tahu. Belum ada informasi,” ucap sejumlah anggota dewan yang enggan di-publish namanya. Sedangkan anggota dewan Herry Tombeng mengaku terkejut dengan dana THR.
“Kami kan tidak merayakan lebaran. Mengapa harus ada THR,” ucap dia.

“Tapi kalau memang aturan disalurkan sekarang, saya masih bingung,” tambah dia.
Seperti diketahui, pada beberapa waktu lalu, dana reses anggota dewan di-TGR. Mereka harus mengembalikan dana reses dengan kisaran Rp20 juta hingga Rp 40 jutaan per legislator. (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Utara, menggelar literasi digital sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di masyarakat,  di Hotel Aryaduta, Kamis, 07/05/18.

Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama BNPT dan FKPT tersebut, mengangkat tema “Saring Sebelum Sharing” yang di buka oleh Drs.M.Onibala, M.Si mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE,  yang di hadiri oleh perwakilan Polda Sulut, Kodam XIII Merdeka, Mahasiswa,  Jurnalis dan Masyarakat penggiat media sosial.

Dondokambey, dalam sambutannya yang di bacakan Onibala pada kesempatan itu mengatakan aksi radikalisme dan terorisme yang terjadi akhir-akhir ini yang mengancam Indonesia termasuk Sulawesi Utara semakin mengharapkan peran dari segenap komponen pembangunan antara lain Seluruh Bupati/Walikota, dan seluruh masyarakat untuk terus mempererat dan meningkatkan persatuan sekaligus memantapkan tekad dan komitmen untuk menyikapi setiap ancaman, agar dapat meningkatkan pengamanan dengan melibatkan aparatur keamanan.

Dalam agenda yang di kemas dalam bentuk diskusi tersebut,  menghadirkan beberapa narasumber diantaranya DR.Max R.Rembang, M.Si sebagai akademsi, Letkol Setyo Pranowo, SH, M.MM dari BNPT dan Imam Wahyudi selaku anggota Dewan Pers.

Ketua FKT Sulut James Tulangouw, SE dalam laporannya menyampaikan terimakasih karena oleh dengan tuntutanannya FKPT Sulut bersama pimpinan dan staf BNPT dapat melaksanakan kegiatan seminar dialog Literasi Digital dalam upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di masyarakat khususnya di provinsi Sulawesi Utara.

“Visi FKPT Sulut adalah terwujudnya provinsi Sulawesi Utara yang bebas dari terorisme melalui berbagi pendekatan dengan memperhatikan faktor-faktor kearifan lokal untuk menuju masyarakat Sulawesi Utara yang beriman, bertaqwa aman damai berbudaya sejahtera serta berdaya saing global berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 45″ beber Tulangouw.

Manado, Sulutnews.com - Setelah tahapan dan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) tuntas, politisi Partai Golkar Hanafi Sako akhirnya resmi menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara periode 2014-2019. Ia menggantikan Marlina Moha-Siahaan yang mundur akibat tersandung kasus hukum.

Pelantikan Sako dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Andrei Angouw yang mengambil sumpah dan janji anggota dewan dalam rapat paripurna istimewa yang digelar, Selasa (5/6/2018) sore sekitar pukul 16.00 WITA.

“Saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucap Sako dalam janjinya yang didampingi rohaniwan dari agama Islam.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Steven Kandouw mengingatkan Sako untuk menjadi pejuang bagi rakyat. 

“Harus lantang bicara untuk rakyat. Jangan jadi wowo (bisu, red). Karena kata parlemen diambil dari kata parli yang artinya bicara,” kata Kandouw.

Ia juga mengingatkan Sako agar tidak jadi penghianat bagi rakyat.

“Harus berjuang untuk rakyat,” tambah dia.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut para Wakil ketua DPRD, Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan sejumlah anggota dewan. Turut hadir juga Forkopimda dan jajaran Pemprov Sulut, serta Sekretariat DPRD Bartolomeus Mononutu.

Kepada wartawan usai dilantik, ia menyatakan sudah siap  bekerja untuk rakyat hingga periode 2014-2019 berakhir.

“Saya sudah siap bekerja dan mengabdi untuk rakyat,” ucap dia. (***)

Ratahan,  Sulutnews.com-James Sumendap SH, selaku Bupati Mitra yang sedang menjalani cuti kampanye,  menyebut, perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali disabet pada kali ke tiga ini, adalah hasil kerja keras bersama.

Hal itu disampaikan JS, sapaan akrabnya,  saat mengirimkan rillisnya pada media tadi siang.

"Selamat untuk kita semua. Karena kerja keras kita, mulai dari jajaran pemkab, DPRD, hukum tua, lurah dan perangkat, serta BPD, menjadi nyata atas prestasi yang kita raih ini," tulis Sumendap.

Lanjut bupati yang kembali bertarung memperebutkan top eksekutif Mitra periode ke dua 2018-2023 pada kontestasi Pilkada serentak 27 Juni mendatang,  menambahkan,  melalui kepemimpinannya selama 5 tahun yang akan lewat ini,  capaian demi capaian terus dialami.

"Selama kurang dari 5 tahun dengan predikat Tidak Wajar (TW), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan akhirnya kita meraih WTP 3 kali berturut-turut, ini bukti kebersamaan dan kerja keras kita yang kuat," ucap JS.

Dia pun menyebut, orang yang telah menghianati, menghina dan memfitnah dirinya,  akan menjadi penonton nanti.

"Saat kita menjadi pemenang nanti,  mereka itu akan menjadi penonton. Merdeka. Pejuang pemikir,  pemikir pejuang," tutup JS dalam pesan singkatnya.

Sekedar diketahui,  tepatnya Senin, (4/5) kemarin, Mitra mendapatkan Opini WTP dari lembaga yang berkompeten melakukan pemeriksaan keuangan negara,  yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  RI perwakilan Sulut, di Kantor BPK di Manado oleh Kepala BPK Sulut Tangga M Purna pada Plt Bupati Mitra Ronald Kandoli bersama Ketua DPRD Drs Tavif Watuseke.

Opini WTP ini lahir, berdasarkan Laporan Keuangam Pemerintah Daerah (LKPD), Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017.

Opini WTP, adalah sebuah predikit yang diberikan pada daerah dan instansi pemerintah atas sistem pengelolaan keuangan dan aset yang baik.

Acara yang langsung dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE ini,  juga turut disaksikan pejabat teras Mitra,  seperti Sekda Drs Robby Ngongoloy ME MSi,  Kepala Inspektorat Robert Rogahang SE,  serta Kepala BKD Mecky Tumimomor SE MSi. (Reagen Pantow)

TOMOHON-Sulutnews.com - Dengan mempringati hari kelahiran Pancasila Polres Tomohon melaksanakan Press conference seluruh media yang juga terkait dengan Jurnalis Independen Tomohon.Yang bertempat di teras markas Polres.Jumat, (1/06/18).

Kepada para wartawan Kapolres Tomohon AKBP IK Kusmayadi membeberkan beberapa keberhasilan anggotanya dalam pengungkapan kasus, seperti togel, curanmor, dan narkoba.

AKBP Kusmayadi tak segan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada personil yang sudah mengungkap kasus narkoba jenis sabu di Kota Tomohon.

Tak terduga juga Kapolres juga mengatakan bahwa ditomohon juga sudah ada sabu-sabu dari pemasok dari luar daerah ke kota Tomohon,dan untuk sementara ini telah  terungkap 0,6 gram sabu-sabu.dan menjadi tersangka berinisial RT umur 36 tahun, beralamat tomohon tengah kota Tomohon.

Begitupula dengan masalah adanya togel sudah beredar di wilayah hukum polres dan terus akan diperangi juga kasus seperti ini dan perlu adanya tindakan.

Disamping itu juga dengan adanya kasus curanmor yang harus di amankan karna sudah terungkap.Oleh karena itu perlu disampaikan juga kepada masyarakat yang kehilangan kendaraan motor  untuk membawa dokumen kendaraan tersebut untuk di cocokkan, karena ada 7 unit ranmor yang di amankan di markas  dan curanmor sudah di amankan di kabupaten minahasa tenggara, bersama dengan tersangkanya.

kasus juga seperti ini masih dalam pengembangan dan pasti akan di kejar terus sampai tuntas."Tutup Kapolres".(/Prise).

Jogja, Sulutnews.com - Tanggal 9 Februari menjadi  Hari Pers Nasional (HPN) terus muncul tiap tahunnya oleh  AJI dan kemudian diikuti IJTI. Penolakan mereka dilatarbelakangi oleh ‘dendam’ masa lalu, baik terhadap orde baru maupun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sehingga menganggap bahwa tanggal 9 Februari 1946, merupakan hari kelahiran organisasi PWI dan penetapannya pun dilakukan pada masa orde baru.

Padahal sebetulnya, jika melihat sejarah, seperti kutipan berita Harian Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta yang terbit sejak 27 September 1945, dan fakta lainnya, tanggal tersebut merupakan momentum bertemunya sejumlah perhimpunan wartawan, perusahaan pers waktu itu, hingga pemerintah RI yang baru terbentuk, melalui Kongres Wartarwan Indonesia di Kota Solo. Kongres berlangsung selama 2 hari, 9-10 Februari 1946.

Kongres dilakukan dengan semangat mempersatukan para pelaku pers, untuk berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Apalagi saat itu, Belanda sedang gencar ingin merebut kembali wilayah Indonesia melalui agresi militernya. Pers pada waktu itu menjadi tonggak penting dalam memberikan informasi mengenai perjuangan, perang dan nasionalisme kepada masyarakat. Pers pula yang saat itu memberitakan kondisi terbaru mengenai kemenangan perang para pejuang melawan Belanda.

Nuansa kejuangan pun sangat terlihat dalam kongres tersebut. Terlebih menghadirkan tokoh pergerakan nasional yang cukup keras waktu, yakni Tan Malaka. Tokoh ini kemudian oleh Bung Karno ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tan seperti dikutip KR, menyampaikan kondisi peperangan di Asia dan semangat untuk menghadapi peperangan khususnya melawan penjajahan kembali.

Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan dalam kongres tersebut menyebutkan penting peran wartawan untuk menghadapi bahaya penjajahan kembali oleh Belanda.  Ancaman penjajahan kembali akan mengganggu pembangunan negara yang baru saja merdeka.

Untuk melawan penjajah tersebut, maka dibutuhkan persatuan, termasuk para wartawan yang waktu itu memang banyak terlibat dalam memberitakan perjuangan dan nasionalisme. Untuk itu kongres pun sepakat membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah untuk mempersatukan  semangat kejuangan insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

Melihat peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut, sebetulnya tidak sebatas lahirnya organisasi PWI, tetapi harus dilihat bahwa tanggal 9 Februari merupakan momentum kesadaran bersama bersatunya insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

Peristiwa yang menunjukkan semangat kejuangan juga dilakukan sebelumnya, seperti Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda tanggal 9 Oktober 1928 yang ditetapkan sebagai Hari Pemuda. Atau kemudian lahirnya organisasi Boedi Oetomo oleh dr Soetomo, Gunawan Mangoenkoesoemo dan Soeradji dan digagas oleh Wahidin Soedirohoesodo pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal  20 Mei tersebut ditetapkan sebagai Kebangkitan Nasional, meski sebetulnya tanggal 20 Mei merupakan kelahiran organisasi Boedi Oetomo.

Jika kemudian ada upaya mencari tanggal HPN, termasuk gagasan tanggal yang disampaikan oleh AJI dan IJTI, tidak bisa mengalahkan momentum peristiwa Kongres Wartawan Indonesia yang begitu bermakna dan penting. Apalagi muncul ide memperingati dari meninggalnya tokoh pers, karena banyak sekali tokoh yang ada di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan pers sehingga akan menimbulkan ketidakpuasan dari keluarga atau kelompok lain. Atau lahirnya UU Pers, yang tentu sangat berpeluang berganti atau direvisi.

 Jika kemudian mengabaikan peristiwa  Kongres Wartawan Indonesia ini, sama saja mengesampingkan peran besar dari banyak pihak waktu itu, baik para tokoh pers, perusahaan pers, maupun perhimpunan wartawan yang bertujuan sangat mulia untuk bersatu melawan penjajahan.

Melihat terus dimunculkannya wacana pergantian tanggal HPN, PWI Pusat perlu menyiapkan amunisi untuk melawannya dengan menggali sejarah peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut. Apalagi momentum peristiwa tersebut telah dimonumenkan oleh pemerintah dan menjadi museum di Solo.

Selanjutnya dalam setiap perayaan HPN terus digelorakan semangat kejuangan untuk lebih mengingat peristiwa 9 Februari 1945. Kalau dulu semangat kejuangan melawan penjajahan, maka saat ini tetap semangat kejuangan dalam konteks kekinian. (Primaswolo Sudjono, Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah PWI DIY)

Manado, SulutNews.com - Direktur Lalu Lintas Polda Sulut menggelar sosialisasi Model Sinergis Pendidikan Tertib Berlalu Lintas Untuk Mata Pelajaran PKN di Lingkungan sekolah.

"Siswa dan siswi sangat penting dalam menciptakan tertib berlalulintas saat mereka pergi bersekolah, dan pertemuan Polisi dengan guru bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) adalah langkah kemajuan guna membangun kerjasama," kata Dirlantas Polda Sulut Kombes (Pol) Ari Sugiarto di Manado kepada pers, Rabu (14/3). 

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Paninsula Manado, dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah dan wakil guru Mata Pelajaran PKN di sekolah tingkat SD, SMP,SMA dan SMK se Sulut.

Dibuka Dirlantas Polda Sulut, yang juga bertindak sebagai pembicara. Dalam Acara sosialisasi ini dibahas tentang MOU tahun 2015 antara Menteri Pendidikan dan Kapolri tentang sikap dan Kerjasama dalam menghadapi globalisasi tertib berlalulintas di lingkungan sekolah, kata Dirlantas.(/Yy)

Minsel, Sulutnews.com - Mengisi hari libur Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Dr. Min. Christiany Eugenia Paruntu, SE didampingi Wakil Bupati Franky Donny Wongkar, SH bermasa Kapolres Minsel dan jajarannya, melakukan aktifitas bersepeda disepanjang jalan seputaran kota amurang  dan tumpaan.

Kegiatan yang mulai dari rumah dinas bupati, terlihat Bupati Tetty Paruntu besama rombongan langsung menuju kecamatan Tumpaaan dan kembali ke arah kota amurang dengan finis di wiata bolevard I'am Amurang. Sabtu (17/3).

Kegiatan bersepeda (Fun Bike) juga sebagai upaya pemerintah bersama polri, mengajak masyarakat untuk mendukung memerangi anti hoax dan isu sara, serta memberikan motifasi agar masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan untuk terus melaksanakan gerakan hidup sehat.

"Kegiatan ini merupakan aksi dalam menolak gerakan anti hoax dan isu sara. Dimana sangat diharapkan peran masyarakat dalam memerangi berita hoax dan isu sara sebagai pemecah kesatuan bangsa. Untuk itu saya harap masyarakat jangan terpancing." ujar Bupati Tetty Paruntu.

Ia juga menghimbau, masyarakat dapat lebih memperhatikan tentang hidup sehat. Karena dengan hidup sehat maka aktifitas kita bisa berjalan dengan baik. (ferrowaney)