Sulutnews

Sulutnews

Surabaya, Sulutnews.com - The Light of Aceh kembali hadir dalam pameran pariwisata terbesar segmen travel exchange di wilayah timur Indonesia, "Majapahit International Travel Fair (MITF) 2019" yang digelar tanggal 2-5 Mei 2019 di Grand City, Surabaya.

Dengan mengusung tema "Explore Tourism Village", Pameran Majapahit International Travel Fair 2019 diikuti oleh stand dari berbagai provinsi di Indonesia dan beberapa stand luar negeri.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui Kepala Bidang Pemasaran yang diwakili oleh Kasi Analisa Pengembangan Segmen Pasar, Nurlaila Hamjah mengatakan bahwa Aceh hadir dengan tampilan stand yang menarik dan informatif, didesain bertemakan Aceh Hebat Melalui Ragam Pesona Wisata, serta mempromosikan tiga top event yang masuk dalam kalender event nasional, 10 top event aceh dan beragam event unggulan lainnya.

"Selain mempromosikan event wisata yang beragam sepanjang tahun 2019 kepada pengunjung kita juga menawarkan berbagai jenis paket wisata tematis, diantaranya segmen religi "Wonderful Ramadhan, Womderful Idul Fitri, Pesona Qurban di Aceh dan segmen alam lainnya, seperti Wonderful Sabang Underwater, Banda Aceh Sabang, Explore Pulau Banyak, Wonderful Pulau Aceh dan Birding in Gayo Highland. Ada juga berbagai paket wisata adventure yang sudah dikenal di kalangan wisatawan, seperti paket rafting, Surfing Simeulue, Green Canyon di Aceh Jaya, paket freediving, dan lain-lain, " ujar Nurlaila.

Dalam rangka membangun networking diantara pelaku pariwisata, Aceh juga mengikutsertakan travel agent "Aceh Great Wall Tour & Travel dan PT. Mangat Usaha Wisata, dimana perwakilannya akan mengikuti aktivitas travel exchange pada tanggal 4 Mei 2919 di Mercure Grand Mirama Hotel -  Surabaya.

Kegiatan tersebut akan mempertemukan seller dan buyer di satu lokasi agar terjadi transaksi bisnis dan penjualan paket-paket wisata unggulan daerah. Ada sekitar 80 peserta dalam dan luar negeri, diantaranya India, Thailand, Filipina, Malaysia, Australia, Tiongkok, Taiwan, dll akan hadir pada acara tersebut yang diundang sebagai buyer untuk dipertemukan dengan berbagai travel agent peserta pameran MITF 2019.

Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dipandang strategis dalam mempromosikan pariwisata Aceh, dimana terlihat antusias pengunjung yg datang ke booth "The Light of Aceh" dan disambut ramah oleh Duta Wisata Muhammad Hernan dan Elzira Cellicia, tutup Nurlaila

Moga branding wisata Aceh "the Light of Aceh" akan selalu mempesona wisatawan untuk datang dan mengeksplorasi Aceh dengan ragam pesona alam dan budaya Aceh serta keramahan masyarakatnya. (*/SMSI)

Manado, Sulutnews.com – BPJS Kesehatan kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi. Sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manado, dr Prabowo Mkes., AAK dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Kamis (02/05/2019).

Prabowo menjelaskan, akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. Namun memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintahsudah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi,” terang Prabowo

Hingga akhir April 2019, terdapat 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Indonesia, terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama. Prabowo menjelaskan, dari 720 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan pada Desember 2018 lalu belum terakreditasi, saat ini jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit. Ia pun mengapresiasi langkah manajemen rumah sakit yang telah menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka.

“Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai bulan Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” tegasnya.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing,sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya.Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja Kantor Cabang Manado terdapat 5 (lima) rumah sakit yang harus segera diperbarui status akreditasinya. Adapun rumah sakit tersebut yaitu RS Sitti Maryam, RS Prof. DR. Ratumbuysang, RS Manado Medical Center, RS Bergerak Gemeh, dan RS Budi Mulia.(/Stevanus)

Tomohon, Sulutnews.com - Memperingati hari Otonomi Daerah ke XXIII, dilaksanakan upacara yang di pimpin langsung oleh Walikota Tomohon,Jimmy F Eman,SE.Ak, Kamis 25 April 2019, bertempat di Anugerah Hall Tomohon.

Dalam pelaksnaan mempringati hari OTDA yang ke- XXIII,ini merupakan suatu bentuk refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat kepada Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan daerah.      

Adapun prisnsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,yang sangat perlu untuk di ketahui dimana mempringati hari OTDA yakni :

  1. Otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Otonomi daerah juga telah mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah, dari sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Otonomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat, dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerahnya.
  3. Dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, tetapi menjadi sangat efisien dan responsif. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintahan daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian, maka berbagai aktivitas ekonomi di daerah dapat bertumbuh dengan pesat.

Dan disamping itu, dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata-mata sebagai "konsumen" pelayanan publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai "citizen" termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Maka dari itu untuk itu semua Aparatur Sipil Negara di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian Pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 diatur selain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan menyampaikan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini hendaknya diaplikasikan secara konsisten, serta mengedepankan ketelitian dan kecermatan, sehingga kita dapat mengetahui gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Dan di akhir sambutan Walikota Tomohon mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus di ketahui :

  1. Mari kita kawal otonomi daerah agar selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan sumber daya manusia melálui kegiatan yang kreatif dan inovatif.
  2. Mendorong munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang secara signifikan akan mendukung dan memperkokoh pembangunan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Mari kita tingkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, keserasian hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola hubungan pemerintahan yang sinergis."Tutup Eman

Turut hadir Wakil Walikota Tomohon Syerly A. Sompotan, Sekretraris Daerah Kota Tomohon Ir. Harold V. Lolowang, MSc, Para Asisten serta segenap jajaran Pemerintah Kota Tomohon lainnya. (/Prise)

Dubai, Sulutnews.com - 25 April 2019 - Membawa filantropi ke level selanjutnya, UNHCR merestrukturisasi program Zakatnya menjadi Dana Zakat Pengungsi untuk membantu individu dan institusi keuangan Islam mewujudkan tanggung jawab sosial mereka dengan dampak global

  • Laporan perdana menunjukkan bahwa umat Muslim membayar sekitar US$76 miliar Zakat setiap tahunnya, jumlah yang berpotensi besar untuk memberikan dampak positif pada dunia
  • Struktur yang membawa perubahan ini berpotensi membantu 154.740 keluarga pengungsi yang paling rentan di Yordania, Lebanon, Yaman, Irak, Mauritania, dan Mesir
  • Program Zakat UNHCR menerima US$14,4 juta dari tahun 2016 hingga 2018 dari individu dan institusi di seluruh dunia berdasarkan laporan perdana tentang pengumpulan dan distribusi Zakat
  • UNHCR mendorong umat Muslim di seluruh dunia untuk mengingat para pengungsi dalam doa mereka dan melalui Zakat mereka pada bulan suci Ramadan ini

Dunia Muslim berpotensi untuk mengubah filantropi melalui penargetan puluhan miliar dolar dari sedekah wajib secara strategis, seperti yang diumumkan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) pada acara yang dihadiri oleh para pejabat, duta besar, dan spesialis, untuk meluncurkan Dana Zakat Pengungsi, struktur global baru yang mengubah program Zakat UNHCR yang sudah ada menjadi pendanaan global yang bertujuan membantu populasi pengungsi yang paling rentan sekaligus memenuhi kebutuhan institusi Islam dan individu dalam memenuhi tanggung jawab sosial mereka.

 UNHCR mengumumkan “UNHCR Zakat Program: 2019 Launch Report”, yang dikembangkan dengan bekerja sama dengan DinarStandard, sebuah firma penasihat dan penelitian strategi pertumbuhan sekaligus penulis pendamping dari laporan tersebut, dalam peluncuran Dana Zakat Pengungsi hari ini. Laporan ini menyatakan bahwa program Zakat UNHCR secara global menerima US$14,4 juta dari tahun 2016 hingga 2018, secara langsung membantu 6.888 keluarga pengungsi, yang sebagian besar merupakan pengungsi Suriah di Yordania dan Lebanon. Selain itu, laporan ini menyatakan bahwa Zakat global mencapai US$76 miliar di seluruh dunia, dan berpotensi untuk mencapai US$356 miliar, apabila mekanisme yang tepat disediakan untuk umat Muslim memenuhi kewajiban Zakat mereka secara aman.

 Zakat adalah sedekah wajib dari umat Muslim yang memenuhi kriteria kekayaan yang sesuai setiap tahun, khususnya untuk orang-orang yang membutuhkan. UNHCR telah memelopori penggunaan Zakat dan menciptakan program Zakat untuk membantu keluarga-keluarga pengungsi yang paling rentan. Keputusan untuk merestrukturisasi program Zakat ini menjadi Dana Zakat Pengungsi global didasarkan pada sumbangan besar yang telah diterima UNHCR selama beberapa tahun terakhir.

Dana ini memungkinkan individu dan institusi untuk memenuhi kewajiban Zakat mereka secara efisien melalui organisasi yang dipercaya dan dihormati secara global, yang dikelola oleh UNHCR, dengan 100% kontribusi disalurkan secara langsung kepada para pengungsi yang paling rentan dan keluarga pengungsi dalam negeri. Program Zakat UNHCR sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariat dan didukung oleh fatwa-fatwa dari para ulama dan institusi Islam terkemuka, serta memiliki tata kelola yang ketat, sehingga menjamin transparansi. UNHCR bertujuan untuk menjembatani dana yang dibutuhkan sebesar US$208,6 juta untuk 154.740 keluarga paling rentan yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

“Selama beberapa tahun terakhir, UNHCR telah melihat lonjakan permintaan atas cara yang dapat dipercaya dan efisien untuk memenuhi kewajiban Zakat sekaligus memberikan dampak pada kehidupan populasi yang paling rentan di dunia,” kata Houssam Chahine, Kepala Kemitraan Sektor Swasta di wilayah MENA.

 “Karena keuangan Islam telah menjadi bagian yang penting dari ekonomi global, kami merilis laporan Zakat tahunan pertama kami hari ini dalam acara Tahun Toleransi di Dubai, ibukota ekonomi Islam. Sudah sewajarnya program Zakat kami berkembang menjadi struktur yang lebih menarik bagi industri keuangan Islam global. Struktur dana ini memungkinkan UNHCR untuk lebih transparan dan dapat dipercaya dalam hal penerimaan dan pendistribusian dana Zakat,” Houssam menambahkan.

“Zakat berpotensi untuk menyalurkan puluhan miliar dolar untuk tujuan filantropi global dan kebutuhan kemanusiaan global berdasarkan laporan perdana UNHCR,” kata Rafi-uddin Shikoh, CEO dan Direktur Pengelola di DinarStandard. “Kontribusi sedekah wajib umat Muslim mungkin merupakan solusi untuk menyelesaikan kekurangan dana UNHCR, karena 60% dari 68,5 juta pengungsi di seluruh dunia (sekitar 40,8 juta) memenuhi syarat untuk memberikan Zakat,” Rafi menambahkan.

Meskipun struktur Dana ini diumumkan tepat sebelum bulan suci Ramadan, yang secara tradisional merupakan bulan memberi dan sedekah bagi umat Muslim di seluruh dunia, Chahine dari UNHCR ingin menekankan bahwa kewajiban Zakat dapat dipenuhi sepanjang tahun. “Ramadan adalah waktu yang penting bagi para pengungsi, dan tahun ini, kami meluncurkan kampanye besar secara global untuk mengajak umat Muslim mengingat para pengungsi dalam doa mereka dan melalui Zakat. Namun, Dana Zakat Pengungsi menerima kontribusi sepanjang tahun untuk membantu individu, institusi, dan bisnis menyalurkan Zakat filantropi mereka sesuai dengan persyaratan keuangan hukum dan kalender mereka masing-masing.”

Anggaran yang dibutuhkan oleh UNHCR pada tahun 2019 sebesar US$7,9 miliar untuk memenuhi seluruh kebutuhan para pengungsi, pengungsi dalam negeri, dan orang lain yang membutuhkan di seluruh dunia.

Untuk informasi selengkapnya tentang Dana Zakat Pengungsi, klik tautan berikut: https://zakat.unhcr.org .(/SMSI)

Manado, Sulutnews.com – BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp 11 triliun untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Di luar itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp 1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

"Sampai hari ini, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out. Urutan pembayarannya disesuaikan dengan catatan kami. Rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, tentu transaksi pembayaran klaimnya akan diproses terlebih dulu. Upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini dapat terwujud karena ada dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan," kata Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Cabang Manado BPJS Kesehatan Angla Pelealu, Selasa (16/04).

Menurut Angla, setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Oleh karena itu, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan.

"Biasanya mitra perbankan kami menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi ini dulu. Namun kami pastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan paling lambat hari ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan seluruh Kantor kabupaten/Kota, sehingga masing-masing Kantor Kabupaten/Kota bisa memantau dan memastikan fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Angla.

Angla mengatakan, dengan dibayarnya hutang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi. Angla juga berharap pihak RS dapat kian optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS.

"Kami selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN-KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa program ini akan terus berlangsung, rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman," ucap Angla.

Angla juga menginformasikan bahwa Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan selain memberikan jaminan layanan kesehatan yang berkualitas, juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kesehatan dan penciptaan lapangan kerja. Ia mengatakan, apabila terdapat kekurangan, hendaknya dapat diperbaiki bersama-sama. Menurutnya, jangan sampai ada diskriminasi pelayanan yang bersifat kasuistis, lalu digeneralisir, sementara sangat banyak peserta JKN-KIS yang terlayani dengan baik.

"Ke depannya, semoga pemerintah akan terus menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS ini dan pelayanan kepada masyarakat akan terus diperbaiki. Kami berterima kasih kepada penyedia layanan (provider) sekaligus mohon maaf serta apresiasi atas kerja sama, pengertian dan kesabarannya selama ini," imbuh Anga.

Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja Kantor Cabang 6 Kabupaten/Kota (Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepl. Sangihe, Kabupaten Kepl. Sitaro, Kabupaten Kepl. Talaud) terdapat 233 FKTP untuk kapitasi dan 39 FKRTL yang telah dibayarkan dana kapitasi dan tagihan klaimnya oleh BPJS Kesehatan setempat. Adapun total pembayaran yang dilakukan KC Manado adalah sebesar Rp.198.035.302.527.00 sepanjang bulan April 2019.(/Stevanus)

Informasi lebih lanjut hubungi:  Twitter      : @BPJSKesehatanRI

Humas BPJS Kesehatan  Instagram     : @bpjskesehatan_ri 

BPJS Kesehatan Kantor Pusat  Facebook     : BPJS Kesehatan 

+62 21 424 6063  Youtube     : BPJS Kesehatan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Kompasiana  : BPJS Kesehatan

Website :www.bpjs-kesehatan.go.id  Kaskus      : bpjskesehatan

Bintan, Sulutnews.com - Objek wisata Treasure Bay yang ada di kawasan wisata Lagoi, Bintan masih menjadi objek wisata unggulan di Pulau Bintan bahkan di Kepri. Pada 2018 saja, resort yang dibangun dilahan seluas 338 hektar ini mempu menyedot wisatawan mencapai 180 ribu wisatawan asing dan wisatawan lokal.

Menurut CK Fong Presiden Direktur Treasure Bay, wisatawan lokal yang berkunjung ke Treasure Bay, tidak hanya dari wilayah kepri saja, namun banyak dari Jawa Barat, Jawa Timur dan sejumlah provinsi di Indonesia.

"Sekitar 25 persen dari pengunjung Treasure Bay ini merupkan wistawan asing. Jumlah kunjungan pada 2018, naik cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk satu kawasan wisata, pertumbuhan pengunjung Treasure Bay cukup fantastis, apalagi usia Treasure Bay ini baru 2015 lalu dibuka. Kami optimis angka kunjungan akan terus meningkat pada tahun ini dan tahun depan," sebut CK Fong di sela-sela berkunjung ke Rumah Bahagia Lansia di Kelurahan Kawal, Bintan, Kamis (18/4/2019).

Saat ini, kata CK Fong, objek wisata Treasure Bay sudah dilengkapi dengan 200 kamar hotel. "Awalnya kita bangun 40 kamar dan hingga saat ini sudah 200 kamar yang beroperasi. Sampai saat ini, nilai investasi kita untuk sektor witasa treasure bay sudah sekitar 50 juta Dolar Singapura (setara Rp519 miliar dengan kurs Rp10.380)," kata CK Fong di sela-sela penyerahan program CSR bersama komunitas CB motor.

Karena potensi wisata yang cukup baik, lanjut CK Fong, tahun ini kita akan bangun 200 kamar hotel lagi serta sarana pendukung lainnya dengan tambahan investasi 50 juta Dolar Singapura. "Target kita 200 kamar penambahan ini sudah beroperasi pada 2020 mendatang," sebutnya.

Ketika disinggung tentang alasannya berinvestasi di Pulau Bintan, CK Fong menyebutkan, selain Bintan lokasinya sangat straregis karena berbatasan dengan sejumlah negara tetangga, juga proses perizinannya yang sederhana serta kondisi keamanannya yang cukup baik.

CK Fong juga menceritakan program pihak Treasure Bay terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan yang sangat mendukung terhadap keberadaan Treasure Bay. "Sebagai tanggungjawab kami membina lingkungan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), kami rutin melakukan penanaman mangrove bekerjasama dengan berbagai komunitas kepemudaan dan masyarakat setempat, serta membantu membagun sejumlah masjid sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan sekarang, saya datang ke Rumah Bahagia Lansia ini bersama komunitas CB Motor. Program ini kami namai ride for life, untuk berbagi rasa dengan orang tua-orang tua kita yang tinggal di Rumah bahagia lansia ini," ucap CK Fong.

Dalam kunjungan ke rumah bahagia itu, sejumlah petinggi Treasure Bay grub juga hadir.

"Selain Treasure Bay, ada juga dari pihak pengelola Hotel The Canopi dan Diamont yang juga masih satu grub dengan Treasure Bay dan lokasi kami berdampingan di Kawasan Wisata Lagoi," beber CK Fonk.(/SMSI)

FER: Mustahil Satu Partai Rebut Empat Kursi

Manado, Sulutnews.com - Komando Pemenangan Wilayah (Kompemwil) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Utara, Felly Estelita Runtuwene (FER) kian optimis dengan hasil akhir perolehan suara partainya pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 ini.

Kepada wartawan, FER yakin partainya akan meraih dua kursi untuk DPR RI. Apalagi dengan kondisi politik di daerah kabupaten/kota. Dimana Nasdem memiliki lima kepala daerah, yakni Minut, Bitung, Manado, Bolmong dan KK, plus satu daerah, Kabupaten Talaud yang sedang menunggu pelantikkan.

“Sebagai politisi, menyikapi kondisi yang ada, tak ada satu partai pun yang dapat meraih empat kursi. Sehebat apapun partai itu, tak akan mampu meraih kursi sebanyak itu. Tapi kami optimis, Partai Nasdem akan bisa meraih dua kursi,” tambah dia.

Ia mengatakan, bahwa partai-partai lain di luar partai besar juga akan meraih suara. Seperti Demokrat, Partai Hanura, PKPI, PKB, PPP, PKS dan PBB. Pun dengan partai-partai baru, seperti Perindo, PSI, Berkarya dan Garuda.

“Pasti partai-partai di luar partai-partai besar atau partai yang akan meraih suara terbanyak, juga akan meraih puluhan ribu suara. Jadi kalau nanti ada partai yang mengklaim empat kursi, itu sangat tidak mungkin,” tanda FER.

Menurut dia, pihaknya siapapun bisa meng-klaim, tapi harus ada dasar yang kuat. Karena kata FER, akan sangat mudah bagi siapapun untuk menghitung perolehan suara dan kursi untuk DPR RI.

FER juga mengapresiasi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya.

“Saya bangga kepada masyarakat Sulut yang sangat antusias datang ke TPS untuk memilih. Ini tandanya masyarakat kita menginginkan perubahan terjadi untuk negeri ini,” kata FER, seraya menambahkan agar masyarakat ikut mengawal hasil Pemiluagar Pemilu ini benar-benar bersih dan sesuai dengan aturan yang ada.

Partai Nasdem sendiri, kata FER sangat all out dalam melakukan pengawasan dengan menyertakan saksi-saksi di setiap TPS.

“Kami ingin mengawal Pemilu legislatif dan presiden, agar berlangsung aman dan damai serta bersih. Semua kami pantau, agar tidak ada kecurangan saat perhitungan suara plano C1,” tegas dia lagi.(/Josh Tinungki)

CIMAHI, Sulutnews.com - Hutomo Mandala Putra (HMP), ketua umum Partai Berkarya, berjanji secepatnya mewujudkan program gerobak sembako secara nasional. Program tersebut merupakan program Partai Berkarya  bekerja sama dengan Toko GORO sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan usaha kecil dan menengah.

"Gerobak seharusnya tidak sekadar jual gorengan, tapi sembako," kata putra bungsu almarhum Presiden Soeharto yang akrab dipanggil Tommy Soeharto saat penyerahan seratus gerobak kepada pedagang sembako di Cimahi, Jawa Barat, Senin 1 April 2019.

Tommy Soeharto berharap gerobak bermanfaat banyak bagi peningkatan pendapatan pedagang. Gerobak tidak lagi digunakan menjual gorengan, tapi sembako yang dipasok PT Goro.

Pemberian gerobak adalah bagian dari komitmen Partai Berkarya membantu usaha kecil dan menengah. Program lain Partai Berkarya adalah membangun ekonomi rakyat dengan kearifan lokal dan membangun ekonomi kerakyatan dengan kearifan lokal di desa-desa.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke desa-desa di Jawa Barat, Tommy Soeharto bersama masyarakat menggelar panen raya di petak sawah yang diberi bantuan pupuk bregandium teknologi hypernano. Hasil panen di petak sawah percontohan memperlihatkan produksi padi meningkat 30 sampai persen.

Berbicara di depan kader, calon legislatif (caleg), simpatisan, dan relawan Partai Berkarya di Cihami, Tommy Soeharto meminta masyarakat menempatkan caleg partai yang dikomandaninya di DPR RI periode lima tahun ke depan. Caranya, pilih caleg Partai Berkarya.

"Kami mohon doa dan dukungan agar Partai Berkarya bisa lebih maju. Cimahi menjadi kota lebih maju, dengan rakyat lebih makmur," ujar Tommy Soeharto, yang disambut antusias massa di kota Cimahi.(/SMSI)

JAKARTA, Sulutnews.com – Hafiz Nuraldin Benjamin, calon legislatif (caleg) Partai Berkarya daerah pemilihan (dapil) Bangka Belitung, mengatakan program transmigrasi harus kembali digalakkan agar pemerataan pembangunan berkelanjutan.

“Di era almarhum Presiden Soeharto, transmigrasi membuat pembangunan tidak terpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar,” kata caleg milenial Partai Berkarya ini.

Transmigrasi, masih menurut Hafiz, sangat penting karena banyak sumber daya alam di daerah terpencil tak tergarap. Situasi itu, lanjutnya, terlihat di kampung halaman orang tuanya di Bangka Belitung.

“Sumber daya alam Bangka Belitung luar biasa tapi lambat berkembang, salah satu potensi yang lambat berkembang adalah pariwisata,” Ujarnya

Hafiz — yang akan bertarung di Bangka Induk, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang — memutuskan bergabung dengan Partai Berkarya karena visi dan misi partai besutan Tommy Soeharto itu sesuai dengan dirinya.

“Partai Berkarya mengusung cita-cita luhur almarhum Presiden Soeharto yaitu membangun Indonesia sebagai negara mandiri dan dihormati,” ujar pria kelahiran 1987 itu.

Menurut Hafiz, Pak Harto — telah berjuang untuk negara indonesia dan hal itu yang menhadi semangat Partai Berkarya dengan meneruskan cita-cita Pak Harto membangun Indonesia lewat ekonomi kerakyatan dengan kearifan lokal.

“Perhatian Partai Berkarya terhadap petani juga patut diapresiasi,” kata Hafiz.

Sedangkan kritiknya terhadap pemerintahan saat ini, Hafiz melihat pembangunan dalam lima tahun terakhir tanpa perencanaan matang. Di era Soeharto, pembangunan lima tahun terencana dengan baik dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menjawab pertanyaan wartawan soal politik uang, Hafiz berjanji akan membuktikan bahwa politik tidak selalu uang. Ia yakin akan terpilih tanpa harus menebar uang ke masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk kritis melihat program yang ditawarkan partai, sebelum menentukan pilihan.(/SMSI)

JAKARTA, Sulutnews.com - Mardiana Indraswati, calon legislatif Partai Berkarya daerah pemilihan Jawa Timur VII nomor urut satu, mengatakan masyarakat berharap program-program kerakyatan Pak Harto kembali dimunculkan.

"Saat sosialisasi ke masyarakat Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, saya merasakan hal itu," kata perempuan berusia 58 tahun ini saat ditemui di markas Partai Berkarya di Jalan H Agus Salim 98, Jakarta, Senin 25 Maret 2019.

Sebelum bergabung dengan Partai Berkarya, Mardiana adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN) dan dua periode duduk di Komisi VI DPR RI. Di dua Pemilu sebelumnya, Mardiana mengoleksi 76.618 suara.

"Masyarakat Trenggalek, Magetan, Pacitan, dan Ponorogo, telah mengenal saya," kata Dosen Universitas Islam Bandung (Unisba) yang aktif membina usaha kecil dan menengah (UKM).

Mardiana punya alasan kuat untuk bergabung dengan Partai Berkarya. Tahun 1997 ia diundang Presiden Soeharto ke Istana Bogor untuk menerima penghargaan sebagai Penggerak UKM Teladan. Menurutnya, Presiden Soeharto sangat peduli terhadap pengembangan UKM dan pertanian.

Kini, lanjutnya, Partai Berkarya menawarkan konsep baru pengembangan UKM. "Ada bukti nyata yang diperlihatkan, yaitu dengan membuka usaha Goro Dayung," ujarnya. "Sudah lama saya menginginkan pengembangan usaha seperti ini."

Nama Goro Dayung terinspirasi dari usaha pemenuhan kebutuhan sembako di rumahnya Jl. Dayung,  Kecamatan Arcamanik, Bandung. Usaha ini dirintis Mardiana sejak tahun 1990-an. Ia berencana mengembangkan Goro Dayung di berbagai daerah termasuk dua di Jawa Timur.

"Usaha retail Goro Dayung ini 75 persen merupakan posko UKM yang di dalamnya menyajikan sembako dengan melibatkan puluhan pemasok di tingkat petani, dan peternak di level ekonomi mikro," kata Mardiana.

Melalui Goro Dayung, Mardiana juga rutin mengikuti pameran ke Eropa. Dia membawa sejumlah pengusaha UKM yang di Dapilnya, tanpa membebani pemerintah daerah. 

Salah satunya adalah makanan sehat alami Cincao Hitam Powder yang berasal dari daun cincao atau Janggelan (Messona Palustris)

"Saya akan bikin pabrik cincao sama mbak Mamiek dan menciptakan peluang lapangan kerja  di daerah pemilihan saya," Mardiana mengakhiri.(/SMSI)