Tanjung Beringin,Sulutnews.com - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) kembali menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Fakta tersebut dibuktikan dengan diluncurkannya progam Jemput Ikhlas Persalinan (JIP) Plus oleh Wakil Bupati (Wabup) Sergai H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP, di Puskesmas Tanjung Beringin, Kamis (1/9/2022).

Wabup menegaskan bahwa Pemkab Sergai lewat Dinas Kesehatan berupaya sungguh-sungguh untuk hadir di tengah masyarakat dengan berbagai inovasi pelayanan. Lewat program JIP Plus ini, Adlin Tambunan menyebut, para ibu hamil akan mendapatkan perhatian penuh dalam aspek layanan kesehatan.

“Sesuai namanya, JIP Plus merupakan program layanan yang berfokus membantu para ibu yang mau melahirkan. Jadi dengan program ini, puskesmas akan lebih maksimal menyediakan layanan mulai dari penjemputan sampai persalinan usai,” jabar Wabup.

Namun ia juga mengingatkan kepada para ibu agar lebih aktif dalam memperhatikan kesehatan diri dan kandungannya. Dirinya meminta agar ibu hamil dapat segera menuntaskan segala urusan yang diperlukan jauh-jauh hari dan sesuai periode waktu yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Hal ini, katanya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat keterburu-buruan.

Lewat inovasi JIP Plus ini, Adlin Tambunan juga memberi apresiasi tinggi kepada para tenaga kesehatan.  Ia berharap, program ini tidak hanya diluncurkan secara seremonial namun diimplementasikan secara konsisten.

“Maksimalkan program baik ini untuk kedepannya. Program ini gratis dan seterusnya harus bebas biaya. Kita bekerja dan layani masyarakat dengan dedikasi dan komitmen tinggi.” pesan Wabup.

Terakhir, dirinya juga mengimbau agar seluruh unsur bidang kesehatan di Sergai tetap giat mensosialisasikan pentingnya imunisasi.

“Kita berharap, lewat semua upaya ini, harapan masyarakat Sergai sehat dan religius bisa terwujud,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Sergai Selamat Hartono, SKM, MKM, dalam laporannya mengungkapkan kalau inovasi JIP Plus ini didasari dari tingginya angka kematian ibu dan bayi. Lewat program ini, dia juga berharap layanan kesehatan puskesmas bisa difungsikan lebih maksimal lagi.

“Mekanisme JIP Plus ini adalah, tenaga kesehatan dari puskesmas setempat akan menjemput ibu yang akan melahirkan. Setelah proses persalinan usai, kami juga akan mengantarkan yang bersangkutan pulang ke rumah. Sedangkan aspek “plus” dalam program ini adalah, layanan kependudukan berupa pengurusan kartu keluarga kepada keluarga yang baru dibantu persalinannya. Untuk hal ini, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” papar Kadis Kesehatan.

Tidak hanya terhadap ibu melahirkan, Selamat Hartono juga menginformasikan kalau setiap hari Kamis pihaknya rutin melaksanakan pemberian vitamin kepada para anak sebagai langkah untuk menurunkan angka stunting.

“Sesuai arahan Pak Bupati dan Wabup, kami dari Dinas Kesehatan akan memberikan komitmen maksimal dalam aspek pelayanan kesehatan publik,” tutupnya.

Peluncuran program JIP Plus ini juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Rosmaida Saragih Darma Wijaya, Ketua GOPTKI Sergai Ny. Aini Zetara Adlin Tambunan, Ketua DWP Sergai Ny. Uke Retno Faisal Hasrimy, para Asisten, Kepala OPD, Kepala BPJS Kesehatan Sergai, Camat Tanjung Beringin Elmiati, S.AP, Kapolsek Tanjung Beringin AKP Tobat Sihombing, para Kepala Puskesmas serta masyarakat sekitar.(*/Daniel)

Sei Rampah,Sulutnews.com - Beredarnya kabar di kalangan masyarakat terkait pendataan pegawai honorer/non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota kian merebak. Pasalnya, buntut dari pendataan tersebut dimaknai oleh masyarakat bahwa nama tenaga honorer/non ASN yang sudah terdaftar akan segera diangkat menjadi ASN baik PNS ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) H M Faisal Hasrimy, AP, M.AP saat ditemui di ruang kerjanya Komplek Kantor Bupati Sergai, Kamis, (1/9/2022) menyampaikan jika Pemkab Sergai telah mengeluarkan surat resmi Nomor : 18.35/824/4590/2022 tentang pendataan pegawai non ASN. Namun, Ia menyebut jika surat tersebut ditujukan kepada seluruh OPD yang memiliki pegawai honorer/non ASN untuk didata dengan kriteria sebagai berikut, pertama, Tenaga Honorer Kategori II (THK II), kedua, mendapatkan honorarium yang berasal dari APBD, ketiga diangkat minimal oleh pimpinan unit kerja, keempat telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021 dan terakhir berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.

“Hal yang perlu digarisbawahi bahwa tujuan pendataan ini bukanlah untuk langsung mengangkat pegawai honorer/non ASN menjadi ASN. Namun untuk pemetaan terkait jumlah pegawai honorer/non ASN yang ada di lingkungan Pemkab Sergai yang meliputi data tentang data pribadi, status keaktifan dan masa kerja pegawai honorer/non ASN sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan,” rinci Faisal.

Ia menambahkan bahwa kegiatan pendataan ini sesuai dengan surat Menpan RB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan pegawai honorer/non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Bukan tanpa alasan, pendataan ini juga dilakukan sebab adanya kebijakan pemerintah yang akan melakukan penghapusan terhadap pegawai honorer/non ASN di Tahun 2023 mendatang.

“Kami berharap agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap situasi ini. Sekali lagi, kegiatan pendataan ini bukan serta merta langsung mengangkat pegawai honorer/non ASN menjadi ASN, namun sebagai data pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan,” tutup Sekda Faisal Hasrimy sembari menambahkan apabila nantinya terdapat pegawai honorer/non ASN yang telah memenuhi syarat, maka dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS/CPPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Wabup Sergai Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, M.SP saat melaksanakan rapat bersama jajaran BKD untuk menyampaikan informasi pendataan pegawai honorer/non ASN kepada OPD sekaligus seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kegiatan pendataan ini.

“Saya tekankan kepada jajaran Pemkab Sergai untuk dapat menginformasikan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum/calo baik secara pribadi atau yang mengatasnamakan BKD Sergai yang mengaku bisa mengangkat langsung tenaga honorer/non ASN menjadi ASN (PNS/PPPK) dengan cara meminta sejumlah uang. Hal itu sesungguhnya tidak benar, dan apabila terbukti ditemukan oknum/calo maka kami akan tegas menindaknya secara hukum. Karena hingga sampai saat ini Pemkab Sergai hanya sebatas melakukan pendataan saja. Untuk langkah selanjutnya Pemkab Sergai masih menunggu aturan atau petunjuk teknis selanjutnya dari pemerintah pusat,” ujar Wabup yang didampingi Sekda.  

Ia melanjutkan jika tahun ini telah direncanakan seleksi penerimaan PPPK untuk jabatan fungsional guru dan tenaga Kesehatan sesuai dengan Permenpan RB No. 29 tahun 2021 tentang

pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dan Permenpan RB No. 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, ucap Adlin.

Diakhir arahannya, Wabup berpesan kepada seluruh ASN Pemkab Sergai untuk selalu menjunjung tinggi integritas dalam bekerja dimanapun berada.

“Bekerjalah dengan baik. Ikuti aturan yang ada. Nilai integritas harus selalu dibawa dimanapun kita berada. Yang terpenting, jaga nama baik harkat dan martabat pimpinan kita,” tutup Wabup Adlin.(*/Daniel)

Kisaran,Sulutnews.com - Ketua DPK Korpri Kabupaten Asahan Drs. H. John Hardi Nasution, M. Si melantik Pengurus Korpri Unit OPD, Instansi Vertikal, BUMD dan Kecamatan se-Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Jum'at (02/09/2022).

Pada pelantikan ini dihadir juga oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Asahan, OPD, Camat se-Kabupaten Asahan dan anggota Korpri yang akan dilantik.

Ketua DPK Korpri Kabupaten Asahan Drs. H. John Hardi Nasution, M. Si pada pidatoya menyampaikan beberapa hal yakni mengajak seluruh Anggota Korpri Kabupaten Asahan untuk melahirkan ide-ide kreatif dalam bentuk inovasi, baik dalam kelembagaan organisasi maupun dalam bentuk Pemerintahan Kabupaten Asahan, mengajak untuk menjaga prinsip yang kuat, berintegritas dan berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berharap jajaran pengurus Korpri unit se-Kabupaten Asahan untuk mampu menjadi motor pengerak serta tauladan utama dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya John mengatakan kita adalah satu, ASN Kabupaten Asahan. Sehingga sudah seharusnya kita mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan, yakni "Masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter”. Mari berikan performa dan kontribusi berharga bagi kemajuan Kabupaten Asahan tercinta.

Mengakhiri pidatonya John yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan berharap pengurus yang baru dapat menumbuhkan semangat kemandirian, kebersamaan dan kekompakan. Setiap pengurus dan anggota Korpri hendaknya selalu berupaya meningkatkan kemampuan diri melalui berbagai pendidikan, pelatihan, lokakarya atau seminar agar perannya semakin dirasakan dan dapat dipandang oleh masyarakat luas.(*/Daniel)

Kisaran,Sulutnews.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan secara resmi menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Asahan Tahun 2022. Acara ini terdiri dari 2 Sesi, yaitu sesi  pertama dilaksanakan bagi OPD sebagai PPID Pembantu di Kabupaten Asahan  tanggal 31 Agustus 2022. Sesi kedua dilaksanakan bagi Kecamatan sebagai PPID Pembantu di Kabupaten Asahan pada tanggal 1 November 2022. Bimtek ini bertempat di Aula Melati, Kantor Bupati Kabupaten Asahan, pada hari Rabu dan Kamis (31 Agustus – 1 September 2022).

Hadir dalam acara pembukaan bimtek tersebut, narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Kasi Layanan Informasi Publik, Dra. Efi Zarnita, M.Si dan operator PPID dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, Sudarto. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Muhilli Lubis. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Syamsuddin, S.H., M.M., dan Kepala Bidang komunikasi media cetak dan elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Arbin Ariadi Tanjung, S.E.

Sementara itu, Bupati Asahan yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Muhilli Lubis dalam sambutannya menyampaikan, bahwa saat ini informasi adalah  hal penting dan merupakan kebutuhan bagi setiap orang, baik untuk pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya. Tanpa informasi manusia tidak dapat melakukan perencanaan maupun kegiatan, baik itu kegiatan pribadi maupun kegiatan sosial.

Hal ini telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28f yang mengatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyebarluaskan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

“Keterbukaan informasi juga merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi  kedaulatan rakyat, karena itulah setiap badan publik dituntut untuk lebih terbuka dengan pelaksanaan keterbukaan informasi akan berdampak secara internal maupun eksternal,” tegas Muhili.

Sebagai landasan hukum untuk memperoleh informasi bagi masyarakat, Pemerintah telah melahirkan Undang-Undang no. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang yang terdiri dari 84 pasal ini pada intinya mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan. Mengacu kepada undang-undang no 14 tahun 2008 menteri dalam negeri telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam permendagri no.3 tahun 2017  tentang pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Selanjutnya menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Asahan telah menerbitkan surat keputusan bupati asahan no 283-kominfo-tahun 2017 tanggal 28 agustus 2017 tentang penetapan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

“Sebagai aparatur negara dan pengelola badan publik, seluruh organisasi perangkat daerah wajib menyediakan dan menyiapkan berbagai informasi dari pemerintah daerah yang harus kita sebar luaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran yang salah satunya adalah PPID. Sejalan dengan era globalisasi dan digitalisasi, layanan tentang keterbukaan informasi juga harus mengacu kepada penggunaan aplikasi yang telah ditetapkan oleh kementerian dalam negeri republik indonesia, untuk itulah pada hari ini saudara-saudara diminta untuk mengikuti bimbingan teknis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),” lanjut Muhili.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Syamsuddin, S.H., M.M., menyampaikan bahwa Dalam perjalanannya, PPID Kabupaten Asahan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap akses informasi publik terutama open data.

“Upaya yang dilakukan adalah memberikan penjelasan umum tentang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dilakukan oleh Badan Publik seperti OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) dengan berpedoman pada Daftar Informasi Publik yang  sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. PPID Pembantu dijabat oleh para Sekretaris OPD, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bagian di lingkungan Kabupaten Asahan sesuai SK Bupati Asahan,” tegas Syamsuddin.

Dalam laporannya, Kepala Bidang komunikasi media cetak dan elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Arbin Ariadi Tanjung, S.E menyampaikan bahwa Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 sesi i, dan peserta kegiatan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebanyak 150 orang yang terdiri dari perwakilan dari setiap OPD dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan.

“Tujuan dari kegiatan ini yaitu, memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan  informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Asahan untuk  menghasilkan layanan  informasi  dan  dokumentasi yang berkualitas, serta Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan  yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan  efisien, akuntabel serta dapat  dipertanggungjawabkan,” tegas Arbin.

Salah satu narasumber kegiatan ini yaitu Dra. Efi Zarnita, M.Si dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan hak pemohon informasi publik yaitu setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang -Undang ini. Setiap orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik, Mendapatkan salinan Informasi melalui permohon, dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga berharap melalui kegiatan Bimtek ini, dapat memudahkan pelaksanaan setiap PPID di instansi masing-masing, hasil dan kualitas pekerjaan PPID ini akan menunjukkan warna dan karakter masyarakat asahan,  karena hasil kerja PPID  dapat diakses dimana saja di seluruh indonesia.(*/Daniel)

Banjarmasin,Sulutntews.com - Jajaran kepengurusan SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2020 - 2025 resmi dilantik bersamaan dengan pelantikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SMSI dan kepengurusan Millennials Cyber Media (MCM) Kalsel di Aula Kayuh Baimbai Kantor Walikota Banjarmasin Sabtu (3/9/2022).

Prosesi pelantikan sekaligus pengucapan sumpah dipimpin oleh  Ketua Bidang Hukum SMSI Pusat Makali Kumar SH yang hadir mewakili Ketua Umum SMSI Firdaus.

Suasana prosesi pelantikan yang dimulai pukul 10.00 tersebut, berlansung hidmat. Peserta dan tamu undangan yang hadir, cukup banyak dan mewakili berbagai unsur. Baik dari perwakilan organisasi pers, seperti PWI Kalsel, LSM/Ormas di Kalsel, mahasiswa dan generasi muda yang mewakili kalangan milenial di Kalsel, maupun utusan dari mitra kerja, salah satunya dari Kejaksaan Tinggi Kalsel. 

Para peserta dan tamu undangan yang memadati Aula Kantor Walikota itu, begitu antusias mengikuti prosesi pelantikan dan seminar yang diselenggarakan setelah pelantikan.

Kepengurusan SMSI Kalsel diketuai  oleh  H Anang Fadhilah, sedangkan Ketua LBH SMSI diketuai Drs Siswansyah SH MH, dan Ketua MCM dipimpin Adam. Para ketua yang dilantik juga menerima bendera petaka organisasi dari Makali Kumar.

Prosesi pelantikan disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Subhan Nor Yaumil yang mewakili Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina, perwakilan Danrem 101 Antasari, Polda Kalsel, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para mahasiswa serta perwakilan organisasi pers lainnya.

Usai pelantikan,  kegiatan dilanjutkan pemberian Award SMSI Kalsel kepada tiga tokoh publik yakni Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan Danrem Antasari Brigjen Rudi Puruwito. Pemberian Award disampaikan oleh Sekjen SMSI Pusat HM Nasir kepada tiga penerima atau yang mewakili.

Sementara Makali Kumar dalam sambutan menyampaikan  agar pengurus SMSI Kalsel dapat menjaga martabat organisasi sekaligus menjalankan roda kepengurusan sesuai AD ART yang telah ditetapkan. “Semoga kepengurusan dapat berjalan dengan baik dan sesuai amanah,” kata Makali.

Ia pun memberikan apresiasi kepada  Pemko Banjarmasin khususnya Walikota Banjarmasin yang dapat memfasilitasi pelantikan di  Aula Kayuh Baimbai.

“Ini pertama kalinya di Kalsel, pelantikan pengurus SMSI dilaksanakan di gedung kantor pemerintah daerah. Karena itu kami mengampaikan terima kasih kepada Walikota Banjarmasin Ibnu Sina,” kata Makali.

Ia pun mengajak pemerintah daerah di Kalsel dapat bermitra sekaligus bersinergi  dengan organisasi SMSI dalam pembangunan ke depan. “Karena pers adalah salah satu pilar  demokrasi dan pembangunan,” kata Makali Kumar.

Selain itu SMSI adalah sebuah serikat media terbesar dunia karena jumlah anggota perusahaan media pers siber yang dinaungi mencapai 2000-an, dan telah mendapatkan penghargaan dari MURI sebagai organisasi perusahaan Siber terbesar di dunia pada  Maret 2022. Penghargaan SMSI dari MURI juga sudah diperoleh sebelumnya, sebagai organisasi perusahaan siber media yang tercepat dalam mempublikasikan opini, pada tahun 2020.

"Mari kita besarkan SMSI, LBH SMSI dan MCM di Provinsi Kalsel ini. Salah satunya dengan meningkatkan kemitraan bersama semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," tegas Makali yang disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Asisten Administrasi Umum Subhan Nor Yaumil menyambut baik kehadiran organisasi SMSI Kalsel ini. Ia berharap keberadaan organisasi tersebut dapat mendukung kemajuan dunia pers di Kalsel khususnya di media siber.

“Terlebih lagi saat ini internet tak hanya digunakan di kantor, sekolah  atau tempat publik,  tapi juga di rumah - rumah,” kata Gubernur Kalsel.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina MSi dalam kesempatan itu,  menyampaikan paparan tentang sikap Pemkot dalam menjalin kemitraan dengan SMSI dan program strategis Pemkot  menyikapi digitalisasi dewasa ini.

"Kami berterimakasih kepada SMSI, terutama untuk SMSI pusat yang ketua umumnya pak Firdaus, atas kemitraan yang terjalin selama ini. Kedepan, kami dari Pemkot Banjarmasin, ingin lebih ditingkatkan lagi kemitraan, untuk meraih kesuksesan bersama. Terutama mencerdaskan masyarakat di era digitalisasi dewasa ini," harap Walikota Ibnu Sina yang ikut menjadi pembina di SMSI Kalsel.

Usai pelantikan, dilanjutkan dengan seminar tentang perkembangan digitalisasi di Indonesian. Salah satu nara sumber yang dihadirkan adalah Sekjen SMSI Pusat, yang juga mantan Sekretaris redaksi Harian Kompas, M. Nasir. (*/Merson))

Jakarta,Sulutnews.com - Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad) berhasil meraih predikat terbaik sekaligus menerima piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) sebagai satker terbaik dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran (TA) 2022 wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah IV.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala KPPN IV, Saor Silitonga kepada Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna di Kantor KPPN IV Jakarta, Kamis (1/9/2022)

"Kami bersyukur, ini merupakan prestasi dari seluruh jajaran komponen yang berada di Dinas Penerangan TNI AD, "ujar Tatang Subarna.

Dikatakan Kadispenad, akhir semester I TA 2022, nilai rata-rata IKPA satuan kerja dari mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV sebesar 86.52 atau tidak sesuai target sebesar 89.00. Sementara, Satuan Kerja Dinas Penerangan TNI AD  berhasil mencapai nilai IKPA tertinggi sebesar 96,1.

"Prestasi yang diraih Dispenad sangat membanggakan saya selaku Kepala Dinas Penerangan TNI AD, dan merupakan kado indah menjelang akhir penugasan saya di Dispenad. Semoga atas raihan prestasi ini, dapat dipertahankan dan ditingkatkan Dispenad di masa yang akan datang," pungkasnya.

Selain menerima piagam penghargaan dari Kemenkeu RI, Dispenad juga menerima piagam penghargaan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) berupa predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya dalam mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kemenhan RI Tahun 2021 audited. (**/ARP)

=

Jakarta,Sulutnews.com - Dalam rangka melatih dan mempertajam kemampuan infiltrasi aspek udara, Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir menggelar Latihan Terjun Tempur Malam Hari tempur di Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Kamis (01/09/2022) malam.

Dikutip Media ini, Latihan digelar bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Tri Media dan juga dalam rangka menindaklanjuti perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono tentang membangun sumber daya manusia yang tangguh.

Kegiatan diikuti 14 Peterjun yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir Mayor Marinir Suherman, M.Tr.Opsla selaku Pimpinan Latihan (Pimlat) dengan menggunakan pesawat Cassa NC-212 Skuadron 600 Wing Udara 2 Puspenerbal Surabaya dengan Dropping Zone (DZ) berada Lapangan Tembak FX. Soepramono Karangpilang Surabaya.

Penerjunan dibagi menjadi 1 Shorty 2 Run pada ketinggian 6000 Feet.

Latihan tersebut bertujuan untuk melatih dan mempertajam kemampuan dan keterampilan terjun tempur (Combat Free Fall) Satuan tingkat perorangan / tim guna menunjang perencanaan dan pelaksanaan operasi tempur darat dan operasi amfibi.

Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir menekankan kepada seluruh prajurit Tri Media agar bisa menerapkan hasil latihan kali ini dalam menyongsong tugas-tugas di masa yang akan datang. (**/ARP)

Jakarta, Sulutnews.com - Tanggal 1 september 2022. Masa Pelajar yang mengatasnamakan sebagai Poros Pelajar Nasional melakukan aksi di depan kantor DPR RI. Aliansi tersebut merupakan gabungan dari Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), Pelajar Al-Washliyah (IPA), Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (Sepmi) dan beberapa siswa STM.

Para pelajar dan mahasiswa berunjuk rasa menuntut penundaan pembahasaan RUU Sisdiknas 2022 dan tidak dimasukan dalam Prolegnas. Hal tersebut disampaikan oleh Darda sungkar seorang pelajar STM yang juga merupakan Kader PII.

"Kami mendesak agar Baleg (Badan Legislasi) DPR RI menunda pembahasan RUU Sisdiknas karena didalamnya ada pasal dimana mengkomersilkan pembayaran sekolah."

Selain itu, darda menjelaskan semakin tingginya potensi komersialisasi dalam dunia pendidikan maka dikhawatirkan akan semakin banyaknya anak anak yang putus sekolah

"salah satu penyebab banyaknya angka putus sekolah di karenakan masalah finansial, sedangkan jika RUU Sisdiknas disahkan para pelajar belum tentu mampu untuk membayar biaya pendidikan." Pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut Ketua Umum Pw PII Jawa Barat Moh. Haikal Abrori menilai bahwa pengawalan terhadap isu RUU Sisdiknas harus terus berlanjut muatannya dapat mengakomodir semua pihak

"RUU Sisdiknas ini perlu kita kawal lebih intens lagi mengingat RUU Sisdiknas ini kan jadi menghambat terwujudnya pendidikan yang demokratis,tidak bisa aksi ini hanya berhenti pada aksi kali ini.perlu ada tindakan pengawalan yang berkelanjutan sampai RUU ini benar-benar dapat subtansial dan mengakomodir semua pihak" ungkapnya.

Terakhir Haikal menekankan agar aksi terhadap pengawal Ruu sidiknas bisa lebih masif di tingkat nasional ataupun provinsi.

"Maka dari itu khusus untuk daerah jawa barat akan di adakan aksi lanjutan di tingkat wilayah guna mengawal keberlangsungan RUU sisdiknas bahkan bila perlu kita akan aksi lagi di depan gedung DPR RI atau gedung istana" Tutupnya.(*/Merson)

Jakarta,Sulutnews.com — Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini (Rabu, 31/8/2022) di Jakarta mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam keputusannya MK menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Usman Anwar, yang memimpin sidang. Dengan demikian permohonan uji materiil terhadap UU Pers itu pun gugur.

MK membantah beberapa argumen yang diajukan pemohon. Tudingan, bahwa hanya Dewan Pers yang membuat aturan organisasi pers dimentahkan oleh MK.

Menurut MK, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers. Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers. Fungsi memfasilitasi, dinilai MK sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers.

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK. “Tuduhan monopoli pembuatan peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar,” tutur Usman.

Mengenai gugatan atas uji kompetensi wartawan (UKW), MK menyatakan, bahwa hal itu merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan). Masalah ini juga sudah diputuskan pada tahun 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Soal kemerdekaan pers, MK menyatakan, Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Bahkan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat pun tidak dihalangi oleh pasal tersebut.

Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, mengaku bersyukur.  Ia berpendapat, sembilan hakim MK telah menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan bersikap adil.

“Itu juga menandakan tidak ada hal yang kontradiktif antara Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 dalam UU Pers dengan UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD 1945,” ungkap dia.

Sedangkan anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengutarakan secara umum apa yang digugat oleh para pemohon adalah masalah konkret dan bukan norma. Itu sebabnya dia mengimbau agar semua konstituen pers yang merasa tidak puas atas ketentuan yang dibuat oleh organisasi pers hendaknya memberi masukan.

Masukan itu akan melengkapi dan memperbaiki ketentuan yang dibuat oleh insan pers tersebut. “Dengan keputusan MK ini, kami berharap semua pihak bisa mematuhi. Tak hanya terbatas pada insan dan organisasi pers, akan tetapi pemerintah pun perlu mematuhinya,” kata dia.

Uji materiil UU Pers ini dimohonkan oleh Heintje Grinston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiarto Santoso. Mereka mengajukan uji materiil UU Pers ke MK pada 12 Agustus 2021. Adapun dari Dewan Pers yang ikut menyaksikan jalannya persidangan adalah M Agung Dharmajaya, Ninik Rahayu, dan Asmono Wikan. Mereka hadir secara daring mendampingi pengacara Dewan Pers, Wina Armada SH.

Sesuai MK memutuskan menolak gugatan uji materiil UU Pers, Dewan Pers, Rabu (31/8) menggelar jumpa pers di Gedung Dewan Pers Jl. Kebon Sirih Jakarta  Pusat dengan dihadiri reporter dari berbagai platform dan pengurus organisasi pers konstituen Dewan Pers.

Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Yono Hartono, Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim, dan pengurus organisasi pers lainnya.

Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya didampingi pengacara Dewan Pers Wina Armada menjelaskan keputusan MK yang memenangkan Dewan Pers atas gugatan uji materi Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Uji materiil UU Pers ini dimohonkan oleh Heintje Grinston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiarto Santoso. Ketiganya mengajukan uji materiil UU Pers ke MK pada 12 Agustus 2021.

Wina Armada menjelaskan, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 itu pangkal demokrasi, menjamin kebebasan pers, dan kebebasan seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Dalam kesempatan jumpa pers tersebut, Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir menyampaikan selamat kepada Dewan Pers atas kemenangan dalam menghadapi gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

“Kemenangan dalam sidang MK ini menguatkan Dewan Pers dalam memperjuangkan kemerdekaan pers,” kata Nasir. (*/Merson)

Perbaungan, Sulutnews.com - Meskipun pandemi Covid-19 cenderung sudah lebih terkendali, namun upaya penanganan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) tidak lantas terhenti.

Seperti yang terlihat pada hari ini, Selasa (30/8/2022), ketika Pemerintah Kabupaten Sergai, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Sumatera Utara, dan ormas Pemuda Pancasila (PP) berkolaborasi menggelar vaksinasi yang dilaksanakan di Lapangan Wisma Amerta, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan.

Wakil Bupati (Wabup) Sergai H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP, hadir meninjau langsung kegiatan vaksinasi kali ini. Ia menyampaikan jika kegiatan vaksinasi ini merupakan usaha yang dilaksanakan untuk memastikan warga Sergai sudah menjalani prosedur preventif dalam menghadapi virus Covid-19.

“ Kita tahu bersama, pelan tapi pasti angka sebaran pandemi di Indonesia, terkhusus di Sergai, sudah mengalami penurunan. Angka kasus aktif di Sergai sendiri beberapa minggu belakangan terjaga nihil. Namun kondisi ini tak lantas membuat kita menurunkan antisipasi,” tegas Wabup.

Ia mengapresiasi Kepala BINDA Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari yang telah menginisiasi terlaksananya kegiatan vaksinasi pada hari ini. Dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada ormas PP yang telah melibatkan diri dalam menyukseskan program nasional tersebut.

“Alhamdullilah, kegiatan ini bisa terselenggara berkat kolaborasi dan sinergi antar pemerintah dan kelompok masyarakat. Mudah-mudahan kondisi pandemi yang sudah terkendali bisa terus terjaga dan kita kembali secara total menjalankan aktivitas dengan normal,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BINDA Sumut Asep Jauhari menerangkan kalau kegiatan vaksinasi ini menyasar warga yang ingin mendapat vaksin I, II, dan booster. Selain itu ada pula vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun.

Asep menyebut, jumlah target harian peserta vaksin di kesempatan kali ini adalah sebanyak 500 orang. Sedangkan untuk Sergai secara keseluruhan, sebutnya, akan mendapat jatah 1.500 dosis vaksin.

“Vaksin harian ini dilaksanakan di 17 kabupaten/kota se-Sumut. Untuk vaksin yang diberikan adalah jenis Pfizer. Semoga lewat vaksinasi ini, tantangan pandemi di Sergai bisa segera tuntas,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan ini Camat Perbaungan M. Fahmi, S.STP, MAP, dan Ketua PP Sergai Zulfansyah.(*/Daniel)