Rote Ndao,Sulutnews.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memenangkan  permohonan tujuh eks perangkat desa Ngelodae, walau demikian hingga kini Pemkab Rote Ndao melalui camat Rote Selatan belum memerintahkan kades Ngelodae, Urbanus Sinlae,SH untuk mengakktifkan kembali 7 perangkat desa tersebut.

hal ini menjadi boomerang bagi pemkab dikarenakan  kuasa hukum tujuh eks perangkat desa Ngelodae, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rian Kapitan mengaku akan melaporkan pidana kedes Ngelodae karena dinilau ada upaya melawan hukum.

Menurutnya Rian mendapatkan informasi jika kepala desa Ngelodae, Urbanus Sinlae telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

menangapi persolan tersebut, Kepala bagian Hukum setda Kabupaten Rote Ndao, Handry Mooy,SH.M.Si Kades Ngelodae tidak bisa kasasi, Tidak bisa dikasasi itu akan di tuangkan dalam putusan hakim kasasi, jadi  putusan hakim kasasi itu menyatakan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima dari pemohon kasasi karena Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tidak berwenang untuk mengadili.

“jadi yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi hanyalah putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan tinggi tata usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara yang bukan lingkup daerah, sehingga dinilai akan ditolak ” demikian diungkapkan  Kepala Bagian Hukum Pemkab Rote Ndao, Handry Mooy,SH.M.Hum dikonfirmasi media ini, sabtu (20/8/2022). dikatakan Kabag Ia  mengakui  telah menerima  putusan pengadilan tinggi tata  usaha negara Surabaya.

“memang kita pemerintah daerah juga dapat suratnya yang dikirim langsung oleh pengacara dari para penggugat jadi pada prinsipnya bahwa putusan itu sudah ingkra,”

Karena sampai dengan batas waktu tidak ada upaya hukum lain yang kemudian diambil oleh tergugat sehingga disposisi dari pimpinan dalam hal ini Bupati Rote Ndao,  pihaknya  membuat tagihan dan selanjutnya memerintahkan camat agar mengeksekusi putusan pengadilan itu sebagaimana yang termuat dalam amar putusan,kenapa dicamat Karena camat selaku perpanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten dan Bupati Rote Ndao yang membina para kepala desa yang ada di wilayah hukum kecamatan Rote Selatan .

lebih lanjut menurut Kabag, dirinya secara  lisan telah  menyampaikan ke camat Rote Selatan, bisa melakukan tindakan tindakan hukum sebagaimana yang termuat dalam surat dari kuasa hukum dari para penggugat karena camat Rote Selatan juga dapat surat dari pengacara pengugat.

“Jadi prinsipnya bahwa camat Rote Selatan juga siap untuk melaksanakan perintah pengadilan dalam hal ini pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya.,”

lanjut Handry, Sekarang telah ada putusan pengadilan, artinya tergugat harus melaksanakan perintah pengadilan jika tidak taat  perintah pengadilan,  berpotensi para pengugat bisa melapor secara pidana.

“itu berpotensi tapi semua itu kembali kepada para pengugat apakah nanti kemudian setelah surat yang sudah di layangkan kepada pemerintah kabupaten maupun kepada camat juga kepada tergugat kalau tidak dieksekusi oleh tergugat maka pasti mereka akan melakukan upaya hukum lain,’ tegasnya .

Saling Tuding Kabag Hukum dan Camat Rote Selatan.

Camat Rote Selatan, Polce Manafe, S.Pd mengaku dirinya belum mendapatkan petunjuk dari Pemkab dalam hal ini Bagian Hukum setda Kabupaten Rote Ndao.

“Kalau tanya tentang tindak  lanjut, itu bukan kewenangan saya, saya baru mau memanggil beliau untuk cari tau langkah-langkah selanjutnya seperti apa, Sampai detik ini saya belum dapat surat keputusan karena saya harus bertindak berdasarkan surat putusan tertulisnya seperti apa baru kita bisa cari langkah-langkah selanjutnya, tegas Camat

dia merincihkan, Masalahnya yang bersangkutan masih punya satu langkah lagi , jangan sampai dia mengambil langkah itu kita mau proses apanya, Tapi misalkan dia daftar dan di terima maka kita ikuti saja , kemarin saya sudah lapor di kabag hukum bahwa hari ini saya akan memanggil kepala desa Nggelodae untuk minta kepastian, hasilnya setelah dilakukan pemangilan baru bisa memberikan tanggapan tegasnya.

( Reporter : Dance henukh )

Rote Ndao,Sulutnews.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Kabupaten Rote Ndao asal Partai Hatinurani Rakyat (Hanura), Veky Mikael Boelan,S.E  yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rote Ndao memberikan apresiasi kepada Inspektrorat Kabupaten Rote Ndao direncanakan akan mengatifkan kembali jabatan kepala Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur,  Mesak Jeferson Ndun akan diaktifkan kembali. setelah menyelesaikan temuan inspektorat Demikian diungkapkan Mantan Wartawan Times ini  di Gedung DPRD Senin (29/8/2022), pecan ini.

dikatakanya, Pihaknya mendukung inspekturat kabupaten Rote Ndao dalam membimbing atau memberikan pembinaan kepada Kades Tebole Semua berjalan normal sesuai dengan aturan dan di aktifkan kembali pun nantinya itu sudah tentu melalui prosedur yang benar.

diakui, persoalan itu kita sudah tau juga bahwa secara administratif pak kades sudah menyelesaikan administrasnya kita berharap bahwa penonaktifan itu adalah pemberian pembinaan, sehingga perlu diaktifkan kembali agar  sisa rentang waktu pelayanannya di desa tidak lagi terjadi seperti itu, " Saya mengapresiasi langkah langkah yang di ambil oleh pihak inspekturat

Ia berpendapat, pemerintah memberikan pembinaan terkait dengan nonaktifkan nya beberapa bulan ini namun kita berharap juga dengan nonaktifkan itu tidak berlangsung lama, Sehingga tidak terjadi kevakuman Pelayanan karena kita tau bahwa penjabat atau PLT Kades itu punya kewenangannya terbatas.

oleh karena itu,   minimal dalam 1 atau 2 bulan ini pemerintah sudah harus berfikir untuk mengaktifkan kembali demi pelayanan  masyarakat,agar tidak menggangu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di desa, " Cetus VB.

Hal senada diungkapkan, Carli Lian Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, juga mendukung dan Mengapresiasi Jadi perlu di jelaskan kembali bahwa pada saat sanksi di berikan kepada yang bersangkutan itu untuk memenuhi syarat-syarat terkait dengan tindakan disiplin.

“Tindakan disiplin terhadap para penyelenggara pemerintahan jadi temuan waktu itu benar,ada kelalaian di sana, sehingga terjadi sejumlah anggaran yang tidak bisa di pertanggung jawabankan, kemudian sanksi yang di berikan melalui inspektorat adalah di wajibkan kepada yang bersangkutan untuk menyetor kembali.

Sejumlah anggaran yang tidak jelas berapa banyaknya , kemudian sanksi kedua yang di lakukan pemerintahan Rote Ndao adalah di berhentikan sementara yang bersangkutan.

Kita berbicara rujukan aturan dan itu bukan atas permintaan pihak manapun hal itu perlu kita luruskan supaya jangan menimbulkan opini liar di masyarakat.

hal ini diungkapkan Anggota DPRD Asal Dapil Rote Selatan, Carli Lian dimintai komentar media ini, Senin (29/8/2022).

secara tegas mengatakan pemberhentian sementara kades Tebole berdasarkan permintaan sekelompok orang, hal itu tidak benar sama sekali. Yang benar adalah pemerintah telah melaksanakan sesuai aturan yang berlaku terkait dengan kewajiban itu saya juga pantau bahwa yang bersangkutan dalam hal ini.

Kepala desa Tebole yang di berhentikan sementara itu telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan isyarat yang di sampaikan oleh inspektora.

“Dan sampai saat ini catatan kami bahwa sekaligus pantauan kami bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya. Mungkin ada kewajiban-kewajiban lain yang melibatkan pihak lain yang sementara di selesaikan masih tinggal sedikit lagi itupun tetap kita tolong untuk segera di selesaikan, tegasnya.

Dikatakan Carli, perlu segera diaktifkan agar Ada kepastian pelayanan sosial kemasyarakatan di desa bersangkutan kemudian hentikan seluruh polemik-polemik yang terjadi di desa tersebut. Sehingga tidak berdampak kepada pemerintah daerah.   maksimalnya pelayanan sosial kemasyarakatan yang ada di desa.

Ia merincihkan,progres anggaran dana desa masih sedikit tersendat akibat dari persoalan-persoalan seperti itu jadi kita harapkan rampungkan. Selesaikan sudah damaikan pada pihak supaya jangan ada hambatan-hambatan terkait dengan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat setempat.

“Kalau kita lihat prosedur dinas teknis itu hanya pinjam mobil  tetapi yang punya kewenangan mengaktifkan kembali sudah tentu Bupati Rote Ndao.

Ia menguraikan Bupati berwenang untuk memberhentikan dan berwenang untuk mengaktifkan kembali sudah tentu dengan melihat niat baik dan prosedur yang sudah di selesaikan Kades Tebole. Ungkap Carli yang biasa di sapa CL ini.

Reporter : Dance henukh

Kisaran,Sulutnews.com - Bupati Asahan didampingi Kadis Kominfo Kabupaten Asahan dan Kabag Umum Setdakab Asahan meninjau langsung pelaksaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat, Rabu (7/9/2022)

Pelaksanaan Pilkades serentak bergelombang tahun 2022 ini di ikuti 89 Desa yang ada di Kabupaten Asahan, dimana Kabupaten Asahan sendiri terdiri dari 177 Desa. ini di sampaikan Bupati Asahan H. Surya, BSc di sela-sela peninjauannya.

Bupati juga menyampaikan harapannya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, karena suara yang kita miliki sangat berpengaruh dalam pembangunan di desa.

"Walaupun berbeda pilihan, jangan jadikan perbedaan tersebut menjadi perpecahan diantara kita, tetapi perbedaan ini harus dapat di jadikan sebagai pemersatu dalam membangun desa yang kita cintai ini", harap Bupati

Bupati juga berharap kepada Calon Kepala Desa dan masyarakat dapat menjaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban dalam pemilihan Kepala Desa di wilayahnya.

"Dan kepada Kepala Desa Terpilih di harapkan dapat membangun Desanya sebaik mungkin, kepada yang kalah di harapkan dapat membantu Kepala Desa terpilih dalam setiap program-program di desa, agar dapat membangun desa lebih baik lagi kedepannya", ucap Bupati sekaligus menutup pembicaraannya.

Setelah usai melakukan peninjauan Pilkades di Kecamatan Buntu Pane, Bupati Asahan melanjutkan peninjauannya ke Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat dan pada peninjauan ini Bupati Asahan bersama dengan Wakil Bupati Asahan, Dandim 0208/Asahan, Kapolres Asahan, Kajari Asahan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Tampak hadir juga Camat Buntu Pane beserta Perangkat, Camat Simpang Empat beserta Perangkat, Forkopimcam Kecamtan Buntu Pane dan Simpang Empat.(*/Daniel)

Kisaran,Sulutnews.com - Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sis, MSi didampingi Kadis Perkim T. Adi Huzaifah, S.Sos, Sekretaris PMD Arifin Siregar, melaksanakan monitoring Pilkades serentak bergelombang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rabu (07/09/2022).

Wakil Bupati  Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi beserta rombongan  melaksanakan monitoring di TPS Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring dan TPS Desa Meranti Kecamatan Meranti.

Wakil Bupati menyampaikan bahwa selama pemilihan kepala desa masyarakat yang memenuhi syarat berhak memakai hak suaranya untuk memilih kepala desa pilihannya masing masing.

"Pemilihan kepala desa ini menentukan desa masing-masing untuk enam tahun ke depan. Siapapun Kepala Desa Terpilih nantinya  saya harapkan bisa bahu membahu gotong-royong untuk membangun desanya masing-masing Demi mewujudkan Visi Misi Kabupaten Asahan yaitu mewujudkan  Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter Plt. Bupati.

Wakil Bupati juga menyampaikan Apresiasi kepada seluruh panitia pelaksana Pilkades,  karena selama meninjau ke beberapa TPS pelaksanaan Pilkades berjalan lancar, tertib dan kondusif.(*/Daniel)

Jakarta,Sulutnews.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri menetapkan dua orang pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak dagang pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Kedua orang tersebut adalah, PIW dan BP. 

"Untuk yang tersangka pertama itu di tahun 2018 adalah saudara PIW, jadi selaku PPK di tahun anggaran 2018," kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Jakarta Rabu (7/9).

Ramadhan menjelaskan, tersangka telah menerima suap dari pengadaan tersebut di tahun 2018 sebesar Rp800 juta. Sebagai PPK, PIW membuat pengaturan lelang terhadap pihak-pihak yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pengadaannya. 

"Kemudian juga di dalam proses pelaksanaan tersebut juga ada pengaturan lelang. Dimana dengan cara mengubah. Sehingga ditetapkan lah oleh pokja ini PT yang ditetapkan pemenang," ujarnya. 

Menurutnya, dalam kontraknya diketahui pengadaannya disebutkan gerobak tersebut sebanyak 7.200 unit dengan nilai kontrak senilai Rp49 miliar. Namun, faktanya hanya sebanyak 2.500 gerobak yang dikerjakan. 

"Nah di dalam faktanya ini pekerjaan ada fiktif prosesnya fiktif, jadi yang dikerjakan hanya sebanyak 2.500 gerobak. Nah untuk penghitungan estimasi Rp30 miliar dari fiktif. Sehingga mendapatkan estimasi 30 miliar ini adalah dari fiktif," ucapnya. 

Kemudian di tahun 2019, juga menetapkan BP sebagai tersangka. Dalam hal ini, Ia diduga menerima suap sebesar Rp1,1 miliar. 

"Ada yang menarik di sini 1,1 miliar ini diberikan suap tetapi digunakan untuk menutupi penggantian ganti rugi terhadap suatu peristiwa yang dinilai juga akan menjadi objek kita dalam proses penyelidikan. Jadi ada 1,1 miliar yang diterima suap dan 1,1 tersebut digunakan untuk pembayaran ganti rugi terhadap pekerjaan yang lain," tuturnya. (**/ARP)

Jakarta,Sulutnews.com - Masih dalam rangkaian kegiatan HUT ke-77 TNI AL yang bertajuk “Dari Pekik Merdeka Hingga Gelora Jalesveva Jayamahe”, TNI AL menggelar Bakti Kesehatan secara serentak di wilayah seluruh Indonesia. Di wilayah Barat dipusatkan di KRI Semarang-594 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melalui video conference (vicon), sedangkan untuk wilayah Timur dipusatkan di Koarmada II yang dipimpin oleh Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., di hanggar heli KRI Soeharso (SHS)-990, Selasa (06/09).

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Bakti Kesehatan ini diantaranya donor darah yang dilaksanakan di KRI Soeharso-990, KRI Makassar-990, KRI Surabaya-591, KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, KRI I Gusti Ngurah Rai-332, dan KAL Warakas-816 dengan target 1.780 peserta.

Selain itu kegiatan yang tidak kalah menariknya yakni khitanan massal di KRI SHS-990 yang memecahkan rekor muri dengan target 425 peserta serta kesehatan gigi yang menargetkan 300 peserta.

Dalam kegiatan ini Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., menyampaikan bahwa selain sebagai memperingati HUT ke-77 TNI AL, kegiatan ini juga merupakan bentuk kerjasama TNI AL bersama dengan Instansi terkait dan masyarakat untuk menjalankan suatu tugas,"Ujar Pangkoarmada II. (**/ARP)

Kisaran,Sulutnews.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan bersama dengan Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD) Asahan, suatu lembaga yang didanai oleh USAID (United States Agency for International Development) menggelar Rapat Kerja (Raker) Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Asahan di Aula Hotel Antariksa Kisaran, Selasa (06/09/2022).

Pada Raker Pokja tersebut District Coordinator MPHD Asahan Drs. Nasril Lubis, SH, M. Hum mengatakan tujuan dari kegiatan ini digelar untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Asahan, yang mana pada saat ini Kabupaten Asahan termasuk kedalam 5 besar di Sumatera Utara dalam hal tersebut.

Nasril juga mengatakan, pembentukan Pokja ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 40.1-DINKES-TAHUN 2022 Tentang pembentukan Kelompok Kerja Peningkatan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Asahan yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution, M. Si dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dr. Nanang Fitra Aulia, Sp, PK sebagai Wakil Ketua, serta Sekretaris Pokja dr. Hari Sapna (Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Asahan).

Menutup pidatonya Nasril berharap seluruh Stakholder yang tergabung didalam Pokja dapat bekerja dengan maksimal, sehingga kita dapat mencapai harapan yang kita inginkan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Asahan dan dapat mewujudkan Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Sehat.

Dikesempatan yang sama Ketua Pokja yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan yang juga Wakil Ketua Pokja Peningkatan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Asahan dr. Nanang Fitra Aulia, Sp, PK mengatakan, tugas kita sebagai Pokja harus dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Asahan dan ini merupakan tugas yang harus kita tuntaskan.

Selanjutnya Nanang mengatakan, kita  harus saling bekerjasama menjadikan Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Sehat, sesuai dengan harapan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Mengakhiri pidatonya Nanang mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pengurus Pokja yang telah mendukung program ini. "Mari sama-sama kita bantu Pemerintah Kabupaten Asahan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan, mewujudkan Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.

Tampak hadir juga Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan, Perwakilan OPD terkait, Sekretaris TP PKK Kabupaten Asahan, Ketua Organisasi Profesi di Lingkungan Kesehatan Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya.(*/Daniel)

Kisaran,Sulutnews.com - Bupati Asahan H. Surya , BSc bersama Kapolres Asahan AKBP Roman Smaradhana, SH, SIK, MH, Dandim 02028 Letkol Inf. Franki Susanto, SE, Kajari Asahan Dedyng Wibiyanto Atabay, SH, MH di dampingi Asisten Pemerintahan Buwono Prawana, SIP, MSi, Kadis PMD Suherman Siregar, SSTP, MSi, Kadis Kominfo Syansuddin, SH, MM tinjau kesiapan Pilkades serentak dari 89 Desa di 23 Kecamatan Se- Kabupaten Asahan, Selasa (06/08/2022).

Lokasi pertama ditinjau Bupati Asahan beserta rombongan adalah TPS 04 Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap. Selanjutnya Rombongan Bupati meninjau TPS 01, 02, 03 dan 04 Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Suherman Siregar, SSTP, MSi  menyampaikan tujuan dari pemantauan ini adalah untuk melihat kesiapan pelaksanaan pilkades, sejauh mana dukungan dari panitia Kecamatan dalam pelaksanaan Pilkades di wilayah Kecamatan, baik dari segi tempat, logistik maupun personilnya.

“Sampai sejauh ini dari hasil peninjauan  alhamdulillah sudah siap semua. Logistik berupa surat suara dan kotak suara sudah disalurkan ke masing-masing kecamatan yang desanya akan melaksanakan pilkades" kata Bupati Asahan usai melakukan Peninjauan beberapa TPS di dua Kecamatan.

Bupati mengimbau kepada seluruh masyarakat desa yang akan menghadapi Pilkades untuk tetap menjaga silahturahmi dan kerukunan walaupun berbeda pilihan.

"Jangan jadikan pilkades menjadi ajang perpecahan antar sesama. Memecah persaudaran dan memutus tali silahturahmi, Saya harap tetap kondusif hingga nanti sampai pelaksanaan hingga pelantikan kades terpilih" pesan Bupati.

Dalam kesempatan yang sama pula, H. Surya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada unsur Forkopimda terkhusus Kapolres Asahan dan Dandim 0208/AS atas dukungan Pengamanan selama pelaksanaan Pilkades Nantinya.

Seperti diketahui dari 177 Desa yang ada di Kabupaten Asahan 89 Desa diantaranya  akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Pilkades serentak ini rencananya akan digelar pada Rabu, 07 September 2022.

Usai meninjau beberapa TPS pelaksanaan Pilkades, Bupati Asahan bersama Kapolres Asahan, Dandim 0208/AS, Kajari Asahan bergerak menuju Stadion Mutiara Kisaran Guna menyambut kedatangan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Drs. R.Z Panca Putra, S, M.Si.

Menurut Kadis Kominfo Syamsuddin, SH, MM bahwa Kehadiran Kapolda di Kabupaten Asahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Asahan berjalan Aman, Tertib dan Kondusif.(*/Daniel)

Teluk Mengkudu, Sulutnews.com - Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian agar hasilnya lebih maksimal adalah dengan memberikan pupuk pada tanaman. Namun, kita ketahui bersama bahwa distribusi pupuk subsidi memang belum bisa mencukupi kebutuhan petani kita. Jika terus-terusan bergantung, dikhawatirkan hasilnya tidak memuaskan.

Demikian disampaikan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H Darma Wijaya saat menghadiri jamuan sawah di Dusun VI Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu, Senin (5/9/2022). 

Dikesempatan itu, para petani mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi sebagai salah satu pemicu anjloknya hasil panen warga. Oleh karenanya, Bupati Darma Wijaya tak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk tidak bergantung pada pupuk subsidi demi meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

" Perbedaan harga antara pupuk subsidi dan non subsidi berbanding lurus dengan kualitas produksi. Pupuk non subsidi memang lebih mahal dari subsidi. Tapi hasilnya juga mudah-mudahan lebih besar juga. Saya sudah buktikan. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk hasil yang lebih besar juga," jelas Bupati menceritakan pengalamannya.

Menurut salah seorang petani, Suhardi, menuturkan bahwa pupuk subsidi langka dan hanya bisa dirasakan oleh kelompok tertentu. Ia berharap pemerintah bisa menindaklanjuti kelangkaan pupuk subsidi ini agar tidak berkelanjutan, katanya sembari menambahkan bahwa akibat dari permasalahan ini hasil panennya menjadi anjlok. 

Sedangkan Kepala Desa Sei Buluh mengungkapkan, jamuan sawah menjadi salah satu bentuk tradisi masyarakat ketika hasil panen anjlok. 

"Begitu hasil panen tak sesuai harapan para petani, orang-orang tua kami menyarankan untuk melakukan jamuan. Berdoa agar di musim tanam bulan September ini hasilnya bisa lebih baik," tutupnya.

Hadir dalam acara, Asisten Ekbangsos Drs Nasrul Azis Siregar, Kadis Kesehatan Selamet Hartono, Camat Teluk Mengkudu Dra Sri Rahayu, Kabag Protokol Kompim Riski Abdullah, S.STP, M.Si.(*/Daniel)

Kisaran,Sulunews.com - Bupati Asahan H. Surya, BSc secara resmi melepas pendistribusian logistik Pilkades serentak bergelombang Tahun 2022  di Lapangan Gudang Kargo Komp Terminal Madya Kisaran, Selasa (06/09/2022).

Logistik langsung didistribusikan menuju 89 Desa pada 23 Kecamatan di wilayah Kabupaten Asahan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua pihak utamanya POLRI, TNI dalam rangka mensukseskan dan mengamankan Pilkades serentak sehingga semuanya diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ucap Bupati.

Bupati juga  menghimbau semua masyarakat yang ada di 89 Desa yang ikut melaksanakan Pilkades serentak, mari datang ke TPS dan berikan hak suara anda dan tetap terapkan protokol kesehatan serta jangan golput.

Dan yang terpenting, lanjut Bupati mari kita sama sama menjaga Jangan sampai ada gesekan konflik oleh karenannya kami ingin ajak seluruh komponen masyarakat, stakeholder, untuk bisa bergandeng tangan dalam  mensukseskan Pilkades serentak yang akan di Gelar Tanggal 07 September 2022. Selamat berkontestasi semoga semangat persaudaran semangat kekeluargaan bisa mewujudkan Pilkades yang berintegritas, bermartabat, tertib aman dan kondusif,” pungkasnya.

Turut hadir dalam Acara Kapolres Asahan diwakili Kabag OPS Polres Asahan Kompol Yayang Ricky, SIK, Kajari Asahan diwakili Kasi Intel JS Malau, Dandim 0208 (Mewakili, Asisten Pemerintahan Buwono Prawana, SIP, MSi, Kadus PMD Suherman Siregar, SSTP, MSi, Kadis Kominfo Syamsuddin, SH, MM dan Undangan Lainnya.(*/Daniel)