Jakarta,Sulutnews.com - KRI Raden Eddy Martadinata-331 yang tergabung dalam Latma Multilateral Kakadu-22 berhasil melaksanakan serial latihan Replenishment at Sea (RAS) bersama kapal perang Australia HMAS Stalwart di daerah Latihan Perairan Utara Australia (NAXA).

HMAS Stalwart merupakan kapal tanker milik Royal Australian Navy (RAN) yang diperuntukkan khusus untuk melaksanakan pengisian bahan bakar di laut bagi kapal-kapal perang Australia dan negara-negara yang telah menjalin Kerjasama dengan Australia.

Lewat Press rilisnya, Selasa (20/8/2022), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Pertama Kisdiyanto mengatakan, Latihan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit KRI REM-331 serta dalam rangka pengisian bahan bakar untuk menunjang kegiatan sea phase.

Dibawah pimpinan Komandan KRI REM-331 Kolonel Laut (P) Nopriadi , M. Tr. Hanla., prajurit KRI REM-331 berhasil melaksanakan kegiatan pembekalan di laut dengan lancar dan aman, ujar Kapuspen TNI.

Lebih lanjut dijelaskan Kapuspen TNI, latihan ini diakhiri dengan penampilan tarian Gemu Famire oleh prajurit KRI REM-331 menggunakan berbagai pakaian adat untuk menunjukkan keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan menjalin keakraban dengan unsur yang terlibat dalam Latma Multilateral Kakadu-22 yang mengusung tema “Friendship, Leadership, Partnership” ,Tukasnya.  (**/ARP)

Jakarta,Sulutnews.com - Bukan perkara mudah menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan. Ali Sadikin membuktikannya selama jadi Gubernur DKI Jakarta (1966-1977). Jakarta bobrok dengan anggaran terbatas jadi masalahnya. Ide liar melegalkan perjudian muncul. Solusi itu berhasil. Jakarta pun mempercantik diri. Ali tak saja mendapat puja-puji, tapi juga ditentang kaum alim ulama. Ali tak peduli. Semuanya demi memajukan Jakarta.

Di awal jabatan, Ali Sadikin mendapati kondisi Jakarta dalam keadaan bobrok. Padahal, Jakarta seharusnya jadi representasi Indonesia. Atau seperti yang diucapkan Bung Karno, Jakarta mercusuar perjuangan bangsa. Namun Ali Sadikin menemukan keadaan yang sebaliknya.

Jakarta penuh masalah. 60 persen penduduk Jakarta atau sekitar 3 juta orang tinggal di permukiman kumuh. Lebih parah lagi, 60 persen anak usia sekolah di Jakarta tidak bersekolah. Sementara pegawai pemerintah yang berjumlah 24.700 orang, rata-rata bergaji rendah.

Kondisi itu sangat menyita perhatian Ali Sadikin. Sebab anggaran DKI Jakarta hanya Rp66 Juta, yang kemudian dinaikkan jadi Rp266 juta. Anggaran segitu tak cukup untuk melakukan gebrakan-gebrakan besar. Apalagi sebagai bentuk upaya menyandingkan Jakarta seperti Ibu Kota negara-negera lain di dunia.

Meski begitu, Ali Sadikin tak menyerah. Ali kemudian mendapatkan ide liar terkait melegalkan perjudian untuk menambah anggaran mempercantik Jakarta. “Wewenang penyelenggaraan judi sesungguhnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, sudah ada ketentuannya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada itu, wewenang pengaturan perjudian berada di tangan perangkat daerah."

"Atas kewenangan tersebut pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah-langkah kebijaksanaan baik bersifat preventif, maupun refresif terhadap perjudian. Dalam upaya melokalisir penyelenggaraan judi pemerintah DKI Jakarta memanfaatkan hasil pajak judi sebagai salah satu sumber keuangan daerah,” ungkap Ali Sadikin dalam bukunya Gita Jaya (1977).

Celah peraturan yang dimaksud Ali Sadikin itu adalah seperangkat peraturan sejak zaman Belanda yang masih berlaku di Pemerintah DKI Jakarta. Kepala Biro II Dinas Kehumasan dan Keprotokolan Pemda DKI Jakarta, Wardiman Djojonegoro jadi orang pertama yang memperlihatkan peraturan tersebut kepada Ali Sadikin.

Peraturan itu antara lain Statsblad tahun 1912 Nomor 230 dan Statsblad tahun 1935 Nomor 526 yang mengizinkan Pemda menarik pajak dari perjudian. Oleh karena legal dan bisa, kebetulan Ali Sadikin figur yang tak bisa disetir, Perjudian coba dilegalkan.

Alhasil, Ali Sadikin bergerak cepat dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang melarang perjudian gelap pada 26 Juli 1967 di wilayah DKI Jakarta. Dua bulan kemudian, Ali Sadikin meresmikan kasino pertama di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat.

“Bang Ali mendapat ide. Adakan (judi) lotto/hwa-hwe untuk menyekolahkan anak-anak terlantar. Tingkatkan berbagai pajak, seperti pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pungut pajak judi setelah disahkan tempat perjudian, khusus buat Tionghoa,” cerita Rosihan Anwar dalam buku Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Jilid 3 (2009).

“Dengan dana yang diperoleh, galakkan gerakan penghijauan Jakarta. Juga adakan lokasi tersendiri bagi pelacur atau WTS (Wanita Tuna Susila) di Kramat Tunggak. Lantaran semua itu, Bang Ali dikasih cap sebagai ‘Gubernur Maksiat’ dan Nyonya Nani Ali Sadikin disbeut Madame Hwa-Hwe. Namun, Bang Ali maju terus tak gentar, berbakti kepada nusa dan bangsa,” tambahnya.

Prestasi Ali Sadikin melegalkan judi tak saja mendatangkan puja-puji akan sosoknya. Tapi, juga mendapatkan kecaman dari alim ulama. Mau tak mau, Ali Sadikin kebagian cap Gubernur Maksiat. Salah satu ulama yang keras menentang kebijakan Ali Sadikin adalah Abdullah Syafi’ie dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya pemerintah DKI Jakarta telah secara sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

“Abdullah Syafi'ie dan MUI melihat kebijakan itu sangat bertentangan dengan ajaran agama. Perbuatan judi itu sendiri di dalam agama Islam sebagai perbuatan dosa, karenanya hasil yang diperoleh melalui perjudian otomatis bersifat haram untuk dimakan dan dikonsumsi,” tulis Hasbi Indra dalam buku Pendidikan Pesantren dan Perkembangan Sosial-Kemasyarakatan (2018).

Meski begitu, Ali Sadikin dengan sadar mengakui judi itu haram. Agama apapun mengatakan begitu. Karenanya, perjudian diatur Ali hanya untuk kalangan tertentu saja (orang China). Yang mana, suatu kalangan tersbeut sering kali menjadikan way of life-nya tidak bisa hidup tanpa judi. Dibanding mereka pergi ke Makau dan menghabiskan uang berjudi. Ada baiknya, uang tersebut untuk pembangunan di Jakarta saja, lewat pajak judi tentunya.

Ali Sadikin pun melarang penduduk lain, selain orang China untuk berjudi. Tapi tak ditindak. Ali Sadikin berkelakar jika sewaktu-waktu ada umat Islam yang berjudi. Maka jelas bukan lagi salah Gubernur DKI Jakarta. Satu-satunya yang patut disalahkan adalah Keislaman orang tersebut yang bobrok. Pun, Ali Sadikin tak ambil pusing ketika banyak ulama yang menentang kebijakannya. Ali Sadikin hanya berkelakar jika semua alim ulama yang menentang diminta untuk beli helikopter saja. Soalnya, semuanya jalanan di Jakarta berasal dari duit maksiat.

“Saya ingin bersikap realistis dan tidak munafik. Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta (1966-1977), saya melegalkan judi karena pemda tak punya aniggaran cukup. Padahal saat itu butuh banyak uang untuk membangun sekolah, puskesmas, dan jalan. Alim ulama semua meributkan, tapi saya bilang ke mereka, kalau mengharamkan judi, mereka harus punya helikopter. Soalnya, jalan-jalan saya bangun dari uang judi. Jadi, jalan di Jakarta juga haram,” tegas Ali Sadikin dikutip Setiyardi dalam tulisannya di Majalah Tempo berjudul Demi Judi, Saya Rela Masuk Neraka (2005).

Ali Sadikin bahkan rela masuk neraka gara-gara legalkan judi. Asal warga Jakarta terlayani dengan baik dan memiliki ragam fasilitas penunjang yang memadai. Pun semua itu karena pajak perjudian banyak manfaatnya. Berbekal pajak judi, Ali Sadikin dapat mempercantik Jakarta, membangun mimpi kota metropolitan. Ragam fasilitas lainnya juga dibangun dari uang pajak judi, antara lain Taman Impian Jaya Ancol, Monumen Nasional (Monas), Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Fair, Proyek Senen dan menjalankan Proyek Perbaikan Kampung Mohammad Husni Thamrin (MTH).

“Yang patut diingat benar adalah, bahwa hasil judi itu saya masukkan ke dalam APBD, dalam kelompok penerimaan khusus. Dan para anggota DPRD bisa mengontrol ke mana hasil judi itu larinya. Hasil judi itu dipakai untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Semua menikmatinya, karena pajak dari sana dipakai untuk pembiayaan pembangunan-pembangunan di bidang sarana, dan pelbagai macam bidang, sampai-sampai di bidang pembangunan mental dan kerohanian. Dan bukan untuk pembiayaan rutin.”

“Dengan uang itu pemerintah DKI bisa membangun gedung-gedung sekolah dasar yang pada waktu itu sangat dirasakan kurang, perbaikan dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perkotaan, fasilitas kebudayaan dan lain-lain,” kata Ali Sadikin ditulis Ramadhan K.H. dalam buku Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977 (1992).

(Sumber: Perpusnas.go.id)

Pekanbaru,Sulutnews.com - Kerjasama Direktorat Reserse Narkoba (Ditnarkoba) Polda Riau bersama Direktorat Intelkam dan Polres Dumai berhasil menggulung 16 tersangka komplotan narkoba dengan barang bukti sebanyak 203 kilogram sabu dan 404.491 butir pil ekstasi disita hanya dalam kurun waktu 4 hari saja (11-14 September 2022).

Ini merupakan prestasi terbesar yang diraih Polda Riau dalam pengungkapan kasus narkoba.

Kapolda Riau Irjen Moh Iqbal didampingi Dir Narkoba, Dir Intelkam, Kabid Humas, Kabid Propam dan Kapolres Dumai pada konferensi pers yang digelar dihalaman mapolda Riau pada Senin sore (19/9/2022) mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut sebagai bukti jajarannya tetap menyatakan perang terhadap pengedar narkoba diwilayahnya.

“Tergelar barang bukti sabu 203 kg dan 404.491 butir ekstasi yang berhasil kita sita dari kasus penyalanggunaan tindak pidana narkoba. 203 kg sabu ini terdiri dari kasus TKP pertama yaitu di Taman Karya Pekanbaru, kita melaksanakan upaya paksa tentunya melalui proses penyelidikan. Tim Ditresnarkoba bekerja sama dengan Dit Intelkam berhasil mengungkap 100.000 butir ekstasi dan 100 kg sabu dengan 10 tersangka yang ada di belakang saya ini pada hari Minggu 11 september 2022,” terangnya.

“TKP kedua yaitu dihotel Holywood dan perumahan Griya Citra Pekanbaru pada esokan harinya (Senin 12 september 2022) diamankan 11 kg sabu dengan 4 tersangka ini dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba. Dan menyusul hari Rabu 14 september 2022, TKP di Bandar Laksamana Bengkalis, giliran Tim Satuan Reserse Narkoba polres Dumai berhasil  menyita 92 kg sabu dan 304.491 butir ekstasi dari 2 tersangka,” urai lanjutnya.

Mantan Kadiv Humas Polri tersebut mengatakan bulan ini saja (September), Tim dijajarannya telah mengungkap lebih dari 250 kg sabu dan beberapa ratus ribu ekstasi.

“Ini menunjukkan bahwa kita terus berperang dengan pengedar narkoba, dan ini juga menunjukkan bahwa tim Polda Riau terus melakukan kinerja yang sangat luar biasa. Lebih dari 500 kg sabu berhasil diungkap semenjak saya disini,” tegas mantan Kapolda NTB tersebut.

“Sengaja saya ekspose disini (depan Mapolda) untuk menunjukkan bahwa mulai hari ini Polda Riau terus berperang secara masiv kepada mengedar narkoba. Kita proses tegas dan terukur serta tidak ada toleransi bagi pelaku narkoba, kita harus perangi bersama, para pengedar gelap narkoba gelap ini,” tegasnya.

Irjen Iqbal mengakui pihaknya terus melakukan upaya preentif, preventif secara terus menurus termasuk kerjasama dengan negeri jiran Malaysia.

 “Dalam waktu dekat kita akan melakukan koordinasi dengan kepolisian negara Malaysia, untuk terus  mengurangi masuknya barang barang haram ini ke wilayah kita,” tutupnya. (**/ARP)

Jakarta,Sulutnews.com - Aplikasi Hadirr (hadirr.com) yang selama ini dikenal sebagai aplikasi

pemantau presensi dan produktivitas karyawan merilis data terkait tren peningkatan digitalisasi di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Data tersebut menunjukkan indikasi bahwa di tengah ancaman resesi global, tren digitalisasi di Indonesia terus meningkat, bahkan terus meluas ke daerah-daerah luar pulau Jawa. Data tersebut juga menunjukkan bahwa segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menjadi motor penggerak percepatan digitalisasi di Indonesia.

Pembatasan mobilitas selama masa pandemi 2020-2021 membuat adaptasi penggunaan aplikasi pemantau produktivitas jarak jauh seperti Hadirr mengalami peningkatan yang signifikan. Namun ternyata tren peningkatan pengguna ini terus meningkat di tahun 2022 meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus berangsur menurun. Selama tahun 2020 hingga 2021, data internal Hadirr menunjukkan bahwa jumlah titik presensi yang didaftarkan di dalam aplikasi Hadirr meningkat hingga 500%. Kebiasaan masyarakat untuk digitalisasi proses finansial juga menunjukkan tren yang meningkat, diindikasikan oleh peningkatan jumlah klaim (reimbursement) yang juga meningkat di aplikasi Hadirr. Menariknya, peningkatan digitalisasi ini dimotori oleh perusahaan-perusahaan skala UMKM.

Afia Fitriati selaku CEO PT Fatiha Sakti (Fast-8) yang menaungi aplikasi Hadirr mengatakan bahwa data ini dapat menjadi indikasi potensi besar aplikasi-aplikasi dengan model bisnis Software-as-a-Service (SaaS) di Indonesia. “Di masa sulit seperti sekarang, di mana sebagian besar perusahaan memotong anggaran pengeluaran, ternyata penggunaan aplikasi berbasis SaaS terus naik,” ujarnya.

“Hal ini menunjukkan bahwa banyak pemilik bisnis, utamanya di sektor UMKM, merasa terbantu untuk menjalankan operasional mereka dengan aplikasi yang kami sediakan.” tambah Afia. Data Hadirr ini memberikan indikasi bahwa proses digitalisasi bukan hanya terjadi di kota-kota besar di pulau Jawa, namun justru semakin meluas ke luar pulau Jawa.(*/Merson)

Sei Rampah,Sulutnews.com - Persoalan data menjadi sangat krusial, apalagi dalam kurun waktu belakangan di mana pemerintah sedang gencar mengadakan program bantuan terhadap masyarakat dalam menghadapi dampak perekonomian, utamanya akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baru-baru ini. Data yang akurat mutlak diperlukan demi tepat sasarannya bantuan yang diberikan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya pada rapat koordinasi (Rakor) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kabupaten Sergai tahun 2022. Rakor ini dilaksanakan di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Senin (19/9/2022).

Bupati Darma Wijaya menjelaskan, Regsosek merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data Regsosek, sebutnya, akan menjembatani koordinasi dan “berbagi pakai” data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten karena terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.

“Ragsosek menjadi penting untuk menghindari kesimpangsiuran di tengah masyarakat, apalagi perkara penyaluran bantuan. Tak jarang kita temui di lapangan terjadi mis-informasi di tengah masyarakat akibat data sasaran bantuan yang tidak presisi. Untuk meminimalisir hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Sergai saya harapkan dapat melaksanakan pengumpulan data secara komprehensif, sesuai dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Darma Wijaya melanjutkan, dengan akurasi data yang baik, bantuan yang dialokasikan dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria. Apalagi ia mengakui jika kenaikan harga BBM berdampak cukup signifikan bagi masyarakat.

“Naiknya harga bahan bakar tentu pengaruhnya ke biaya produksi. Ini tentu akan berakibat pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat, daya beli menurun, dan masyarakat yang paling terdampak tentu masyarakat ekonomi lemah,” ujarnya lagi sembari menambahkan jika insentif yang diberikan pemerintah pusat menjadi bantuan yang berarti bagi masyarakat.

Sebagai penutup, Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik ini berharap data yang diperoleh dapat disempurnakan lewat kolaborasi dan sinergi seluruh pihak.

“Yang terpenting bagaimana hasil akhir dari Ragsosek ini bisa kita manfaatkan untuk menyusun kebijakan daerah,” tandasnya.

Sebelumnya, pihak BPS Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Fadjar Wahyu Trijono menyampaikan Ragsosek merupakan salah satu langkah yang dilakukan menunju “Satu Data Indonesia”. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah.

“Sistem dan basis data seluruh penduduk ini meliputi profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis datanya hingga tingkat desa. Kolaborasi lintas sektoral sangat kami harapkan untuk kesuksesan Regsosok,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan, Kepala BPS Sergai Herman, SE., M.Si, Dandim 0204/DS Letkol Czi Yoga Febrianto SH, M.Si, Ketua DPRD Sergai dr. M. Riski Ramadhan Hasibuan, SH, SE, MKM, Waka Polres Sergai Kompol Sofyan, para Asisiten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag serta para Camat.(*/Daniel)

Binjai,Sulutnews.com - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya selaku Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), membuka kejuaraan daerah (Kejurda) Gulat Tahun 2022 Provinsi Sumut yang diselenggarakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Binjai, Kota Binjai, Jumat (16/9/2022).

Membuka sambutannya, Bupati Sergai menyampaikan Kejurda Provinsi Sumut ini merupakan program kerja pengurus PGSI Sumut yang bertujuan untuk memilih atlet-atlet berprestasi yang berasal dari kabupaten/kota yang nantinya dipersiapkan untuk mengikuti program pelatihan daerah (Pelatda) jangka panjang.

Ia menyebut, Pelatda bertujuan untuk memperkuat kontingen Sumut pada cabang olahraga gulat dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 tahun 2024 mendatang yang nantinya akan diselenggarakan di Sumatera Utara dan Aceh.

“Event ini tentunya sangat berarti bagi para peserta karena ini adalah awal bangkitnya gulat di Sumut untuk bisa berbicara banyak di berbagai kompetisi dan meraih prestasi,” ujar Bang Wiwik, sapaan akrab Bupati, sembari menambahkan jika Kejurda ini akan memperlombakan 18 nomor. 

Bupati Sergai meyakini seluruh peserta yang berasal dari 19 kabupaten/kota hadir dengan motivasi tinggi untuk menjadi juara.

“Saya percaya kalian semua adalah para atlet yang telah mendedikasikan diri untuk berlatih, dengan keringat dan air mata, demi meraih hasil terbaik. Namun jangan lupa, tetap jaga sportivitas dalam bertanding,” ucap Bang Wiwik.

Sebagai Ketua PGSI Provinsi Sumut, dirinya tentu akan melaksanakan program kerja yang terukur dan terarah untuk keberlanjutan hasil dari Kejurda ini nantinya. Misalnya saja dengan mendatangkan pelatih yang kompeten atau mengirim atlet-atlet potensial untuk menimba ilmu dan referensi dari para profesional.

“Kami akan berusaha dengan tim bagaimana cara terbaik bagi Sumut untuk mendapatkan minimal 30% mendali emas di PON nantinya. Semua rencana program tersebut tentu akan mampu terwujud bila kita bersatu dan saling mendukung untuk bersama-sama membawa kejayaan gulat Sumut,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut, Prof. Dr. Agung Sunarno, M.Pd, berpesan kepada seluruh atlet dan official wasit agar benar-benar menampilkan  performa dan keterampilan terbaiknya di gelaran Kejurda ini. Hal itu karena para atlet yang menjadi pemenang dalam Kejurda ini akan dipilih untuk membawa nama provinsi.

“Tiket kalian ikut PON 2024 ditentukan di sini. Tapi jangan lupa di setiap pertandingannya selalu menjaga sportivitas dan keluarkan kemampuan sebaik mungkin. Kepada wasit saya berpesan agar mempunyai kredibilitas yang bisa menentukan yang terbaik,” tuturnya.

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Harian PGSI Sumut AKBP. Robin Simatupang, SH, M.Hum, Sekda Kota Binjai H. Irwansyah Nasution, S.Sos, para pengurus KONI, dan para peserta Kejurda.(*/Daniel)

Kisaran,Sulutnews.com - Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi hadiri Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara bertempat di Grand City Hall Medan, Senin ( 19/ 9/2022).

Kegiatan ini turut dihadiri  Wakil Gubernur Sunatera Utara Musa Rajekshah, Kepala BKKBN Provinsi Sumut M. Irzal, SE., ME., serta para ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Sumatera Utara.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah dalam Sambutannya  menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk memantau capaian pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara. Ia menambahkan, bahwa dalam menyukseskan percepatan penurunan stunting, kolaborasi adalah kunci.

"Diharapkan dukungan dari semua unsur dalam TPPS se Provinsi Sumatera Utara dan lintas sektoral untuk dapat secara optimal melakukan pemutakhiran data keluarga berisiko stunting," ucap Wagubsu.

Sementara itu Wakil Bupati Asahan Usai mengikuti Acara Menyampaikan bahwa dalam penanganan stunting, aspek penting yang harus diperhatikan adalah pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan, karena stunting terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan aspek ekonomi yang perlu ditingkatkan.

“Mengingat salah satu faktor penyebab stunting adalah  kasus kekurangan gizi. Maka  peran orang tua dalam memberi asupan gizi kepada anak sangat penting. Dengan demikian maka edukasi oleh Pemerintah Daerah  melalui instansi terkait, baik Dinas Kesehatan, Bappeda DPMD dan Camat harus terus dilakukan". Tegas Wakil Bupati.

Kita berharap Lanjut Wakil Bupati kedepan penangan stunting di Kabupaten Asahan dapat dilakukan secara  maksimal   dengan  Bersinergi dan berkolaborasi antara  OPD terkait, pro aktif bersama tenaga kesehatan di tingkat desa dan kecamatan serta para kader PKK, kader pembangunan manusia, Posyandu, KB, dan lainnya dalam menghimpun/memverifikasi/menginput data stunting yang ada di wilayah masing masing.(*/Daniel)

Kisaran,Sulutnews.com - Bupati Asahan H. Surya, BSc menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Asahan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Baharuddin Harahap, SH, MH, Senin (19/09/2022).

Pada pidatonya Bupati Asahan menyampaikan pokok-pokok materi Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 yakni Pendapatan Daerah Dalam rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat sebesar 3% atau senilai Rp.54.745.534.810,00 sehingga menjadi Rp.1.684.299.402.539,00

Selanjutnya Bupati menyampaikan tentang Belanja Daerah, sebagai implikasi terhadap Perubahan alokasi Pendapatan Daerah, maka Alokasi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 juga mengalami perubahan proyeksi. Belanja Daerah diproyeksikan meningkat sebesar sebesar 8% atau senilai Rp.127.370.174.299,00 sehingga menjadi Rp.1.771.924.042.028,00

Bupati juga mengatakan perubahan kebijakan pada pos belanja ini, diupayakan untuk mengoptimalkan program-program prioritas dengan harapan dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Asahan dengan menunjukkan kemajuan kontruktif yang nyata dan konkrit. Dengan perubahan kondisi ekonomi secara makro, kami berharap seluruh pihak harus bahu membahu dan mengerahkan segala potensi yang dimiliki, agar termanfaatkan secara lebih baik sehingga mampu menghadapi akumulasi permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.

Dan yang terakhir tentang Pembiayaan Daerah, dimana Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang merupakan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya pada tahun 2021 yang dicatatkan pada Penerimaan Pembiayaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.91.390.001.527,00

"Penerimaan Pembiayaan ini diharapkan dapat menutup defisit APBD sebagai akibat lebih besarnya rencana Belanja Daerah dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah, setelah dikurangi perubahan rencana Penerimaan Kembali Investasi pada BUMD sebesar Rp.15.000.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar Rp.3.765.362.038,00. Sehingga Pembiayaan Netto pada Perubahan APBD Tahun 2022 ini menjadi sebesar Rp.87.624.639.489,00", ucap Bupati.

Mengakhiri pidatonya Bupati mengatakan demikian pokok-pokok Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahasm Tahun Anggaran 2022 kami sampaikan melalui rapat dewan yang terhormat ini, dan kami berharap kiranya dapat segera dilakukan pembahasan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.

Tampak Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Anggota DPRD Kabupaten Asahan, OPD dan tamu undangan lainnya.(*/Daniel)

Kisaran,Sulutnews.com - Bupati Asahan H. Surya, BSc Memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (19/09/2022).

Pada Apel tersebut tampak hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Para Asisten, Staff Ahli Bupati Asahan, OPD, dan ASN Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

Sebelum memulai pidatonya Bupati Asahan menyerahkan penali kasih Kepada ASN yang memasuki masa  Pensiun Tahun 2021 & Tahun 2022 di Halaman Kantor Bupati Asahan, antara lain Suprapto, SH (Dinas PPKB, PP dan PA Kabupaten Asahan), Drs. Nirwan (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan) Zulkifli (Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan), Sarip, S. Pd (SMA Negeri 1 Kisaran Kabupaten Asahan), Mohd. Akhir (SMA Negeri 2 Kisaran Kabupaten Asahan), Demak Siregar, S. Pd.SD (Korwil Pendidikan Kec. Pulo Bandring Kabupaten Asahan),  Aisyah (SMP Negeri 5 Kisaran Kabupaten Asahan), Syafrani Siregar, SH (Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan), Syamsinar, S. Pd.SD (Korwil Pendidikan Kec. Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan), Nurnaini (SMP Negeri 1 Kiasaran Kabupaten Asahan.

Pada kesempatan ini Bupati  juga menyerahkan Santunan kepada Anggota Korpri yang meninggal dunia An.dr. Azizah Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan H. Surya, BSc juga menyerahkan 23 Kendaraan Bermotor Kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dinas PPKB, PP dan PA Kabupaten Asahan

Bupati Asahan H. Surya, BSc dalam pidatonya menyampaikan Sebagai aparatur Negara yang baik kita harus menjalankan amanah, karna kita punya tanggung jawab yang kita emban dari masyarakat inilah yang harus kita jaga.

Selain itu Bupati Asahan juga mengatakan kepada semua ASN agar memiliki komitmen yang  kuat dalam menjaga Aset milik Negara termasuk di dalamnya mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,  kita sebagai pelayan masyarakat tunjukkan bahwa kita sebagai pelayan bukan malah yang  di layani.

Menutup Pidatonya Bupati Asahan mengajak semua ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk sama sama mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu mewujudkan Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.(*/Daniel)

Kisaran,Sulutnews.com - Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Asahan H. Surya, BSc didampimgi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan (Ketua Harian Mabicab Gerakan Pramuka Asahan), Kepala BNN Kabupaten Asahan, OPD (Anggota Mabicab Gerakan Pramuka Asahan) dan Camat (Ketua Majelis Pembimbing Ranting) melepas Kirab Tangkal Napza Kwartil Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2022 dari Kabupaten Asahan di Jalan Lintas Sumatera depan Rumah Dinas Bupati Asahan, Minggu (18/09/2022).

Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Asahan yang juga Bupati Asahan pada pelepasan ini mengucapkan selamat datang Pasukan Kirab Tangkal Napza Gerakan Pramuka Sumut Tahun 2022 di Kabupaten Asahan.

Selanjutnya Bupati mengatakan, kita ketahui bersama pada tahun 2020 Sumatera Utara menjadi Provinsi dengan jumlah angka penyalahgunanan narkoba terbesar di Indonesia. berdasarkan data kawasan rawan narkotika BNN RI Tahun 2022, terdapat 1.192 wilayah dengan kategori bahaya dan waspada norkotika di Sumut. dari jumlah tersebut juga terdapat 81 Desa dan Kelurahan sudah dicanangkan dan di intervensi program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika).

"Pramuka sebagai wadah pembinaan mental dan karakter para generasi penerus bangsa, saya harapkan ikut andil dalam meningkatkan ketahanan masyarakat anti narkoba. Dan melalui kegiatan Kirap Tangkal Napza Gerakan Pramuka Sumut Tahun 2022 ini, bisa menjadi cikal bakal terbentuknya duta dalam pembinaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sumut khususnya Kabupaten Asahan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat kita", harap Bupati.

Bupati juga berharap kita dapat menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat, agar mawas diri dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. sehingga para generasi muda Asahan khususnya menjadi generasi yang sehat jiwa dan raga serta bebas dari bahayanya narkoba.

"Pemerintah Kabupaten Asahan siap bekerja sama dengan BNN dan Gerakan Pramuka untuk bersama-sama, bahu-membahu mensosialisasikan pencegahan bahaya narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Asahan agar terwujudnya masyarakat Asahan Sejahtera 'yang Religius dan Berkarakter serta bebas dari narkotika", ucap Bupati sekaligus menutup pidatonya.

Tampak hadir juga Ketua Kwarcab Asahan beserta jajaran dan pengurus Kwartir Ranting.(*/Daniel)