Jakarta, Sulutnews.com - Pencegahan korupsi dapat diperkuat dengan teknologi. Menyadari hal ini, PT Fatiha Sakti yang selama ini dikenal sebagai penyedia aplikasi pengelolaan SDM berpengalaman meluncurkan aplikasi Baktiku (baktiku.id) untuk meningkatkan disiplin sekaligus mencegah korupsi sedini mungkin di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia. Inisiatif ini disambut baik oleh berbagai instansi pemerintahan, antara lain Pemerintah Kota Ambon yang telah mengumumkan penggunaan aplikasi Baktiku pada HUT Kota Ambon ke-447 pada 7 September lalu.

“Korupsi dapat dicegah mulai dari hal-hal kecil, misalnya korupsi waktu,” kata Afia Fitriati, CEO PT Fatiha Sakti, “Dengan hadirnya aplikasi Baktiku kami ingin menunjukan bakti kami kepada Indonesia dengan menyediakan teknologi yang mampu mencegah korupsi sekaligus meningkatkan kinerja di kalangan ASN,” tukas Afia.

Inisiatif ini disambut baik oleh beberapa instansi pemerintah Indonesia, salah satunya adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Tepat di Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Ambon ke-447, Pemkot Ambon mengumumkan penerapan aplikasi Baktiku untuk membangun disiplin kerja pegawai ASN di Kota Ambon.

Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, mengatakan, “Kita mencoba membangun disiplin kerja ASN di lingkup Pemkot Ambon dengan kerjasama antara aplikasi Baktiku, Pemkot Ambon dan Korsup (Koordinasi & Supervisi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”

Bodewin Wattimena melanjutkan, “Jika ada pegawai yang tidak masuk kerja, maka tunjangan langsung dipotong, karena terdata lengkap dalam aplikasi absen online (Baktiku). Sehingga disiplin ASN akan kita benahi, supaya insentif dapat kita berikan kepada pegawai sesuai kinerja mereka”.

Disiplin merupakan satu dari 9 nilai anti korupsi yang dirilis oleh KPK baru-baru ini. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh lembaga Transparency International di 2021, Indonesia masih menempati ranking bawah, yaitu rangking 96 dari 180 negara di dunia

“Kami berharap aplikasi Baktiku dapat membantu upaya pencegahan korupsi di lebih banyak lagi instansi pemerintahan dan dapat menjadi salah satu perangkat pencegahan korupsi di Indonesia,” kata Afia.(*/Merson)

Surabaya, Sulutnews.com – Hotman 911 akan membiayai tiket dan akomodasi ibu almarhum korban pemerkosaan untuk bertemu dengan hotman 911 pada hari sabtu,  tanggal 24 september 2022 jam 12.00 WIB bertempat di gedung W  Superclub, Surabaya, Jalan basuki rahmat No.23, Embong Kaliasin,  Genteng, Surabaya.

Sebelumnya diketahui anak gadis kecil (berumur 10 tahun) diduga diperkosa  oleh beberapa pelaku, dianiaya dan dijedotin ke di dinding sampai  pingsan.

Setelah pemerkosaan si korban masuk rumah sakit  karena pendarahan di alat kelamin yang robek dan terjadi  pendarahan di otak dan akhirnya anak gadis kecil tersebut  meninggal dunia.

Sebelum meninggal dunia dalam keadaan sadar  almarhum sempat menyebutkan nama-nama siapa pelaku  pemerkosaan dan penganiayaan, akan tetapi sampai hari ini belum  ada tersangka.  

Setelah frustasi berjuang tidak membuahkan hasil akhirnya ibu  dari almarhum yang tinggal di manado mengadu ke hotman 911  karena sudah beberapa bulan belum ada tersangka.  Sampai akhirnya Hotman 911 akan bertemu dengan para pengais keadilan lainnya di  Surabaya.(*/Merson)

Maumere, Sulutnews.com - Dalam rangka mendukung tercapainya target Pendidikan bermutu dalam Sustainable Development Goals (SDG’s) poin keempat, PT Elnusa Petrofin (EPN) anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) Menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) “Petrofin Goes To School”. Kegiatan CSR ini dilaksanakan pada Jumat, 23 September 2022 di SDN Contoh Maumere, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Wairotang, Alok Timur, Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan di sela-sela kunjungan Management Walkthrough (MWT) Direktur Administrasi & Keuangan PT Elnusa Petrofin, Ibu Hanny Retno Hapsari bersama management di Elnusa Petrofin unit Fuel Terminal Pertamina Maumere.

Menjadi bagian dari salah satu pilar Petrofin Peduli yaitu Petrofin Pintar, kegiatan “Petrofin Goes To School” ini menghadirkan kelas inspirasi maupun kelas profesi yang dibawakan langsung oleh para Perwira dan Pertiwi (sebutan karyawan di Pertamina Group) maupun awak mobil tangki (AMT) yang tergabung dalam tim volunteer Elnusa Petrofin. Selain itu, Elnusa Petrofin juga memberikan bantuan berupa alat tulis dan dana bantuan perbaikan sekolah yang diharapkan mampu menunjang aktivitas belajar mengajar di SDN Contoh Maumere.

Dalam sambutannya, Hanny Retno Hapsari menyatakan bahwa "Kegiatan Petrofin Goes To School ini merupakan wujud sumbangsih perusahaan terhadap dunia Pendidikan dan juga sebagai salah satu upaya mencapaian target Pendidikan bermutu yang merupakan poin dalam Sustainable Development Goals (SDG’s). Selain itu, kami ingin memberikan pengenalan kepada anak-anak SDN Contoh Maumere mengenai aktivitas Elnusa Petrofin sekaligus inspirasi agar anak-anak memiliki gambaran akan menjadi apa kelak”, ujar Hanny.

Hanny menambahkan kegiatan Petrofin Goes To School merupakan kegiatan rutin tahunan yang sempat tertunda selama dua tahun belakang ini yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Dan di tahun ini kegiatan ini di gelar di sekolah wilayah operasional Elnusa Petrofin unit Fuel Terminal Pertamina Maumere.

Kegiatan yang di ikuti oleh 117 siswa ini di awali dengan menari bersama di halaman sekolah dan kemudian di bagi menjadi empat kelas. Masing-masing kelas membawakan materi yang berhubungan dengan kurikulum yang berlaku dan materi mengenai keselamatan dalam berlalulintas seperti bagaimana Ketika berpapasan atau berada di mobil tangki saat di jalan raya. Juga mengenai perjalanan operasional dan pengetahuan pengangkutan BBM di wilayah Maumere.

Kepala sekolah SDN Contoh Maumere, Ibu Maria Elisabeth Alce, S.Pd.SD mengucapkan banyak terimakasih kepada Elnusa Petrofin. Ibu Maria mengucapkan bahwa “Kehadiran Elnusa Petrofin tentunya membawa kegembiraan dan kebahagiaan bukan hanya bagi anak-anak. Namun, kami para guru turut senang karena Elnusa Petrofin telah memilih sekolah kami untuk kegiatan ‘Petrofin Goes To School’ ini. Ilmu yang disampaikan pun memberikan pengalaman yang tak terlupakan untuk kami dan tentunya menjadi motivasi untuk anak-anak dalam menggapai cita-citanya”, ujar Maria.

Maria pun berhadap hubungan antara Elnusa Petrofin dan SDN Contoh Maumere akan terus berlanjut. Bukan hanya kegiatan CSR seperti ‘Petrofin Goes To School, namun dengan kegiatan CSR pendidikan yang berbeda, mengingat sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah di wilayah ring satu Elnusa Petrofin unit Fuel Terminal Pertamina Maumere.

Dengan adanya kegiatan “Petrofin Goes To School” diharapkan memberikan gambaran kepada anak-anak sekolah SDN Contoh Maumere. Sehingga kedepannya para anak-anak dapat mendapatkan gambaran tentang kedepannya seperti apa.

“Kami berharap Elnusa Petrofin senantiasa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar khususnya bagi masyarakat di wilayah operasional Maumere. Dan semoga kegiatan ini dapat menambah mutu serta kualitas Pendidikan di Maumere maupun di Indonesia. Tentunya kegiatan baik ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya, dan akan diadakan dengan lokasi yang berbeda, juga dengan kondisi serta tema berbeda demi kemajuan Pendidikan di Indonesia”, Tutup Hanny.(*/Merson)

Karawang,Sulutnews.com - Puluhan wartawan yang tergabung dalam berbagai organisasi turun ke jalan. Mereka berunjukrasa di depan kantor Pemkab Karawang, Rabu 21 September 2022.

Aksi itu digelar terkait dengan kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua wartawan oleh oknum pejabat Pemkab Karawang yang menjadi pengurus Askab PSSI Karawang berinisial AA.

Mereka menuntut Bupati dan Wakil Bupati Karawang untuk segera bersikap atas kasus dugaan penganiayaan dua jurnalis di Karawang. Pasalnya, terduga pelaku merupakan oknum pejabat penting di lingkungan Pemkab Karawang.

Dalam unjukrasa itu, mereka melakukan orasi secara bergantian dan melakukan aksi tabur bunga sebagai bentuk keprihatinan atas kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan korbannya dua jurnalis di Karawang.

Para awak media juga melakukan aksi treatikal mengguyurkan air mineral ke spanduk aksi, sebagai ilustrasi kejadian di TKP. Yaitu dimana salah satu korban dipaksa untuk meminum minuman keras (miras) dan air kencing oleh terduga pelaku.

Koordinator aksi, Hartono menyampaikan, para wartawan menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati segera ikut bersikap atas kasus ini, di luar proses penyelidikan yang sedang dilakukan Polres Karawang.

Disampaikannya, kasus dugaan penganiayaan terhadap dua wartawan Karawang ini sudah diluar nilai-nilai batas kemanusiaan. Karena selain dipukuli, korban juga dipaksa meminum meminum air kencing.

Di akhir aksi, para awak media menegaskan, selain akan mengawal proses hukum yang masih berjalan di Polres Karawang, mereka juga akan berkirim surat ke Polda Jabar dan Mabes Polri untuk menuntut, agar pihak kepolisian segera menetapkan tersangka atas kasus dugaan penganiayaan dan penculikan dua jurnalis di Karawang ini.

Sementara sebelumnya, pada Selasa malam, 20 September 2022, penyidik Satreskrim Polres Karawang telah melakukan olah TKP peristiwa yang dialami korban, di sekretariat Asosiasi Futsal Kabupaten Karawang (AFK), komplek Stadion Singaperbangsa Karawang, dengan menghadirkan kedua korban.(*/Parmin)

Rote Ndao, Sulutnews.com - Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Olafberd Manafe Alias Papi Manafe dari Fraksi Partai Nasdem dipolisikan oleh Rekan sesama Anggota DPRD Carli Lian kepada Polres Rote Ndao diduga melakukan piutang karena melewati batas perjanjian sehingga dilaporkan pidana penipuan

Carli Lian mendatanggi Polres Rote Ndao,Rabu (21/9/2022) melaporkan Olafbert Manafe  yang dinilai mengingkari Janjinya untuk melunasi piutang.

sekedar tau, Charlie Lian  saat ini sebagai anggota DPRD dari Fraksi Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) melaporkan Papi Manafe atas dugaan kasus  pidana penipuan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 378 KUHP dengan nomor Laporan Polisi Nomor : LP/B/71/IX/2020/SPKT/Polres Rote Ndao, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

kepada media ini, Carli mengatakan Ia merasa dirugikan dengan total nilai kerugian Rp. 225 juta sesuai Laporan polisi.

Kata dia, Olafberd Manafe atau dikenal dengan Papi Manafe minta tolong kepada Yori Fanggidae untuk meminjam uang karena dapat proyek jadi mau membeli bahan matrial karena belum mendapat uang muka dari proyek tersebut.

“dia janji  pakai uang selama 1 bulan dan akan segera menggantinya, dan saya bilang bahwa saya tidak punya uang tunai lalu yori bilang kalau tidak ada uang tunai kita jaminkan barang saja ke gadean,” ungkapnya.

Tambah Charlie jaminan yang surat surat digadaikan  atas nama istrinya jadi pihak pegadaian meminta persyaratan dari istrinya.

Lalu Yori Fanggidae membawa surat persyaratan dan dua hari kemudian pegadaian datang meminta tanda tangan kuitansi penerimaan dari istri Charlie dan uang langsung di serahkan ke Yori Fanggidae .

“Lalu saya dan Yori Fanggidae membuat kuitansi dan kuitansi itu sudah di sepakati harus mengembalikan uang selama 1 bulan,  dan Yori Fanggidae langsung membawa uang itu,” ucap Charlie.

Ungkap Charlie jaminan itu digadaikan selama satu tahun tapi penyetorannya juga sudah macet mulai memasuki tahun 2021 mulai ada tunggakan.

Charlie jelaskan, waktu itu Papy Manafe di hadirkan dan kami berkomitmen lalu mereka berjanji  hendak jual tanah,  tapi hingga hari ini tak kunjung bayar piutang.

“Saya tidak bermaksud tindak Papy Manafe secara hukum, tetapi karena tidak ada niat baik dari papi manafe, Maka saya  mengambil langkah hukum dan saya sudah naikkan bukti hutang, Kalau Yori Fanggidae dan Papy Manafe menyelesaikan masalah di pegadaian maka laporan polisi saya tarik kembali dan tidak ada masalah lagi,” ucap Charlie.

Kekesalan carli menurutnya, sebenarnya sudah masuk dalam masalah kode etik sebagai anggota dewan.

Ia juga kesal di BKD ( Badan Kehormatan Dewan) ada banyak antrian pengaduan , BKD juga sifatnya memediasi dan kalau tidak ada jalan keluar lagi, maka hal seperti ini harus di rekomendasikan ke APH.

Saya sangat setuju karena ulah dari Papy Manafe, nama istrinya sudah masuk daftar hitam di bank dan lain-lain karena sistem online dan secara psikologis merugikannya dirinya.

Reporter : Dance Henukh

Jakarta,Sulutnews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan penganugerahan juara lomba vocal group dan solo lagu rohani kristiani di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Jumat, 23 September 2022.

"Baru saja kita melaksanakan puncak penyerahan piala terkait dengan lomba untuk vocal group dan juga lagu solo dengan tema rohani untuk Indonesia," kata Sigit kepada awak media.

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri pula oleh seluruh tokoh lintas agama. Menurut Sigit, acara tersebut juga merupakan wujud untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Sigit menegaskan, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama dan adat istiadat. Keberagaman tersebut, ditekankan Sigit, merupakan satu kekuatan yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi segala bentuk tantangan serta rintangan bangsa yang ada.

"Ini merupakan bagian, dari upaya kita untuk terus membangun nilai-nilai persatuan, toleransi, keberagaman. Karena acara ini juga dihadiri seluruh elemen lintas agama sebagai bukti Indonesia ini beragam, namun kita selalu tetap satu dan ini jadi satu kekuatan kita," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Tak hanya itu, Sigit menyatakan bahwa, kegiatan kerohanian seperti ini juga dijadikan momentum dalam rangka semangat perbaikan internal serta melakukan reformasi kultural di dalam institusi Korps Bhayangkara.

Sigit menjelaskan, dalam reformasi kultural, sisi rohani menjadi salah satu hal fundamental yang harus selalu tertanam di dalam jiwa dan sanubari seluruh personel Kepolisian maupun setiap insan manusia.

Dengan begitu, Sigit berharap, setiap anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya, dapat menjadi sosok-sosok yang diharapkan maupun dicintai oleh masyarakat Indonesia.

"Dan ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk terus memperbaiki organisasi dalam bentuk reformasi kultural, kegiatan-kegiatan hari ini tentunya menjadi bagian upaya kita untuk memperbaiki. Mereformasi baik personel Polri, nilai-nilai yang terus harus kita tanamkan, sehingga semakin hari tentunya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat," papar Sigit.

Lebih dalam, mantan Kapolda Banten ini mengungkapkan, kedepannya Polri akan terus menggelar kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya demi terus menjaga persatuan, kesatuan serta keberagaman yang ada.

"Kami semua mohon doa dan dukungan kegiatan seperti ini akan kita laksanakan di waktu lain tentunya dari unsur religi dan agama yang ada di Indonesia sebagai wujud keberagaman, persatuan dan toleransi yang selama ini kita jaga dalam menjaga negara kita tercinta. Nilai Pancasila yang tertanam di hati kita semua," tutur Sigit.

Sebelumnya diketahui, Polri juga telah menggelar kegiatan penganugerahan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) anggota Polri, pada Kamis 18 Agustus 2022. Acara itu diikuti 796 personel Polri dari 34 Polda.

Ketika itu, Sigit menyebut dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan terbentuk anggota Polri yang memiliki karakter akhlak dan bisa mewujudkan harapan menjadi anggota Polri yang presisi dan bisa dekat dengan masyarakat.

"Harapan kita dengan acara ini, tentunya akan terbentuk dan terpilih khususnya kader-kader SDM unggul yang memiliki karakter dan akhlak, yang tentunya kita harapkan bisa mewujudkan harapan kita menjadi Polri yang Presisi dan bisa dekat dengan masyarakat," kata Sigit. (**/ARP)

Jakarta,Sulutnews.com - Dalam rangka mendukung Latihan Praktek Pusat Pendidikan Kavaleri Komando Pendidikan Marinir (Pusdikkav Kodikmar) TA. 2022, Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir (Yontankfib 2 Mar) mengerahkan Ranpur Tank  BMP-3F di Kolam Rampa Kesatrian Marinir Soetedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/09/2022).

Latihan ini diikuti oleh para siswa, Instruktur dan anggota tetap Pusdikkav Kodikmar dengan materi latihan mengemudi darat, mengemudi laut, embarkasi dan debarkasi dengan melibatkan pengawak Ranpur Yontankfib 2 Mar.

Hal ini selaras dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono agar senantiasa membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan profesional, serta untuk meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT).

Komandan Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir (Danyontankfib 2 Mar) Letkol Marinir M. Isarisnawan, S.H., M.Tr.Opsla. menyampaikan, agar mendukung secara optimal dan berikan ilmu pengetahuan yang dimiliki agar bermanfaat guna meningkatkan profesionalisme prajurit. (**/ARP)

Jakarta,Sulutnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan pada beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 10 tersangka dalam OTT Hakim Mahkamah Agung. Penetapan tersangka tersebut setelah KPK melakukan penyelidikan dan menemukan adanya peristiwa pidana sehingga mengantongi bukti permulaan yang cukup.

Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan kronologi OTT terhadap hakim Mahkamah Agung tersebut. Menurutnya, penangkapan ini sebagai tindak lanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, yang diterima KPK terkait dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

"Rabu, 21 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari ES kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi," kata dia dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Firli menambahkan, selang beberapa waktu, Kamis sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya. Dalam operasi itu, tim mengamankan uang tunai sejumlah sekitar SGD 205.000.

Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat ialah Desy Yustria (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) dengan imbalan pemberian sejumlah uang. Desy kemudian diduga mengajak Elly Tri Pangestu (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung) dan Muhajir Habibie (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) sebagai penghubung penyerahan uang kepada hakim.

"DS (Desy Yustria) dkk. diduga sebagai representasi dari SD (Sudrajad Dimyati) dan beberapa pihak di Mahkamah Agung Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung," kata Firli.

Total uang yang diserahkan tunai oleh Yosep Parera dan Eko Suparno ialah sekitar SGD 202 ribu atau setara Rp 2,2 miliar. Uang kemudian dibagi-bagi:

  1. Desy Yustria menerima Rp 250 juta
  2. Muhajir Habibie menerima Rp 850 juta
  3. Elly Tri Pangestu menerima Rp 100 juta
  4. Sudrajad Dimyati menerima Rp 800 juta

"Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pailit," kata Firli.

Merujuk situs MA, kasasi itu tercatat dengan nomor perkara 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Sudrajad Dimyati duduk sebagai anggota majelis bersama dengan Hakim Agung Ibrahim. Sementara Ketua Majelis dipimpin Hakim Agung Syamsul Ma'arif.

Dalam putusan pada 31 Mei 2022, kasasi atas kepailitan itu dikabulkan oleh majelis.

Lanjut Ketua KPK Firli, Kasus dugaan suap ini terungkap dalam OTT KPK sejak Rabu (21/9). Total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni:

Penerima Suap

  1. Sudrajad Dimyati (Hakim Agung pada Mahkamah Agung)
  2. Elly Tri Pangestu (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung)
  3. Desy Yustria (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung)
  4. Muhajir Habibie (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung)
  5. Redi (PNS Mahkamah Agung)
  6. Albasri (PNS Mahkamah Agung)

Para penerima suap dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Pemberi Suap

  1. Yosep Parera (Pengacara)
  2. Eko Suparno (Pengacara)
  3. Heryanto Tanaka (Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana)
  4. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana)

Adapun 6 tersangka yang ditangkap langsung ditahan penyidik. KPK meminta 4 tersangka yang belum ditahan untuk segera kooperatif dengan proses hukum, termasuk Sudrajad Dimyati. Keempatnya tidak termasuk yang diamankan dalam OTT, Kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Disisi lain, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedih harus menangkap hakim agung atas dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"KPK bersedih harus menangkap hakim agung. Kasus korupsi di lembaga peradilan ini sangat menyedihkan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/9) kemarin.

KPK mengharapkan penangkapan tersebut menjadi yang terakhir terhadap insan hukum. "KPK sangat prihatin dan berharap ini penangkapan terakhir terhadap insan hukum. Mengingat artinya dunia peradilan dan hukum kita yang semestinya berdasar bukti, tetapi masih tercemari uang. Para penegak hukum yang diharapkan menjadi pilar keadilan bagi bangsa, ternyata menjualnya dengan uang," ujar Ghufron.

Padahal, kata Ghufron, KPK sebelumnya juga telah memberikan penguatan integritas di lingkungan MA. Baik kepada hakim dan pejabat strukturalnya.

"Harapannya tidak ada lagi korupsi di MA. KPK berharap ada pembenahan yang mendasar, jangan hanya 'kucing-kucingan'. Berhenti sejenak ketika ada penangkapan, namun kembali kambuh setelah agak lama," tambah Ghufron.

Sampai berita ini diturunkan, Belum ada pernyataan dari MA atau Sudrajad Dimyati mengenai kasus ini. Sebelumnya, juru bicara MA Andi Samsan mengaku masih menunggu keterangan resmi dari KPK.

(**/ARP)

Ende,Sulutnews.com - Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kabupaten Ende di Ballroom Hotel Grand Wisata, Kamis (22/09/2022). Ikut mendampingi Kakanwil, Kepala Kantor Imigrasi Maumere, Eko Julianto Rachmat selaku moderator, dan Kasubbid Intelijen Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTT, Rudi Sari'ie.

Kakanwil Marciana saat memimpin rapat, menegaskan pengawasan harus dilakukan secara sinergis dan terpadu mulai dari tingkat desa karena NTT khususnya merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang akan menarik banyak kedatangan Orang Asing. Apalagi Kabupaten Ende akan menjadi daerah penyangga ketika Labuan Bajo dijadikan daerah wisata premium.

“Peran Timpora sangat penting, sehingga perlu dibangun pola kerja yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing anggota untuk bersama-sama proaktif dalam melakukan pengawasan Orang Asing, dimulai dari hal sederhana, misalnya pertukaran informasi melalui whatsapp grup,” ucapnya.

Menurut Marciana, kolaborasi dan sinergitas antar instansi sangat diperlukan untuk menghadapi lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia termasuk melalui NTT yang meningkat cukup signifikan. Tak dipungkiri, keberadaan Orang Asing tanpa dokumen resmi sudah banyak ditemukan di daerah, bahkan pada aras desa/kelurahan.

“Sinergitas dan kolaborasi yang dibangun dengan berbagai pihak akan menyatukan visi dan misi dalam pengawasan Orang Asing melalui pertukaran data dan informasi, sharing pengetahuan/pengalaman, maupun upaya penyelesaian masalah dan/atau penegakan hukum secara terpadu,” jelasnya.

Marciana mendorong adanya keterpaduan pengawasan Orang Asing antar instansi terkait yang berbasis desa. Masyarakat juga perlu dilibatkan partisipasinya untuk bersama-sama Timpora melakukan deteksi, antisipasi, dan pencegahan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran Orang Asing. Mengingat, keberadaan dan kegiatan Orang asing yang kini sudah sampai hingga ke pelosok daerah.

“Deteksi dini dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran ataupun masalah-masalah hukum karena keberadaan Orang Asing. Dukungan terhadap kebijakan lalu lintas, serta keberadaan dan kegiatan Orang Asing merupakan tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat,” paparnya.

Captiion : Kakanwil Menkumham NTT. Marciana Dominika Jone Tengah. Foto : Dance Henukh

Kakanwil Marciana juga mengharapkan dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah kabupaten terkait rencana pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Ende. Dalam perjalanannya, apabila setelah 3 tahun ke depan beroperasinya UKK, maka bisa dipantau dan dijadikan pertimbangan dibangunnya kantor imigrasi.

Menurut Marciana, pelayanan yang diberikan meliputi layanan paspor, visa, izin tinggal, hingga pelaporan orang asing. Pihaknya berharap, pelayanan keimigrasian ini juga dapat mencegah adanya pekerja migran non-prosedural karena kesulitan untuk mengurus paspor.

Selanjutnya, Kasubbid Intelijen Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTT, Rudi Sari'ie dalam paparannya menyebutkan instansi sebagai anggota Timpora harus secara proaktif melaporkan setiap keberadaan atau kegiatan Orang Asing yang dicurigai tidak sesuai dengan UU Keimigrasian.

Rapat Timpora kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Adapun para peserta rapat yang terdiri dari perwakilan kantor Kejari Ende, Polres Ende, Kodim 1602/Ende, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ende, BIN Posda Ende, Kemenag Ende, Diskominfo Ende, Badan Kesbangpol Ende, Disdukcapil Ende, Dinas Pariwisata Kab. Ende, Disnakertrans Ende, dan Dinas Dikbud Ende tampak aktif dan sangat antusias dalam memberikan masukan dan sharing pengalaman.

Kakanim Maumere, Eko Julianto mengajak seluruh pihak untuk jangan ragu-ragu di dalam melaporkan informasi sekecil apapun terkait keberadaan Orang Asing, karena fungsi pengawasan bukan hanya ada pada pihak Imigrasi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua pihak.

Para peserta juga sepakat mengenai pengawasan Orang Asing yang harus dilakukan secara sinergis dan terpadu mulai dari tingkat desa, dengan mengaktifkan semua unsur, misalnya peran serta para Bhabinkamtibmas dan Babinsa pada setiap desa/kelurahan. Selain itu, rekomendasi yang diberikan terkait penambahan beberapa instansi lainnya terkait lainnya dalam keanggotaan Timpora, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu segera ditindaklanjuti agar pertukaran data dan informasi yang didapat juga akan semakin banyak dan cepat.

Reporter : Dance Henukh

Jakarta,Sulutnews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri syukuran perayaan Hari Ulang Tahun ke-67 lalu lintas bhayangkara (HUT Lantas) di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Kamis, 22 September 2022.

Dalam momentum tersebut, Sigit juga sekaligus meresmikan  salah satu program prioritas Presisi, yakni peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik nasional di 34 Polda jajaran Indonesia.

"Alhamdulillah bersamaan dengan HUT Lantas ke-67, kita selesaikan program prioritas kita yaitu ETLE nasional yang hari ini diresmikan di delapan Polda. Sehingga totalnya saat ini, sudah selesai di 34 Polda," kata Sigit.

Meski begitu, Sigit tetap meminta kepada seluruh jajaran Korps Lalu Lintas Polri untuk terus mengembangkan serta meningkatkan ETLE tersebut. Sehingga, kata Sigit, tilang elektronik tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, namun juga harus diterapkan di wilayah kabupaten dan kota.

"Oleh karena itu, tentunya kita dorong para Kapolda dan Kapolres, untuk terus melaksanakan koordinasi. Sehingga, program ini betul-betul bisa tergelar sampai jajaran paling bawah," ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Tak hanya itu, pada kesempatan ini, Sigit turut meresmikan inovasi ETLE dalam bentuk Device atau Mobile Apps. Sehingga tilang elektronik tidak hanya bersifat diam atau statis, melainkan dapat bergerak secara dinamis di lapangan.

Menurut Sigit, terobosan inovasi tersebut sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan prima dan terbaik untuk masyarakat. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi itu, angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir sekecil mungkin.

"Dan kemudian ini bisa dilaksanakan dalam kegiatan patroli. Khususnya di tempat-tempat yang rawan kecelakaan. Sehingga, kemudian harapan kita dengan peningkatan dan pergelaran ETLE ini angka kecelakaan lalu lintas, semakin hari atau dari tahun ke tahun kita harapkan makin turun. Karena kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas makin baik dan ini tentunya akan menurunkan potensi kecelakaan lalu lintas," ucap Sigit.

Tak hanya dari sisi tersebut, Sigit menekankan, pengembangan basis teknologi informasi ini, diharapkan mampu menghindari terjadinya potensi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Polantas.

Mantan Kapolda Banten ini memaparkan, polisi sabuk putih merupakan salah satu personel yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, harus mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang optimal bagi seluruh warga Indonesia.

"Tentunya dengan pengembangan teknologi informasi yang ada, layanan kepolisian akan semakin cepat, semakin baik. Tentu bagaimana upaya kita untuk semakin hari menghindari pelanggaran dan menampilkan jajaran lalu lintas yang menjadi salah satu etalase Polri yang selalu berinteraksi bersama-sama dan berhadapan dengan masyarakat. Sehingga, kedepan kita harapkan postur lalu lintas, yang mewakili etalase Polri, menampilkan sosok Polri yang tegas, wibawa, humanis, dan bersih. Namun di dalam pelayanannya tentunya semakin dekat dan dicintai masyarakat," papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit meminta kepada jajaran Korlantas Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Apalagi, saat ini Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan event internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Peran polisi lalu lintas menjadi salah satu yang paling sentral dalam memberikan pengamanan dan penjagaan kegiatan itu sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Dalam mengamankan dan memastikan Presidensi G20 berjalan lancar dan aman, Polri juga menyiapkan 91 Command Center. Pada pusat komando itu terdapat fitur-fitur yang terintegrasi posko pembantu Polda Bali dan BNDCC sebagai pusat kendali koordinasi, komunikasi, dan informasi.

Command Center itu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan fitur terdiri dari, monitoring CCTV, monitoring Drone, monitoring Body Worn, monitoring GPS Ranmor Patroli, sub monitoring center, Dashboard Polisiku, Dashboard 110, SOT Presisi, info BMKG dan Cuaca.

Lalu, Inarisk BNPB, monitoring kecepatan angin, prakiraan cuaca di Pelabuhan, pasang surut air dan tinggi gelombang, flight radar dan traffic marine.

"Body Worn Camera, saat ini terus kita kembangkan khususnya dalam kegiatan KTT G20. Ini untuk melengkapi pengawasan dan pengamanan, terkait dengan rangkaian proses pengamanan yang dilaksanakan oleh Polri. Disamping, tentunya ini bisa membantu melengkapi Mobile Apps yang disiapkan. Namun Body Worn tentunya kita lakukan untuk membantu tingkatkan pengawasan serta hal-hal lain yang dibutuhkan untuk pengamanan dan keselamatan," tutup Sigit. (**/ARP)