Pati, Sulutnews - Sasaran fisik utama program TMMD reguler ke 101 yang dilaksanakan oleh Kodim 0718/Pati di desa Godo yaitu betonisasi jalan penghubung antara desa Godo-Selowire sepanjang 1700 meter sudah selesai dikerjakan, Jum'at (27/04/08). Pengerjaan jalan tersebut selesai lebih cepat dari target waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 April 2018.

Bapak Suwondo Kepala Desa Godo memgatakan, Masyarakat sudah mulai memanfaatkan jalan hasil TMMD tersebut untuk mobilitas menuju desa Godo walaupun masih ada sebagian jalan yang belum bisa dilewati karena masih basah.

Marsono salah satu warga RT 09/01 dukuh Selowire merasa bersyukur jalan penghubung antara desa Godo-Selowire sudah bagus dan nyaman untuk dilewati, baru kali ini warga dukuh selowire bisa merasakan jalan yang nyaman, ujarnya

Dandim 0178/Pati Letkol Arm Arief Darmawan, S.Sos, mengatakan, TMMD reguler ke 101 yang dilaksanakan oleh Kodim 0718/Pati menjawab harapan masyarakat yang sudah menanti selama bertahun-tahun, jalan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, harapnya.(/Syaiful)

Pati, Sulutnews – Pelatihan inovasi desain adalah salah satu kegiatan nonfisik dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke- 101 yang dilaksanakan oleh Kodim 0718/Pati di Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jum'at (27/04)

Kades Godo Bapak Suwondo mengatakan, sasaran pelatihan inovatif itu adalah perajin mebel pemula. Beberapa lainnya merupakan perajin yang telah lama memroduksi karya mebel.

“Desa Godo merupakan salah satu desa penghasil mebeler seperti almari, meja kursi dan perabot lainnya yang berbahan kayu jati”, ujarnya.

Dandim 0718/Pati Letkol Arm Arief Darmawan, S.Sos mengatakan, pelatihan merupakan hasil kerja sama Kodim dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Pati. Kegiatan tersebut untuk memberi bekal dan meningkatkan skill pertukangan kayu dalam hal inovasi desain, model ukiran dan finishing.

"Harapan dari warga dengan pelatihan mebeler ini semoga dapat meningkatkan kreatifitas pengrajin mebeler dan dapat meningkatkan harga jual serta dapat bersaing dipasaran luar Kabupaten Pati," ujarnya.

Bahan baku pembuatan mebeler mudah didapat di Godo karena dekat dengan kawasan hutan. Hanya, pengolahan kayu menjadi mebel masih terbatas modelnya. Untuk itu perlu inovasi untuk dapat mengangkat harga jual,(/Syaiful)

Pati, Sulutnews.com – Betonisasi jalan penghubung antara desa Godo-Selowire akhirnya selesai, warga melakukan sujud syukur, jalan sudah dapat mereka lalui.

Program TMMD reguler ke 101 yang dilaksanakan oleh Kodim 0718/Pati akhirnya berhasil menyelesaikan betonisasi jalan sepanjang 1700 meter.

Dandim 0718/Pati Letkol Arm Arief Darmawan, S.Sos Mengatakan Rasa syukur masyarakat dukuh Selowire setelah menanti bertahun-tahun akhirnya terwujud dengan terbangunnya jalan penghubung antara desa Godo-Selowire.

Warga dukuh Selowire sampai malakukan sujud syukur di tengah jalan yang mereka kerjakan bersama TNI yang tergabung Satgas TMMD, ujarnya

Kepala Desa Godo Bapak Suwondo mengatakan, bahwa sujud syukur yang mereka lakukan adalah sebagai wujud rasa terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan mengirimkan TNI dalam program TMMD reguler ke 101.

Rasa terima kasih juga disampaikan kepada Dandim Pati yang telah membantu warga desa Godo dan dukuh Selowire  membangun jalan penghubung antara desa Godo-Selowire dalam program TMMD reguler ke 101.

Harapan Bapak Tito, salah Satu Warga menyampaikan "Dengan dibangunnya jalan penghubung ini dapat membuka akses pariwisata, ekonomi, pendidikan dan pertanian dukuh Selowire pada khususnya dan desa Godo pada umumnya," ujarnya.(/Syaiful)

Jogja, Sulutnews.com - Tanggal 9 Februari menjadi  Hari Pers Nasional (HPN) terus muncul tiap tahunnya oleh  AJI dan kemudian diikuti IJTI. Penolakan mereka dilatarbelakangi oleh ‘dendam’ masa lalu, baik terhadap orde baru maupun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sehingga menganggap bahwa tanggal 9 Februari 1946, merupakan hari kelahiran organisasi PWI dan penetapannya pun dilakukan pada masa orde baru.

Padahal sebetulnya, jika melihat sejarah, seperti kutipan berita Harian Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta yang terbit sejak 27 September 1945, dan fakta lainnya, tanggal tersebut merupakan momentum bertemunya sejumlah perhimpunan wartawan, perusahaan pers waktu itu, hingga pemerintah RI yang baru terbentuk, melalui Kongres Wartarwan Indonesia di Kota Solo. Kongres berlangsung selama 2 hari, 9-10 Februari 1946.

Kongres dilakukan dengan semangat mempersatukan para pelaku pers, untuk berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Apalagi saat itu, Belanda sedang gencar ingin merebut kembali wilayah Indonesia melalui agresi militernya. Pers pada waktu itu menjadi tonggak penting dalam memberikan informasi mengenai perjuangan, perang dan nasionalisme kepada masyarakat. Pers pula yang saat itu memberitakan kondisi terbaru mengenai kemenangan perang para pejuang melawan Belanda.

Nuansa kejuangan pun sangat terlihat dalam kongres tersebut. Terlebih menghadirkan tokoh pergerakan nasional yang cukup keras waktu, yakni Tan Malaka. Tokoh ini kemudian oleh Bung Karno ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tan seperti dikutip KR, menyampaikan kondisi peperangan di Asia dan semangat untuk menghadapi peperangan khususnya melawan penjajahan kembali.

Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan dalam kongres tersebut menyebutkan penting peran wartawan untuk menghadapi bahaya penjajahan kembali oleh Belanda.  Ancaman penjajahan kembali akan mengganggu pembangunan negara yang baru saja merdeka.

Untuk melawan penjajah tersebut, maka dibutuhkan persatuan, termasuk para wartawan yang waktu itu memang banyak terlibat dalam memberitakan perjuangan dan nasionalisme. Untuk itu kongres pun sepakat membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah untuk mempersatukan  semangat kejuangan insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

Melihat peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut, sebetulnya tidak sebatas lahirnya organisasi PWI, tetapi harus dilihat bahwa tanggal 9 Februari merupakan momentum kesadaran bersama bersatunya insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

Peristiwa yang menunjukkan semangat kejuangan juga dilakukan sebelumnya, seperti Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda tanggal 9 Oktober 1928 yang ditetapkan sebagai Hari Pemuda. Atau kemudian lahirnya organisasi Boedi Oetomo oleh dr Soetomo, Gunawan Mangoenkoesoemo dan Soeradji dan digagas oleh Wahidin Soedirohoesodo pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal  20 Mei tersebut ditetapkan sebagai Kebangkitan Nasional, meski sebetulnya tanggal 20 Mei merupakan kelahiran organisasi Boedi Oetomo.

Jika kemudian ada upaya mencari tanggal HPN, termasuk gagasan tanggal yang disampaikan oleh AJI dan IJTI, tidak bisa mengalahkan momentum peristiwa Kongres Wartawan Indonesia yang begitu bermakna dan penting. Apalagi muncul ide memperingati dari meninggalnya tokoh pers, karena banyak sekali tokoh yang ada di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan pers sehingga akan menimbulkan ketidakpuasan dari keluarga atau kelompok lain. Atau lahirnya UU Pers, yang tentu sangat berpeluang berganti atau direvisi.

 Jika kemudian mengabaikan peristiwa  Kongres Wartawan Indonesia ini, sama saja mengesampingkan peran besar dari banyak pihak waktu itu, baik para tokoh pers, perusahaan pers, maupun perhimpunan wartawan yang bertujuan sangat mulia untuk bersatu melawan penjajahan.

Melihat terus dimunculkannya wacana pergantian tanggal HPN, PWI Pusat perlu menyiapkan amunisi untuk melawannya dengan menggali sejarah peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut. Apalagi momentum peristiwa tersebut telah dimonumenkan oleh pemerintah dan menjadi museum di Solo.

Selanjutnya dalam setiap perayaan HPN terus digelorakan semangat kejuangan untuk lebih mengingat peristiwa 9 Februari 1945. Kalau dulu semangat kejuangan melawan penjajahan, maka saat ini tetap semangat kejuangan dalam konteks kekinian. (Primaswolo Sudjono, Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah PWI DIY)

Jakarta, Sulutnews.com - Dirjen Migas Kementrian ESDM Joko Siswanto mengatakan, harga BBM tidak akan naik meskipun harga bahan baku minyak dunia cenderung naik.

Pemerintah telah melakukan pembicaraan di tingkat legeslatif untuk kemungkinan harga BBM tidak akan dinaikan.

"Kalau ada yang bilang harga BBM akan naik ini tidak benar. Semua produk BBM harganya tetap stabil," kata Dirjen Migas Joko Siswanto, Selasa (10/4) kepada wartawan usai menghadiri Rapat Komisi DPR-RI di Senayan Jakarta.

Menjawab pertanyaan tentang SPBU nakal yang menaikan harga BBM tanpa seijin pemerintah, seperti yang terjadi di Jakarta dan Bali boleh jadi hal itu akan dilakukan namun pemerintah akan mengambil langkah antisipasi dengan peninjauan di lapangan. "Karena harga minyak dunia naik, SPBU bisa ikut menaikan harga BBM itu tidak benar."

Seandainya harga BBM akan dinaikan maka tidak mahal tetapi tetap terjangkau, katanya.(/Yy)

 

Jakarta, Sulutnews.com - Bupati Minahasa Selatan Dr. Christiany E. Paruntu, SE, bersama Ketua DPRD Kabupaten Minsel Jenny Johana Tumbuan, SE menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan dan Strategi Nasional (Rakornas Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 Yang diselengarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Rakornas Jakstranas ini dilakukan untuk menyosialisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota Rakornas diperkirakan dihadiri 2000 peserta dengan target para kepala daerah seluruh Indonesia, mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota.

Pengelolaan sampah rumah tangga  memasuki paradigma baru sejak 2008, menjadi sesuatu yang dilakukan dengan memperhitungkan aspek ekonomi. Karenanya, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilakukan KLHK saja atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tetapi oleh seluruh Kementerian/Lembaga.

Perpres Jakstranas ini merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir.

Adapun target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100 persen sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah). 

Mendagri selaku pihak yang membina kepala daerah Dalam sambutannya menjelaskan kerja sama yang perlu dilakukan di daerah seperti apa untuk mengelola sampah, termasuk dengan swasta.

"Sangat penting menyosialisasikan Perpres ini ke kepala daerah mengingat wewenang sebagian besar pengelolaan sampah 60 persen ada di daerah." ujarnya.

Kepala Bappenas menjelaskan keterkaitan perencanaan pengurangan dan penanganan sampah yang harus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sedangkan Menteri ESDM akan bicara soal energi baru terbarukan (EBT), terkait kebijakan pemanfaatan sampah untuk alternatif energi.

Adapun menteri yang  hadir dan menyosialisasikan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN.(/Fw/Humas)

Jakarta, Sulutnews.com - Bupati Kabupaten Minahasa Selatan DR. Min. Christiany Eugenia Paruntu, SE mendapat penghargaan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, oleh DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI. Rabu (14/3).

Penghargaan tersebut berdasarkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),  terutama  tujuan 5 mengenai pencapaian kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, serta untuk peningkatan kesadaran publik terhadap isu peran perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 

Bupati DR. Min. Christiany Eugenia Paruntu, SE juga diberi penghargaan sebagai Bupati perempuan yang terpilih dua kali dalam pemilihan kepala daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. 

Penghargaan juga diberikan kepada Presiden Jokowi Dodo, yang telah menempatkan kaum Perempuan di Kabinet Kerja, DPRD Provinsi Riau dengan jumlah anggota DPRD terbesar secara Nasional, diterima oleh sdr. Septima Primawati, SE (Ketua DPR), dan Bupati Tabanan Sdri Ni Putu Eka Wiryiastuti. Sebagai pembicara utama oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani.

Adapun acara tersebut Bupati DR. Min. Christiany Eugenia Paruntu, SE didampingi oleh Sekda Drs. Danny Rindengan, M.Si, Kadis Kominfo, dan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Henri Palit, SH bersama jajaran. (ferrowaney)

Jakarta, Sulutnews.com-KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Drs Suhadi Alius, MH, menegaskan, pengurus forum koordinasi pencegahan teroris (FKPT) dalam melaksanakan tugas, harus mengidentifikasi kearifan local berkoordinasi dengan pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat mengantisipasi pengaruh radikalisme dikalangan masyarakat.

‘’Identifikasi kearifan local suatu daerah sangat penting dalam menyelaraskan program kerja yang disetujui pada rapat kerja nasional yang diikuti 32 FPKT se-Indonesia sebagai wadah koordinasi BNPT,’’ kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Drs Suhadi Alius, MH, di Jakarta, pekan lalu.

Dalam rangkaian acara Rakernas yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kepala BNPT yang didampingi Deputi I bidang pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Direktur pencegahan Brigjen Pol Ir Hamli,ME dan Kasubdit Pemberdayaan masyarakat BNPT Dr Hj Andi Lintang Dulung, juga melantik 32 pengurus baru FKPT se-Indonesia.

Salah satu di antaranya, pengurus FKPT Sulawesi Utara baru diketuai James Tulangow,SE, Sekretaris Max Togas,SH, bendahara Diana Sondak. dilengkapi lima bidang. Masing-masing, Ketua bidang social budaya dan ekomoni, Winda Mintjelungan, Ketua bidang pemuda dan peemberdayaan perempuan, dr Makmun djafara, Ketua bidang agama, Nasruddin Jusuf, Ketua bidang penelitian Lesza lambok, dan Ketua bidang Humas, Drs Voucke Lontaan.

‘’Pengurus FKPT yang baru dilantik ini bertugas selama dua tahun atau periode 2018-2020. Sesuai hasil Rakernas, kegiatan empat bidang dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota. Kecuali Bidang Humas pelaksanaannya dipusatkan di ibukota provinsi,’’ jelas Ketua FKPT JamesTulangow,SE, yang juga Ketua Satgas FKPT Sulut,terpisah, Senin (26/2).

Menurut James, ada sejumlah program kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2018, yang tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Misalnya, bidang Humas dan BNPT akan mengelar lomba karya tulis jurnalistik dengan tema ‘’kearifan local sebagai penangkal redikalisme dan terorisme.’’

‘’Pesertanya selain wartawan juga terbuka untuk umum dengan hadiah Juara I mendapat uang tunai Rp 15 juta, juara II Rp 12,5 juta dan Juara III Rp 10 juta. Periode lomba atau pemasukan materi karya tulis mulai 1 April – 1 Oktober 2018, pengumuman pemenang 1 November 2018 oleh BNPT,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjut James, bidang Humas juga memprogramkan kegiatan literasi media digital. Dijadwalkan tampil sebagai nara sumber Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, dan Deputi BNPT. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung 5-7 Juni 2018 mendatang. (***)

Seoul, Sulutnews.com - Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang semakin canggih, tetapi masa depan perusahaan media masih tetap ditentukan oleh seberapa tinggi penghormatan yang diberikan ruang redaksi pada berbagai hukum dan prinsip emas jurnalistik. 

Kalangan akademisi dan praktisi media di berbagai belahan dunia mengakui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap karya jurnalistik secara umum mengalami penurunan. 

Ironisnya, penurunan trust (kepercayaan) terhadap karya jurnalistik itu tampaknya juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Tak sedikit perusahaan media yang berlomba-lomba ingin menjadi yang pertama dalam memberitakan. Sayangnya, hal itu sering kali dilakukan tanpa mengindahkan hal lain yang fundamental, termasuk soal kebenaran dan kegunaan karya jurnalistik.

Begitu kesimpulan yang dipetik Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Teguh Santosa usai mengikuti konferensi mengenai masa depan berita dan media yang diselenggarakan Korean Press Foundation (KPF) di Seoul, Korea Selatan, selama dua hari, tanggal 12 dan 13 November 2017. 

Konferensi yang baru pertama kali diselenggarakan Korean Press Foundation (KPF) itu dihadiri tak kurang dari 100 peserta dari puluhan negara, dan melibatkan 17 pembicara dari kalangan akademisi dan praktisi media dan perusahaan platform seperti Google dan Naver. Tema utama dalam konferensi itu adalah Future of News Media: Platform, Trust, Innovation. Konferensi dibuka oleh Perdana Menteri Korea Selatan Le Nak-yeon.

"Sedang terjadi semacam krisis  jurnalisme yang diawali oleh pandangan bahwa menjadi yang pertama dalam memberitakan lebih baik daripada memberitakan kebenaran, dan menarik perhatian lebih utama daripada mendapat kepercayaan," ujar Teguh Santosa dalam keterangan yang dikirimkannya dari Seoul, Rabu (14/11).

Pandangan ini melahirkan karya jurnalistik dengan mutu yang rendah, diikuti ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi media. Dampaknya adalah terjadi penurunan jumlah audiens atau pembaca, diikuti kehancuran sisi bisnis karena dunia usaha juga ikut tidak mempercayai perusahaan media, yang terpaksa diikuti dengan pengurangan jumlah jurnalis. 

"Walaupun memberikan tekanan pada pentingnya pemanfaatan platform dan inovasi dalam menghadapi persaingan media yang semakin ketat, namun semua pembicara dari kalangan praktisi media, akademisi dan industri ICT sepakat bahwa konten atau karya jurnalistik yang profesional tetap menjadi hal utama yang menentukan masa depan media massa," kata Teguh lagi. 

"Pemanfaatan platform dan inovasi tidak boleh keluar dari garis batas penghormatan terhadap hukum dan prinsip emas jurnalistik. Sebaliknya, ada keyakinan, bahwa pemanfaatan platform dan invonasi adalah hal yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas karya jurnalistik," demikian Teguh.  

Salah seorang pembicara dalam konferensi itu, Direktur World Association of Newspaper and News Publisher (WAN-Ifra) Asia Gilles Demptos, mengatakan bahwa perkembangan media digital melahirkan gelombang gangguan (waves of disruption) yang menggerus penghormatan terhadap prinsip dan hukum jurnalistik.

Kabar bohong, ujaran kebencian dan penyesatan informasi menjadi gejala yang tampak di mana-mana. Keraguan terhadap media digital pun semakin hari semakin besar.  

Tugas utama pegelola media siber, menurut Demptos, adalah menjaga kredibiltas di tengah persaingan dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran serta dengan tetap menjaga kepercayaan pembaca. (*TS)

Manado, sulutnews.com-Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan RI bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Sulut , Kamis (19/10)  menggelar Seminar Hari Museum Indonesia bertempat di Halaman Gedung Museum Negeri Sulut. 

Tema Seminar "Merajut Kerukunan Hidup Berbangsa. Ahli Prasejara Paleontropologi Indonesia DR Harry Widianto, tampil menjadi pembicara dalam Seminar ini. 

Selain Dr Harry, yang juga Direktur Jendral Kebudataan RI, ada pula Dr Benny Mamontto, Direktur Museum Anti Narkoba, dan Dr Frederik D Rotinsulu, Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Sulut. Dr Benny Tooy, ahli ahli  peninggalan situs pubakala menjadi moderator.

Seminar diikuti sekitar 100 peserta terdiri dari unsur pemerhati budaya di Sulut, budayawan, dosen, pers dan ASN.

Sebelumnya,  Hari Museum Indonesia dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur, Dr Steven Kanouw. Diwarnai dengan Pemberian Penganugrahan Cagar Budaya Dan Museum Tahun 2017, kepada tokoh museum seIndonesia yang telah berjasa melestarikan kekayaan budaya dan Pameran Kain Batik (berlangsung 19-25 Oktober)

Tampak hadir para tokoh Prasejarah, budayawan dan Atropologi seIndonesia. Termasuk Dr Nunug Supriadi yang membagikan buku terbarunya berjudul Melacak Jejak, Setengah Abad Direktorat Jendral Kebudayaan RI. Buku ini dihadiahkan secara cuma>cuma kepada tamu yang hadir. (yy*)