Yens HTO Watung, ST

Yens HTO Watung, ST

Minsel, SulutNews.com -- Sejumlah warga lanjut usia (Lansia) di Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) di penghujung tahun 2021 melakukan pencairan dana bantuan sosial (Bansos) Lansia.

Dana Bansos Lansia yang pencairannya bervariasi ini, disalurkan kepada anggota kelompok Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Sapa Lalum Desa Lelema.

Informasi yang diterima wartawan SulutNews.com beberapa waktu lalu mendapati bahwa proses pencairan, ada di 2 Bank, yakni BRI dan Mandiri. Nilainya pun mulai 1,6 juta, 1,7 juta dan yang paling banyak kabarnya berkisar di angka 2,3 juta.

Ketua LKS Sapa Lalum Desa Lelema, Deice Walukow-Moga yang dijumpai wartawan di kediamannya menjelaskan kalau yang diusulkan awalnya ada 158 orang, tapi yang lolos baru 58 orang penerima.

"Untuk daftar penerima langsung dari Minaula Kendari, dimana 23 orang di Bank Mandiri, sedangkan 35 orang di BRI. Pencairannya bervariasi, ada 2,035 juta 1,8 juta, 1,7 juta dan 1,6 juta," terangnya.

Dirinya memastikan kalau penyaluran di LKS-LU Sapa Lalum Desa Lelema akan dilakukan dalam bentuk barang.

"Uang yang ditarik dari masing-masing anggota kami kumpulkan untuk nantinya dibelanjakan barang, berupa bahan sembako, lemari, alat dengar, kasur dan lain-lain," kata Deice.

"Di bulan Desember, kami sudah membagikan beras dan telur. Sedangkan bahan lainnya akan dibagi dalam waktu dekat sesuai dengan rencana pembelanjaan yang sudah disusun kelompok dan sesuai permintaan anggota," tambahnya.

Ia menjelaskan, perjalanan panjang pembentukan kelompok LKS-LU Sapa Lalum sudah dimulai dari bulan Maret dan ada beberapa biaya yang diupayakan pengurus seperti biaya transportasi dan Notaris untuk pembuatan akte, pembuatan SIUP, Nomor Daftar dan Surat Domisili.

Di kesempatan terpisah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan, Sofie Sumampow yang ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Selasa (4/1/2022) membenarkan ada sejumlah kelompok LKS-LU di Minsel yang mendapatkan bantuan dana bansos.

"Ada 21 dari 23 LKS-LU yang ada di Kabupaten Minsel yang menerima dana bansos yang disalurkan Kementerian Sosial lewat Loka Lansia Minaula Kendari," tukas Sumampow.

Dirinya pun berpesan agar penyaluran bahan bantuan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan transparan kepada anggota.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar, SH, memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minsel, di ruang rapat Bupati, pada Rabu (5/1/2022).

Informasi yang diperoleh wartawan SulutNews.com dari rilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Minsel menjelaskan bahwa rapat perdana Forkopimda Minsel di Tahun 2022 tersebut berkosentrasi pada beberapa hal.

Diantaranya, Forkopimda mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah. Juga mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stabilitas daerah.

Hadir dalam rapat ini, Kapolres Minsel AKBP. C. Bambang Harleyanto, SIK., mewakili Pimpinan DPRD Minsel Stefanus D.N. Lumowa, SE, mewakili Dandim 1302/Minahasa, yakni kepala staf distrik militer/kodim (Kasdim) May. Inf. Vino Satria Onibala.

Hadir juga Kajari Minsel Budi Hartono, SH., M.Hum, Ketua Pengadilan Negeri Amurang Royke Harold Inkiriwang, SH., Sekretaris Daerah Minsel Denny P. Kaawoan, SE., M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Minsel Drs. Benny. V. J. Lumingkewas dan Kaban Kesbangpol Minsel Samuel Slat, ST.

(***/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut), Jonny P. Simamora, S.I.P, M.Si, menghadiri Ibadah Natal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Amurang, pada Senin (27/12/2021).

Usai beribadah, dihadapan wartawan dirinya menyampaikan beberapa catatan terkait Lapas Kelas III Amurang.

"Dalam satu tahun terakhir, kami boleh mencatat tertib pengelolaan, tertib administrasi dan tertib pengamanan serta pembinaan berlangsung tertib," ungkap Simamora.

Ia melihat, kalau ada beberapa aktivitas di Lapas Kelas III Amurang boleh menjadi unggulan, diantaranya pemberdayaan dan pembinaan dalam hal minyak goreng kelapa, pembuatan tahu tempe. Termasuk juga dalam hal pemberdayaan pertanian.

Menurutnya semua ini diharapkan para Warga Binaan boleh kembali ke tengah masyarakat nanti dapat berdaya secara ekonomi.

"Kita menyadari banyak peristiwa pidana dilatarbelakangi oleh ekonomi dan menempuh cara-cara instan atau tidak tau cara untuk menyambung hidup dan mendapatkan penghasilan," tukas Simamora.

"Melalui pemberdayaan di sini, kita harapkan mereka akan bisa nanti mengelola ekonomi sendiri setelah bebas," katanya.

Plt. Kakanwil Kemenkumham Sulut yang didampingi Kepala Lapas Kelas III Amurang Fentje Mamirahi S.Pd menuturkan bahwa pihak Lapas dan Kemenkumham siap bersinergi dengan instansi-instansi terkait untuk pemberdayaan Warga Binaan.

"Kita berharap, masih ada realitas ekonomi kehidupan di tengah masyarakat boleh diberdayakan, mungkin di bidang pertukangan, perbengkelan atau las atau yang lainnya yang sifatnya padat karya bisa kita maksimalkan di sini," tambah Plt. Kakanwil Kemenkumham Sulut.

Dirinya berpesan, yang ada di sini adalah masyarakat Minahasa Selatan, makanya harus didorong Warga Binaan untuk tidak mengulangi lagi kealpaan sebelumnya.

"Saya berharap kembalinya mereka ke pola hidup yang baik, yang wajar saat kembali ke masyarakat. Karena mereka pasti dirindukan oleh anak-anaknya, suaminya atau istrinya atau keluarga dan kerabatnya. Karenanya kita sama-sama bersinergi untuk memberdayakan mereka," pungkasnya.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Petugas dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Amurang menggelar Ibadah Natal di Gereja Oikumene Emaus Lapas Amurang, pada Senin (27/12/2021).

Ibadah Natal kali ini dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut), Jonny P. Simamora, S.I.P, M.Si.

Jonny Simamora dalam pesan Natal-nya mengatakan jangan ada yang kembali ke tempat ini lebih dari satu kali.

"Permohonan saya yang paling dalam kepada saudara-saudara adalah tetaplah teguh, tetaplah menguatkan iman mu kepada Tuhan," pesan Simamora.

"Kiranya momen Natal tahun 2021 dapat membawa saudara-saudara semua dapat kembali ke masyarakat menjadi bertanggungjawab, menjadi bagian yang dibutuhkan masyarakat bahkan bisa membawa saudara masih bisa berprestasi dan menjadi saluran berkat untuk banyak orang," katanya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Selatan (Minsel) dalam sambutannya yang disampaikan Asisten I Pemkab Minsel Benny Lumingkewas mengajak para Warga Binaan untuk menjadikan Natal sebagai momentum untuk berbenah diri.

"Mari jadikan Natal sebagai momentum untuk berbenah diri, sambil terus berdamai dengan sesama, sehingga kita dapat menikmati sukacita dan kebahagiaan," ungkap Bupati Franky Wongkar dalam sambutan yang dibacakan Asisten I.

Kalapas Amurang Fentje Mamirahi S.Pd kepada wartawan menginformasikan kalau di momen Natal Tahun 2021 ada 123 Warga Binaan Kristen di Lapas Kelas III Amurang yang mendapatkan remisi.

Tampak hadir juga Kapolres Minsel yang diwakili Humas Polres Minsel, perwakilan Koramil Amurang, Camat Amurang Barat dan Hukum Tua Desa Teep Trans.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) untuk melakukan perubahan dengan menyederhanakan birokrasi tercoreng di penghujung tahun 2021.

Informasi yang diterima wartawan dari sumber yang dapat dipercaya mengaku adanya praktek pungutan yang tidak sesuai ketentuan di Bidang PAUD Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Minsel.

Pungutan ini terkait adanya permintaan sejumlah uang ke pimpinan TK/PAUD/Kelompok Bermain untuk mencairkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

BOP PAUD sebenarnya diberikan pemerintah sebagai dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.

Kebenaran informasi ini kemudian dikonfirmasi wartawan kepada Kepala Dikpora Minsel, Fietber Raco, di ruang kerjanya pada Selasa (21/12/2022).

"Saya juga baru mendengar akan hal ini dan akan berkoordinasi dengan pak Bupati. Sebagai seorang kepala bidang yang bertanggung jawab disitu harus menggunakan pikiran di era sekarang ini," ungkap Fietber Raco.

"Mematok harga untuk sebuah surat rekomendasi sangatlah tidak baik. Padahal tidak perlu surat rekomendasi apabila melakukan pencairan, asalkan semua ketentuan dipenuhi. Namun hal ini akan berpengaruh buruk ke pimpinan TK/PAUD/Kelompok Bermain dalam membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) nantinya," jelasnya.

Di kesempatan terpisah Kabid PAUD Dikpora Minsel, Selvie Mamangkey yang ditemui di ruang kerjanya menyangkal adanya pungutan tersebut.

"Yang pasti tidak ada pungutan seperti itu. Waktu pencairan tahap pertama, tidak tanggung-tanggung saya menyuruh mereka untuk melakukan pencairan. Cuma rentan waktu sedikit saya langsung memerintahkan untuk melakukan pencairan tahap kedua," tukas Mamangkey.

Ia memastikan untuk pencairan BOP PAUD semua lancar-lancar saja. Untuk prosesnya saat ini sudah ada di bagian keuangan, sedangkan di bidangnya hanya mengeluarkan SK. Untuk anggaran BOP Kabupaten Minsel tahun 2021 ada sekitar 2,2 Miliar yang dicairkan dalam 2 tahapan.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Fenty Suak (43) seorang pekerja di PT. Putra Karangetang, warga Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengalami kecelakaan kerja, pada Senin (20/12) malam.

Satu tangannya putus, sedangkan tangan lainnya yang mengalami luka parah terpaksa harus diamputasi saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. R. D. Kandou Malalayang Manado, akibat digilas mesin di area produksi tepung kelapa.

Ko Sun (salah seorang penanggungjawab perusahaan), yang berhasil dijumpai wartawan di lokasi perusahaan di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minsel membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Kecelakaan tersebut terjadi waktu habis kerja. Saat melakukan pembersihan, entah bagaimana tangannya masuk ke mesin dan sampai putus sebelah tangannya," ungkap Ko Sun.

"Saat itu juga kami langsung membawa korban ke RS Kalooran Amurang dan langsung dirujuk ke RSUD Malalayang," katanya.

Ia memastikan kalau pemilik perusahaan (Ko Kiat) menemani korban mulai dari RS Kalooran Amurang sampai Selasa (21/12/2021) disaat dilakukan proses operasi.

"Pokoknya tidak ada dari perusahaan yang lepas tangan karena adanya kasus ini. Kami juga bahkan terlibat saat mencari darah yang akan dibutuhkan untuk proses operasi," tukas Ko Sun.

(Tamura)

Manado, SulutNews.com -- Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VIII Manado mendampingi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dodokambey, S.E. melaksanakan peninjauan jalan tol Manado-Bitung pada ruas kilometer 26 seksi Danowudu ke seksi Bitung, pada Selasa (21/12/2021).

Pada kesempatan tersebut Gubernur Sulut mengatakan bahwa dengan selesainya ruas tol dari Danowudu sampai Bitung, berarti sudah dapat dioperasionalkan, terutama untuk melayani masyarakat dalam rangka Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ia juga menyampaikan pihaknya akan segera mengeluarkan edaran, kendaraan besar seperti konteiner yang hendak menuju Manado dan Airmadidi harus lewat jalan tol supaya tidak ada kemacetan di jalan Bitung.

"Untuk penggunaan dari dan seksi Danowudu ke Bitung, semua kendaraan gratis di tanggal 23 Desember 2021 sampai 4 Januari 2022," kata Gubernur.

Gubernur Sulut berharap dengan hadirnya jalan bebas hambatan tol Manado Bitung tersebut penanganan lalu lintas di Provinsi Sulut makin tertib dan kemacetan yang kerap terjadi di ruas jalan Bitung Manado bisa teratasi.

Turut hadir Walikota Bitung Maurits Mantiri, Danlanudsri, Marsma TNI M. Satrio Utomo, S.H., Dirut Jasa Marga Manado Bitung, Charles Lendra, GM. Teknik Jasa Marga Manado-Bitung, Gultom, Kadishub Prov Sulut Linda Watania dan Pejabat Forkompimda Kota Bitung.

(***/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar SH, menghadiri Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Waleta Kantor Bupati Minsel, pada Kamis (16/12/2021).

Informasi yang diterima wartawan SulutNews.com dari rilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minsel, rapat Forkopimda ini membicarakan pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam rapat yang dihadiri para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Camat se-Kabupaten Minahasa Selatan, Bupati Franky Wongkar mengingatkan beberapa hal. Diantaranya, Instansi Pemerintah dalam Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, tidak ada pawai saat Perayaan Natal dan Tahun Baru, percepatan vaksin harus terus dipacu dan masalah Kamtibmas kiranya menjadi perhatian bersama.

Dandim 1302/Minahasa dan Kapolres Minsel juga dalam rapat kali ini mengapresiasi untuk semua yang telah berperan aktif pada program percepatan Vaksinasi Covid-19 dan kiranya dapat terus diseriusi. Untuk masalah Kamtibmas menjadi tanggung jawab bersama. Covid belum selesai dan menghimbau tetap waspada dikarenakan setiap masa libur keagamaan ditakutkan adanya lonjakan Covid-19.

Sementara itu kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Budi Hartono, SH, M.Hum mengingatkan untuk yang mengelola anggaran Covid-19 agar dapat diatur dengan baik, jangan sampai virusnya sudah hilang masalahnya masih tersisa.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua DPRD Minsel Stefanus D.N. Lumowa, SE., Kapolres Minsel AKBP Norman Sitindaon, SIK., Dandim 1302/Minahasa Letkol Inf. Ircham Efendy, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Budi Hartono, SH, M.Hum., Sekretaris Daerah Minsel Denny P. Kaawoan, SE., M.Si.

(***/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Sebuah video proses pekerjaan di pengembangan Ruang Terbuka Publik (RTP) kawasan pertokoan Amurang menyebar liar di masyarakat dan wartawan. Beberapa kali upaya konfirmasi langsung ke pihak-pihak yang terkait belum membuahkan hasil.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan ini yang berusaha dijumpai wartawan beberapa kali di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), selalu saja tidak bisa ditemui.

Beruntung, pada Selasa (14/12/2021) Kepala Dinas PUPR Minsel, Roy Durandt yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, bersedia menyampaikan penjelasan terkait masalah ini.

"Kalau memang terbukti ada pekerjaan pemborong seperti di video itu, disini saya mau katakan akan menyuruh mereka untuk membongkar kembali," tegasnya.

Upaya konfirmasi pun dilakukan beberapa wartawan di lokasi pekerjaan dan berhasil bertemu dengan Hendrik Mamuaya yang merupakan Kontraktor Pelaksana/Manager PT. Samudra Abadi Sejahtera.

Ia pun bersedia memberikan penjelasan terkait video di pekerjaan yang bernilai 8,863 Milyar Rupiah.

"Video itu sudah 3 bulan lalu dan yang kami lakukan adalah untuk mencari akar pohon untuk dikeluarkan, bukan menggali untuk ditimbun,' jelas Mamuaya.

"Kami tidak bisa timbun, karena kalau ditimbun dan busuk itu akan berdampak negatif ke kita," katanya.

Ia yang dengan santun menjelaskan, memberi masukan apabila melihat hal seperti di video tersebut jangan ditelan mentah, harus dipastikan kebenarannya.

"Saya tidak bilang orang, tidak bilang oknum, tidak bilang profesi, jangan hanya sekedar lihat video dan menganggap ini salah," pesannya.

Dirinya pun mengaku bersyukur karena kedatangan wartawan adalah bagian dari pengawasan dan dirinya bisa tunjukkan apa yang benar.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Sasa Inti Minsel (PT. Sasa) pada Senin (13/12/2021) di ruang sidang Kantor DPRD Minsel.

RDP digelar setelah beberapa waktu lalu puluhan pekerja PT. Sasa mengadu ke DPRD Kabupaten Minsel akan adanya sejumlah permasalahan.

Beberapa pihak pun dihadirkan dalam RDP kali ini diantaranya pimpinan PT. Sasa yang diwakili Linda Prang sebagai HRD, pekerja yang diberhentikan, KPP Pratama, pemerintah Kabupaten Minsel yang diwakili Asisten II Frangky Tangkere, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Pajak, Dinas Perijinan dan Bagian Hukum.

Dari pengamatan yang dilakukan wartawan SulutNews.com, sejumlah permasalahan di PT. Sasa dibahas dalam RDP ini, diantaranya tentang adanya pemotongan THR karyawan oleh perusahaan, pemenuhan hak-hak pekerja serta perhatian perusahaan terhadap keselamatan kerja karyawan.

Dalam kesempatan ini, terungkap terkait THR belum dilakukan dan potongan pajak akan dilakukan tidak ke semua pekerja tapi berdasarkan penghasilan yang diatur dalam PPh 21.

Terkait keselamatan kerja para karyawan, seperti sepatu lars kerja dan lain-lain, ternyata tidak ada keterangan yang memuaskan dari pihak perusahaan.

"Terkait kecelakaan kerja, semua pekerja telah didaftarkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan," tukas Linda Prang singkat.

Robby Sangkoy, anggota DPRD Minsel kepada wartawan usai kegiatan berharap apa yang menjadi rekomendasi dapat dijalankan perusahaan.

"Peran DPRD adalah untuk memediasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Saya berharap semua hak dan kewajiban tenaga kerja di PT. Sasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib dilaksanakan pihak perusahan," ungkap Sangkoy.

"Saya berharap pekerja yang di PHK atau diskors wajib dikembalikan atau kalaupun memang harus diberhentikan harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Untuk diketahui, seluruh anggota DPRD Minsel baik Komisi I, II dan III diundang dalam RDP ini. Giat RDP akhirnya dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minsel Franky Lelemboto dan dihadiri anggota DPRD lainnya seperti Abdul Salman Katili, Julian Mandey, Robby Sangkoy, Andries Rumondor dan Benny Marentek.

(Tamura)