Sulutnews

Sulutnews

Tomohon, Sulutnews.com - Walikota Tomohon Caroll J. A. Senduk, SH menandatangani dan menyerahkan perjanjian kerja antara Pemerintah Kota Tomohon dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K), bertempat di Ruangan Walikota Tomohon, Kamis 12 Mei 2022.

Walikota Tomohon mengucapkan selamat kepada para Pegawai Pemerintah Perjanjian kerja (P3K) yang baru menerima perjanjian kerja, semoga dapat bekerja dengan baik, bertanggung jawab dalam mengabdi di Pemerintah Kota Tomohon.

Penyerahan didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, SE., ME., dan Asisten administrasi umum sekaligus Plt. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Drs. O. D. S. Mandagi, MAP.

Dihadiri juga oleh jajaran Pemerintah Kota Tomohon dan para Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K).(/Merson)

Manado,Sulutnews.com - Unit PPA Satuan Reskrim Polres Minsel mengamankan pelaku penganiayaan dan pengancaman terhadap anak yang terjadi di salah satu penginapan, di wilayah Kecamatan Amurang Timur.

Saat dikonfirmasi Sabtu (7/5/2022), Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pelaku adalah seorang perempuan berinisial DW (29), warga Kecamatan Amurang, Kabupaten Minsel.

"Penganiayaan dan pengancaman ini terjadi pada hari Rabu (4/5/2022) terhadap seorang bocah berusia 10 tahun yang berstatus sebagai pelajar sekolah dasar," ujarnya.

Kasus ini sempat direkam video oleh salah satu saksi yang ada di sekitar lokasi kejadian, dan sempat viral di media sosial.

Menurut Kombes Pol Jules Abraham Abast, kasus ini dilatarbelakangi oleh rasa kesal serta emosi pelaku karena anaknya kerap diejek oleh korban dan teman-temannya.

"Tersangka melempari korban dan teman-temannya dengan besi dan batu hingga mengejar dengan membawa barang tajam. Korban juga sempat dicubit dan dipukul dengan parang bagian samping. Korban yang ketakutan, lari ke lantai dua kemudian meloncat mencari pertolongan," ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Akibatnya korban mengalami luka di dada kiri, lebam di lengan kiri bagian dalam serta trauma.

"Saat hendak diamankan oleh petugas pada Kamis (5/5/2022), pelaku sempat mengancam akan bunuh diri dengan menggunakan gunting dan minum racun. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Minsel," pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Penulis: ARP

Tomohon,Sulutnews.com - Diduga keras tidak sesuai Spek teknis atau Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Gereja baru, Makatembo - Tinoor Tahun Anggaran 2022 di Kota Tomohon banyak menuai kecaman warga setempat dan sejumlah masyarakat Tomohon.

Caption : Para pejalan kaki  dibuat tidak nyaman karna kondisi jalan tampak sangat berbecek.

Bagaimana tidak, ternyata selain mengganggu kenyamanan masyarakat pejalan kaki, Proyek APBD yang menggunakan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) ini, terkesan asal jadi.

Bahkan dari sejumlah penuturan warga setempat hasil pekerjaannya kalau dilihat ukuran tinggi/tebal aspal hanya antara 3 - 4 cm.  "Namun sayangnya oleh Pengawas Pelaksana Teknis Kegiatan  (PPTK) tidak bersikap tegas.

Menurut warga proyek yang di kerjakan oleh pihak perusahaan diduga kuat tidak sesuai dengan  standar kualitas yang tertera di spesifikasi dan tidak sebanding dengan besarnya anggaran.

Karna awal pekerjaan di mulai  proyek jalan Hotmix  tersebut diam - diam sudah dipantau oleh Warga setempat sejak dimulainya pekerjaan.

"Nah, bagaimana Sikap Dinas PUPR Kota Tomohon menyikapi hal tersebut?

Mengklarifikasi berita sebelumnya, Kepada Wartawan media ini, Selasa (3/5/2022), Kepala Dinas (PUPR) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Tomohon Ir. Enos Pontoring akhirnya angkat bicara.

Dijelaskan Enos, bahwa proyek jalan Hotmix Gereja baru, Makatembo - Tinoor Tahun Anggaran 2022 oleh Pihaknya belum di bayar atau belum dicairkan 100 %.

Bahkan lanjut Enos proyek tersebut belum di PHO (Provisional Hand Over) atau belum di  serah terima seluruh pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan setelah diteliti terlebih dahulu oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan.

"Jadi saya tegaskan pekerjaan tersebut masih tanggung jawab  kontraktor, singkat Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tomohon tersebut.

Caption :  Tampak hasil pengerjaan mudah terkelupas dan gampang hancur.

Namun sayangnya bagaimana sikap tegas Dinas PUPR  melihat kondisi jalan yang kuat dugaan menggunakan material yang tidak sesuai Spek. "Sehingga tampak hasil pengerjaan mudah terkelupas dan gampang hancur, enggan dijelaskan olehnya selaku Pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan dana PEN.

LSM  INAKOR curiga Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Gereja baru, Makatembo - Tinoor Tahun Anggaran 2022 di Kota Tomohon, "Berbau KKN"

Caption  : Rolly Wenas

Melihat kondisi pekerjaan tersebut, Penggiat anti korupsi Rolly Wenas mengatakan jika dilihat patut diduga ada banyak tahapan-tahapan yang dikerjakan kontraktor yang menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dituangkan dalam pekerjaan".

Hal ini dikarenakan konsultan pengawas tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya untuk mengawasi pekerjaan.

"Padahal mereka dibayar untuk melakukan pekerjaan pengawasan, sehingga kami curiga ada dugaan Kerjasama yang baik diantara mereka.

Menurut Ketua Sulut LSM INAKOR yang getol membongkar sejumlah kasus korupsi di Sulut, Seharusnya konsultan dan Dinas PUPR harus lebih jeli melihat kondisi lapangan, karena akan berdampak pada kualitas dan mutu pekerjaan, selain itu kondisi jalan yang akan di aspal jika dilihat rawan longsor.

Apa lagi konsultan pengawas memiliki peran penting, selain itu PPTK harus jeli melihat dimulai dari tahap awal sampai akhir hingga proyek tersebut di PHO dan dibayarkan.

Dugaan kami proyek yang menggunakan Pinjaman PEN ini dinilai mengandung unsur KKN. “Jadi perlu di kaji ulang dan cek kembali pekerjaannya oleh BPK dan penyidik ujar Rolly sembari menambahkan bahwa dekat ini LSM INAKOR akan melaporkan dugaan KKN yang terjadi  pada Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Gereja baru, Makatembo - Tinoor.

Penulis: ARP

Rote Ndao,Sulutnews.com - Pekan ini sejumlah warga Desa Kuli dihebohkan dengan pergantian perangkat desa Kuli Aisele dan Pelantikan lima perangkat desa baru penganti kelima perangkat tersebut, karena diberitakan media Akademisi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Doktor Yanto M.P.Ekon memberikan komentar ketika dihubungi media ini, Kami (28/4/2022)

Sekedar diketahui, Kepala Desa Kuli Aisele, Yermias Thine menganti  lima perangkat Desa diwilayah tersebut yang dinilai tidak prosedural. Senin (25/4/2022) Kepala desa mendatangi kelima aparat desa tersebut surat undangan pemberhentian tepat pukul 10 pagi dan saat itu pula dilakukan pelantikan perangkat desa.

Menurut Yanto M.P Ekon, Pemberhentian Perangkat Desa tanpa prosedural dan diikuti dengan pengangkatan perangkat desa baru yang juga tidak prosedural dan melawan hukum sangat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Hal ini disebabkan berdasarkan SK Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak prosedural dan melawan hukum itu mengakibatkan keuangan negara/daerah keluar untuk membayar gaji, tunjangan atau honor kepada perangkat desa yang diangkat tidak sah tersebut dan ini adalah kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya”, urainya.

Menurutnya, untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara maka ada cara yang dapat ditempuh. Pertama; Upaya keberatan administrasi dan Banding Administrasi sesuai ketentuan UU Administrasi Pemerintahan yakni Perangkat Desa yang diberhentikan secara tidak sah dan melawan hukum itu mengajukan keberatan kepada Kades yang bersangkutan  dalam waktu 21 hari sejak diterimanya SK dan dalam waktu 10 hari Kades harus memberikan jawaban.

Apabila keberatan dari Perangkat Desa yang diberhentikan ditolak oleh Kades maka dalam waktu 10 hari Perangkat Desa tersebut mengajukan banding administratif kepada Bupati selaku atasan dari Kades. Apabila banding administratif ditolak maka Upaya hukum Kedua adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya SK Pemberhentian.

Bentuk pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara sebagai akibat pemberhentian perangkat desa yang tidak sah dan melawan hukum adalah selama upaya hukum keberatan atau upaya hukum melalui PTUN berjalan, gaji, tunjangan dan honor dari Perangkat Desa baru yang diduga diangkat secara tidak sah dan melawan hukum itu harus ditangguhkan sampai dengan Putusan PTUN memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila tidak dilakukan penangguhan atau penundaan pembayaran gaji, tunjangan atau honor tersebut bagi perangkat desa baru yang diangkat secara tidak sah maka apabila Putusan PTUN menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan dan membatalkan SK Pemberhentian dan Pengangkatan Kades, akan menjadi bukti kuat bagi penegak hukum (polisi atau jaksa) untuk memproses Kades yang bersangkutan  beserta pejabat lain yang tersangkut berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", tegas Ekon.

Reporter : Dance henukh.

Tomohon, Sulutnews.com - Walikota Tomohon Pnt Caroll J A Senduk SH juga sebagai Ketua Komisi PKB Wilayah Kakaskasen, dilantik sebagai Ketua Umum Panitia Hari Persatuan Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM tahun 2022 yang dilaksanakan di gedung gereja GMIM Kakaskasen Pniel, minggu (24/4/2022).

Khadim dalam ibadah tersebut Pdt Deisy Pangemanan - Loho STh bersama Ketua BPMS GMIM Pdt Dr Hein Arina yang saat itu melakukan pelantikan panitia yang ada.

Untuk diketahui penyelenggaraan perayaan Hari Persatuan Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM tahun 2022 akan dilaksanakan di Kota Tomohon.

Walikota Tomohon kesempatan itu berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai ketua umum panitia, sekaligus Kota Tomohon yang dipercayakan menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Persatuan Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM tahun 2022.

“Kegiatan ini nantinya akan berjalan sukses atas dukungan dari seluruh komponen panitia, lebih dari itu dukungan dan topangan dari seluruh lapisan masyarakat Kota Tomohon” harap Walikota.

“Marilah kita menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik sehingga nantinya berbagai agenda akan berjalan sukses dan intinya untuk hormat dan kemulian nama Tuhan”, pintanya.

Hadir dalam ibadah tersebut Walikota Bitung, Pnt Ir Maurits Mantiri MM juga sebagai Ketua terpilih Komisi PKB Sinode GMIM periode pelayanan 2022-2027, Sekretaris daerah kota Tomohon Edwin Roring SE ME, Ketua TP PKK Kota Tomohon Pnt Ny drg Jeand'arc Senduk-Karundeng sebagai Ketua Komisi WKI Wilayah Kakaskasen, jajaran Komisi PKB GMIM, jajaran Pemerintah Kota Tomohon bersama unsur jemaat.(/Merson)

Tomohon, Sulutnews.com  - Pencanangan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pemerintah Kota Tomohon tahun 2022, dilaksanakan di lantai tiga Mall Pelayanan Publik Wale Kabasaran Kota Tomohon, rabu (6/4/2022).

Pencanangan ditandai dengan penandatanganan baliho kesiapan membangun zona integritas oleh Walikota Tomohon Caroll J A Senduk, SH bersama Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, SE, ME, penandatanganan pakta integritas oleh unsur DPMPTSP, Dukcapil, RSUD Anugerah Tomohon, ditandai juga dengan pemukulan tetengkoren oleh Walikota didalamnya unsur Forkopimda Kota Tomohon.

Kegiatan kali ini diprakarsai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Tomohon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Kota Tomohon, dan untuk diketahui pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintah Kota Tomohon, saat ini telah dilaksanakan oleh tiga Perangkat Daerah yang memprakarsai kegiatan tersebut.

Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH saat pencanangan menjelaskan, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan zona integritas tidak dapat dilakukan hanya oleh sebagian pihak atau instansi, tetapi perlu kerja sama dan komitmen bersama dari semua komponen instansi, sehingga tentu kami mendorong seluruh jajaran pemerintah Kota Tomohon untuk bersungguh-sungguh dan bekerja sama dalam mewujudkan perubahan serta perbaikan birokrasi.

Kami juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat Kota Tomohon, untuk dapat berpartisipasi dalam membangun zona integritas di Kota Tomohon, diantaranya dengan menyampaikan laporan kepada pemerintah melalui aplikasi umum yang ditetapkan dengan KepMenpan RB Nomor 680 Tahun 2020 yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N–Lapor), yang dapat diakses melalui website www.lapor.go.id, serta beberapa media sosial dan sms.

Walikota mengharapkan seluruh jajaran pemerintah Kota Tomohon agar dapat memaknai kata integritas tidak hanya berupa ucapan, tetapi harus dibarengi dengan sikap jujur, profesional dan bertanggung jawab dalam bekerja.

Diharapkan juga, setiap Unit Kerja agar mampu membuat shortcuts pelayanan publik secara cepat dan tepat untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan situasi yang sedang terjadi baik lokal maupun global, sebagai contoh  pandemi covid 19 yang masih berlangsung hingga saat ini, banyak hal yang harus segera dibuat agar masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan tanpa mengurangi makna dari pelayanan itu sendiri.

Diakhir sambutan, Walikota memintakan agar pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintah Kota Tomohon dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah dan unit-unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kota Tomohon, dan dengan terbangunnya zona integritas di Kota Tomohon ini diharapkan semua Unit Kerja yang ada di Kota Tomohon dapat menjadi center of excellence dalam hal pencegahan korupsi dan pelayanan publik.

Sebelumnya, mewakili unsur pelaksana kegiatan Kepala DPMPTSP Daerah Kota Tomohon Ir Ervinz Liuw MSi dalam laporannya menguraikan tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan efesiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona integritas menuju WBK dan WBBM, meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada zona Integritas menuju WBK dan WBBM, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Tampak hadir Kajari Tomohon Alfonsius Gebhard Loe Mau SH MH , Ketua PN Tondano Nova Sasube SH MH, Danramil Kota Tomohon Kapten Inf Juris Sahese , mewakili kapolres Tomohon, Kabag Perencanaan Kompol Sumaji, Kepala BIN Sulut Ahmad Firgaus , Plt Direktur RSUD Anugerah Tomohon dr Simon Pati, SH MARS dan jajarannya, bersama unsur jajaran pemerintah Kota Tomohon.(/Merson)

Jakarta,Sulutnews.com - Warga masyarakat Indonesia yang lahir dari keluarga keturunan yang terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) sekarang boleh bernapas lega, setelah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membolehkan mereka mendaftar dalam seleksi penerimaan prajurit TNI.

Sebelumnya warga negara keturunan PKI tidak diperkenankan mendaftar sebagai tentara. Selama ini pupus harapan mereka untuk ikut membela negara melalui jalur karir sebagai militer.

Kebebasan warga keturunan PKI mendaftar sebagai calon TNI itu disampaikan Jenderal Andika seperti yang diunggah dalam akun YouTube-nya, Rabu, 30 Maret 2022. Konten YouTube-nya beredar luas dan viral, serta dikutip oleh berbagai media pers siber di Tanah Air.

Dalam YouTobe tersebut Andika terlihat memimpin rapat penerimaan prajurit TNI, yakni Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI, dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.

Sebagaimana dikutip goindonesia.co dan cnnindonedia.com dari YouTube tersebut, dalam memimpin rapat tersebut, Andika menerima paparan mengenai persyaratan masuk menjadi korps corak loreng mulai dari Tes Psikologi, Akademik hingga persyaratan administrasi.

Andika mencermati paparan tersebut. “Ok. Nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? tanya Andika. “Pelaku dari kejadian tahun 65-66,” jawab salah satu prajurit.

“Itu berarti gagal? Apa bentuknya? Dasar hukumnya apa?” tanya Andika.

“Izin, TAP MPRS Nomor 25,” jawab anggota itu lagi.

Andika pun langsung meminta prajurit tersebut untuk menyebutkan isi dari TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tersebut.

Dia pun mempertanyakan apa yang dilarang dalam ketetapan tersebut.

“Dalam TAP MPRS nomor 25 satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65,” kata prajurit tersebut.

Andika pun mempertanyakan kebenaran isi yang dibacakan prajurit tersebut. Dalam kesempatan tersebut Andika menjelaskan isi dari TAP MPRS yang dimaksud.

“Yakin ini? Cari! Buka internet sekarang. Yang lain saya kasih tahu nih, TAP MPRS nomor 25 (tahun) 66. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam,” kata Andika tegas.

Yakin ini? cari, buka internet sekarang. Yang lain saya kasih tahu nih, TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya," kata Andika.

Usai memaparkan isi dari ketatapan tersebut Andika pun menjelaskan, bahwa TAP MPRS hanya melarang PKI beserta ajaran komunisme, leninisme dan marxisme.

Menurut dia, anggota keturunan PKI tidak melanggar ketetapan MPRS tersebut. “Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?” tanya Andika.

“Siap, tidak ada,” jawab prajurit tersebut. Lantas Andika meminta anggotanya untuk tidak membuat peraturan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Pada momen itulah poin nomer empat yang dipertanyakan tersebut dicabut.

“Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum!” tegas Andika.

“Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Ok? Hilang nomor empat,” tutup Andika.(/SMSI)

Tomohon,Sulutnews.com – Caroll Senduk dan Wenny Lumentut (CSWL) menyambut baik terbentuknya komunitas para pengemudi taxi in Driver dengan nama Magnet Klub, deklarasi bertempat di stadion kebanggaan Kota Tomohon Babe Palar, Selasa, (8/3/2022)

Berdirinya Magnet Klub, ditandai dengan pemasangan stiker berlogo “Magnet” di kaca depan dan belakang mobil oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Tomohon, Drs. Robby Kalangi, SH, MH.

Dalam sambutannya, Ketua komunitas Magnet Klub Tomohon, Samuel Siby mengatakan berdirinya Magnet Klub selain untuk jasa pelayan publik dibidang transportasi angkutan darat juga untuk mensejahterakan para anggota.

Sementara Wali Kota Tomohon yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan, Robby Kalangi menyambut baik kehadiran komunitas Magnet Klub Tomohon.

“Pemerintah Kota Tomohon tentunya menyambut baik kehadiran Magnet Klub sebuah komunitas pengemudi di Kota Tomohon,” sebut Kalangi.

“Sekaligus berharap agar Magnet Klub ini, menjadi contoh yang baik dalam berlalu lintas dan patuh dengan UU Lalu Lintas”

“Dan yang penting juga, bekerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan Tomohon sebagai kota yang teratur dan ramah dalam berlalu lintas serta kota yang aman,” tandas Kalangi.

Diketahui, Magnet Klub yang diketuai Samuel Siby, Sekretaris Steven Wolo, Bendahara Steven Momor dan Humas Gilbert Ratu, beranggotakan 56 driver dengan beragam jenis kendaraan dan bermarkas di Jalan Slanag Kolongan Satu Keamatan Tomohon Tengah.(/Merson)

Tomohon, Sulutnews.com - Asisten I Jusak S. T Pandeirot, S. Pd, MM, membuka pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 Tingkat Kecamatan Tomohon Tengah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Tomohon Tengah, Swasti Yogi Winadio, para Lurah se-kecamatan Tomohon Tengah, perwakilan Bapelitbangda, unsur DPRD kota Tomohon, unsur TNI/Polri, perwakilan LPM dan sebagian OPD, bertempat di Balai Pertemuan Kelurahan Kamasi, pada Selasa, (08/03/2022).

Jusak ST Pandeirot saat diwawancarai mengatakan, adapun pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023, merupakan agenda rutin perencanaan pembangunan daerah yang mempunyai tujuan. “Yaitu penajaman penyelarasan dan kesepakatan usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan masing-masing Kelurahan dan tujuan kedua yaitu menghimpun masukan dari yang akan disepakati bersama,” ujarnya. Sementara itu, Camat Tomohon Tengah, Swasti Yogi Winadio, saat diwawancarai menjelaskan dengan membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan.

“Musrenbang Kecamatan Tengah ada empat bidang yang diprioritaskan yaitu bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang infrastuktur,” terangnya. Memang banyak masukan-masukan delegasi dari kelurahan kepada pimpinan sidang musrenbang kecamatan. “Jadi mudah-mudahan apa yang telah diusulkan dari delegasi kelurahan, ke musrembang kecamatan dapat dinaikan ke musrenbang kota nanti,” tandasnya.(/Merson)

Tomohon,Sulutnews.com - Walikota Caroll Senduk didampingi Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut, melantik dan mengambil sumpah Pejabat Tinggi Pratama yang dilaksanakan di Aula rumah dinas Walikota Tomohon, Jumat (4/3/2022).

Rotasi Kabinet Tomohon Hebat kembali bergulir. Saat ini rolling lebih dikhususkan untuk pejabat eselon dua di lingkup Pemkot Tomohon.

Berikut nama-nama Pejabat yang dilantik, Enos Pontororing sebagai PLT Kadis PU, Joics Tarore sebagai Kadis Perkim, Nova Rompas sebagai Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ronald Kalesaran sebagai Staf Ahli administrasi SDM, Robby kalangi Sebagai Kadis Perhubungan, Hengkie Supit sebagai Kepala BPBD.

Walikota Tomohon Caroll Senduk didampingi Wakil Walikota Wenny Lumentut dalam arahannya mengatakan sebagai aparatur pemerintah tentu memegang peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan proses pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. kemajuan kota tomohon saat ini maupun di masa yang akan datang sangat tergantung pada sejauh mana aparatur pemerintah bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat menyikapi berbagai kebijakan, program, serta dinamika dan kompleksitas permasalahan yang terjadi saat ini. 

"Untuk dapat menyikapi semua itu dibutuhkan insan aparatur yang profesional, loyal, berdedikasi, berdisiplin, taat aturan, berwawasan luas, memiliki kompetensi serta mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang secara dinamis," bebernya.

“Kota Tomohon sedang berupaya semaksimal mungkin untuk menata birokrasi ke arah yang lebih baik lagi, diantaranya menempatkan pejabat sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good government  dan clean government) selaras dengan dicanangkannya tahun 2022 sebagai tahun kinerja, disiplin dan pengembangan kompetensi”, ungkap Walikota.

"Sebagai implementasi dari upaya menata sistem pemerintahan di kota Tomohon, pada hari ini saya telah melantik dan mengambil sumpah/janji sebagian pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. Tentunya saudara-saudara yang baru saja dilantik, diharapkan untuk menunjukkan kinerja, prestasi dan disiplin kerja yang  maksimal. harus saudara-saudari pahami bahwa jabatan yang diemban merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. artinya bahwa saudara-saudara harus mampu mempertanggungjawabkan melalui pelaksanaan tugas yang berorientasi pada pencapaian output maupun income sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Perlu saya tegaskan di sini bahwa reward akan senantiasa kami berikan kepada aparatur yang mampu menunjukkan totalitas dalam kinerja serta prestasi kerja yang tinggi dan sebaliknya punishment akan kami berlakukan bagi mereka yang tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik," kata senduk.

Lanjutnya, salah satu bentuk reward yang telah disiapkan adalah dengan memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja yang telah diterapkan sejak bulan januari tahun 2022 ini.

"Seperti yang telah kita semua ketahui bahwa TPP berbasis kinerja adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan aspek disiplin dan kinerja PNS yang bersangkutan, tidak sama seperti TPP yang sebelumnya saudara-saudara terima yang hanya berdasarkan aspek disiplin. hal ini berarti, setiap PNS dituntut tidak hanya hadir di tempat kerja tapi juga mampu berkinerja dengan baik di unit kerjanya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas, saudara-saudara juga akan diperhadapkan dengan berbagai kompleksitas permasalahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, tetapi saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh saudara-saudara, setiap permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya," tambahnya.

Pengambilan Sumpah Janji Jabatan juga Dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. O. D. S. Mandagi, MAP., Kepala BKPSDM Kota Tomohon Josias Makalew, S.Pt., Rohaniwan serta Para Pejabat yang baru dilantik.(/Merson)