Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah (2)

Sulteng,Sulutnews.com - Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P dan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si  meninjau operasi Satuan Tugas (Satgas) Mandago Raya yang berlangsung di wilayah Kabupaten Poso. Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kunjungan kerja (kunker) dua petinggi di jajaran  TNI - Polri di Sulteng pada hari sabtu (20/02/2020) belum lama ini, di terimah langsung oleh Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos G. Matondang, M.M., M.Tr (Han)

Kepada Sulutnews.com Minggu (21/02), Kapendam XIII/Merdeka Kolonel Kav M. Jaelani dalam keterangan nya menjelaskan bahwa tujuan Panglima TNI dan Kapolri melaksanakan Kunker di wilayah Korem 132 yakni, untuk meninjau operasi Satuan Tugas (Satgas) Mandago Raya yang berlangsung di wilayah Kabupaten Poso.

"Kunker Panglima TNI dan Kapolri di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu untuk mengecek sejauh mana perkembangan satgas Mandago Raya." Imbuh Kapendam.

Lebih lanjut Kapendam dijelaskan Kapendam bahwa  selain meninjau pelaksanaan operasi, Panglima TNI dan Kapolri juga turut memberikan arahan kepada seluruh anggota satgas tentang pentingnya sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas.

"Bapak Panglima TNI dan Kapolri juga memberikan pengarahan kepada anggota satgas, sembari memantau perkembangan operasi." Ucap Kapendam

Lanjut dijelaskan Kapendam, "nama satgas Mandago Raya diambil dari bahasa wilayah poso yang artinya baik hati sehingga pada tanggal 1 januari 2021 nama sandi Satgas Tinombala akhirnya dirubah menjadi Satgas Mandago Raya tukasnya.

Diketahui usai memberikan pengarahan kepada anggota Satgas Mandago Raya Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan langsung bertolak menuju Bandara Kasiguncu untuk melaksanakan take off menuju Bandara Sis Aljufri Palu kemudian kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Boeing VIP 737 dengan nomor seri A-7305 milik TNI AU. (Adrian)

Semarang, Sulutnews.com - Ditreskrimum Polda Jawa Tengah laksanakan pers rilis kasus pencabulan yang dilakukan tersangka berinisial S (39) terhadap anak di bawah umur dengan korban mencapai 9 (sembilan) orang yang berusia 13-15 Tahun pada hari ini, Kamis (26/11/2020).

Pers Rilis dipimpin oleh Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, hadir juga Kasubdit IV AKBP Sunarno, Kanit I (PPA) Kompol Agus Sunandar, Panit I Unit I AKP Pudji Hari S, dan Panit II Unit I : Iptu Yuni Utami.

Kabidhumas menjelaskan modus operandi tersangka mengaku dapat mendeteksi makhluk halus yang ada di tubuh orang, dan mengusir dengan melakukan penyatukan raga (berhubungan badan) dan memberikan pil koplo atau pil putih.

"Kita mendasari dari laporan polisi, modusnya dari tersangka berinisial S ini mengagetkan kita semua ya, dengan mengatakan pada korban bisa mendeteksi mahluk halus yang ada di tubuh orang." ungkap Kabidhumas, Kamis (26/11/2020).

Adapun kesembilan korban berinisial AAP (14) APS (15) IA (14) SE (14) BMP (14) SHN (15) UTH (13) B (14) AC (15) selain itu ada juga terduga korban lain berjumlah empat orang berinisial S (14) W(14) T (14) A (14).

"TKP ada beberapa tempat, ada di kamar mandi, di hotel, di kos-kosan dan di rumah pelak. untuk wilayah ada di Semarang dan Boja" ungkap Kabidhumas, Kamis (26/11/2020).

Pelaku mengaku menjalankan aksi bejatnya sejak 2018, aksinya terungkap karena salah satu korban menceritakan kepada orang tuanya kemudian orang tuanya membuat pengaduan dan melaporkanya pada polisi.

"Pelaku tidak membuka praktik tapi aksinya berjalan dari mulut ke mulut, temanya di kenalkan oleh temanya lagi jadi bila korban ingin lepas dari pelaku maka korban harus mencarikan korban baru baru dilepaskan oleh pelaku." ungkap AKBP Sunarno, Kamis (26/11/2020).

Polisi menyita barang bukti berupa akta kelahiran korban, pakaian korban dan Hinda Civic Nopol H 7765 AM milik tersangka.

Atas perbuatanya tersangka diancam dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan atau Pasal 76EJo Pasal 82UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliyar rupiah). (/Dyah)