Josh Tinungki

Josh Tinungki

MINUT, Sulutnews.com - Konsultasi P/ KB Sinode GMIM yang digelar Sabtu (10/9/2022) di Jemaat RUT Suwaan menghasilkan sejumlah catatan dalam kaitan merevisi Pola Baku program pelayanan P/ KB Sinode GMIM Tahun 2022. Berbagai masukan sebagai bahan revisi disampaikan oleh sejumlah Penatua di aras Wilayah yang bertujuan semakin memantapkan pelalsanaan program kegiatan P/KB secara Sinodal.

" Apa yang sudah disampaikan, telah menjadi bahan untuk nantinya ditetapkan dalam pelaksanaan pola baku tahun kerja pelayanan 2023, namun yang pasti semua itu dilakukan atas dasar membangun kebersamaan dalam pelayanan." Mari kita melayani dengan penuh Cintah kasih dan menjauhkan kebencian dalam persekutuan," ungkap Pnt Mourits Mantiri Ketua P/KB Sinode GMIM saat menyampaikan hasil rumusan tim Satu, Dua dan tiga pada rapat Konsultasi pola baku tahun 2022.

Sementara itu Sekertaris Komisi P/KB Sinode GMIM Pnt Reza Rumambi mengatakan berbagai masukan yang audah dirumuskan nersama nantinya akan ditetapkan lewat badan pekerja majelis Sinode GMIM." Kami Komisi akan membawa dalam sidang tahunan BPMS dan ini nantinya akan menjadi keputusan bersama yang akan dijabarkan pada pelaksanaan program PKB tahun 2023 mendatang," jelas Pnt Rumambi.

Ada banyak revisi yang nantinya akan diterapkan pada pelaksanaan program pelayanan tahun 2023 diantaranya, untuk kegiatan pelayanan diakonia P/KB Sinode ke jemaat- yang butuh topangan, juga untuk pelaksanaan lomba Paduan Suara khusus Pelatih hanya bisa melatih dua kelompok Paduan Suara dan jika melangga akan diberikan sangsi satu tahun tidak dapat melatih. Juga untuk teknis Lomba Baca Masmur tidak ada lagi babak penyisihan tetapi kangsung dinilai siapa yang mendapatkan Gold Champion.

Sukses pelaksanaan konsultasi P/ KB tahun 2022 di Jematt RUT Suwaan tidak lepas dari peran serta BPMJ bahkan seluruh Pelsus dan Komisi juga anggota P/KB jemaat yang diketuai oleh Clay Dondokambey dan juga ditopang oleh Cevind Dotulong Wakil Bupati Minahasa Utata.(josh tinungki)

TOMOHON, Sulutnews.com - Kedatangan Duta Besar RI untuk Singapura Suryapratomo di Kota Tomohon meninggalkan kesan bagi tujuh Panti Asuhan yang ada di Kota Tomohon. Pasalnya ditengah kunjungannya bersama rombongan pengusaha Singapura pada Kamis (8/9/2022) Suryapratomo bersama rombonhan berkesempatan membantu Tujuh Panti asuhan yang ada di Kota Tomohon sebesar Rp 100 Juta.

"Kami sungguh berbahagia dan merespon baik apa yang disampaikan Pak Wakil Walikota Tomohon saat berkunjung ke singapura yang terus mempromosikan pariwisata dan kedatangan kami bersama para pengusaha juga ingin berbagi kasih dengan membantu panti asuhan di Kota Tomohon," ungkap Suryapratomo saat menyerahkan banruan mewakili pengusaha yang tergabung dalam Singapore Indonesia Cycling Group (SICG)

Tujuh Panti asuhan yang mendapatkan banruan diantaranya, Panti Asuhan Mefiboset Talete
Panti asuhan Melania, Panti asuhan sayap kasih
Panti asuhan Nasareth, Panti asuhan Dorkas, Panti Asuhan Santa Ana dan Biara Bruder 7 kedukaan.(josh tinungki)

Wenny Lumentut Terus Promosikan Pariwisata Kota Tomohon Hingga ke Luar Negeri

TOMOHON , Sulutnews.com - Upaya Pemerintah Kota Tomohon melalui Wakil Walikota Wenny Lumentut untuk terus mempromosikan pariwisata mendapatkan respon positif dari sejumlah pengusaha yang ada di Singapura. Terbukti pada Kamis (8/9/2022) Duta besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo datang bersama pengusaha Singapura melihat langsung potensi pariwisata yang dimiliki Kota Bunga Tomohon.

" Kami sungguh berbahagia dan merespon baik apa yang disampaikan Pak Wakil Walikota Tomohon saat berkunjung ke singapur yang terus mempromosikan pariwisata dan kedatangan kami bersama para pengusaha untuk melihat langsung objek wisata yang ada," ungkap Suryopratomo.

Selain merespon promosi pariwisata di Kota Tomohon, Diaspora Indonesia di Singapura juga melakukan Goes bersama mantan Kapolda Sulut Royke Lumowa dan menyerahkan bantuan kepada beberapa yayasan yang dipusatkan di Terung Kabasaran Kota Tomohon."Diaspora Indonesia yang ada di Singapura punya kepedulian yang sangat tinggi. Ini dari semua teman-teman Diaspora Indonesia di Singapura ini bagian dari bentuk cinta kasih kami Diaspora. Semoga bermanfaat untuk warga di Tomohon. Meski jumlahnya tak besar, tapi ini bentuk Cinta Kasih kami buat membantu yang di Tomohon,” ungkap Dubes..

Diketahui, yayasan yang mendapat bantuan sebesar Rp 100 juta yakni Panti Asuhan Melania, Panti asuhan sayap kasih, Panti asuhan Nasareth, Panti Asuhan Dorkas, Panti Asuhan Santa Ana, Biara Bruder 7 kedukaan, Panti asuhan Mefiboset Talete.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com -Wakil Ketua Komisi III DORD Sulut Stela Runtuwene mengatakan, keberadaan sungai Ranoyapo yang berada di Minahasa Selatan kondisinya kini kian memprihatinkan, ini disebabkan terjadi pengikisan tanah sehingga sungai mulai melebar dan mengancam pemukiman waega bahkan jembatan yang menjadi penghubung jalan trans sulawesi. Menurutnya jika kondisi tersebut dibiarkan dikuatirkan bakal kembali menyebabkan putusnya jembatan yang melewati jembatan yang berada diwilayah Kecamatan Ranoyapo tersebut

"Kami mendesak pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggungjawab atàs pekerjaan segera membangun tanggul disepanjang pinggiran sungai, sebab kondisinua saat ini sangat mengkhawatirkan," tegas Runtuwene

Juga politisi Partai Nasdem yang tidak pernah berhenti memperjuangkan kepentigan masyarakat lewat lembaga DPRD Sulut ini mengatakan, ada pengalaman putusnya jembatan yang lama dilokasi yang sama adalah akibat terjadinya pengikisan tanah sehingga diharapkan pembangunan tanggul sangat mendesak untuk dilakukan."Harus dibuatkan tanggul dari Lopana sampai Rumoong Bawah, sehingga itu juga menjadi pengaman untuk permukiman warga yang ada tiga desa sekitar bantaran sungaii," ungkap politisi asal daerah pemilihan Minsel - Mitra ini.

Untuk mempercepat pembangunan tanggul, kami akan mengusulkan agar anggaran dapat teralokasi dalam APBD tahun 2023 depan."Jika PU tidak sanggup merealisasikan aspirasi masyarakat ini, kami menyarankan agar kewenangan dapat dilimpahkan ke balai sungai," tutup Runtuwene.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Gagasan untuk menjadikan Kota Tomohon terus maju dan berkembang agar masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan dalam berbagai bidang terus dilakukan, seperti upaya Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut yang bakal menghadirkan restoran dan waralaba ternama J.CO Donuts yang menyediakan donat lesat, kopi, dan yogurt beku. Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Johnny Andrean Group sejak tahun 2005 ini segera hadir dan siap memanjakan warga kota Tomohon.

" Kehadiran restoran dan waralaba J.CO bakal semakin memberi warna bagi kemajuan kuliner yang ada di Kota Tomohon, dan diharapkan dapat menjawab keinginan masyarakat untuk menikmati kelezatan Donat, Kopi dan Yogurt beku yang selama ini hanya bisa didapat di Kota.Manado," kata Lumentut.

Juga Politisi yang memiliki latar belakang pengusaha ini mengatakan untuk J.CO Donuts di Kota Tomohon bakal spesial karena mendapatkan referensi langsung dari Pemilik Jhonny Andrean." Pemerintah Kota Tomohon tidak akan pernah berhenti membangun dan menghadirkan berbagai inovasi sehingga wajah kota Tomohon semakin hari akan semakin berkembang, terutama dibidang kuliner serta hiburan," kata Lumentut.

Sebagaimana diketahui J.CO Donuts adalah waralaba yang telah memiliki cabang diseluruh Indonesia bahkan dibeberapa negara Asia, dimana penyajian model dengan mengutamakan rasa yang sangat enak, sehingha sangat disukai mulai dari anak kecil bahkan orang dewasa.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Ditunjuk menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwistaan tahun 2022-2025 dijadikan momentum untuk mempeejuanfkan Empat Objek Wisata yang ada di Kabupaten Talaud masuk dalam Ranperda pengembangan Kepariwisataan.

" Empat objek wisata dikabupaten talaud memiliki keunikan untuk dikembangkan sehingga saya melihat ini perlu dimasukan dalam rencana induk Perda Pariwisata Sulut," kata Tjanggulung.

Politisi Partai Nasdem ini juga berharapa dengan masuknya Emoat objek wisata di Kabupaten Talaud dapat menunjang kemajuan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Talaud. "Kami berharap dengan adanya Perda ini nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan serta pengembangan sektor pariwisata di
provinsi Sulawesi Utara tahun 2022-2025, termasuk empat objek wisata di Nusa Utara," ungkap Tjanggulung.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Alexander Wattimena menjelaskan bahwa pihaknya akan menunjang pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi objek wisata.
"Saling menunjang tentunya. Yakni jalan yang berada di antara ruas jalan nasional dan jalan kabupaten, tentu menjadi kewajiban provinsi," terang Wattimena.

Empat objek wisata yang masuk dalam Ranperda yakni Pantai Melonguane, Pulau Sara, Manee di Kakorotan dan Tanjung Jokowi di Miangas menjadi prioritas untuk dikembangkan.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Luar biasa itu mungkin kalimat yang patut disampaikan bagi personil Fraksi Demokrat DPRD Sulut diantaranya Wakil Ketua DPRD Sulut Bily Lombok, Ketua Fraksi Demokrat Hendry Walukow dan Anggota Fraksi Demokrat Ivan Kristo Lumentut meskipun diguyur hujan deras namun tetap setia bersama ratusan mahasiswa yang berorasi menuntut DPRD Sulut dapat memfasilitasi aspirasi mereka yang menolak kenaikan Harga BBM.

" Kami minta DPRD Sulut mau mendengar keluhan bahkan derita rakyat yang saat ini menjerit akibat kebijakan Pemerintah yang menaikan harga BBM, dampaknya sangat dirasakan," teriak mahasiswa dari GMNI dan PMII yang menggelar orasi Selasa (6/9/2022) dihalaman kantor DPRD Sulit.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan Mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok menegaskan, DPRD tetap berkomitmen meneruskan apa yang menjadi aspirasi kepada Pemerintah." Khusus penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Pusat kami akan berupaya melibatkan kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasi yang sudah ditandatangani melalui zoom, agar bisa menyaksikan komitmen DPRD dalam meneruskan aspirasi," ungkap Lombok

Juga kata Ketua Fraksi Demokrat Henry Walukow dan personil Fraksi Ivan Kristo Lumentut yang sepakat dengan tuntutan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM." Partai Demokrst turut merasakan jeritan hatu rakyat serta siap bersama rakyat memperjuangkan penolakan kenaikan harga BBM keoada Pemerintah Pusat," tegas Walukow dan Lumentut

Untuk diketahui sejak pagi hingga sore DPRD Sulut tiga kali berturut turut menerima gelombang demo yang menolak kenaikan harga BBM, demo pertama dari kelompok Partai Buruh sejahtra dan pekerja yang diterima Ketua Fraksi Demokrat Hendry Walukouw, Melky Jakhin Pangemanan, Braien Waworuntu, Ivan Kristo Lumentut. Gelombang Demo kedua dari kelompok.mahasiswa GMNI yang diterima oleh Wakil Ketua Billy Lombok, Victor Mailangkay, Ketua Fraksi Demokrat Hendry Walukow, Anggota Fraksi Nasdem Braien Waworuntu, Anggota Fraksi Demokrat Ivan Kristo Lumentut dan Ketua Fraksi Nyiur Melambai Ayub Ali Albugis dan gelombang aksi ke tiga yakni dari kelompok Mahasiswa GMNI dan PMII diterima okeh Wakil Ketua Billy Lombok, dan Victor Mailangkay, Ketua Fraksi Demokrat Hendry Walukouw dan Anggota Kristo Ivan Lumentut.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Luar biasa itu mungkin kalimat yang patut disampaikan bagi personil Fraksi Demokrat DPRD Sulut diantaranya Wakil Ketua DPRD Sulut Bily Lombok, Ketua Fraksi Demokrat Hendry Walukow dan Anggota Fraksi Demokrat Ivan Kristo Lumentut meskipun diguyur hujan deras namun tetap setia bersama ratusan mahasiswa yang berorasi menuntut DPRD Sulut dapat memfasilitasi aspirasi mereka yang menolak kenaikan Harga BBM.

" Kami minta DPRD Sulut mau mendengar keluhan bahkan derita rakyat yang saat ini menjerit akibat kebijakan Pemerintah yang menaikan harga BBM, dampaknya sangat dirasakan," teriak mahasiswa dari GMNI dan PMII yang menggelar orasi Selasa (6/9/2022) dihalaman kantor DPRD Sulit.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan Mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok menegaskan, DPRD tetap berkomitmen meneruskan apa yang menjadi aspirasi kepada Pemerintah." Khusus penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Pusat kami akan berupaya melibatkan kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasi yang sudah ditandatangani melalui zoom, agar bisa menyaksikan komitmen DPRD dalam meneruskan aspirasi," ungkap Lombok

Juga kata Ketua Fraksi Demokrat Henry Walukow dan personil Fraksi Ivan Kristo Lumentut yang sepakat dengan tuntutan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM." Partai Demokrst turut merasakan jeritan hatu rakyat serta siap bersama rakyat memperjuangkan penolakan kenaikan harga BBM keoada Pemerintah Pusat," tegas Walukow dan Lumentut

Untuk diketahui sejak pagi hingga sore DPRD Sulut tiga kali berturut turut menerima gelombang demo yang menolak kenaikan harga BBM, demo pertama dari kelompok Partai Buruh sejahtra dan pekerja yang diterima Ketua Fraksi Demokrat Hendry Walukouw, Melky Jakhin Pangemanan, Braien Waworuntu, Ivan Kristo Lumentut. Gelombang Demo kedua dari kelompok.mahasiswa GMNI yang diterima oleh Wakil Ketua Billy Lombok, Victor Mailangkay, Ketua Fraksi Demokrat Hendry Walukow, Anggota Fraksi Nasdem Braien Waworuntu, Anggota Fraksi Demokrat Ivan Kristo Lumentut dan Ketua Fraksi Nyiur Melambai Ayub Ali Albugis dan gelombang aksi ke tiga yakni dari kelompok Mahasiswa GMNI dan PMII diterima okeh Wakil Ketua Billy Lombok, dan Victor Mailangkay, Ketua Fraksi Demokrat Hendry Walukouw dan Anggota Kristo Ivan Lumentut.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Menyikapi suara masyarakat Sulawesi Utara yang terus melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, Anggota Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu menyampaikan dukungannya atas aspirasi yang disampaikan masyarakat. Dihadapan puluhan masa yang menamakan diri perwakilan Buruh politisi Partai Nasdem Sulut ini dengan tegas menyatakan siap bersama masyarakat berjuang menolak kenaikan BBM.

" Saya pribadi siap berjuang bersama- sama dengan rakyat berjuang menolak kenaikan BBM," tegas Waworuntu.

Juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulit ini.mengatakan, sebagai wakil rakyat tentu adalah wajib hukumnya memperjuangkan apa yyang menjadi aspirasi rakyat." Kebijakan pemerintah pusat menaikan harga BBM telah melewati berbagai kajian, namun juga perlu melihat kesulitan rakyat yang saat ini sementara berjuang dari keterpurukan akibat pandemi covid 19," kata Wwoworuntu.

Sebagaimana aspirasi yang disampaikan, buruh menuntut kaji ulang kenaikan harga BBM, menuntuk kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Undang- undang Unibuslow. (josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Komisi I DPRD Sulut saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mempertanyakan mekanisme seleksi calon Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini sudah pada tahapan penetapan tanggal pelaksanaan. Kepada Dinas Kominfo Ketua Komisi I Rasky Mokodompit mengatakan harusnya ada koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo itu penting dan wajib dilakukan karena sebagaimana aturan perundang-undangan DPRD wajip melakukan Fit and Propertest,

" Paling tidak DPRD dikomunikasikan terkait proses seleksi calon, terutama terkait tanggal pelaksanaan kita perlu menyesuaikan waktu mengingat DPR juga ada banyak agenda penting yang sementara dilaksanakan," tegas Rasky.

Senada dikatakan Sekertaris Komisi Hendry Walukouw yang menegaskan peran DPRD dalam kaitan seleksi KIP, sebagaimana UU no 14 tahun 2016 kedudukan DPRD sangat penting, sehingga Dinas Kominfo juga wajib mengkoordinasikan dengan DPRD dalam setiap tahapan seleksi calon KIP." Kita adalah mitra kerja dan sebagai mitra kita perlu membangun hubungan yang baik dalam semua tugas yang menjadi kewenangan masing-masing," ungkap Walukow.

Dalam kaitan apa yang disampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Sulut,Kepala Bidang Kominfo Christian Iroth SSTP menjelaskan, jika pihaknya dalam seleksi anggota KIP ini adalah sebagai Kepala Sekretariat, sementara semua agenda tahapan diputuskan oleh tim seleksi." Keputusan tahapan seleksi calon KIP dilakukan oleh Tim Seleksi, kami pihak sekertariat hanya menjalankan," jelas Iroth.

Hadir pada RDP yang dilaksanakan Senin (5/9/2022) siang tersebut Anggota Komisi I DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan yang juga mengingatkan Kominfo untuk bagaimana menjadi mitra kerja Komisi sebagaimana regulasi, karena dari semua OPD mitra kerja Komisi I, Dinas Kominfo kurang mampu meyakinkan terutama dalam hal menjadi eksekutor pelaksanaan program kerja OD- SK." Kalau kami beri nilai capaian kerja OPD mitra kerja Komisi I dari nilai 1 sampai 10, Dinas Kominfo berada di peringkat 4 kinerja buruk," kata MJP yang selalu kritis dan konsisten bicara lantang untuk kepwntingan rakyat.(josh tinungki)