Josh Tinungki

Josh Tinungki

MANADO, Sulutnews.Com - Personil Komisi IV DPRD Sulut Muslimah Mongilong meminta Dinas Kesehatan akan kembali memprogramkan bantuan kesehatan tahùn 2023 mendatang kembali memprogramkan bantuan kesehatan bagi masyarakatsepert. Menurut personil Fraksi PDIP ini selain pelayanan kesehatan di setiap UPTD bantuan langsung kepada masyarakat akan sangat bermanfaat.

" Bantuan kepada masyarakat seperti pemberian Kursi Roda juga pemeriksaan Mata dan pembagian kacamata gratis kepada masyarakat akan sangat bermanfaat," ungkap Mongilong saat RDP Rabu (2/11/2022)

Pada RDP yang dihadiri langsung keoala dinas Kesehatan Provinsi Dr. Debby Kalalo serta seluruh kepala Rumah Sakit milik daerah se Sulit tersebut juha mongilong menyuarahkan soal perhatian dinas terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang datang ke rumah sakit milik oemerintah daerah." Seringkali ada oknum di rumah sakit yang sering lalai bahkan abai karena mengutamakan pembayaran dulu baru pelayanan kepada pasien," tegas Muslimah.

Muslimah Mongilomg adalah salah satu Anggota DPRD Sulut yang gencar menyuarahkan kepentingan masyarakat kepada OPD mitra kerja Komisi.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Komisi I DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja perangkat daerah Badan Perbatasan, padagiat yang dipimpin langsung Kerua Komisi Rasky Mokodompit didampingi Sekertaris Hendry Walukouw tersebut dilaporkan sejumlah capaian terkait tugas dan kewenangan Badan yang mengelola kawasan perbatasan.

"Pelalsanaan program di wilayah perbatasan memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibandingkan dengan OPD lain, mengingat masyarakat yang tinggal diwilayah perbadasan sering tertinggal dari masyarakat yang hidup diwilayah daratan, sehArusnya perlu mendapatkan perlakuan khusus," ungkap Yetty Pulu Kepala Badan Perbatasan Sulut.

Dari sejumlah program yang sudah dilaksanakan menarik terungkap jika badan yang mengurus semua kepentingan daerah bahkan negara karena berbatasan dengan negara lain ini justru sampai hari ini tempat bangunan kantor masih belum memiliki kantor sendiri karena kantor yang saat ini ditempati adalah milik dinas yang lain." Bagaimana mengatur wilayah perbatasan kalau kantor juga tidak ada. Nanti akan menjadi perhatian serius bagi komisi I terkait kantor,”tegas Ketua Komisi I, Raski Mokodompit.

Pembangunan di wilayah perbatasan harusnya perlu mendapatkan prioritas mengingat wilayah ini adalah beranda terdepan terjaminnya kesejahtraan masyarakat dan paling penting keamanan." Perbatasan adalah beranda terdepan NKRI. Makanya harus hebat dan cantik. Kami support berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan,”ujsr Sekretaris Komisi I, Hendry Walukow.

Hadir pada RDP yang dilaksanakan diruang Komosi I Selasa (1/11/2022) Melky Jakhin Pangemanan, Hilman Idrus dan Herol Vresly Kaawoan.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan memanggil Balai Sungai, Kejaksaan serta Biro Hukum Pemprov Sulut untuk mendapatkan solusi atas keluhan Keluarga Sumesi yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak atas ganti rugi lahan mereka yang terkena proyek pembangunan Waduk Kuwil. Pada giat yang dilaksanakan Senin (31/10/2022) perwakilan keluarga memohon agar apa yang menjadi hak mereka miranya dapat direalisasik.

"Kami telah menyerahkan bukti asli kepemilikan sebagai syarat pembayaran kepihak BPN, namun saat kami mengkonfirmasih kembali karena ada realisasi tapi pihak BPN tidak bisa menunjukan buktinya sehingga pembayaran ganti rugi harus sitahan," ungkap Perwakilan keluarga Sumesei.

RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi Berty Kapojos didampingi Wakil Ketua Amir Liputo, anggota Boy Tumiwa dan juga dihadiri koordinator Komisi Wakil Kerua DPRD Jak Arthur Kojongian ini beruoaya mencari solusi atas apa yang dihadapi masyarakat." DPRD bukan pengambil keputusan, tetapi menjadi fasilitas bagi semua rakyat sulut yang ingin mendapatkan keadilan.

Sebagaimana diketahui lahan milik Keluaega Sumesey yang belum mendaoatkan ganti rugi akibat embangunan waduk Kuwil tersebut berlokasi di Desa Kolongan dengan luas 40.516.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan memanggil Balai Sungai, Kejaksaan serta Biro Hukum Pemprov Sulut untuk mendapatkan solusi atas keluhan Keluarga Sumesi yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak atas ganti rugi lahan mereka yang terkena proyek pembangunan Waduk Kuwil. Pada giat yang dilaksanakan Senin (31/10/2022) perwakilan keluarga memohon agar apa yang menjadi hak mereka miranya dapat direalisasik.

"Kami telah menyerahkan bukti asli kepemilikan sebagai syarat pembayaran kepihak BPN, namun saat kami mengkonfirmasih kembali karena ada realisasi tapi pihak BPN tidak bisa menunjukan buktinya sehingga pembayaran ganti rugi harus sitahan," ungkap Perwakilan keluarga Sumesei.

RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi Berty Kapojos didampingi Wakil Ketua Amir Liputo, anggota Boy Tumiwa dan juga dihadiri koordinator Komisi Wakil Kerua DPRD Jak Arthur Kojongian ini beruoaya mencari solusi atas apa yang dihadapi masyarakat." DPRD bukan pengambil keputusan, tetapi menjadi fasilitas bagi semua rakyat sulut yang ingin mendapatkan keadilan.

Sebagaimana diketahui lahan milik Keluaega Sumesey yang belum mendaoatkan ganti rugi akibat embangunan waduk Kuwil tersebut berlokasi di Desa Kolongan dengan luas 40.516.(josh tinungki)

Pemprov Sulut Terkesan Tidak Serius Mengusulkan Ranperda Kepada DPRD

MANADO,Sulutnews.com - Ketidak siapan pihak Eksekutif dalam hal memfasilitasi Ranperda yang diajukan sehingga menyebabkan penyelesaian Ranperda menjadi Perda tidak dapat dilaksanakan tepat waktu patut menjadi dasar efaluasi sehingga kedepan tidak lagi menjadi kendala. Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut, Careig Naichel Runtu (CNR) saat ranperda diajukan oleh pihak eksekutif harusnya sudah siap dengan Naskah Akademik, dan yang paling penting tersedia alokasi anggaran yang mendukung penyelesaian satu buah Perda.

“Pengajuan ranperda inisiatif Eksekutif terkesan kurang serius, karena saat disampaikan tidak didukung oleh naskah akademik serta anggaran, sehingga ini yang menjadi kendala," ungkap CNR keoada wartawan usai memimpin rapat Baoemperda bersama SKPD, Senin (31/10/2022).

Personil Komisi IV ini mengatakan meski untuk tahun 2022 yang akan segera berakhir, ada Delapan Ranperda yang diusulkan oleh Eksekutif masuk dalam Propemperda namun belum bisa karena masih bersifat aspirasi.“Meski demikian Ranoerda yang diusulkan akan disampaikan ke pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dikonsultasikan ke Kemendagri,”kata CNR.

Terkait target realisasi Propemperda tahun 2022, khusus Ranperda inisiatif baru mencapai 50 persen dari Empat Ranperda Inisiatif DPRD provinsi, dua di antaranya tuntas dibahas yakni Ranperda tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Ranperda Perlindungan dan Pengendalian Pohon sudah tuntas di tahapan pembahasan, dan tinggal menunggu ditetapkan sedangkan Ranperda tentang Minuman Tradisional Cap Tikus dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.maaih sementara berproses.(josh tinungki)

MANADO,Sulutnews.com - Anggota Komisi III DPRD Sulut Boy Tumiwa mengatakan dalam hal penyelesaian apa yang menjadi tuntutan warga Desa Pindol Kabupaten Bolaang Mongomdouw terkait ganti rugi lahan mereka yang terkena proyek Waduk, pihak terkait dalam hal ini Balai Sungai kiranya dapat mendengar keluhan warga dengan mensiasatinya sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku terkait ganti rugi.

" Pembangunan waduk sangat penting karena menyangkut harkat hidup orang banyak, tetapi soal ganti rugi lahan masyarakat juga penting, sehingga harus disikapi dengan bijak," kata Tumiwa.

Personil Fraksi PDIP DPRD Sulit ini juha berharap, dalam hal proses ganti rugi agar tidak menerapkan syarat yang justru menyulitkan masyarakat." Jangan sampai syarat ketentuan yang diterapkan dalam hal ganti rugi mendatangkan persoalan sehinhha justru lebih menambah masalah yang oada akhirnya menimbulkan persoalan baru," ungkap Tumiwa.

Sebagaimana diketahui, pembangunan waduk atau Bendungan Air di Desa Pindol Kabupaten Bolaang Mongondouw masih harus terhambat karena persoalan ganti rugi yang dituntut masyarakat sekita lokasi belum ada realisasi.(josh tinungk)

Hendry Walukouw : Semua Dilakukan Hanya Untuk Memuji dan Memuliahkan Nama Tuhan

MANADO, Sulutnews.com - Jemaat GMIM EBEN HEZER Tatelu pada lomba Grend Prix Paduan Suara PKB GMIM yang mulai digelar Jumat, (28/10/2022) bertempat di jemaat GMIM Kolam Berhesda Tikala Kumaraka Manado tampil memukau. Sebagai peserta pertama naik panggung dengan dirigen Pnt Boy Monding disaksikan langsung Ketua Sinode GMIM Pdt Dr Hein Arina.

" Kkeikutsertaan di Grand Prix merupakan kerinduan PKB Eben Haezar Tatelu untuk memuji Tuhan melalui padua suara," ungkap Pnt Hendry Walukouw Ketua PKB jemaat GMIM EBEN HEASER Tatelu.

Walukouw juga mengatakan mengikuti lomba Paduan Suara diajang Grend Prix adalah kesempatan mengasah kemampuan tampil bagi PKB Jemaat GMIM EBEN HEAZER Tatelu, tetapi yang paling utama adalah bagaimana dapat menlaksanakan misi Bersekutu bersaksi melayani untuk kemuliaan nama Tuhan."Yang paling utama adalah memuji kebesaran nama Tuhan melalui paduan suara PKB,”kata Walukow.

Penampilan PKB GMIM EBEN HEAZER Tatelu juga diapresiasi oleh Ketua Sinode GMIM Pdt Dr Heind Arina yang menyaksikan langsung lomba yang menampilkan kelompok Paduan terbaik di kategori Big Choir, Midel Choir dan Smoll Choir di lingkup PKB GMIM.(josh tinungki)

MANADO. Sulutnews.com - Sekertaris Komisi III DPRD Sulit Stella Runtuwene mengatakan Momentum hari Sumpah Pemida 28 Oktober 2022 kiranya menjadi motivasi bagi generasi muda di Sulawesi Utara untuk dapat menfhasilkan karya yang bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya pergerakan pemuda Indonesia hingga menghasilkan ikrar yang dituangkan lewat Sumpah Pemida adalah sejarah yang menggambarkan bagaimana peran pemida dalam merebut kemerdekaan.

" Sekarang kita bukan lagi berperang melawan penjajahan untuk merebut kemerdekaan, tetapi bagaimana pemuda Sulut mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal- hal positif yang dapat memberikan dampak baik bagi pembangunan daerah," kata Runtuwene.

Politisi Partai Nasdem yang selalu peduli dengan kebutuhan masyarakat Sulut ini, juga mengatakan saat ini ada banyak kesempatan yang bisa dilakukan lewat peran generasi mida untuk memberikan sumbangsi yang terbaik dalam membangun Daerah." Mari Segenap generasi mida Sulut tunjukan yang terbaik lewat kegiatan positif yang dapat memberikan dampak baik bagi kemajuan daerah." tegas Runtuwene.

Sebagaimana diketahui, peringatan Sumpah Pemuda tahun 2022 ditandai dengab pelaksanaan Upara bendera serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara sederhana.(josh tinungki)

MANADO,Sulutnews.com - Sekertaris Komisi I DPRD Sulut Hendry Walukow mengusulkan agar upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) dijajaran Pemerintah Provinsi Sulut, sebaiknya melibatkan banyak kelomook yang dipilih dari OPD yang orientasi tupoksi pada pelayanan publik. Hal ini disampaikan Walukouw mengkritik kerja sama Pemprov dengan salah satu Perguruan Tinggi di luar Daerah dalam rangka peningkatan SDM.

" Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Swasta di luar daerah dengan biaya mahal sehingga hanya mereka yang terpilih yang akan ikut dan itu dalam jumlah terbatas juga baik, tetapi apakah tidak lebih baik jika kerja sama dengan PTS di Sulut yang kwalitasnya juga tidak kalah, dengan biaya yang lebih murah dan dapat diikuti oleh ASN dalam jumlah banyak itu saya kira lebih efektif," kata Walukow..

Ketua Fraksi Demokrat ini juga mengatakan, manfaat penggunaan anggaran peningkatan SDM ASN yang telah dianggarkan dalam setahun yang dimanfaatkan kepada 50 orang itu akan lebih baik dan sudah pasti dapat menghasilkan tenaga ASN Profesional." Dibandingkan kerja sama PTS diluar daerah dan hanya mengutus 1- 5 orang dengan biaya yang sama akan lebih bermanfaat kerja sama dengan PTS di daerah dengan 100 orang," tegas Walukow saat RDP bersama Badan Kepegawaian Provinsi.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BKD Pemprov Sulut Clay Dondokambey menyampaikan beasiswa bagi ASN sampai dengan tahun 2022 ini sudah dilaksanakan, bahkan sudah ada ASN yang lanjut pendidikan di Universitas Indonesia,Universitas Gadjah Mada dan bahkan sampai pada IPDN." Pemanfaatan anggaran sudah direalisasikan, bahkan hingga bulan terakhir, Clay menjelaskan telah disalurkan kepada 25 orang untuk pendidikan S2 dan 11 orang untuk S3," jelas Dondokambey..

Untuk diketahui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawa pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw tahun 2022 khusus ASN dianggarkan sebesar Rp3,6 miliar.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Sebagai bentuk koordinasi terkait pelaksanaan tahun politik tahun 2024 mendatang, DPRD Sulut melalui Komisi I DPRD Sulut akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulut. Terkait rencana tersebut Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen mengatakan, Rakor akan dilakukan adalah untuk memastikan agar pelaksanaan Pemilu dapat terselenggara dengan Aman,Jujur dan Adil.

"RDP adalah wadah untuk memastikan semua program yang akan dilaksanakan mendapatkan dukungan anggaran sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkwalitas," kata Silangen.

Sementara itu Ketua Komisi I Rasky Mokodompit mengatakan pada RDP tersebut nantinya akan dibicarakan terkait dukungan anggaran." Pembahasan APBD Sulut tahun anggaran 2023 sudah akan dimulai, sehingga apa yang menjadi kebutuhan pelaksanaan Pemilu bisa dilaksanakan sebagaimana harapan," ungkap Rasky yang juga Ketua Fraksi Golkar.

DPRD Sulut mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pemilu 2024, yakni dengan dukungan anggaran sebagaimana usulan yang disampaikan oleh penyelenggara, sehingga. Pemilu berkwalitas dan berintegritas akan terealisasi sebagaimana harapan semua pihak.(josh tinungki)