Josh Tinungki

Josh Tinungki

Manado, Sulutnews. Com - Adanya dugaan Politisasi terhadap Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD kepada Warga Sulawesi Utara yang terdampak Covid-19, dipertanyakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut, Raski Mokodompit. 

Menurutnya adalah sebuah pelanggaran jika ada pihak yang dengan sengaja menjadikan bantuan yang sumber dananya diambil dari Anggaran Pendapatkan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ajang pencitraan diri. Hal ini disampaikan Raski saat mendapati ada oknum yang menggunakan atribut kandidat calon kepala daerah saat menyerahkan bantuan kepada bencana Pemprov kepada masyarakat.

“Fraksi Golkar mempertanyakan adanya Tim Sukses yang menggunakan kemeja ODSK Lagi 2020-2025 saat membagikan bantuan Pemprov Sulut yang bersumber dari dana APBD, ini jelas adalah pelanggaran, "tegas Raski.

Juga politisi muda Partai Golkar Sulut ini mengatakan agar janganlah kita memanfaatkan kondisi hari ini untuk kepentingan pribadi. Kalau mau menggunakan Tim Sukses untuk membagikan bantuan, jangan gunakan bantuan dari APBD,”kata Raski.

Sementara itu saat dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Kepala Dinas Sosial selaku pihak penyelenggara kegiatan, menegaskan tidak tau soal tim sukses, karena dalam mekanisme penyaluran bantuan pihaknya langsung kepada masyarakat lewat peran organisasi keagamaan. "Kami tidak melibatkan organisasi lain selain dari pihak Gereja," kata Kadis 

Seperti diketahui, jika ditengah wabah Covid-19 ada banyak partai politik, maupun perorangan yang memberikan bantuan untuk masyarakat sebagai, ini dilaksanakan sebagai bentuk aksi kemanusiaan dan itu sah saja, tapi menggunakan uang pribadi, bukan dengan anggaran Pemerintah.

“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, untuk ikut mengawasi bantuan dari pemerintah agar tidak disalahgunakan. APBD Jangan Jadikan Modus Pencitraan diri,” ungkapnya.(josh tinungki)

 

 

Manado, Sulutnews. Com - Rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur tahun 2019, Rabu (22/4/2020) memasuki hari ke 3. Dipimpin langsung Ketua Pansus Rocky Wowor, Sekertaris Netty A Pantouw dan Wakil Ketua Jhoni Panambunan, bersama 5 Anggota Pansus terus menguliti satu persatu laporan yang disampaikan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) . 

Saat pembahasan bersama Kepala Dinas Olah Raga, menarik disampaikan Netty Pantouw yang menyorot soal fasilitas pendukung sarana olahraga milik pemerintah provinsi yang tidak terawat dan kurang memperhatikan kebersihan, sehingga justru mempengaruhi capaian prestasi atlit. 

"Jika diperhatikan, hal kecil seperti ini tidak menimbulkan persoalan, namun karena terkesan dibiarkan maka ini menjadi kendala, yang justru mempengaruhi prestasi atlit," kata NAP. 

Juga disampaikan Anggota Pansus Winsulangi Salindeho yang menyorot keberadaan Satuan Pol PP terkait penugasan tenaga honorer Pol PP yang terkesan hanya menjadi petugas keamanan kantor, padahal sebagaimana Permendagri no 23 tahun 2019 terkait tugas pokok, harusnya tidak menjadi petugas Satpam Kantor. "Diharapkan Pol-PP tidak hanya jadi SatPam, jaga pos, tetapi lebih diberdayakan pada tugas pokok sebagaimana Permendagri," tegas Salindeho. 

Juga saat pembahasan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anggota Pansus Arthur Kotambunan menyorot alokasi anggaran yang dianggap kurang tetapi pelaksanaan program dinas terkait Trafiking yang harusnya mendapat prioritas namun realisasi kurang. "Untuk program prioritas kedepan perlu mendapatkan penanganan serius, sehingga alasan penambahan anggaran guna mendukung program Dinas bisa disetujui," ungkap Kotambunan.

Dihari ke 3 jadwal pembahasan Pansus DPRD Sulut pembahas LKPJ telah selesai menggelar rapat pembahasan capaian program di 12 SKPD yang telah selesai dilaksanakan. (josh tinungki) 

Manado, Sulutnews. Com - Anggota Pansus DPRD Sulut Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2019 Arthur Kotambunan menyorot capaian program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada LKPJ 2019. Saat rapat pembahasan yang dilaksanakan Rabu (22/4/202) Kotambunan menyentil soal kurangnya pihak Dinas dalam menyikapi persoalan Trafiking di wilayah Sulawesi Utara yang terus berlangsung. Menurutnya, Dinas kurang memiliki kebijakan dalam hal penanganan kasus Trafiking. " Dari tahun-ketahuan penanganan kasus Trafiking di Sulut seperti kurang terekspos, bahkan terkesan tidak menjadi prioritas, padahal saat ini marak terjadi," tegas AK. 

Juga politisi PDIP ini mengatakan, dalam hal penanganan kasus Trafiking perlu dilakukakan secara serius karena jika dibiarkan ini bisa mengancam keberadaan generasi muda Sulut terutama kaum perempuan."Dalam penyusunan program dibutuhkan strategi yang bisa meyakinkan kita sehingga alasan kekurangan anggaran dalam hal penanganan kasus bisa teratasi dengan menaikan anggaran," kata AK. 

Menjawab hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mike Pangkong menjelaskan, penanganan kasus Trafiking seperti venomena gunung es, yang membutuhkan koordinasi lintas sektor terutama aparat Kepolisian dan LSM yang menangani masalah Perlindungan Perempuan dan Anak."Upaya penanganan kasus Trafiking terus kami lakukan dengan memproteksi para pelaku dengan menjatuhkan hukuman sesuai amanat perundang-undangagan yang berlaku," jelas Pangkong,

Dalam penjelasannya juga, Pangkong menyampaikan jika saat ini di Sulut, kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi dimana pada periode tahun 2018 - 2019 terdeteksi sebanyak 172 kasus yang dipicu oleh persoalan kemiskinan. Juga kasus pelecehan seksual terhadap anak perempuan memiliki jumlah 28 kasus. "Kesulitan yang dihadapi karena kurangnya pihak yang melapor, baik terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun kasus pelecehan seksual," tambah Pangkong. (josh tinungki) 

Manado, Sulutnews.Com - Rapat pembahasan Pansus DPRD bersama Dinas Pendidikan Daerah terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2019, Selasa (21/04/2020) berlangsung alot hal ini terjadi setelah laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dr Grace Punuh dinilai banyak yang tidak sesuai hasil lapangan, seperti yang disampaikan Aggota Pansus LKPJ Amir Liputo yang menyorot terkait tingkat kelulusan siswa di Sulut hanya berada ditingkat 31 Nasional sementara sebelumnya berada di 5 besar, juga terkait sekolah terakreditasi yang tidak capai target dari 138 sekolah hanya 55 sekolah, juga terkait guru berprestasi dari target 5 hanya 2 yang berhasil, siswa SLB berprestasi dari 13 Orang hanya 3 yang berhasil,begitu juga Siswa SMK dari 14 hanya 3 yang berhasil sementara bantuan study mengalami peningkatan

"Dengan minimnya capaian target, perlu dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap hasil kinerja Dikda Sulut," tegas Liputo.

Juga Anggota Pansus Ingrid JNN Sondakh yang menyorot soal fasilitas pendidikan di SMA 1 Manado yang belum mendapat perhatian agar perlu dilakukan efaluasi." Dikda perlu terus berkoordinasi agar setiap pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target," kata Sondakh.

Sementara Fabian Kaloh juga berharap agar Dikda dalam menyampaikan laporan harus sesuai kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan yang justru mengungkap ketidak mampun dinas," Dalam penyampaian laporan Kadis harus kata Kaloh.

Terkait hasil yang sudah dicapai Ketua Pansus Rocky Wowor mengatakan ada beberapa pekerjaan rumah dari Dinas untuk perlu mendapatkan pembenahan." Ini menjadi pembelajaran agar kedepan lebih fokus dalam melaksanakan program, "pungkas Wowor. (josh tinungki) 

MANADO - Perempuan yang hidup di zaman modern sekarang ini juga mampu menunjukkan eksistensi sebagai perempuan pejuang, meskipun dalam suasana yang berbeda, namun mampu menghasilkan prestasi yang dapat mengharumkan Bangsa Indonesia lewat bidang tugasnya. Demikian ditegaskan Anggota DPRD Sulut Netty A Pantouw dalam memaknai peringatan Hari Kartini 21 April 2020. Menurutnya, mau tidak mau kondisi yang sulit seperti ini kaum perempuan harus berjuang luar biasa.

"Meski ditengah ketatnya persaingan, kaum perempuan masa kini tetap mampu menunjukan dedikasinya dengan menghasilkan prestasi yang membanggakan," ujar Panrouw. 

Berbicara Kartini bukan hanya berbicara soal perempuan yang dewasa dari segi usia, tetapi juga berbicara kaum perempuan secara umum (sejak masih kecil sampai usia lanjut-red) untuk bagaimana dapat berperan aktif bersama-sama membangun Bangsa Indonesia."Perjuangan RA Kartini dulu bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan, tetapi perjuangan Kartini masa kini bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan menghasilkan prestasi yang membanggakan."kata Pantouw. 

Jangan pernah terpuruk dengan kondisi yang ada, tetap semangat, bersabar bertekun di dalam Doa sambil tentu mengikuti anjuran-anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di dalam rumah. "Jadilah tiang Doa dalam kehidupan keluarga kita masing - masing," tuturnya Pantouw sembari mengucapkan selamat Hari Kartini. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews. Com - Kepercayaan untuk menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas penyertaan modah untuk PT Membangun Sulut Hebat (MSH) adalah sebuah tanggungjawab yang harus dijawab dengan hasil kerja agar apa yang diharapkan dapat terealisasi sesuai target.

"Saya memberi apresiasi kepada Fraksi Golkar DPRD Sulut tetapi juga kepada Ketua DPD Golkar Sulut Christinia Euqinia Paruntu yang telah menunjuk dirinya untuk menjadi Ketua Pansus penyertaan Modal untuk PT MSH," kata Careiq Naikel Runtu (CNR) kepada wartawan usai memimpin rapat perdana Pansus penyertaan Modal PT MSH Senin (20/04/2020).

Menurutnya agenda pembahasan selanjutnya, Pansus akan mengundang Direksi PT MSH, untuk mengetahui penyertaan Modal apa yang sudah dan akan dilakukan termasuk beberapa masukan dari anggota Pansus yang mengacu pada Perda No 2 tahun 2017 tentang penyertaan Modal daerah."Pembahasan akan kembali digelar hari Kamis, dengan melibatkan jajaran Direksi PT MSH," jelas CNR.

Juga politisi yang selalu kritis menyuarakan kepentingan masyarakat ini mengatakan, untuk lebih memaksimalkan pembahasan agar dapat terlaksana sesuai target, mengingat saat ini sedang wabah Covid 19, dan untuk menjadi contoh bagi semua dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus, maka rapat pembahasan juga dilaksanakan lewat virtual dimana bagi Anggota Pansus meski tidak hadir namun, tetap mengikuti rapat."Soal metode rapat lewat Virtual bukan menjadi hambatan malah inilah yng harus dilakukan untuk mendapatkan hasil maksimal," pungkas CNR. (josh tinungki) 

 

Manado, Sulutnews. Com - Ketua Pansus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2019, Rocky Wowor menjelaskan, dalam hal pelaksanaan rapat pembahasan Pansus bersama SKPD yang akan digelar mulai Selasa, Rabu dan Kamis (21,22 dan 23 April 2020) pihaknya mengacu pada edaran Mentri Dalam Negri (Mendagri), dengan menyiapkan protokol kesehatan yang sudah disiapkan, ini wajib dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid 19. 

"Bisa lewat media vidio virtual, namun karena ini menyangkut data maka rapat wajib dihadiri Secar fisik oleh Kepala SKPD, dan tetap menaati himbauan Kemendagri, dimana menyiapkan protokoler sesuai standar kesehatan."jelas Wowor. 

Terkait target pembahasan 21 hari, Pansus akan berupaya maksimal, dimana gelar rapat internal disepakati 3-4 hari, kemudian pembahasan bersama SKPD yang hanya membatasi eselon 2 dan 3." Rapat akan dilaksanakan seefisien mungkin, namun target hasil maksimal," kata Wowor. 

Dalam hal pembahasan LKPJ agar benar-benar teruji, untuk kegiatan kunjungan lapangan juga wajib dilakukan, namun tetap menggunakan protokol standar sebagaimana himbauan Kemendagri, biasanya digelar secara bersama-sama dalam jumlah banyak orang, namun kali ini akan dibagi beberapa tim, sehingga hanya melibatkan beberapa orang dengan tetap menerapkan standar dilaksanakan."Laporan tertulis tidak efektif sehingga perlu pembuktian secara fisik, maka kunjungan lapangan perlu dilaksanakan," tegas Wowor.

Untuk diketahui terkait LKPJ Gubernur tahun 2019,DPRD Sulut telah membentuk Pansus pembahas LKPJ dengan Ketua Rocky Wowor (F-PDIP), Sekertaris Netty Pantouw (F-Demokrat), Anggota Wenny Lumentut (F-NM) Fabian Kalo, Arthur Kotambunan, Fransiskus Silangen, Novita Rewa, Vonny Paat (F-PDIP), Ingrid JNN Sondakh (F- Golkar). (josh tinungki) 

Manado, Sulutnews. Com - Ketua Pansus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2019, Rocky Wowor menjelaskan, dalam hal pelaksanaan rapat pembahasan Pansus bersama SKPD yang akan digelar mulai Selasa, Rabu dan Kamis (21,22 dan 23 April 2020) pihaknya mengacu pada edaran Mentri Dalam Negri (Mendagri), dengan menyiapkan protokol kesehatan yang sudah disiapkan, ini wajib dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid 19. 

"Bisa lewat media vidio virtual, namun karena ini menyangkut data maka rapat wajib dihadiri Secar fisik oleh Kepala SKPD, dan tetap menaati himbauan Kemendagri, dimana menyiapkan protokoler sesuai standar kesehatan."jelas Wowor. 

Terkait target pembahasan 21 hari, Pansus akan berupaya maksimal, dimana gelar rapat internal disepakati 3-4 hari, kemudian pembahasan bersama SKPD yang hanya membatasi eselon 2 dan 3." Rapat akan dilaksanakan seefisien mungkin, namun target hasil maksimal," kata Wowor. 

Dalam hal pembahasan LKPJ agar benar-benar teruji, untuk kegiatan kunjungan lapangan juga wajib dilakukan, namun tetap menggunakan protokol standar sebagaimana himbauan Kemendagri, biasanya digelar secara bersama-sama dalam jumlah banyak orang, namun kali ini akan dibagi beberapa tim, sehingga hanya melibatkan beberapa orang dengan tetap menerapkan standar dilaksanakan."Laporan tertulis tidak efektif sehingga perlu pembuktian secara fisik, maka kunjungan lapangan perlu dilaksanakan," tegas Wowor.

Untuk diketahui terkait LKPJ Gubernur tahun 2019,DPRD Sulut telah membentuk Pansus pembahas LKPJ dengan Ketua Rocky Wowor (F-PDIP), Sekertaris Netty Pantouw (F-Demokrat), Anggota Wenny Lumentut (F-NM) Fabian Kalo, Arthur Kotambunan, Fransiskus Silangen, Novita Rewa, Vonny Paat (F-PDIP), Ingrid JNN Sondakh (F- Golkar). (josh tinungki) 

Manado, Sulutnews. Com - Ketua Kaum Bapak Katolik Kevikepan Tonsea Fabian Kaloh yang juga Anggota DPRD Sulut, memberi apresiasi kepada Uskup Manado Mgr Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC. Ini disampaikan Kaloh atas perhatian Pemimpin umat Katolik Manado ini kepada kelompok tani yang terus melaksanakan berbagai terobosan dengan menanam berbagai sayuran dan rempah-rempah di tengah krisis Pandemi covid 19 yang sementara mewabah. 

Kunjungan animatif di Sentrum Agraris Lotta dalam rangka meninjau aktifitas Tim Aksi Bantuan Darurat Covid 19 Keuskupan Manado, tersebut Kepada para pastor dan umat yang ada di lokasi Uskup Estephanus Rolly Untu MSC. menegaskan beberapa hal termasuk pentingnya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah serta Lembaga-lembaga non pemerintah."Sebagai warga masyarakat wajib mengikuti seruan pemerintah, dengan selalu menggunakan masker, dan menerapkan pola hidup sehat dengan selalu mencuci tangan, makan makanan bergizi," ungkap Kaloh meneruskan pesan Uskup Manado. 

Kaloh juga mengingatkan pesan, Uskup yang prihatin atas, Pandemi Covid - 19 karena berdampak pada bidang sosial ekonomi yang saat ini sudah dirasakan sebagian besar masyarakat Sulut," Usaha dan kerja keras kelompok tani di SAL yang tetap semangat menanam sayur dan rempah-rempah, patut diberikan apresiasi karena sangat bermanfaat bagi ketersediaan bahan pangan untuk umat dan masyarakat, dalam beberapa bulan ke depan,"kata Kaloh. 

Selain meninjau lahan pertanian dan lahan penelitian yang ada di Sentrum Agraris Lota dimana Uskup memetik langsung buah Labu Madu dan Terong hasil pertanian, juga mengapresiasi Komisi PSE dibawah pimpinan Pastor Joy Derry yang berhasil membentuk sekretariat Warung Mapalus yang berfungsi membantu memasarkan hasil produksi petani dan peternak organic.dilingkup gereja Katolik. (josh tinungki) 

 

Manado, Sulutnews. Com - Menanggapi pemberitaan salah satu media Online dan peneliti Formappi Lucas Karus yang menyayangkan pengangkatan Benny Rhamdani oleh Jokowi. Benny dinilainya tak punya kapasitas dan track record, Senior HIPMI angkatan 90, Wenny Lumentut, mengatakan pengangkatan Benny Ramdani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) oleh Presiden Joko Widodo sangat tepat, karena sosok Benny memiliki qualified dan dinilai bakal menjadikan BP2MI akan menjadi institusi yang Mmpu memberikan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. 

“Meski tidak sama dalam dukungan di Pilpres, namun, tidak etis jika menilai seseorang ketika belum bekerja, karena saya yakin Benny Ramdani memiliki kopetensi dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata WL 

Juga Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut ini menambahkan, Presiden ketika melantik dan mengambil sumpah pejabat tentu sudah mempertimbangkan dengan matang dan melihat dari berbagai aspek yang tentunya berdasarkan aturan. Apalagi sebagai aktivis 98, Benny Ramdani dikenal getol memperjuangkan hak-hak maupun ketidakadilan." Kita patut berbangga dengan tampilnya Benny Rhamdani membuat Sulut punya dua wakil di kabinet Jokowi dan Ma’ruf Amin. 

Benny Ramdani adalah politisi yang memiliki kemampuan bicara dengan mengungkap fakta-fakta kebenaran berdasarkan data, dia tidak sekedar bicara tetapi juga dapat menyelesaikan persoalan dengan mengutamakan kepentingan banyak orang.(josh tinungki)