Josh Tinungki

Josh Tinungki

Manado,Sulutnews.Com -- Mencermati terjadi peningkatan jumlah pasien positif Covid 19 di Sulawesi Utara termasuk di Kota Tomohon, menjadikan Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut Wenny Lumentut yang juga representasi masyarakat daerah pemilihan Minahasa - Tomohon, memberikan 7 langkah untuk memutus mata rantai penyebaran Virus mematikan ini.

Pertama menurut WL, sosialisasi kepada masyarakat untuk patuh terkait himbauan social distancing dan phisycal distancing."Cara ini paling ampuh memutus rantai penyebaran Covid-19," kata Lumentut.

Kemudian langkah Kedua, dirinya mengatakan Pemkot Tomohon segera lakukan penganggaran ketersediaan bantuan kepada masyarakat sembako kepada warga yang miskin."Bantuan harus tersedia, agar masyarakat bisa menjalankan langkah pertama," tegas WL sapaan akrab politisi yang selalu peduli dengan masyarakat.

Langkah ketiga, menurut, wakil ketua Komisi I ini, Pemkot segera berkoordinasi dengan Pemprov untuk bergerak cepat melakukan proteksi kepada mereka yang memiliki kontak terdekat dengan pasien terkonfirmasi positif."Dari langkah itulah akan dilakukan maping dan cluster, sehingga bisa diketahui polanya, mana wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi zona rawan, hasil tracing dan secara umum. Sehingga kebutuhan yang harus disegerakan itu secepatnya dipenuhi," jelasnya.

Langkah keempat, berlanjut ke tahapan sesuai protokol kesehatan. Yakni, memaksimalkan area penyemprotan disinfektan yang diprioritaskan dari maping yang telah ditetapkan nantinya."Melakukan terapi pendekatan secara maksimal, termasuk bagaimana meminimalisir langkah-langkah protokol kesehatan. Di antaranya tindakan-tindakan semacam penyemprotan disinfektan," imbaunya

Langkah Kelima, minimalisir mobilisasi penduduk yang datang atau yang berada di dalam kota dengan cara melakukan pembatasan pergerakan orang di dalam kota."Himbauan untuk tetap berada di rumah dan tidak berkumpul di pusat-pusat keramaian,agar terus dilakukan" jelas WL sambil menyesalkan di Kota Tomohon seperti di Pasar masih banyak penjual dan pembeli yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak.

Sedangkan dua langkah terakhir, WL meminta Pemkot Tomohon harus mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) minimal 100 set dan 1000 masker di RS pemerintah maupun swasta dalam kota."Upaya penanganan Covid -19 ini, juga perlu mengutamakan petugas kesehatan yang melaksanakan tugas digugus depan, dan langkah terakhir, diharapkan Pemkot Tomohon segera melakukan penyemprotan cairan disinfektan dan pembagian masker untuk masyarakat," tukasnya.

Manado,Sulutnews.Com - Jumlah pasien positif Covid 19 diiSulawesi Utara yang terus bertambah hingga mencapai 71 orang memunculkan wacana agar Sulut dapat memberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menanggapi wacana tersebut Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengatakan langkah untuk memutus penyebaran virus dengan sistim PSBB memang sangat baik, namun dia mengingatkan agar pemerintah Daerah dapat mengkaji secara detail apabila akan dilakukan PSBB.

“Saya kira, untuk PSBB adalah kewenangan Pemerintah pusat dan jika ada keputusan pemberlakuan PSBB, Saya harap pemerintah daerah masing-masing untuk mengkaji sebaik-baiknya dampak dari PSBB itu,”ujar Angouw.
Politisi PDI-P ini juga mengatakan, kalau diibaratkan Dokter, pemerintah adalah Dokter yang juga melaksanakan kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan berjangkitnya virus ditengah masyarakat.“Ibaratnya ketika masyarakat sedang sakit, pemerintah itu adalah dokter. Jadi dokter harus mendiagnosa kalau sakitnya ringan ringan, obatnya seperti apa, tapi kalau obatnya keras, bisa-bisa overdosis,”tandas Angouw.
Dengan adanya penambahan jumlah pasuen positif Covid 19, ini meruoakan warning bagi pemerintah untuk terus dapat melakukan upaya pencegahan, dengan mengedukasi masyarakat melengkapi diri dengan APD seperti menggunakan Masker dan sering mencuci tangan.(josh tinungki))

Laporan Keuangan OD-SK Kembali Dapat Opini WTP


Manado,Sulutnews.Com - Pemanfaatan anggaran daerah guna membiayai program pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O E Kandouw menurut penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI patut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini merupakan nilai tertinggi dalam tata urutan pemberian predikat dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dan ini pun adalah WTP ke enam kali yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sulut . Demikian disampaikan kepala Wilayah VI BPK RI Harry Azhar Azis secara virtual pada gelar rapat paripurna DPRD Sulut terkait penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) BPK-RI terhadap pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2019.


Menurut Azis meskipun mendapatkan opini WTP, namun BPK masih melihat adanya kelemahan pada sistim pengelolaaan keuangan pemerintah Provinsi Sulut dan ini tidak mempengaruhi opini."Atas catatan tersebut pemerintah provinsi diberi waktu perbaikan 60 hari terhitung sejak LHP diserahkan."kata Azis.


Sementara itu terkait LHP Keuangan Pemerintah Provinsi.
Saat menyampaikan sambutannya secara firtual Gubernur Sulut memberi apresiasi kepada BPK yang tetap melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Pemprovv meskipun ditengah suasana pandemik virus Covid 19. Menurutnya ini merupakan tsnggungjawab besar dalam memberikan arahan terhadap pengelolaan daerah agar tidak trrjadi kesalahan."Atas nama pemerintah Provinsi kami memberi apresiasi terhadap kinerja BPK-RI, sehingga penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah bisa mendapatkan WTP,"kata Gubernur Olly.


Pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Vicktor Mailangkai, James Arthur Kojongian dan Billy Lombok tersebut diserahkan Dokumen LHP oleh Kepala Perwakilan BPK-RI di Manado Karyadi SE kepada Ketua DPRD Sulut dan Pemerintah Provinsi yang diterima Wakil Gubernur Steven OE Kandouw oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara.(josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur tahun 2019, menilai meski pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, namun Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup pemerintah Provinsi Sulut dibawa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw perlu dilakukan peningkatan, hal ini disampaikan Pansus sebagaimana dibacakan Sekertaris Pansus Netty A Pantouw pada pelaksanaan rapat paripurna Internal DPRD Sulut terkait rekomendasi atas LKPJ Gubernur 2019, Senin (11/5/2020)


50 SKPD dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan yang diprogramkan bahkan banyak laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta lapangan."Pansus merekomendasikan perangkat daerah perlu memperhatikan pelaksanaan program kegiatan yang sudah disusun agar target yang ditetapkan dapat tercapai,"beber NAP saat membacakan laporan Pansus.


Seperti halnya sektor Kesehatan pansus merekomendasikan agar pemerintah dapat mebentuk pusat informasih kesehatan, juga peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terutama di Puskesmas. Juga sektor Pendidikan pemerintah jangan hanya memikirkan pembangunan fisik bangunan tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan mengingat prestasi pendidikan Sulut menurun dratis. Juga PT Bank SulutGo untuk memperhatikan pelayanan fasilitas kredit mudah bagi pelaku Usaha Kecil, Petani dan Nelayan.


Paripurna internal DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Andrei Angouw, bersama para Wakil Ketua Vicktor Maikangkai, James Arthur Kojongian dan Billy Lombok, serta 12 anggota hadir fisik dan 12 lewat firtual dengan menerapkan protokol penanganan Covid 19.(josh tinungki)

Manado,Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh yang juga sebagai Ketua KBK Kevikepan Tonsea bersama Para Suster-suster kongregasi DSY Lotta Pineleng dengan ordo ketiga Fransiskan (OFS) turun ke desa-desa di Minahasa Utara, menggelar pembagian masker ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk turut memproteksi masyarakat penyebaran wabah virus Covid19.


"Kegiatan peduli wabah Covid 19 adalah untuk memproteksi masyarakat agar terhindar dari wabah virus Covid 19," ujar Kaloh.

Kehadiran Suster-suster DSY dan OFS.
Mewakili Pimpinan Kongregasi Suster-suster DSY ikut serta dalam pembagian masker ini yaitu Sr. Gerarda Untu, DSY sebagai Anggota Dewan General bidang Spiritualitas, Sr. Regina Fofid, DSY sebagai Koordinator JPIC Kongregasi dan Keuskupan Manado dan Hanny Rawung, OFS (Minister OFS).

Yang menarik menurut Kaloh para suster ini memberi dari apa yang ada pada mereka, mereka memberi dengan tulus dan ikhlas tanpa ada kepentingan lain." selain gerakan kemanusian, dan memberi dari keterbatasan, ini pantut dicontohi oleh torang semua," kata Kaloh sambil menyatakan, masker kain ini dijahit oleh para suster dan ibu-ibu binaan komisi PSE dan dikemas untuk dibagikan kepada masyarakat.(josh tinungki)


Manado,,Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut Mohamad Wongso mengingatkan Dinas Sosial sebagai pelaksana penyaluran Bantuan pemerintah provinsi kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 agar dapat disalurkan tepat sasaran dan tidak dipolitisir.


Ini disampaikan Wongso, sebagai bentuk koreksi karena saat ini penyaluran bantuan sosial pemerintah provinsi yang menggunakan anggaran APBD terkesan seperti mensosialisasikan OD-SK "Pemberian bantuan kepada masyarakat jangan  di politisir dan dapat disalurkan tepat sasaran,"kata Wongso.


Politisi partai Nasdem Sulut ini juga berharap, agar bantuan juga diberikan kepada masyarakat sesuai data yang dimasukan, bukan karena keinginan tim yang menyalurkan.


"Sebagai Anggota Dewan Sulut saya berharap, dalam pemberian bantuan disaat pandemi covid 19 ,karena memang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak,"tegasnya personil Komisi l Dewan Sulut Jumat (8/4/2020).


Terkait data masyarakat yang dimasukan, hendaknya harus sesuai fakta lapangan, sehingga saat penyaluran, yang menerima benar-benar mereka yang membutuhkan.

"Pemerintah Desa ataupun organisasi Keagamaan yang mendata warga penerima bantuan dipastikan mereka adalah warga yang ada dilingkungan dimana mereka beredomisilih,"kunci politisi asal daerah pemilihan Bolmong Raya ini.(josh tinungki)


Manado,,Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut Mohamad Wongso mengingatkan Dinas Sosial sebagai pelaksana penyaluran Bantuan pemerintah provinsi kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 agar dapat disalurkan tepat sasaran dan tidak dipolitisir.


Ini disampaikan Wongso, sebagai bentuk koreksi karena saat ini penyaluran bantuan sosial pemerintah provinsi yang menggunakan anggaran APBD terkesan seperti mensosialisasikan OD-SK "Pemberian bantuan kepada masyarakat jangan  di politisir dan dapat disalurkan tepat sasaran,"kata Wongso.


Politisi partai Nasdem Sulut ini juga berharap, agar bantuan juga diberikan kepada masyarakat sesuai data yang dimasukan, bukan karena keinginan tim yang menyalurkan.


"Sebagai Anggota Dewan Sulut saya berharap, dalam pemberian bantuan disaat pandemi covid 19 ,karena memang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak,"tegasnya personil Komisi l Dewan Sulut Jumat (8/4/2020).


Terkait data masyarakat yang dimasukan, hendaknya harus sesuai fakta lapangan, sehingga saat penyaluran, yang menerima benar-benar mereka yang membutuhkan.

"Pemerintah Desa ataupun organisasi Keagamaan yang mendata warga penerima bantuan dipastikan mereka adalah warga yang ada dilingkungan dimana mereka beredomisilih,"kunci politisi asal daerah pemilihan Bolmong Raya ini.(josh tinungki)

Manado, Sulutnews. Com — Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut Netty A Pantouw (NAP) mengatakan Allmarhumah Siska Mangindaan adalah sosok yang tegar dan penuh dedikasi sehingga kita semua sangat kehilangan, begitupula kami yang ada di DPRD Sulut khususnya personil Fraksi. Menurut NAP dedikasi yang tinggi serta didukung kemampuan dalam merancang kerja politik menjadikan seorang Siska sangat dibutuhkan dalam mendukung suksesnya kerja F-PD di DPRD Sulut. 

“Saya mengenal almarhumah sebagai anak pejabat yang rendah hati. Dia sudah pernah menjadi anak Pangdam, anak gubernur, anak menteri, dan anak Wakil Ketua MPR RI. Tapi sosoknya selalu tampil apa adanya,” kata NAP.

NAP juga mengatakan, almarhumah yang pernah menjadi anggota DPRD Sulut adalah pribadi yang bersahaja, ramah kepada siapa saja bahkan sangat disiplin dalam menjalankan tanggungjawab. “Ketika menjadi tenaga ahli fraksi, almarhumah banyak memberikan sumbangsih pemikiran. Baik saat kita menyusun pemandangan umum maupun pendapat akhir,” kenangnya. NAP Sebagai sosok perempuan, almarhumah telah memberi kontribusi bagi kemajuan pembangunan di Sulut, tidak saja terhadap internal partai, tapi almarhumah juga telah ikut berkontribusi untuk Provinsi Sulut secara umum, “Beristirahatlah dalam damai sahabat yang selalu saya panggil Ibu Ika.Air mata terus menetes ketika mendengar berita duka ini. Semoga Tuhan menguatkan kaum keluarga yang ditinggalkan dan senantiasa disehatkan,” tutup NAP.

Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok, yang juga personel Fraksi Partai Demokrat juga turut menyampaikan duka cita terhadap sosok Almarhumah, menurutnya Ika adalah figur yang sangat friendly, ciri khas yang sangat kuat ada dalam Ika. Sangat suka mendengar,” Beristirahatlah dengan damai saudaraku,Tuhan sudah menyediakan tempat terbaik dan Kepada keluarga doa kami kiranya penghiburan sejati dari Tuhan dinikmati oleh keluarga besar,”ungkapnya.

Kalimat duka juga datang dari Christo Ivan Lumentut yang merasa bersedih atas meninggalnya Almarhumah Siska Mangindaan.“Turut sepenanggungan dengan kepergian almarhumah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan sejati dari Tuhan,” kata Lumentut.

Juga ungkapan duka dari personil F-PD Ronald Sampel. “Keluarga besar Partai Demokrat Sulut berduka dengan kepergian almarhumah. Kita semua kehilangan. Doa kami, keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabah menghadapi duka ini. Terus dihibur Tuhan Tuhan adalah penghiburan yang sejati,” ungkap Sampel.(josh tinungki)

Bitung, Sulutnews. Com - Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh menggelar Masa Reses I Tahun 2020 di 7 titik berbeda di wilayah Daerah Pemilihan Kota Bitung. Kegiatan menjaring aspirasi masyarakat yang menerapkan Protokol penanganan Covid 19, dilaksanakan pada 27 April hingga 4 Mei 2020.

"Meski dalam masa pandemi covid 19, namun kegiatan reses tetap dilaksanakan, karena ini adalah amanat Undang-undang yang wajib dilakukan oleh segenap Anggota Dewan," jelas Kaloh disela kegiatan. 

Kegiatan Reses yang hanya melibatkan perangkat pemerintah Kelurahan dirancang dalam bentuk diskusi terbatas dengan peserta tidak lebih dari 10 orang." Social Distance dan Phyisical Distancing dan protokol kesehatan dalam rangka Pencegahan Penularan Covid19 wajib dilaksanakan dengan tetap turun ke beberapa titik reses tapi dengan tidak mengumpul warga, kami diskusi terbatas bersama Lurah, perangkat dan beverapa perwakilan Kepala Lingkungan dan RT saja,"ungkap Kaloh 

Adapun 7 kelurahan yang dikunjungi dalam rangka menjaring aspirasi diantaranya Kelurahan Sagerat, Sagerat Weru 2, Manembo-nembo Tengah, Manembo-nembo, Girian Bawah, Girian Weru 2 dan Girian Permai.

Dan dari 7 kelurahan tersebut menurut Kaloh berhasil dijaring aspirasi seperti dampak pembangun Jalan Toll terhadap akses jalan lama, drainase yang belum memadai penyebab banjir disaat hujan seperti yang sering terjadi di Kelurahan Manembo - nembo yang wilayahnya berada dekat pantai, genangan air menyebabkan halaman rumah warga dan sejumlah tempat menjadi becek.

Juga aspirasi terkait keberadaan lampu jalan, selokan air dan jalan umum di komplex perumahan yang rusak, juga terkait pembagian Bansos dari pemerintah yang tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan masalah akibat Pendataan, Distribusi dan Besaran bantuan menjadi persoalan yang juga perlu mendapatkan perhatian.

"Sebagai wakil rakyat, saya berharap agar persoalan yang terjadi ditengah masyarakat dapat ditangani dalam waktu singkat, menengah dan panjang," tegas Kaloh. 

Kaloh juga mengakui,seiring majunya pembangunan yang ada, namun masih banyak juga kebutuhan warga yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah. "Lembaga DPRD Sulut sebagai tempat dalam menjembatani aspirasi rakyat kiranya dapat memfasilitasi penyelesaian masalah rakyat," kata mantan Assisten I Pemkot Bitung yang saat ini menjadi personil Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sulut.(josh tinungki) 

Jakarta, Sulutnews. Com Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani mengatakan rencana kepulangan sekitar 34.300 pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Tanah Air, ditengah penerapan PSBB serta larangan Mudik yang sementara diberlakukan oleh pemerintah dalam upaya memutus mata rantai Pandemi Wabah Covid-19, adalah kebijakan kemanusiaan dalam upaya mengantisipasi timbulnya persoalan yang bisa saja menjadikan pekerja migran Indonesia terjebak dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

Menurutnya, 34.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tersebar di berbagai negara itu, akan dipulangkan karena masa kontrak telah habis pada bulan Mei-Juni 2020."Ini adalah gerakan kemanusiaan, untuk mengantisipasi hal terburuk yang bisa saja terjadi dan dialami oleh para TKI kita, dan kami sudah siap," ujar Benny Ramdhani.

Juga dijelaskan Ramdhani, 34.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang habis masa kontrak kerjanya itu berasal dari 7 Provinsi, dengan rincian, Jawa Timur sebanyak 8.913 orang, Jawa Tengah 7.436 orang, Jawa Barat 5.832 orang, NTB 4.2020 orang, Sumatera Utara, 2.878 orang, Lampung 1.814 orang dan Bali 513 orang.

Kemudian ada 300 orang dari Kalbar, 293 asal NTT, 274 dari Banten, 247 asal Kaltim, 247 asal Sumsel, 234 asal DIY, 144 asal Sulteng, 125 asal Riau, 109 asal DKI Jakarta, 97 orang asal Sumbar, 82 asal Sulsel, 80 orang dari Sulawesi Utara, 46 orang asal Jambi, dan Sulawei Barat 41 orang, 39 orang berasal dari Bengkulu, 34 orang asal Sulawesi Tenggara, 33 orang, Kalsel 8 orang, Maluku 7 orang, Kalteng, 4 orang, Papua, 2 orang, Gorontalo dan 2 orang berasal dari Kalimantn Utara. Dari jumlah PMI di atas, yang terbanyak bekerja di Malaysia, sebanyak 13.074 orang. Kemudian 11.359 orang, Taiwan 3.688 orang, Singapura 2.611 orang dan Arab Saudi 807 orang. Selebihnya tersebar di berbagai negara seperti, Brunai, Korea Selatan, Kuwait, Italia, Oman dan di berbagai negara Eropa"Berdasarkan data kita hingga 30 Mei 2020, Pekerja Migran Indonesia yang sudah kembali ke tanah air sekitar 125.646 orang," ungkap Ramdahni.

Juga ditambahkannya, akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia menimbulkan dampak terhadap ekonomi, sehingga berdasarkan data resmi yang tercatat dalam sistem BP2MI diperkirakan nanti akan ada 260. 000 TKI yang akan pulang di tahun 2020. Brani sapaan akrab Benny Rhamdani, juga memperkirakan total sekitar 260.000 TKI akan pulang ke Indonesia sampai akhir 2020.

Jumlah pekerja yang pulang tersebut berasal dari data TKI resmi yang tercatat dalam sistem BP2MI. "Para pekerja migran Indonesia yang tiba di Indonesia baik melalui jalur udara, laut maupun darat di perbatasan Indonesia dan Malaysia dilakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan Covid-19," pungkas Brani. (josh tinungki)