Josh Tinungki

Josh Tinungki

Manado, Sulutnews.Com - Pelaksanaan amanat rakyat lewat kegiatan jaring aspirasi oleh Anggota DPRD Sulut pada masa reses 1 tahun 2020 dengan menerapkan protokol penanganan Covid 19, mendapatkan apresiasi dari Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw. Saat membuka pelaksanaan rapat paripurna terkait Laporan Masa Reses I Anggota DPRD Sulut yang juga dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw pada Selasa (18/5/2020) tersebut, Angouw menyampaikan kegiatan jaring aspirasi oleh wakil rakyat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing- masing adalah amanat aturan yang wajib dilaksanakan.

" Saya menyampaikan apresiasi kepada segenap Anggota DPRD Sulut yang sukses melaksanakan kegiatan reses, meski ditengan pandemik virus Corona." kata Angouw.

Pelaksanaan masa reses oleh Anggota DPRD adalah implementasi peraturan DPRD No 2 thn 2018, guna menjaring aspirasi masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing dan ini bersifat Wajib." Dengan menerapkan protokol penanganan Virus Covid 19, di pelaksanaan reses, DPRD juga telah membantu mensosialisasikan cara memutus mata rantai penyebaran virus,"ungkap Angouw.

Dalam rapat paripurna tersebut disampaikan laporan hasil reses 1 tahun 2020 yang dibacakan oleh Anggota Dewan yang menjadi perwakilan masing-masing Dapil.(josh tinungki)

Tomohon, Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut Wenny Lumentut mengatakan agar masyarakat dapat menaati himbauan pemerintah dalam kaitan memutus mata rantai penyebaran Virus Covid 19, maka dibutuhkan kesadaran dengan jaminan memproteksi diri dari wabah virus corona. Hal ini dikatakan Lumentut usai menuntaskan penyaluran 12 paket Bansos kepada masyarakat terdampak virus Covid 19 di Kota Tomohon.

Menurutnya bantuan yang sudah disalurkan dengan dana pribadi tersebut, untuk selanjutnya diharapkan dapat diteruskan oleh pemerintah Kota Tomohon dengan mengalokasikan anggaran lewat semua SKPD dilingkup Pemkot Tomohon."Alokasi anggaran kelurahan terlalu sedikit dan tidak mampu untuk menangani dampak virus Covid 19, sehingga diharapkan kebijakan lewat SKPD lebih tepat agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu bantuan,"kata Lumentut.

Dalam hal pemberian Bansos Pemerintah Kota Tomohon kiranya dapat menjangkau masyarakat yang terdampak di seluruh kelurahan."Sampai saat ini masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah,"tegas politisi yang digadang menjadi Walikota Tomohon ini.

12 ribu Paket bantuan yang disalurkan berupa bahan kebutuhan pokok masyarakat, juga Alat Pelindung Diri (APD) yang diberikan kepada satgas Covid Kelurahan, juga kepada petugas Kesehatan dirumah-Rumah Sakit dan Puskesmas serta kepada aparat Kepolisian.(josh tinungki)

Manado,Sulutnews.Com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Perda Penyertaan Modal PT Membangun Sulut Hebat Berty Kapojos mengatakan, Pansus telah melakukan pengecekan atas lahan milik Pemprov yang ada dilokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan rencananya Rabu (20/5/2020) akan kembali mengecek lokasi di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado, ini dilakukan guna memenuhi syarat, hibah aset untuk melengkapi Perda No 2 thn 2017 dari total modal Rp100 Miliar yang baru diserahkan Rp 5 Miliar sehingga sisa sebesar 25 persen dari total modal akan diberikan dalam benruk aset guna memenuhi syarat yang sudah disepakati.

"Lahan yang berada dikawasan KEK Bitung serta di Paleloan Tondano sudah cukup untuk dijadikan modal, sehingga Pansus mendorong agar proses hibah segera dituntaskan sehingga PT MSH dapat beroprasi dan memberikan inkam bagi APBD," jelas Kapojos.

Juga kata Ketua Komisi III DPRD Sulut ini, jika proses hibah selesai dilakukan, maka Pansus akan segera menetapkan Perda tentnang Penyertaan Modal PT. MSH." Pansus mendorong agar proses hibah segera dipercepat sehingga oprasional PT MSH dapat berjalan normal,"kata Kapojos.

PT MSH yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Pemprov Sulut sebagai pemegang saham mayoritas, diberikan kewenangan penuh untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang diharapkan menjadi salah satu objek yang nantinya dapat memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara.(josh tinungki)

Manado,Sulutnews.Com - Koordinator Forum Kota Sehat Manado (FKSM) James Karinda, mengatakan perlu ada semacam himbauan kepada masyarakst agar keluarga Pasien Positif Covid 19, agar jangan diberi stigma negatif, tetapi harus diberikan motifasi agar mereka dapat kembali menjalankan aktifitas sebagaimana biasa. Ini dikatakan Karinda mengingat saat ini perilaku warga sekitar terhadap keluarga pasien sepertinya memusuhi bahkan menjauhi keluarga Pasien Positif Covid 19.

"Sebagai mahluk sosial kita berkewajiban untuk saling memberikan penguatan dan motifasi terhadap keluarga pasien covid bukan kita justru menjauhi bahkan memusuhi keluarga bahkan sampai memberi stigma negatif,"kata Karinda diselah kegiatan Tim FKSM melakukan aksi memberangus virus Covid 19 dengan menyemprotkan disinfegtan ke rumah- rumah penduduk di Kelurahan Sindulang Kecamatan Tuminting Manado.

Menurutnya penaganan tenaga medis terhadap pasien Covid 19 dilakukan cepat dan ditindaklanjuti dengan kegiatan memutus mata rantai penyebaran Virus, sehingga meskipun mereka memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid, namun prosefur standat Orang Dalam Pengawasan (OPD) juga dilakukan."Kita jangan mengucilkan keluarga pasien, tetapi saling memberi semangat," kata Karinda.

Edukasi terkait Virus Covid 19 ternyata harus terus dilakukan mengingat sampai saat ini masyarakat masih beleum sepenuhnya mengetahui seperti apa cara virus covid 19 menjangkit .(Josh tinungki)

Karinda : Keluarga Pasien Positif Jangan Diberi Stigma Negatif


Manado,Sulutnews.Com - Upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Covid 19 di wilayah Kota Manado, terus dilakukan, tidak hanya oleh Pemerintah tetapi juga dari berbagai element masyarakat termasuk dari Tim relawan yang menamakan diri Forum Kota Sehat Manado (FKSM). Dipimpin langsung Ketua Tim James Karinda, tim yang juga dibantu Panji Yosua GMIM, FKDM dan PMI kota Manado ini, melakukan penyemprotan disinfektan dirumah - rumah penduduk, termasuk dirumah pasien Positif Covid 19 di Kota Manado.

"Tim telah melakukan kerja sosial ini sudah sebulan lebih, tiap hari masuk keluar rumah warga untuk melakukan penyemprotan disinfektan langsung didalan rumah warga termasuk rumah pasien positif Covid 19," jelas Karinda.

Juga dalam kegiatan yang melibatkan tim Dokter bersama aparat Polsek dan Babinsa ini selali membagikan masker tetapi terus megedukasi masyarakat baik lewat pengeras suara di gedung Gereja ataupun Mesjid diwilayah kelurahan yang dikunjungi."Kesadaran masyarakat Kota Manado masih sangat kurang terutama dalam hal menggunakan Alat Pelindung Diri,"beber Karinda.

Tim FKSM yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan kerja sosial penanganan Virus Covid 19 ini beranggotakan orang- orang yang mau bekerja tanpa pamrih." Semua untuk warga Kota Manado, agar terhindar dari serangan Virus yang mematikan ini pungkas Direktur Umum PDAM Manado ini.(josh tinungki)

Manado,Sulutnews.Com - Komitmen untuk menjembatani apa yang menjadi kebituhan masyarakat terus dilakukan oleh Ketua D0RD Sulut Andrei Angouw, terbukti kerinduan masyarakat yang bermukim di Pulau Siladen Kecamatan Bunaken yang sudah lama rindu untuk mendapatkan aliran listrik akhirnya terealisasi.

Pemasangan jaringan listri adalah Wujud dari hasil jaring Aspirasi lewat pelaksanaan reses diwilayah sebelah timur area pariwisata Bunaken atau berjarak kurang kebih 3 kilometer laut dari pusat kota manado.

“Terima kasih Pak Andrei Angouw yang sudah memperjuangkan aspirasi kami, dengan adanya jaringan listrik ini tentu menjadikan warga dapat menikmati penerangan Listrik, dan inipula akan lebih mengairahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar salah satu warga Siladen.

Aktifitas, pekerja dari PT PLN saat ini telah terlihat diwilayah pulau Siladen untuk mempersiapkan pemasangan jaringan listrik."Semua dapat dilakukan karena memang masyarakat membutuhkan, dan ini juga berkat dukungan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw,"ungkap Angouwl.(josh tinungki)


Manado,Sulutnews.Com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD pembahas Dana Penyertaan Modal PT Membangun Sulut Hebat (MSH) Careiq Naikel Runtu (CNR) menegaskan PT MSH memiliki prospek yang sangat baik sehingga harus dikelolah profesional, hal ini dikatakan CNR usai memimpin rapat Pansus Rabu (13/5/2020)

Menurutnya,dalam hal membedah penyertaan modal PT MSH Pansus tidak sewenang- wenang, dan akan memutuskan apa yang menjadi kewenangan Pansus dengan mengacubpada ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas CNR

Juga politisi muda Golkar ini mengatakan Terkait kerja pansus yang diberi amanah untuk menjadikan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi ini, dapat beroprasi dan melakukan setiap program kegiatan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, maka keputusan berupa rekomendasi yang nantinya ditetapkan akan lebih diarahkan kepada penyelesaian status perusahaan yang sampai saat ini masih belum final sehingga menjadikan jajaran Direksi belum dapat menjalankan Program dan kegìatan."Pansus tidak mengatur soal sistem dan strategi pengelolaan management perusahaan, tetapi akan lebih pada mempersiapkan dasar agar oprasional management dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,"kata CNR

Untuk diketahui saat ini DPRD Sulut telah membentuk panitia khusus pembahas dana penyertaan modal kepada PT Membangun Sulut Hebat (MSH) agar perusahaan milik Pemprov Sulut ini dapat beroprasi melakukan setiap rencana pekerjaan yang telah disusun." Pansus berupaya agar target kerja untuk menyelesaikan Perda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT MSH dapat diselesaikan tepat waktu." Pekan ini Pansus akan melakukan peninjauan lokasi aset pemprov yang dikelokah oleh PT MSH," ungkap CNR.(josh tinungki)

Pansus DPRD Sulut Hati-hati Setujui Penyertaan Modal.

Manado,Sulutnews.Com - Keberadaan PT Membangun Sulut Hebat (MSH) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Sulut sejak tahun 2016 ternyata belum memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pemerintah yang implikasinya menambah pendapatan APBD Sulut. Hal ini terungkap saat Panitia Khusus (Pansus) PT MSH DPRD Sulut menggelar pembahasan terkait dana penyertaan modal Rabu (13/5/2020).

" Jika legalitas PT MSH masih mengambang mengingat sampai saat ini belum beroprasi sebagaimana mestinya maka pansus tidak akan bekerja sewenang-wenang dan akan memutuskan segala sesuatu berdasarkan kewenangan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku,"Kata Ketua Pansus Careiq Naikel Runtu (CNR)

Juga disampaikan Wakil Ketua Pansus Nick Adicipta Lomban (NAL) yang menyorot soal kemampuan PT MSH dalam mengelolah Modal dan Aset yang belum efektif sehingga kebijakan memberikan dana penyertaan Modal perlu dipertimbangkan." Kemampuan PT MSH dalam mengelolah Modal dan Aset perlu dipertimbangkan, jangan sampai penambahan modal justru akan menjadikan beban sehingga tidak mampu dikelolah secara baik,"kata NAL.

Sementara itu Anggota Pansus Cyndi Wurangian menyorot legalitas PT MSH yang belum jelas keberadaanya, karena alasan yang disampaikan pihak PT MSH sampai saat ini belum mampu mengelolah aset maupun modal yang sudah disampaikan,"tegas Wurangian.

Sebagaimana diketahui PT Membangun Sulut Hebat (MSH) dibentuk sejak 26 September 2016 lalu, berdasarkan Pergub No 6 tahun 2016, dengan modal awal Rp 100 Miliar, namun sampai saat ini belum dapat beroprasi maksimal, karena terkendala legalitas PT.(josh tinungki)

Manado,Sulutnews.Com - Ditengah kondisi tidak adanya perhatian pemerintah terhadap keberadaan wartawan meski pekerjaan jurnalis turut membantu menjadikan informasih cepat tersampaikan kepada masyarakat sehingga berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah terkait penanganan virus mematikan ini, Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) membantu para jurnalis dengan membagikan sembako.

Pada kegiatan yang dilaksanakan Selasa (12/5/2020) bertempat dihalaman kantor DPRD Sulut ini, membuat sahabat Jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan DPRD Sulut memberi apresiasi atas bantuan yang sudah diterima."Kami patut memberi apresiasi dan berterima kasih karena disuasana ada banyak pekerja termasuk wartawan yang terdampak pandemik Covid-19 ada Anggota Deewan yang mau menbantu, meringankan beban yang dialami oleh sahabat jurnalis,"Kata Martino Limpong penasehat Forward.

Juga dikatakan Desy Holung sekertaris Forward yang merasa bersyukur dengan adanya bantuan yang sudah diterima."Bansos yang kami terima sangat membantu dan ini bermanfaat, sebab ditengah kesibukan tugas membuat dan menyampaikan informasih kepada publik, kami bisa menikmati bantuan yang dapat beban hidup akibat dampak wabah virus Korona,"kata Holung menambahkan.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulut Melki Jakhin Pangemanan menyatakan pemberian bansos kepada wartawan adalah bentuk Solidaritas, mengingat situasi sosial ekonomi yang saat in lagi sulit,” Sumbangan ini diberikan sebagai bentuk kebersamaan, karena sahabat jurnalis juga sangat membantu terselanggaranya edukasi penanganan Covid-19, maupun informasih terkait perkembangan pandemik Covid-19,"ujar MJP..

Wartawan terus bekerja menyajikan berita dan edukasi kepada publik tanpa kenal lelah. Ada istri, suami dan anak-anak yang ditinggalkan dirumah karena tuntutan profesi. Oleh karena itu saya turut berempati dan memberi support, paling tidak, bisa sedikit membantu rekan-rekan wartawan khususnya yang meliput di kantor DPRD Sulawesi Utara. “Mari sama-sama kita bergandengan tangan dan berdoa agar semua bisa segera kembali normal serta disiplin menerapkan anjuran pemerintah,” pungkasnya.(josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban (NAL) mempertanyakan dana hibah pemerintah provinsi sebesar Rp.487 Miliar yang tertata dalam APBD tahun 2019. Menurutnya pemanfaatan anggaran tersebut kurang tersosialisasi bahkan terpublis, diserahkan kepada kelompok atau organisasi yang mana.


"Realisasi penyaluran baik mekanisme dan syarat pengajuan juga harus disosialisasikan supaya jelas," kata NAL saat melakukan interupsi pada rapat paripurna DPRD Sulut Senin (11/5/2020) siang.


Fraksi Nasdem menyorot dana hibah untuk masyarakat, disebabkan ada pihak yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan kelompok maupun pribadi

.
Senada dikatakan Stela Runtuwene yang menilai penyerapan Dana Hibah Pemprov terkesan tidak transparan, bahkan politisi Nasdem asal Daerah Pemilihan (Dapil) Minsel - Mitra ini menyorot banyak bantuan ke masyarakat yang dananya diambil dari anggaran APBD, bukan 'Uang Pribadi 'dalam pelaksanaanya mengatasnamakan orang atau kelelompok tertentu."Ini perlu dipertegas, anggaran APBD bukan untuk membiayai kegiatan pencitraan orang atau kelompok tertentu, tetapi untuk membiayai kegiatan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahtraan,"pungkas Runtuwene.(josh tinungki)