NTT

NTT (115)

Rote Ndao,Sulutnews.com - Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Divisi Pemasyarakatan Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur kembali melaksanakan penggeledahan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa, kamis (17/03/22).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham NTT, Mulyadi memimpin langsung penggeledahan yang dilaksanakan oleh Tim Satops Patnal Divisi PAS yang beranggotakan 8 petugas dan Tim Satops Patnal Lapas Kelas III Baa.

Sebelum melaksanakan penggeledahan, Kadiv PAS Mulyadi terlebih dahulu meninjau secara langsung lingkungan Lapas Kelas III Baa mulai dari Portir, Ruang Kunjungan dan Sidang Online serta Ruang Kerja Lapas Kelas III Baa.

Mengawali kegiatan penggeledahan, Kadiv PAS, Mulyadi memberikan breafing singkat kepada Tim Satops Patnal Divisi PAS dan Petugas Lapas Kelas III Baa.  Dalam arahannya, Kadiv PAS berpesan kepada seluruh Petugas agar bertanggung jawab melaksanakan tugas dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran." Saya harap Seluruh petugas harus mendukung Kepala Lapas Kelas III Baa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Jangan sampai membiarkan masalah yang dianggap kecil karena dari hal kecil inilah dapat menjadi duri yang dapat mengganggu keaman dan ketertiban dalam Lapas". Tegas Mulyadi.

Menutup arahannya Mulyadi kembali memberikan motivasi kepada petugas Lapas Kelas III Baa untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas dan menjadikan berbagai Kasus Pelanggaran Disiplin maupun Gangguan Kamtib yang terjadi sebagai pelajaran dan sebagai deteksi dini dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan gangguan Kamtib di Lapas Kelas III Baa.

Tim gabungan Satops Patnal Divisi PAS dan Petugas Lapas Kelas III Baa dibagi dalam 2 Kelompok untuk melaksanakan penggeledahan di Blok dan Kamar hunian serta melaksanakan penggeledahan badan kepada WBP Lapas Kelas III Baa. Pada kesempatan tersebut Kadiv Pas, Mulyadi juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para WBP.

Dalam penggeledahan yang dimulai pada pukul 20.00 WITA, tidak ditemukan Barang Terlarang  seperti Narkoba, HP dan Senjata Api (Halinar) namun masih ditemukan barang-barang yang dilarang ada di dalam Lapas. Barang hasil penggeledahan oleh Tim Satops Patnal dicatat dan dibuatkan Berita Acara kemudian langsung dilaksanakan pemusnahan oleh Kadiv PAS, Kalapas Baa dan Kasubsi Kamtib.

Kegiatan Penggeledahan merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan pada Lapas Kelas III Baa sebagai bentuk deteksi dini terhadap gangguan kamtib yang mungkin terjadi pada Lapas Kelas III Baa.

Reporter : Yanti P / Dance henukh

NTT Belu,Sulutnews.com - Suku Marae adalah satu suku di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur (NTT) wilayah tersebut merupakan Wilayah Perbatasan NKRI dengan Negara Timor Leste Eks Propinsi Timor Timur.

Banyak Potensi alam yang belum dikelolah maksimal perlu sentuhan dan kemauan yang keras dari semua komponen terkait.

Menurut Yoseph Bere, S.Sos putra kelahiran Belu (42)   Asal suku Marae Lamaknen digadang-gadang untuk menjadi pemimpin di tanah kelahiranya Ray Belu.

Yosep  Pria muda energik yang kini dipercayakan menjabat Kepala Kantor Unit Penyelenggara (UP) Pelabuhan Kelas III Ba’a (Syahbandar), Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan senyum mengakui adanya tawaran usai berkarir sebagai ASN mencalonkan diri Sebagai Anggota Legislator DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2 yang kini meliputi ; Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) wilayah Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu Malaka, Kupang, Rote Ndao dan Kota Kupang.

Tapi mimpi itu, kita harus mengukur diri sejauhmana respon dan dukungan masyatakat.

Namun Ia mengatakan sebagai Putra Ray Belu bisa berkarir sebagai Politisi jika Tuhan Restui dan masyarakat mengiginkan.

Sesuai dengan hasil pengamatanya Sektor yang harus diperjuangkan  sebagai potensi lokal adalah  Enam Point yang utama yakni

  1. Pemberdayaan sumber daya manusia, di bidang pendidikan
  2. Pembukaan lapangan kerja melalui Blk. Yang akan di salurkan ke instansi pemerintah juga swasta
  3. pertanian
  4. Peternakan
  5. parwisata
  6. Pertanian

Karena Ia Paham jika Tuhan Ijjnkan dirinya sebagai  legislator ia terus berusaha menjalankan perannya di bidang pengawasan, legislasi, dan budgeting.

Namun begitu, ia tak pernah lupa akan kampungnya. Karenanya, sebagai anak adat ia selalu terobsesi untuk terus menerus membangun kampung yang telah membesarkan dirinya. Kampung yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

“Saya cuma anak kampung yang memiliki cita- cita menjadi ASN.

Sejak Kuliah dan telah menjadi ASN saya selalu berhubungan dengan dunia Birokrat. Dari sinilah saya  mendapat kesimpulan bahwa untuk mengabdi kepada bangsa ini banyak pilihan, salah satunya adalah berjuang lewat jalur politik.

Ia paham Benar untuk capai Karir tentu tidak gampang, namun kerja keras tidak akan menghianti hasil, tetapi kita serahkan jika Tuhan Berkendak dan masyarakat mendukung.

Ia mencontohkan karirnya sebagai ASN seperti menaiki anak tangga. Menanjak dari titik terbawah ke posisi puncak. Setiap etape perjalanan karir ASN itu, mengisi pengalaman dan watak dalam memimpin.

Sebagai ASN  Ia mengamati kalau tidak ada orang baik yang mau mengambil jalur politik, maka akan banyak kebijakan politik yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, daerah NTT yang menurutnya pembangunan belum merata sebagaimana di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya.

Jalan rusak dan terputus dari satu kampung ke kampung lain, mengisolasi warga pada sarana publik, seperti pendidikan dan kesehatan adalah ketimpangan keadilan.

Report : Dance henukh

Kupang, Sulutnews.com - Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) (wadah bagi warga eks Timor Timur) Eurico Guterres, SE.M.M siap mencalonkan diri sebagai Calon Legislator Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), dapil II terdiri atas wilayah Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu Malaka, Kupang, Rote Ndao dan Kota Kupang, periode 2024-2029.

Demikian diungkapkan Ketua Partai Gerindra NTT, Ir. Eston Lelo Foenay kepada media ini, Jumat (18/3/2022) .

Euriko, ditemui terpisah  mengatakan penting juga membangun ekonomi yang berbasis pada potensi yang dimiliki daerah, dirinya sebagai Pejuang Eks Tim-Tim berkeinginan untuk berkontribusi untuk pembangunan NTT, Khusus wilayah Daerah Pemilihan Timor. Banyak mimpi yang harus saya perjuangkan.

saat ini SDM dan SDA sangat potensial, namun untuk membangun daerah ini kita harus menjadi Anggota Legislator dan hal ini saya masuk partai Gerindra untuk bisa memperjuangkan hak masyarakat baik Eks Tim-Tim dan juga masyarakat pada umumnya.

Kondisi tersebut merupakan potensi yang harus betul-betul dimaksimalkan oleh NTT. “Butuh sentuhan lebih lanjut agar ekonomi, Pertanian, dan Garam  di NTT menjadi kuat,” cetusnya.

Menurutnya, masih banyak potensi yang dimiliki NTT, seperti kain tenun, beras Sumba, pariwisata, dan lain-lain.

Mereka membutuhkan alat-alat berat untuk membuat jalan perintis, memperluas lahan pertanian, membangun embung, dan lain-lain. Mereka juga menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, apalagi dokter spesialis.

“Saya akan teruskan ke kementerian terkait, karena ini sangat penting bukan hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT, tapi juga bagi Indonesia,” tandas Panglima Milisi (Pejuang) Pro-Indonesia di Timor Timur (Timtim) Eurico Guterres.

Reporter : Dance henukh.

Rote Ndao,Sulutnews.com -  Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Lala) Ditjen Hubla Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko menegaskan bahwa kapal tol laut tak diperbolehkan mengangkut mobil. Sementara untuk semen Dibolehkan, karena sesuai dengan Permendag Nomor  53 tahun 2020, sebagai perubahan dari Permendag no. 38/2018.

Namun Sayangnya, Kapal Tol Laut bernama KM Kendhaga Nusantara II Asal Surabaya Tujuan Rote Ndao yang bersandar dipelabuhan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, MInggu (13/3/2022) melangar selain mengangkut Kontainer Sembako juga memuat Mobil 1 Unit.

Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Komisi B, Erasmus Frans dihubungi media ini terkait persoalan tersebut mengatakan sesuai Aturan awal proyek tol laut ini  diklirkan ini hanya mengangkut angkutan terhadap sejumlah item barang -barang yang di datangkan dari luar negara.

Joni Manafe, --Kepala Dinas Deperindag Kabupaten Rote Ndao.

"Jadi tidak ada sejak awal itu untuk mengangkut barang peralatan, atau mobil yang masuk klasifikasi barang mewah jadi kalau memang ada bisa saja ada aturan baru", cetusnya.

Menurutnya  pantauannya,  kejadian inikan bukan baru pertama terjadi dan juga pengiriman itu juga dilakukan di Pulau Wetar jadi itu hanya kecolongan dan kemudian dilakukan penegasan sejak itu terjadi pengawasan yang ketat terhadap pengiriman barang-barang.

Sejak kejadian kemarin saya rasa tidak ada peraturan baru, kalau kejadian itu terjadi di Rote maka hal ini harus di telusuri dulu. Karena sebetulnya yang kita inginkan adalah terjadinya keseimbangan, jadi kita hanya perlu mengimpor dan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang dalam hal ini hanya tol laut yang di subsidi oleh pemerintah dan juga harus ada keseimbangan dalam ekspor komoditas sehingga akan terjadi keseimbangan fiskal daerah.

Subsidi itu, hanya di peruntukkan bagi kebutuhan masyarakat yang lebih membutuhkan, jadi ketika ada sesuatu penerapan terhadapan penggunaan subsidi oleh negara, itu ada konsekuensi nya dan memang tidak boleh, jadi kalau memang selama itu terjadi berarti sangat di sayangkan ada penyalahgunaan fasilitas yang tidak boleh digunakan.

Contohnya BBM dan peruntukannya tidak bisa digunakan untuk industri, ada juga pupuk juga tidak bisa dipakai melebihi kapasitas dan hanya boleh digunakan oleh kelompok tani yang terdaftar punya SK dan Masuk RDKK. Sebetulnya ini sudah penyalahgunaan aturan katanya tegas.

Kepala Dinas Perindag dan UMKM Kabupaten Rote Ndao, Joni Manafe,S.Pd mengaku dirinya dikibuli oleh stafnya dan pengusaha,

Ditemui media ini, Kamis (17/3/2022) siang mengaku menandatangani surat rekomendasi tanpa aturan dan UU.

Menurunya,  sebenarnya rekomendasi kami tidak melalui syarat maka berarti dari pelabuhan akan ditolak, jadi rekomendasi itu kami kasih dan mereka mencari peluang sampai adanya kekosongan, maksudnya seperti ini kalau kapalnya kosong maka  boleh angkut tapi ketentuannya  di bayar sesuai reguler.

Contohnya batu alam, Batu alam kan tidak masuk dalam item barang yang di angkut oleh subsidi yaitu tol laut tapi di Rote banyak orang yang membutuhkan  tetapi kami memberikan rekomendasi bayarnya reguler.

Maksudnya kalau dalam ruang yang kosong maka mereka rugi  namanya juga kapal operasional kadang -kadang dari sana kontainer tidak sesuai  jadi sifatnya rekomendasi itu kalau dapat karena ini mendukung usaha mereka.

Staf Perindag Agnès Laapen  juga akui jika belum ada aturan atau UU, Nanti kami akan berkoordinasi dengan kementerian perdagangan, mereka bayarnya rasial dan mungkin karena kosong mereka angkut supaya jangan putus subsidi tapi selama ini saya bertanya  itu biasanya bilang pernah dan dalam tahun ini ada beberapa pengusaha yang angkut batu alam, kayu , karton.

“Saya pun berpikir karena sudah terjadi dan bayar nya  reguler jadi saya langsung tanda tangan saja surat rekomendasi, menurut pemahaman saya kalau selama tidak menghalangi orang lain mengambil subsidi maka dari itu kami akan mencari aturan itu” ujar Kadis Deperindag.

Waktu itu saya berkoordinasi lisan dengan orang kementrian jadi saya bilang ini ada orang yang mau angkut barang yang non subsidi lalu mereka bilang kalau ada kontener atau kuota yang masih kosong boleh, tapi mereka menggunakan tarif reguler atau non subsidi jadi harganya itu beda dengan subsidi  tapi kalau kouta sudah penuh tidak perlu di angkut dan memang rekomendasi itu sudah lama karena belum ada tempat .

Dan saya pikir kalau dalam kementrian perhubungan kelautan  kalau tidak ada maka tidak boleh di angkut walaupun kita kasih rekomendasi. Karena mereka lebih tinggi jadi kita kasih karena mereka minta untuk kelancaran usaha makanya langgsung saya tanda tangani, maka dari itu akan kami tindak lanjuti dan mencari aturan tersebut.

Jadi yang saya tau ini hanya informasi saja dan sudah dalam pantauan media , tapi saya belum mendapatkan konfirmasi balik dari pihak  koperasi perinda dan UKM jadi saya juga perlu melakukan pengecekan terkait dengan surat rekomendasi yang mereka keluarkan untuk pengangkutan barang dan mobil ,terkait dengan spekulasi sejawal itu tidak ada sama sekali dan ada surat yang dikeluarkan dari dinas perinda Rote Ndao  dan saya juga tidak yakin kalau TNI akan memberikan dukungan tentang angkutan yang di maksud . Jadi nanti kami akan berkoordinasi  apakah betul surat  itu adalah surat yang dikeluarkan karena saya tidak yakin juga kalau pihak deprindag berani  mengeluarkan surat yang bertentangan dengan aturan , kalau bagi saya  barang itu ternyata betul bahwa tidak salah menggunakan jalur subsidi maka tidak bisa diturunkan jadi barang itu harus dikembalikan ke tempat asalnya.

Saya hanya anggota saja jadi kalau saya memanggil deprinda maka ada mekanismenya kita harus tau bahwa sebetulnya ini manfaatnya untuk masyarakat Rote Ndao  tetapi pembiayaan untuk tol laut ini ABPN itu juga kita menganggap  bukan urusan kita , jadi saya pribadi akan berkoordinasi dengan pimpinan komisi B dalam waktu dekat kita berkoordinasi untuk mengecek kebenaran dalam hal ini  jadi agar benar sesuai dengan dokumen ini itu yang akan kami tindak lanjuti.

Reporter: Dance henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com -  Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa sebagai UPT Pemasyarakatan dibawah pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana D Jone, terus  berkomitmen untuk melaksanakan Prinsip Dasar Pemasyarakatan (Back to Basic) salah satunya berupa Pembinaan Narapidana dengan kembali melepaskan 1 (satu) Narapidana untuk menjalani Integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), kamis (17/03/22).

Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi, Guspry Huma Kota menyerahkan secara langsung Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor PAS-814.PK.01.04.06 Tahun 2021 tanggal 22 Juli  2021 kepada Narapidana dan selanjutnya menyerahkan Narapidana kepada keluarga yang telah menunggu untuk menjemput pada pukul 10.00 WITA dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan covid-19.

Kepala Lapas Kelas III Baa, Daniel Saekoko ditemui secara terpisah mengatakan Integrasi dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat subtantif dan administrasi."Narapidana yang telah memenuhi syarat subtantif dan administrasi akan diusulkan untuk memperoleh Integrasi, dan proses pengusulannya gratis tanpa dipungut biaya apapun."tegas Daniel Saekoko.

Pemberian Integrasi mengacu pada Permenkumham No. 18 Tahun 2019 tentang  Perubahan atas Permenkumham No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Reporter : Yanti / Dance henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com -- Bupati Rote Ndao,Paulina Haning-Bullu,SE,Rabu (16/3/2022) secara simbolis meresmikan operasional Desa Persiapan Loman Kecamatan Lobalaian Kabupaten Rote Ndao,NTT.

Peresmian itu ditandai dengan pemotongan Pita papan nama desa Loman, tanda tangan prasasti dan Penyerahkan Kode Register desa kepada Penjabat Kepala Desa Loman, Agustinus Ndolu,S.E disaksikan Sekda Rote Ndao,Jonas M Selly,M.M, Para Kepala OPD dan Masyarakat Loman yang berlangsung dikediaman Agustinus Ndolu.

Untuk diketahui, 14 Februari 2022 Bupati Rote Ndao Paulina Haning melantik 22 Desa Persiapan yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao termasuk Desa Persiapan Loman.

Hari ini, Rabu (16/3/2022) digelar Syukuran Peresmian dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa Persiapan Loman.

Dalam kesempatan itu,Bupati Rote Ndao,Paulina Haning-Bullu,mengatakan memperjuangan desa perjuangan merupakan janji politik saat melakukan kampanye dan Puji Tuhan semua tercapai, walau demikian semua keberhasilan bukan semata Bupati, tetapi masyarakat, Panitia dan semua komponen terkait.

ia juga menitipkan pesan kepada penjabat kepala desa agar bekerja lebih keras lagi untuk mempersiapkan desa persiapan menuju desa definitive, jika maksimal mempersiapan tidak sampai satu tahun statusnya akan naik menjadi desa definitive,otomatis bisa membiayai diri sendiri.

Tahun 2021 juga pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengusulkan 3 Kecamatan untuk dimekarkan,namun hanya satu kecamatan yang tercapai yakni kecamatan Loaholu,kedepan berpeluang mekar adalah Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Barat Daya.

Ia juga memohon dukungan semua pihak untuk mendukung program pemkab Rote Ndao.

Penjabat Kepala Desa Loman,Agustinus Ndolu dalam sambutanya berterima kasih kepada Bupati Rote Ndao yang telah mempercayakan dirinya menjabat sebagai penjabat kepala desa untuk mempersiapan desa loman menjadi desa definitive.

Tokoh Masyarakat Desa Loman Pace Mandala dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Bupati Rote Ndao yang telah memperjuangan pemekaran Desa Loman, ini adalah jasa yang tidak bisa kami balas, sehingga singkat kata, kami terus mendukung mama dalam pembangunan ini.

Untuk diketahui,Desa Loman dimekarkan dari Kelurahan Mokdale memiliki 1.672 jiwa 664 Kepala Keluarga.

Reporter : Dance henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com - Sebagai UPT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT pimpinan Marciana D Jone, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa mendukung penuh program dan kebijakan Kantor Wilayah. Salah satu bentuk dukungan dengan mengikuti kegiatan Konsultasi Teknis Terkait Penginputan SDP Fitur Keamanan dan Pembentukan Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) Pengisian Instrumen Deteksi Dini pada Satker Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukim dan HAM NTT, Rabu (16/03/22)

Kegiatan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan ini merupakan tindaklanjut Keputusan Menteri Hukum dan HaK Asasi Manusia Nomor: M.HH-PR.01.03 tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, sebagai salah satu strategi peningkatan kinerja sehingga dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Mengawali sambutannya, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mulyadi mengapresisi kerja keras, kerja iklas dan kerja cerdas dari seluruh petugas di Unit Pelaksaksana Teknis Pemasyarakatan se-NTT sehingga seluruh UPT dalam situasi aman dan terkendali. Mulyadi juga berterima kasih kepada panitia kegiatan, Para Narasumber dan Peserta Kegiatan Konsultasi Teknis "Saya berharap kita tetap berkomitmen mewujudkan Pemasyarakatan yang lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat". Tegas Mulyadi.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Materi yang dibawakan yaitu tentang Tugas dan Fungsi Unit Intelijen Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Pengisian Instrumen Deteksi Dini oleh Narasumber M.Dwi Sarwono dan Teknis Penginputan SDP Fitur Keamanan oleh Bogi Nurseto.

Kegiatan konsultasi teknis yang dimulai pada pukul 09.00 WITA diikuti oleh Kepala Lapas Kelas III Baa, Daniel Saekoko, didampingi Para pejabat struktural dan staf dari aula Lapas Kelas III Baa secara virtual dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.(Yanti/Dance henukh)

Rote Ndao,Sulutnews.com - Kepala Desa Oelunggu Kecamatan Lobalaian Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, John Baidenggan secara regular bersama sejumlah kepala Desa di wilayah Kabupaten Rote Ndao.  Demikian diungkapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, Arkilaus Lenggu,M.Si saat ditemui media ini diruang kerjanya, Selasa (15/3/2022) siang.

Menurut Arkilaus, Untuk kasus kepala Desa Oelunggu, pihak inspektorat kabupaten Rote Ndao, sudah menerima laporan dan sudah masuk reguler tahap pemeriksaan .

ditanya terkait kasus yang dilaporkan BPD Desa Oelunggu melaporkan Kepala Desa ( Kades) Oelunggu, John Baidenggan ke Kejaksaan Negeri Ba’a, dan Polres Rote Ndao yang diduga melakukan mark up  dana Pengelolaan DD tahun anggaran 2021 mencapai ratusan juta Rupiah.

menurutnya, pihaknya masih melakukan pemeriksaan regular, jika sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kesalahan admnistrasi akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah, akan disangsi administrasi atau pidana, belum dipastikan karena harus kantongi hasil pemeriksaan, kata Arkilaus tegas.

BPD Desa Oelunggu melaporkan Kepala Desa ( Kades) Oelunggu, Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, John Baidenggan ke Kejaksaan Negeri Ba’a, secara tertulis terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan mengelolah Dana Desa Tahun anggaran 2021.

Surat laporan itu ditujukan ke Kejaksaan Negeri Ba,a diteken oleh Ketua BPD Desa Oelunggu,Erim E.Ndun dan perangkatnya.

Surat laporan tertulis itu pun ditembuskan kepada media ini dengan menguraikan item kegiatannya, yakni pembangunan PAUD Imanuel di Desa Oelunggu dengan pagu anggaran di BPD Desa induk tahun 2021 semula sebesar Rp. 161.989.500, setelah dilakukan perubahan anggaran APBdes perubahan sebesar Rp. 11.645.900, sehingga menjadi Rp.173.635.400.

Dan berdasarkan hasil monitoring kegiatan pembangunan PAUD sampai dengan tahun 2022 progres fisinya belum mencapai 100 persen.

BPD juga menemukan dengan adanya indikasi dugaan penggunaan material dalam hal ini KAP dan LATA (kuda-kuda) digantikan dengan mopuk (batang pohon lontar),sehingga tidak sesuai spesifikasi yang ada di RAB dan Gambar.

Menurut aduan BPD,Pengelola PAUD Imanuel Pdt. Mery Sirah bahwa perangkat telah meminta swadaya bahan material berupa:

1) Batu karang Empat Ret,

2) Biaya angkut batu karang. Rp. 1.650.009.

Selain itu, ada permintaan Swadaya ditolak dalam sidang antara Jemaat dengan Ketua Majelis Gereja kerena dianggap sangat memberatkan sehingga permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Hal ini diduga telah terjadi pungutan liar dan sekaligus penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh Kades dan para lerangkat Desa Oelunggu.

3) Setelah BPD melakukan monitoring maka ada pengakuan (setelah di wawancara disampaikan oleh lima orang penerima Manfaat Rumah Layak Huni yang menerangkan bahwa jumlah material bangunan yang diterima penerima manfaat tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya yang telah dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2021.

4) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan selama Tahun 2021 tidak ada Baliho transparansi anggaran Pengunaan anggaran terkait transparansi anggaran sudah anggarkan di dalam APBDesa tahun 2021 ,karena itu kuat dugaan penyelewengan anggaran terkait LPJ Anggaran (perangkat lama) Tahun Anggaran 2021 Desa Oelunggu yang 6 orang,sejak bulan April 2021, tidak dibayarkannya demikian rilis yang diterima media ini,Senin (21/2/2022)

Reporter : Dance henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com - Kasus Puskesmas Sotimori, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2020 jenis Pembangunan Selasar dan Pagar Puskesmas Sotimori, pagu dana 1.120.827.251.00 dikerjakan oleh CV Mitra Kontraktor, harga tender Rp. 800 Juta.

Proyek tersebut terindentifikasi tidak sesuai progress ada kejanggalan pekerjaan mulai dari awal pekerjaan hingga selesai diduga tidak sesuai dengan speck pekerjaan ini diperkirakan baru mencapai 60% namun proyek tersebut diketahui sudah di PHO oleh Dinas Kesehatan kabupaten Rote Ndao dananya sudah mencapai 100 persen.

Sebelumnya pihak kejaksaan mengatakan pihaknya menemukan ada indikasi korupsi sehingga dilakukan penyidikan, Kejaksaan Negeri Rote Ndao Menunggu Audit BPK Terkait Pembangunan Gedung Puskesmas Sotimori untuk menentukan kerugian Negara dan menentukan pihak yang disangkakan.  bahkan I Wayan Guna Darma, SH.MH,kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao, kepada media ini pada beberapa bulan lalu disela-sela HBA Adyaksa ke-61, 22 Juli 2021 mengatakan, Pihak Kejaksaan serius menangani sejumlah kasus diwilayah Hukum Kabupaten Rote Ndao diantaranya pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Sotimori menjadi atensinya.

Sebelumnya diberitakan, Kamis (30/12/2021) Redaksi meminta tanggapan Kasi Intel Kejari Rote Ndao Angga Ferdian mengatakan lagi Kasus tersebut masih dalam proses tahap penyedikan, dalam hal ini Kasus tersebut masih berjalan di tempat tidak ada tindak lanjuti hukum atas perbuatan yang melawan hukum oleh kontraktor pelaksanaan kegiatan proyek pelaksanaan Pembangunan Baru Puskesmas Sotimori Kecamatan Landu Leko, (penimbunan dan pembuatan pagar) yang berlokasi di di Desa Sotimori, Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rote Ndao, NTT, menghabiskan sejumlah uang negara namun pekerjaan tersebut tidak bermanfaat.

Selasa (15/3/2022) media ini kembali  Penanganan kasus ini terus mengatakan masih  berproses di tahap penyidikan demikian diungkapkan Kasi Intel Kejari Rote Ndao Angga Ferdian via telepon

lebih lanjut katanya, Terkait penanganan penyidikan perkara pada puskesmas sotimori tersebut  kami masih memperkuat pembuktian perihal alat bukti Ahli katanya via Wats APP.

Reporter : Dance henukh

Rote Ndao, Sulutnews.com - Walau Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Lala) Ditjen Hubla Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko menegaskan bahwa kapal tol laut tak diperbolehkan mengangkut mobil. Sementar untuk semen Dibolehkan, karena sesuai dengan Permendag Nomor  53 tahun 2020, sebagai perubahan dari Permendag no. 38/2018.

“Mobil ga boleh. Semen boleh sesuai Permendag,” kata Capt.Wisnu Handoko kepada Ocean Week, di Jakarta, Minggu siang.

Namun Sayangnya, Kapal Tol Laut bernama KM Kendhaga Nusantara II Asal Surabaya Tujuan Rote Ndao yang bersandar dipelabuhan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, MInggu (13/3/2022) melangar selain mengangkut Kontainer Sembako juga memuat Mobil 1 Unit.

Cornelius dari pihak CV. Mitra Usaha selaku penanggung jawab pengiriman dan bongkar muat Surabaya - Rote menjelaskan, muatan barang pada Minggu lalu adalah air mineral, daging ayam, dan kendaraan roda empat sudah sesuai prosedur. "Semua dilakukan melalui izin rekomendasi dari Bupati Rote Ndao dan Dinas Deperindag," ucapnya.

Seperti diberitakan Ocean Week sebelumnya bahwa Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional (Insa) meminta Kementerian Perdagangan untuk menyeleksi barang yang diangkut oleh kapal-kapal tol laut, atau jika perlu merevisi Permendag no. 53 tahun 2020.

Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 Tahun 2020 menyebutkan jumlah item barang yang diangkut melalui kapal Tol Laut bukan hanya barang sembako.

“Yang diangkut kapal tol laut bukan hanya bahan pokok saja tetapi juga barang komersial, seperti keramik, sepeda bahkan mobil. Ini mesti ada pembatasan, karena kalau semua masuk ke kapal tol laut, kapal-kapal komersial yang kecil-kecil ini nggak ada kerjaannya,” kata ketua umum DPP INSA Carmelita Hartoto, kepada pers, di Jakarta.

Kasubdit 3 Ditjen Perhubungan Laut Capt. Bharto membenarkan jika telah dilakukan perubahan Permendag no. 38/2018 menjadi Permendag no. 53/2020.

Dalam Permendag 38, disebutkan ada 25 item barang yang bisa diangkut menggunakan kapal tol laut, berubah menjadi 32 item barang di Permendag no. 53/2020.

Memang dalam peraturan tersebut tak menyebutkan ada mobil atau kendaraan boleh diangkut menggunakan kapal tol laut.

Capt Bharto menyatakan, untuk kapalkapal perintis yang diberikan perhubungan hanya 65 unit, yaitu untuk swasta dan penugasan Pelni.

Surat rekomendasi dari dinas  Disperindag Kabupaten Rote Ndao yang diteken oleh Kadis Joni Manafe nomor  510/56/DKUKM Perindag.4.2. dimana tujuannya agar mengangkut kebutuhan pokok bukan mobil. anehnya dalam resi pengiriman barang item barang berupa 1 unit mobil. padahal sesuai aturanya hanya bisa mengangkut kebutuhan pokok. Tujuan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Batutua Rote Ndao agen pengiriman CV Mitra Usaha.

dengan demikian ada pelangaran aturan mentri Dalam Permendag 38, disebutkan ada 25 item barang yang bisa diangkut menggunakan kapal tol laut, berubah menjadi 32 item barang di Permendag no. 53/2020. Memang dalam peraturan tersebut tak menyebutkan ada mobil atau kendaraan boleh diangkut menggunakan kapal tol laut.

Reporter : Dance henukh