NTT

NTT (139)

Rote Ndao,Sulutnews.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Kabupaten Rote Ndao asal Partai Hatinurani Rakyat (Hanura), Veky Mikael Boelan,S.E  yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rote Ndao memberikan apresiasi kepada Inspektrorat Kabupaten Rote Ndao direncanakan akan mengatifkan kembali jabatan kepala Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur,  Mesak Jeferson Ndun akan diaktifkan kembali. setelah menyelesaikan temuan inspektorat Demikian diungkapkan Mantan Wartawan Times ini  di Gedung DPRD Senin (29/8/2022), pecan ini.

dikatakanya, Pihaknya mendukung inspekturat kabupaten Rote Ndao dalam membimbing atau memberikan pembinaan kepada Kades Tebole Semua berjalan normal sesuai dengan aturan dan di aktifkan kembali pun nantinya itu sudah tentu melalui prosedur yang benar.

diakui, persoalan itu kita sudah tau juga bahwa secara administratif pak kades sudah menyelesaikan administrasnya kita berharap bahwa penonaktifan itu adalah pemberian pembinaan, sehingga perlu diaktifkan kembali agar  sisa rentang waktu pelayanannya di desa tidak lagi terjadi seperti itu, " Saya mengapresiasi langkah langkah yang di ambil oleh pihak inspekturat

Ia berpendapat, pemerintah memberikan pembinaan terkait dengan nonaktifkan nya beberapa bulan ini namun kita berharap juga dengan nonaktifkan itu tidak berlangsung lama, Sehingga tidak terjadi kevakuman Pelayanan karena kita tau bahwa penjabat atau PLT Kades itu punya kewenangannya terbatas.

oleh karena itu,   minimal dalam 1 atau 2 bulan ini pemerintah sudah harus berfikir untuk mengaktifkan kembali demi pelayanan  masyarakat,agar tidak menggangu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di desa, " Cetus VB.

Hal senada diungkapkan, Carli Lian Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, juga mendukung dan Mengapresiasi Jadi perlu di jelaskan kembali bahwa pada saat sanksi di berikan kepada yang bersangkutan itu untuk memenuhi syarat-syarat terkait dengan tindakan disiplin.

“Tindakan disiplin terhadap para penyelenggara pemerintahan jadi temuan waktu itu benar,ada kelalaian di sana, sehingga terjadi sejumlah anggaran yang tidak bisa di pertanggung jawabankan, kemudian sanksi yang di berikan melalui inspektorat adalah di wajibkan kepada yang bersangkutan untuk menyetor kembali.

Sejumlah anggaran yang tidak jelas berapa banyaknya , kemudian sanksi kedua yang di lakukan pemerintahan Rote Ndao adalah di berhentikan sementara yang bersangkutan.

Kita berbicara rujukan aturan dan itu bukan atas permintaan pihak manapun hal itu perlu kita luruskan supaya jangan menimbulkan opini liar di masyarakat.

hal ini diungkapkan Anggota DPRD Asal Dapil Rote Selatan, Carli Lian dimintai komentar media ini, Senin (29/8/2022).

secara tegas mengatakan pemberhentian sementara kades Tebole berdasarkan permintaan sekelompok orang, hal itu tidak benar sama sekali. Yang benar adalah pemerintah telah melaksanakan sesuai aturan yang berlaku terkait dengan kewajiban itu saya juga pantau bahwa yang bersangkutan dalam hal ini.

Kepala desa Tebole yang di berhentikan sementara itu telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan isyarat yang di sampaikan oleh inspektora.

“Dan sampai saat ini catatan kami bahwa sekaligus pantauan kami bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya. Mungkin ada kewajiban-kewajiban lain yang melibatkan pihak lain yang sementara di selesaikan masih tinggal sedikit lagi itupun tetap kita tolong untuk segera di selesaikan, tegasnya.

Dikatakan Carli, perlu segera diaktifkan agar Ada kepastian pelayanan sosial kemasyarakatan di desa bersangkutan kemudian hentikan seluruh polemik-polemik yang terjadi di desa tersebut. Sehingga tidak berdampak kepada pemerintah daerah.   maksimalnya pelayanan sosial kemasyarakatan yang ada di desa.

Ia merincihkan,progres anggaran dana desa masih sedikit tersendat akibat dari persoalan-persoalan seperti itu jadi kita harapkan rampungkan. Selesaikan sudah damaikan pada pihak supaya jangan ada hambatan-hambatan terkait dengan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat setempat.

“Kalau kita lihat prosedur dinas teknis itu hanya pinjam mobil  tetapi yang punya kewenangan mengaktifkan kembali sudah tentu Bupati Rote Ndao.

Ia menguraikan Bupati berwenang untuk memberhentikan dan berwenang untuk mengaktifkan kembali sudah tentu dengan melihat niat baik dan prosedur yang sudah di selesaikan Kades Tebole. Ungkap Carli yang biasa di sapa CL ini.

Reporter : Dance henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com --- Sidang II DPRD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2022 kita telah berhasil menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rote Ndao tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2021.

Senin (29/8/2022)  Rapat parnipurna dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang di pimpin lansung Ketua DPRD Alfred Saudila dan didampingi wakil Ketua DPRD  Yosia  Ardi Lau dihadiri  Delapan Anggota Banggar  DPRD kabupaten Rote Ndao.

Sidang II yang berlangsung dilantai 1 Gedung DPRD Rote Ndao ditutup  Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila.

Dari pemkab Rote Ndao, dihadiri Bupati Rote Ndao, Paulina Haning Bullu, bersama Sekretaris Daerah Drs. Jonas Selly dalam penutupan sidang II DPRD kabupaten Rote Ndao tahun anggaran  2022.

Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bullu,SE dalam sambutanya mengatakan atas nama pemerintah dan masyarakat Rote Ndao, Menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita sekalian atas partisipasi aktifnya mulai dari tahapan persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-77.

Kata Paulina, Sidang dewan dan hadirin yang saya hormati pada hari ini kita akan mengakhiri agenda persidangan II DPRD kabupaten Rote Ndao, Tentang pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 berbagai ide, pikiran, dan saran konstruktif.

Dalam persidangan ini mencerminkan kepekaan dan rasa memiliki serta adanya kemauan baik guna pembenahan kinerja penyelengaraan pemerintahan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai representasi rakyat daerah ini.

Sehingga dapat di ketahui secara luas baik menyangkut pembangunan maupun dalam sidang ada dinamika yang terjadi selama pembahasan menjadi sarana mempertemukan ide-ide cerdas.

Pikiran cemerlang dan inovatif demi kemajuan daerah ini, untuk semuanya ini di butuhkan kerelaan, keikhlasan dan tenaga kita semua agar dari waktu ke waktu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Setelah beberapa waktu lamanya dalam suatu kebersamaan masa persidangan II kita telah mencurahkan seluruh energi dan berbagai kontribusi pikiran yang kita miliki.

Bagi terlaksananya seluruh rangkaian agenda persidangan sebagai wujud pengabdian dan tanggung jawab kita dalam membangun daerah ini.

Pada sidang II DPRD kabupaten Rote Ndao tahun anggaran, tahun 2022 kita telah berhasil menetapkan peraturan daerah kabupaten Rote Ndao tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2021.

Dengan di tetapkannya peraturan daerah kabupaten Rote Ndao No.1 tahun 2022 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2021.

Dapat menjadi acuan bagi kita dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD yang lebih berkualitas sehingga tetap mempertahankan

Dari badan pemeriksa keuangan atas BPD pemerintah kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2021 pada tahun-tahun yang akan datang.

Selain menetapkan peraturan daerah, Pemkab  Rote Ndao No.1 tahun 2022 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2021.

termasuk, berhasil menetapkan 1 peraturan daerah kabupaten Rote Ndao yakni peraturan daerah kabupaten Rote Ndao No.2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Kiranya dengan di tetapkan peraturan daerah ini dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Di lingkup pemerintah kabupaten Rote Ndao secara terintegrasi dan terpadu, dalam kesempatan ini saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada dewan yang terhormat.

Yang telah melaksanakan tugas mulia ini sehingga kita telah menetapkan kedua peraturan daerah tersebut , selanjutnya atas berbagai ilmu saran dan aspirasi-aspirasi. Yang  berkembang selama berlangsungnya sidang telah menjadi perhatian pemerintah dalam berbagai upaya perbaikan di antaranya pendataan sistem birokrasi, peningkatan kinerja dan terus mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap setiap kebijakan publik dengan memperhatikan penentuan prioritas.

Pembangunan termasuk yang bersifat mendesak dan darurat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan berakhirnya sidang II DPRD kabupaten Rote Ndao tahun 2022 atas nama pemkab dan pribadi menyampaikan apresiasi kepada  pimpinan dewan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas kerjasama yang baik sebagai mitra kerja pemerintah sehingga persidangan kali ini dapat berjalan dengan lancar.  Di harapkan komunikasi yang telah terbangun selama proses persidangan ini dapat terjaga dan terpelihara pada persidangan-persidangan selanjutnya tegas Bupati Perempuan NTT pertama ini.Ia juga mengajak kita sekalian agar mendukung atraksi pulkaki untuk mecapai sebuah keberhasilan pada ajang Anugerah Pesona Indonesia.

( Reporter : Dance henukh)

Rote Ndao,Sulutnews.com ---  Sesuai Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang di terima  Redaksi Senin 29/8/2022 dengan Nomor : 510/979/DKUK MPERINDAK 4 : 2

Dengan perihal pemberitahuan pasar murah  yang akan di laksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Rote Ndao Selasa 30/8/2022 tepat di halaman Kantor Dinas Koperasi UMKM.

Di Beritahukan Kepada yang terhormat kepala perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten Rote Ndao masing-masing di tempat,

Dalam rangka pengendalian harga bahan pokok di kabupaten Rote Ndao, maka Bank NTT cabang Rote Ndao akan melaksanakan pasar murah dengan sistem pembayaran non tunai.

Kegiatan pasar murah ini akan di laksanakan pada hari Selasa 30 Agustus 2022 Besok tepatnya di halaman kantor dinas koperasi UMKM,  Deperindak kabupaten Rote Ndao tepat jam 09.00 WITA pagi sampai selesai.

Berdasarkan surat tersebut Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Rote Ndao adapun bahan-bahan pokok yang akan di perdagangkan yakni:

1.Minyak goreng premium

2.Gula

3.Tepung terigu

4.Beras 5kg dan 10kg

Diminta kepada saudara-saudara untuk dapat memberitahukan kepada aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga kontrak daerah (TKD) pada lingkup kerja masing-masing.

Agar menghadiri atau datang dan belanjan persiapan bahan bahan pokok yang sudah tersedia

Demikian untuk menjadi perhatian atas nama bupati Rote Ndao dalam hal ini sekretaris daerah Drs.Jonas.M.Selly.MM.

Reporter: Dance henukh.

Rote Ndao,Sulutnews.com --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, Sabtu (27/8/2022) mengelar Rapat Penyempurnaan anggaran Tahun 2021 Sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur ,Nomor 900/230/BKO/ D5/2022 di ruang sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Dalam pembahasan penyempurnaan Anggaran terdapat banyak persoalan yang dibahas  salah satu yang menjadi atensi DPRD adalah Ganti Rugi Tanah Oehandi Milik Mantan Bupati Rote Ndao, Drs Leonard Haning,MM yang dibebankan kepada APBD Pemkab Rote Ndao Tahun 2022.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao,Paulus Henuk,S.H. mengaku tak menerima hal tersebut, kata dia, Kalau caranya pencatatan asset  seperti ini kita DPRD undang Bupati dan rapat saja di Paripurna tetapkan saja tanahnya masyarakat jadi aset pemda, nanti bayar dari belakang. Kacau sekali model pengelolaan keuangan asset seperti ini.

Menurut Politisi asal Partai Perindo, persoalan tersebut  akan menjadi  preseden BURUK ke depan.  dikwatirkan Bupati sekarang bisa saja bangun lagi bangunan pemda di atas tanah miliknya, dan kalau dewan tidak setuju maka gugat ke pengadilan dan pasti menang, karena nanti di pengadilan tinggal akui bahwa betul pemda sudah bangun diatas tanah bupati, dan harga tanah sudah sepakat katanya kesal.

“Perlu dirinya jelaskan BPK itu bukan malaikat sehingga bisa salah karena belum tentu semua laporan keuangan pemda itu dicek secara detail,  Tahun lalu hasil audit BPK 2020, dirinya bersama anggota dewan yang lain yakni Pak Mus Frans, Pak Eta Pelle,Pak Anwar Kiah Pihak DPRD  pertanyakan berbagai soal lebih kurang 6 atau 7 poin yang tidak mampu di jawab oleh BPK” tegasnya.

ia menyebutkan  dalam hasil audit BPK dana hibah senilai Rp.  1,2 milyar belum di pertanggung jawabkan sebagaimana tertuang dalam tabelnya. Rp. 25 juta.

lebih lanjut kata dia, saat  pembahasan dalam paripurna dirinya tanyakan ke pak sekda mana yang benar Rp. 1,2 milyar atau  Rp  25 juta lalu jawab sekda Rp 25 juta tetapi ketika dirinya konfirmasi ke  BPK mereka bilang Rp  1,2  milyar yang benar bukan Rp  25 juta. Belum lagi bunga deposito. Pokok deposito 10 miliar pada tahun 2019 bunganya 1.079.000.000 namun dengan pokok deposito yang sama pada tahun 2020 bunganya hanya 480 jutaan. Ketika dirinya tanyakan ke BPK mereka sampaikan bahwa mereka tidak audit deposito.

Dikataknya, Masih banyak lagi hasil konfirmasi Pihak DPRD ke BPK justru tidak masuk akal.

Maka kebetulan dirinya membawa hasil audit BPK lalu dirinya bilang kalau jawaban BPK seperti itu maka  hasil audit ini bisa dianggap "sampah", jadi jangan anggap BPK kemudian mengaudit semua laporan yang di sampaikan oleh pemerintah daerah kepada BPK "tidak"!

Kenapa tahun 2020 ketika perkada Bupati tidak bayar tanah itu kenapa harus tunggu lewat pengadilan, kenapa terhadap putusan pengadilan pemerinta tidak banding. Ada apa?

Tergugat mengiyakan semua tuntutan yang di ajukan oleh penggugat, ini kasus hukum paling aneh, kalau mengakui ada hutang kenapa tidak bayar tapi tunggu lewat pengadilan? 

Masalah hukum ini serius kita harus hati-hati dan dirinya ingatkan akan ada banyak korban yang timbul ketika tanah ini dibayar.

Jika DPRD setuju masuk dalam perda dirinya ingatkan  akan ada konsekuensi hukumnya, ada sebagian teman-teman yang berpikir masuk saja perda  pertanggung jawaban nanti pemerintah ajukan pembayaran di APBD perubahan kita tolak.

“ Dari mana kita mau tolak kalau kita sudah ambil tanah pengugat dalam hal ini pak Lens sebagai aset Pemda dan kita mengakui dalam dokumen  perda sebagai asset,  oleh karena  tidak ada ruang buat kita menolak untuk di bayar, pada titik itu ketika kita tolak maka pemilik tanah akan gugat Pemda dan  gugat DPRD,  Kenapa, karena di catat sebagi aset dan di setujui bersama Pemda kenapa kemudian tidak mau di bayar, di gugat ke pengadilan dan dirinya pastikan DPRD pasti kalah di pengadilan.

Masih mau tidak bayar maka akan di laporkan secara pidana penipuan dan penggelapan. Dan dirinya ingatkan dinas kesehatan siap-siap kalau di bayar, dinas Perkim siap-siap kalau di bayar, bendahara juga siap-siap kalau di bayar. Akan ada banyak yang dikorbankan.

Pertanyaannya kemudian apakah lembaga DPRD memilih tunduk pada surat gubernur tanpa ada perlindungan hukum bagi dewan sendiri maupun pihak asn terkait atau kita konsisten tetapkan perda tanpa tanah oehandi  dan kita konsultasikan ke APH sesuai PA fraksi-fraksi.

Soal Gubernur mau batalkan perdanya dikemudian hari, silakan yang penting  DPRD sudah jalankan fungsi dan tugas  konstitusionalnya dengan azas kehati-hatian.

dalam kesempatan itu, Sekertaris daerah (sekda) Kabupaten Rote Ndao,Drs.  Jonas M Selly,MM.

dalam tanggapannya  Terkait pembahasan menurutnya hal terseut  sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.  Jonas Selly menjawab , pembahasan di DPRD kabupaten Rote Ndao hari ini, sabtu (27/8/2022).

Hari ini kita lakukan Penyempurnaan ranperda pertanggung jawaban sesuai hasil konsultasi dengan Gubenur oleh karena itu tentu bahwa pemerintah hari ini melakukan bersama badan anggaran DPRD melakukan Penyempurnaa  ranperda  pertahun APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 .

tahun anggaran 2021, Sesuai keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur 900 / 230/BKO /D5/2022.oleh karena itu tentunya  pemerintah tidak bisa menjelaskan lagi kepada wakil ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Tanggapan Fraksi Partai NasDem, sesuai hasil dari BPK dan juga keputusan pengadilan negeri kabupaten Rote Ndao, maka kita membahas ranperda ini dapat di tetapkan, sesuai keputusan gubernur maka harus kita tetapkan ranperda menjadi perda, " Ungkap Ketua Fraksi partai nasdem, Deni Zakarias.

Menanggapi pembahasan penyempurnaan anggaran, Fraksi Partai PDI- Perjuangan, Denison mooy, menolak penetapan terkait pembahasan ranperda menjadi perda, Denison mooy minta DPRD kabupaten Rote Ndao membentuk Pansus  terkait pembahasan tanah Oehandi, berletak di Kecamatan Rote Barat Daya." Jelas Deny Mooy.

Reporter : Dance Henukh.

Rote Ndao,Sulutnews.com ---- Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, melalui dinas peternakan Kabupaten Rote Ndao, tahun anggaran 2022 membina 30 kelompok tani dengan cara pembagian ternak sapi, guna meningkatkan populasi ternak dan ekonomi masyarakat

Demikian di sampaikan kepala dinas peternakan Kabupaten Rote Ndao, herman Haning kepada media ini , Kamis 25/8/2022.
Bantuan ternak tersebut, terdiri dari ternak besar dan ternak kecil ada bantuan keuangan yang anggarannya itu ada di badan keuangan.
Untuk kelompok ternak sapi kepada 30 kelompok yang tersebar di 30 desa setiap kelompok itu menerima 25 juta dengan demikian maka per orangnya 5 juta satuannya.
setiap kelompok terima dana RP. 25 juta itu mereka membelanjakan di ternak sapi 5 ekor untuk 5 orang pada 1 kelompok pada 1 desa.

Karena keterbatasan anggaran, maka hanya mampu di anggarkan untuk tiap desa 1 kelompok penerima kelompok ternak sapi tadi.

“Anggarannya itu ada di badan keuangan di transfer langsung ke kas desa, lalu di cairkan oleh desa, dan diserahkan ke kelompok lalu kelompok belanja ternak sapinya, “ imbunya.

mereka yang mendapatkan ternak sapi lewat proposal kelompok yang nanti di pertimbangkan pimpinan kemudian secara teknis kami verifikasi, ternak babi 2 tahun berturut-turut ini kita di dinas peternakan memberikan bantuan bibit ternak babi,Tahun 2021 ada 50 ekor, tahun 2022 juga 50 ekor.
“Jadi di berikan kepada pemohon baik lewat proposal maupun perorangan khusus untuk ternak babi, Khusus ternak babi di berikan berupa bibit babi betina kepada 50 orang untuk dipelihara dan di kembangbiakkan,” ungkapnya.
sedangkan Ternak ayam itu di berikan ayam petelur pada tahun 2021 itu ada 2 kelompok yang ada di sangoen dan sekarang sudah produksi.

Kemudian tahun 2022 di rencanakan 1.000 ekor tapi ayam KUB ayam kampung unggul yang biasa di sebut ayam KUB.
“Jadi di samping bisa sebagai pedagjng bisa sebagai petelur dan untuk ayam sekarang itu tahap verifikasi lapangan kelompok-kelompok pemohon karena tentunya di butuhkan juga kesiapan-kesiapan kelompok berupa penyediaan kandang, Karena keterbatasan anggaran jadi biaya- biaya yang ada di kita hanya biaya bibit dan biaya pengobatan pakan secukupnya, itu yang di berikan.

Maka diharapkan petani peternakan bisa memberikan swadaya dengan mempersiapkan kandang, baru usul ke dinas peternakan.

Bantuan di dinas peternakan untuk ternak hanya ada kambing, babi, dan sapi tapi sapi itu bantuan keuangan melalui badan keuangan tidak melalui dinas peternakan. Pihak dinas peternakan memproses administrasinya SK ada baik verifikasi maupun lain-lain,” Jelasnya.

Reporter: Dance Henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com --- Turnamen Usman Husin CUP 2022,Panitia dinilai memihak pada club tertentu, bahkan club yang kalah diaktifkan kembali dibabak 8 besar dan 4 Besar.

Menurut Doni Doko, pihaknya keberatan dari RT 1 adalah panitia penyelenggara di kelurahan metina tidak menerima keluhan dari RT 1,hal ini tidak di terima berdasarkan ada tim yang lain yang mempunyai pemain bon lebih dari 3 tetapi di terima.

Dan kita yang pemain bon lebih dari 3 bon di diskualifikasi atau tidak di terima jadi mereka secara diam-diam tarik lot dan keluarkan jadwal kami untuk main terus katanya kesal

Padahal, menurutnya,dalam pertandingan tersebut Club mereka menang dalam adu pinalti, maka demikian kami ingin keluhan kami ini langsung ke bupati Rote Ndao saja, karena yang membuka pertandingan ini adalah bupati Rote Ndao.

Keluhan kami dari RT 1 kepada ibu bupati kami ingin agar bupati Rote Ndao menindaklanjuti tindakan yang dilanggar oleh lurah dan ketua panitia.
Lebih lanjut kata dia, berharap
ibu bupati turun tangan untuk menyelesaikan panitia yang ada di kelurahan metina karena kelurahan metina tidak berjalan normal atau tidak adil.
Ketua panitia seolah-olah membela RT yang lain tapi RT 1 di singkirkan terkait dengan pertandingan bola kaki dalam memperingati HUT RI.

Dari RT 1 ada 3 klub yang pertama RT 1A, RT 1B, dan RT 1C istilahnya ketua panitia dan lurah memihak pada klub 1C dan RT yang lain, piala ini yaitu piala Usman Husein.

Kami RT 1 tidak mau berambisi kami hanya ingin menyelenggarakan saja karena yang membuka pertandingan ini adalah bupati Rote Ndao tegasnya.

Reporter : Dance Henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com --- Kepala Desa Tebole,Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, NTT.  Mesak Jeferson Ndun yang di Nonaktifkan sementara pada beberapa bulan lalu karena ada temuan tunggakan yang di lakukan sekretaris Tebole dan Bendahara desa Tebole yang belum dilunasi tunggakan di inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

Saat ini akan kembali diaktifkan karena telah menaati  sangsi administrasi dari Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

Ditanya Media ini terkait kepala desa yang dinonaktifkan karena tunggakan yang dilakukan oleh sekretaris dan bendahara Desa Tebole kecamatan Rote Selatan, apakah lewat pelunasan tunggakan yang di lakukan oleh sekretaris desa Tebole dan Bendahara, kepala desa Tebole  Mesak Jeferson Ndun diaktifkan kembali, guna pelayanan masyarakat  Desa Tebole?

menjawab pertanyaan media ini Arkilaus Lenggu Kepala inspektorat Kabupaten Rote Ndao Menjelaskan setelah ditindak lanjut tunggakan sangsi administrasi  sampai selesai maka Kepala Desa Tebole di aktifkan kembali, hal tersebut sebagai bentuk pembinaan.

Hal tersebut bertujuan agar para kepala desa   di Rote Ndao kelolah dana sesuai prosedur dan pemanfaatkan keuangan negara dengan tertib dan sebae baenya. Ungkap Lenggu.

"Jadi yang kita lakukan itu adalah langkah-langkah untuk menyelamatkan mereka, agar terhindar dari resiko hukum, inspektorat menghentikan sementara jabatan para kades yang langar administrasi  dan menyelesaikan semua tunggakan", tegasnya.

Ia mengatakan karena telah menyelesaikan temuan Inspektorat  tugasnya PMD untuk mengaktifkan kembali Kepala Desa Tebole Mesak Jeferson Ndun, ini juga pembinaan, nanti kalau pembinaannya seperti apa itu mekanismenya PMD." Jelas Arkilaus Lenggu.

Reporter : Dance Henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com  - Kepada  Kepala Desa Tebole Mesak Jeferson Ndun, Kecamatan Rote Selatan yang semula dinonaktifkan sementara karena ada kesalahan administrasi.

Demikian diungkapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, Arkilaus Lenggu, kepada media ini diruang keranya, Rabu (24/8/2022).

Ditannya, rekomendasi  ke sekretaris desa teboleh dan Bendahara sudah ditindaklanjut sebagiannya masih dalam proses dan tentu kami berusaha untuk melakukan tindakan persuasif untuk penyelamatan keuangan daerah yang nilainya sudah sebagian dikirim ke kita.

Dalam Minggu ini mungkin kami akan lakukan pendekatan dan bersurat ke mereka untuk segera tindak lanjuti melalui pimpinan OPD secara langsung lewat PMD maupun lewat kecamatan.

Setelah 60 hari bersurat lagi penegasan untuk segera tindak lanjuti, kalau memang sampai dengan batas waktu penegasan itu belum ditindak lanjuti maka kita lakukan langkah-langkah Hukum.

Tetapi yang pertama kami lakukan adalah melakukan pembinaan dulu langkah-langkah persuasif untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Setelah ditindak lanjut seluruhnya adalah  bagian dari pembinaan sehingga kepala-kepala desa supaya jangan se-enaknya memanfaatkan keuangan negara dengan tidak tertib.

Jadi kita lakukan hal itu untuk menyelamatkan mereka ada yang baru menjabat beberapa tahun, tapi sudah salah menyalahgunakan keuangan desa ,makanya kami lakukan ini agar mereka jangan melakukan hal ini lagi, kalau seandainya dia sudah selesai ditindak lanjuti maka tugasnya PMD untuk melakukan pembinaan.

Captiion Foto : Arkilaus Lenggu, Kepala inspekturat kabupaten Rote Ndao.

Ia memberikan Harapan untuk seluruh kepala desa, pihaknya sudah 3 atau 4 tahun melakukan pemeriksaan secara serentak berharap kalau bisa jangan ada lagi hal-hal yang merugikan masyarakat dan negara agar kedepannya lebih baik.

Langkah antisipasi dilakukan inspekturat tahun ini dengan mengambil 11 desa sebagai projek untuk pengelolaan keuangan desa yang program nya disebut dengan"program peka tertib desa".

Kita akan tempatkan dan tugaskan auditor untuk melakukan pengawasan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa dan 11 desa ini akan menjadi contoh buat desa-desa yang lain.

Dari tim kami setelah melakukan pemeriksaan mereka ajukan minimal 3 desa, dan 3 desa itu yaitu tim godok, tim di inspekturat melakukan evaluasi, lalu menetapkan 11 desa dan akan berjalan pada tahun 2023.

11 kecamatan di 11 desa dan kami berharap mereka bisa menjadi contoh yang baik untuk desa yang lain, jadi kalau pengelolaannya sudah bagus kalau setiap tahun kami hasilkan 11 desa maka dalam jangka waktu setiap tahun itu kita sudah punya sekian desa yang pengelolaan keuangannya itu baik.

Sehingga jangan lagi dari tahun ke tahun kita melihat keadaan SDM mereka yang sangat minim, pengelolaan keuangan desa yang sangat minim dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan ke desa sangat besar inilah yang menjadi masalah.

Masalah ini yang kita evaluasi ada beberapa desa yang terlibat kasus pidana keuangan desa, maka kami berharap ke depannya mereka lebih baik lagi.

Tunggakan yang paling banyak itu pajak yang belum di setor sehingga kita lebih merekomendasikan untuk melakukan penyetoran tetapi kalau pajak berati penyetorannya tidak boleh lebih dari 31 Desember tahun berjalan.

Sehingga setiap ada temuan kaitannya dengan pajak, mungkin ada bukti-bukti yang tidak lengkap, barangnya sudah ada tapi dokumen pendukungnya tidak ada maka kami akan memberikan pembinaan dilapangan untuk segera lakukan tindak lanjuti.

Kalau sampai dengan batas terakhir tindakan pembinaan itu kita lakukan lalu tidak juga ditindak lanjuti maka kita serahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti.

Dan melakukan penagihan paksa, kalau sampai dengan penagihan paksa mereka tidak tindaklanjuti maka prosesnya tentu sesuai dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh kejaksaan atau kepolisian.

Reporter : Dance Henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com – Badan Penangulanagan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Rote Ndao, telah disalurkan, Dana bantuan badai Seroja yang ditranfer  Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Rote Ndao,

Sebelumnya dana tersebut sempat mengendap di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rote Ndao karena beberapa kendala, akhirnya para korban badai Seroja boleh bernapas lega.

Pihak BPBD Rote Ndao menargetkan, proses pembangunan rumah para korban terdampak badai Seroja , akan rampung pada bulan september mendatang.

“Kita targetkan, pada bulan September mendatang sudah harus selesai”, ungkap Kepala BPBD Rote Ndao, Diksel Haning, saat ditemui media ini, Jumat (19/8/2022)

Diksel mengungkapkan, dana bantuan untuk proses pembangunan rumah para korban terdampak badai Seroja sudah ditransfer ke rekening masing-masing masyarakat penerima, tinggal mereka semua menyampaikan administrasi permohonan pencairannya oleh mereka.

” Untuk penggunaan keuangan, kita kembalikan ke pada penerima masing-masing, dan kita sudah menganjurkan agar proses penggunaannya harus disesuaikan dengan progres fisik yang ada,” tutur Diksel Haning.

Diksel menggambarkan, berdasarkan hasil pantauan mereka di lapangan, saat ini proses pekerjaan sudah berjalan, dan pihaknya akan terus memantau perkembangan pekerjaan agar dapat berjalan dengan baik, sehingga pada saatnya akan selesai tepat waktu.

“Nanti setelah september tugas BPBD dan teman-teman tim teknis untuk mengawasi semua masyarakat sudah selesai perbaiki atau belum,” ucap Diksel.

Diksel berharap dibulan agustus sudah selesai dan di bulan september lanjut evaluasi,” ucapnya.

Reporter : Dance Henukh

NTT,Sulutnews.com - Kuasa Hukum 7 eks Perangkat Desa di Desa Ngelodae, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur Rian Kapitan kepada media ini, Sabtu (20/8/2022) Via Hanphone gemgam.

dengan tegas mengatakan Pemberhentian 7 perangkat desa itu bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao, tentang perangkat desa dan juga akses-akses umum pemerintahan yang baik yaitu akses kepastian hukum.

informasi yang dihimpun dirinya dari pengadilan kepala desa Ngelodae, Urbanus Sinlae telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA Tetapi, dalam undang-undang peradilan administrasi yang terbaru atau undang-undang peradilan tata usaha Mahkamah Negara yang terbaru yaitu undang-undang tahun 2004 disana upaya hukum kasasi kalau keputusan TUN itu lingkup objek daerah bukan nasional.

Menurut Rian, Mahkamah Agung, MA tidak akan menerima kasasi itu, ada dalam undang-undang peradilan tata usaha terbaru pasal 45A ayat 2 yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi hanyalah putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan tinggi tata usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara yang bukan lingkup daerah.

oleh karena itu, Tidak bisa dikasasi itu akan di tuangkan dalam putusan hakim kasasi, jadi  putusan hakim kasasi itu menyatakan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima dari pemohon kasasi karena Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tidak berwenang untuk mengadili.

“jadi yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi hanyalah putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan tinggi tata usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara yang bukan lingkup daerah, sehingga dinilai akan ditolak ”

Kepala Bagian Hukum Pemkab Rote Ndao, Handry Mooy,SH.M.Hum dikonfirmasi media ini, sabtu (20/8/2022) mengakui  telah menerima  putusan pengadilan tinggi tata  usaha negara Surabaya.

“memang kita pemerintah daerah juga dapat suratnya yang dikirim langsung oleh pengacara dari para penggugat jadi pada prinsipnya bahwa putusan itu sudah ingkra,”

Karena sampai dengan batas waktu tidak ada upaya hukum lain yang kemudian diambil oleh tergugat sehingga disposisi dari pimpinan dalam hal ini Bupati Rote Ndao,  pihaknya  membuat tagihan dan selanjutnya memerintahkan camat agar mengeksekusi putusan pengadilan itu sebagaimana yang termuat dalam amar putusan,kenapa dicamat Karena camat selaku perpanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten dan Bupati Rote Ndao yang membina para kepala desa yang ada di wilayah hukum kecamatan Rote Selatan .

lebih lanjut menurut Kabag, dirinya secara  lisan telah  menyampaikan ke camat Rote Selatan, bisa melakukan tindakan tindakan hukum sebagaimana yang termuat dalam surat dari kuasa hukum dari para penggugat karena camat Rote Selatan juga dapat surat dari pengacara pengugat.

“ Jadi prinsipnya bahwa camat Rote Selatan juga siap untuk melaksanakan perintah pengadilan dalam hal ini pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya.,”

lanjut Handry, Sekarang telah ada putusan pengadilan, artinya tergugat harus melaksanakan perintah pengadilan jika tidak taat  perintah pengadilan,  berpotensi para pengugat bisa melapor secara pidana.

“itu berpotensi tapi semua itu kembali kepada para pengugat apakah nanti kemudian setelah surat yang sudah di layangkan kepada pemerintah kabupaten maupun kepada camat juga kepada tergugat kalau tidak dieksekusi oleh tergugat maka pasti mereka akan melakukan upaya hukum lain,’ tegasnya .

Reporter : Dance Henukh