NTT

NTT (139)

Rote Ndao,Sulutnews.com -  Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa sebagai UPT Pemasyarakatan dibawah pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana D Jone, terus  berkomitmen untuk melaksanakan Prinsip Dasar Pemasyarakatan (Back to Basic) salah satunya berupa Pembinaan Narapidana dengan kembali melepaskan 1 (satu) Narapidana untuk menjalani Integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), kamis (17/03/22).

Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi, Guspry Huma Kota menyerahkan secara langsung Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor PAS-814.PK.01.04.06 Tahun 2021 tanggal 22 Juli  2021 kepada Narapidana dan selanjutnya menyerahkan Narapidana kepada keluarga yang telah menunggu untuk menjemput pada pukul 10.00 WITA dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan covid-19.

Kepala Lapas Kelas III Baa, Daniel Saekoko ditemui secara terpisah mengatakan Integrasi dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat subtantif dan administrasi."Narapidana yang telah memenuhi syarat subtantif dan administrasi akan diusulkan untuk memperoleh Integrasi, dan proses pengusulannya gratis tanpa dipungut biaya apapun."tegas Daniel Saekoko.

Pemberian Integrasi mengacu pada Permenkumham No. 18 Tahun 2019 tentang  Perubahan atas Permenkumham No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Reporter : Yanti / Dance henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com -- Bupati Rote Ndao,Paulina Haning-Bullu,SE,Rabu (16/3/2022) secara simbolis meresmikan operasional Desa Persiapan Loman Kecamatan Lobalaian Kabupaten Rote Ndao,NTT.

Peresmian itu ditandai dengan pemotongan Pita papan nama desa Loman, tanda tangan prasasti dan Penyerahkan Kode Register desa kepada Penjabat Kepala Desa Loman, Agustinus Ndolu,S.E disaksikan Sekda Rote Ndao,Jonas M Selly,M.M, Para Kepala OPD dan Masyarakat Loman yang berlangsung dikediaman Agustinus Ndolu.

Untuk diketahui, 14 Februari 2022 Bupati Rote Ndao Paulina Haning melantik 22 Desa Persiapan yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao termasuk Desa Persiapan Loman.

Hari ini, Rabu (16/3/2022) digelar Syukuran Peresmian dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa Persiapan Loman.

Dalam kesempatan itu,Bupati Rote Ndao,Paulina Haning-Bullu,mengatakan memperjuangan desa perjuangan merupakan janji politik saat melakukan kampanye dan Puji Tuhan semua tercapai, walau demikian semua keberhasilan bukan semata Bupati, tetapi masyarakat, Panitia dan semua komponen terkait.

ia juga menitipkan pesan kepada penjabat kepala desa agar bekerja lebih keras lagi untuk mempersiapkan desa persiapan menuju desa definitive, jika maksimal mempersiapan tidak sampai satu tahun statusnya akan naik menjadi desa definitive,otomatis bisa membiayai diri sendiri.

Tahun 2021 juga pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengusulkan 3 Kecamatan untuk dimekarkan,namun hanya satu kecamatan yang tercapai yakni kecamatan Loaholu,kedepan berpeluang mekar adalah Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Barat Daya.

Ia juga memohon dukungan semua pihak untuk mendukung program pemkab Rote Ndao.

Penjabat Kepala Desa Loman,Agustinus Ndolu dalam sambutanya berterima kasih kepada Bupati Rote Ndao yang telah mempercayakan dirinya menjabat sebagai penjabat kepala desa untuk mempersiapan desa loman menjadi desa definitive.

Tokoh Masyarakat Desa Loman Pace Mandala dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Bupati Rote Ndao yang telah memperjuangan pemekaran Desa Loman, ini adalah jasa yang tidak bisa kami balas, sehingga singkat kata, kami terus mendukung mama dalam pembangunan ini.

Untuk diketahui,Desa Loman dimekarkan dari Kelurahan Mokdale memiliki 1.672 jiwa 664 Kepala Keluarga.

Reporter : Dance henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com - Sebagai UPT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT pimpinan Marciana D Jone, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa mendukung penuh program dan kebijakan Kantor Wilayah. Salah satu bentuk dukungan dengan mengikuti kegiatan Konsultasi Teknis Terkait Penginputan SDP Fitur Keamanan dan Pembentukan Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) Pengisian Instrumen Deteksi Dini pada Satker Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukim dan HAM NTT, Rabu (16/03/22)

Kegiatan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan ini merupakan tindaklanjut Keputusan Menteri Hukum dan HaK Asasi Manusia Nomor: M.HH-PR.01.03 tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, sebagai salah satu strategi peningkatan kinerja sehingga dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Mengawali sambutannya, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mulyadi mengapresisi kerja keras, kerja iklas dan kerja cerdas dari seluruh petugas di Unit Pelaksaksana Teknis Pemasyarakatan se-NTT sehingga seluruh UPT dalam situasi aman dan terkendali. Mulyadi juga berterima kasih kepada panitia kegiatan, Para Narasumber dan Peserta Kegiatan Konsultasi Teknis "Saya berharap kita tetap berkomitmen mewujudkan Pemasyarakatan yang lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat". Tegas Mulyadi.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Materi yang dibawakan yaitu tentang Tugas dan Fungsi Unit Intelijen Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Pengisian Instrumen Deteksi Dini oleh Narasumber M.Dwi Sarwono dan Teknis Penginputan SDP Fitur Keamanan oleh Bogi Nurseto.

Kegiatan konsultasi teknis yang dimulai pada pukul 09.00 WITA diikuti oleh Kepala Lapas Kelas III Baa, Daniel Saekoko, didampingi Para pejabat struktural dan staf dari aula Lapas Kelas III Baa secara virtual dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.(Yanti/Dance henukh)

Rote Ndao,Sulutnews.com - Kepala Desa Oelunggu Kecamatan Lobalaian Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, John Baidenggan secara regular bersama sejumlah kepala Desa di wilayah Kabupaten Rote Ndao.  Demikian diungkapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, Arkilaus Lenggu,M.Si saat ditemui media ini diruang kerjanya, Selasa (15/3/2022) siang.

Menurut Arkilaus, Untuk kasus kepala Desa Oelunggu, pihak inspektorat kabupaten Rote Ndao, sudah menerima laporan dan sudah masuk reguler tahap pemeriksaan .

ditanya terkait kasus yang dilaporkan BPD Desa Oelunggu melaporkan Kepala Desa ( Kades) Oelunggu, John Baidenggan ke Kejaksaan Negeri Ba’a, dan Polres Rote Ndao yang diduga melakukan mark up  dana Pengelolaan DD tahun anggaran 2021 mencapai ratusan juta Rupiah.

menurutnya, pihaknya masih melakukan pemeriksaan regular, jika sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kesalahan admnistrasi akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah, akan disangsi administrasi atau pidana, belum dipastikan karena harus kantongi hasil pemeriksaan, kata Arkilaus tegas.

BPD Desa Oelunggu melaporkan Kepala Desa ( Kades) Oelunggu, Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, John Baidenggan ke Kejaksaan Negeri Ba’a, secara tertulis terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan mengelolah Dana Desa Tahun anggaran 2021.

Surat laporan itu ditujukan ke Kejaksaan Negeri Ba,a diteken oleh Ketua BPD Desa Oelunggu,Erim E.Ndun dan perangkatnya.

Surat laporan tertulis itu pun ditembuskan kepada media ini dengan menguraikan item kegiatannya, yakni pembangunan PAUD Imanuel di Desa Oelunggu dengan pagu anggaran di BPD Desa induk tahun 2021 semula sebesar Rp. 161.989.500, setelah dilakukan perubahan anggaran APBdes perubahan sebesar Rp. 11.645.900, sehingga menjadi Rp.173.635.400.

Dan berdasarkan hasil monitoring kegiatan pembangunan PAUD sampai dengan tahun 2022 progres fisinya belum mencapai 100 persen.

BPD juga menemukan dengan adanya indikasi dugaan penggunaan material dalam hal ini KAP dan LATA (kuda-kuda) digantikan dengan mopuk (batang pohon lontar),sehingga tidak sesuai spesifikasi yang ada di RAB dan Gambar.

Menurut aduan BPD,Pengelola PAUD Imanuel Pdt. Mery Sirah bahwa perangkat telah meminta swadaya bahan material berupa:

1) Batu karang Empat Ret,

2) Biaya angkut batu karang. Rp. 1.650.009.

Selain itu, ada permintaan Swadaya ditolak dalam sidang antara Jemaat dengan Ketua Majelis Gereja kerena dianggap sangat memberatkan sehingga permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Hal ini diduga telah terjadi pungutan liar dan sekaligus penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh Kades dan para lerangkat Desa Oelunggu.

3) Setelah BPD melakukan monitoring maka ada pengakuan (setelah di wawancara disampaikan oleh lima orang penerima Manfaat Rumah Layak Huni yang menerangkan bahwa jumlah material bangunan yang diterima penerima manfaat tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya yang telah dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2021.

4) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan selama Tahun 2021 tidak ada Baliho transparansi anggaran Pengunaan anggaran terkait transparansi anggaran sudah anggarkan di dalam APBDesa tahun 2021 ,karena itu kuat dugaan penyelewengan anggaran terkait LPJ Anggaran (perangkat lama) Tahun Anggaran 2021 Desa Oelunggu yang 6 orang,sejak bulan April 2021, tidak dibayarkannya demikian rilis yang diterima media ini,Senin (21/2/2022)

Reporter : Dance henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com - Kasus Puskesmas Sotimori, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2020 jenis Pembangunan Selasar dan Pagar Puskesmas Sotimori, pagu dana 1.120.827.251.00 dikerjakan oleh CV Mitra Kontraktor, harga tender Rp. 800 Juta.

Proyek tersebut terindentifikasi tidak sesuai progress ada kejanggalan pekerjaan mulai dari awal pekerjaan hingga selesai diduga tidak sesuai dengan speck pekerjaan ini diperkirakan baru mencapai 60% namun proyek tersebut diketahui sudah di PHO oleh Dinas Kesehatan kabupaten Rote Ndao dananya sudah mencapai 100 persen.

Sebelumnya pihak kejaksaan mengatakan pihaknya menemukan ada indikasi korupsi sehingga dilakukan penyidikan, Kejaksaan Negeri Rote Ndao Menunggu Audit BPK Terkait Pembangunan Gedung Puskesmas Sotimori untuk menentukan kerugian Negara dan menentukan pihak yang disangkakan.  bahkan I Wayan Guna Darma, SH.MH,kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao, kepada media ini pada beberapa bulan lalu disela-sela HBA Adyaksa ke-61, 22 Juli 2021 mengatakan, Pihak Kejaksaan serius menangani sejumlah kasus diwilayah Hukum Kabupaten Rote Ndao diantaranya pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Sotimori menjadi atensinya.

Sebelumnya diberitakan, Kamis (30/12/2021) Redaksi meminta tanggapan Kasi Intel Kejari Rote Ndao Angga Ferdian mengatakan lagi Kasus tersebut masih dalam proses tahap penyedikan, dalam hal ini Kasus tersebut masih berjalan di tempat tidak ada tindak lanjuti hukum atas perbuatan yang melawan hukum oleh kontraktor pelaksanaan kegiatan proyek pelaksanaan Pembangunan Baru Puskesmas Sotimori Kecamatan Landu Leko, (penimbunan dan pembuatan pagar) yang berlokasi di di Desa Sotimori, Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rote Ndao, NTT, menghabiskan sejumlah uang negara namun pekerjaan tersebut tidak bermanfaat.

Selasa (15/3/2022) media ini kembali  Penanganan kasus ini terus mengatakan masih  berproses di tahap penyidikan demikian diungkapkan Kasi Intel Kejari Rote Ndao Angga Ferdian via telepon

lebih lanjut katanya, Terkait penanganan penyidikan perkara pada puskesmas sotimori tersebut  kami masih memperkuat pembuktian perihal alat bukti Ahli katanya via Wats APP.

Reporter : Dance henukh

Rote Ndao, Sulutnews.com - Walau Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Lala) Ditjen Hubla Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko menegaskan bahwa kapal tol laut tak diperbolehkan mengangkut mobil. Sementar untuk semen Dibolehkan, karena sesuai dengan Permendag Nomor  53 tahun 2020, sebagai perubahan dari Permendag no. 38/2018.

“Mobil ga boleh. Semen boleh sesuai Permendag,” kata Capt.Wisnu Handoko kepada Ocean Week, di Jakarta, Minggu siang.

Namun Sayangnya, Kapal Tol Laut bernama KM Kendhaga Nusantara II Asal Surabaya Tujuan Rote Ndao yang bersandar dipelabuhan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, MInggu (13/3/2022) melangar selain mengangkut Kontainer Sembako juga memuat Mobil 1 Unit.

Cornelius dari pihak CV. Mitra Usaha selaku penanggung jawab pengiriman dan bongkar muat Surabaya - Rote menjelaskan, muatan barang pada Minggu lalu adalah air mineral, daging ayam, dan kendaraan roda empat sudah sesuai prosedur. "Semua dilakukan melalui izin rekomendasi dari Bupati Rote Ndao dan Dinas Deperindag," ucapnya.

Seperti diberitakan Ocean Week sebelumnya bahwa Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional (Insa) meminta Kementerian Perdagangan untuk menyeleksi barang yang diangkut oleh kapal-kapal tol laut, atau jika perlu merevisi Permendag no. 53 tahun 2020.

Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 Tahun 2020 menyebutkan jumlah item barang yang diangkut melalui kapal Tol Laut bukan hanya barang sembako.

“Yang diangkut kapal tol laut bukan hanya bahan pokok saja tetapi juga barang komersial, seperti keramik, sepeda bahkan mobil. Ini mesti ada pembatasan, karena kalau semua masuk ke kapal tol laut, kapal-kapal komersial yang kecil-kecil ini nggak ada kerjaannya,” kata ketua umum DPP INSA Carmelita Hartoto, kepada pers, di Jakarta.

Kasubdit 3 Ditjen Perhubungan Laut Capt. Bharto membenarkan jika telah dilakukan perubahan Permendag no. 38/2018 menjadi Permendag no. 53/2020.

Dalam Permendag 38, disebutkan ada 25 item barang yang bisa diangkut menggunakan kapal tol laut, berubah menjadi 32 item barang di Permendag no. 53/2020.

Memang dalam peraturan tersebut tak menyebutkan ada mobil atau kendaraan boleh diangkut menggunakan kapal tol laut.

Capt Bharto menyatakan, untuk kapalkapal perintis yang diberikan perhubungan hanya 65 unit, yaitu untuk swasta dan penugasan Pelni.

Surat rekomendasi dari dinas  Disperindag Kabupaten Rote Ndao yang diteken oleh Kadis Joni Manafe nomor  510/56/DKUKM Perindag.4.2. dimana tujuannya agar mengangkut kebutuhan pokok bukan mobil. anehnya dalam resi pengiriman barang item barang berupa 1 unit mobil. padahal sesuai aturanya hanya bisa mengangkut kebutuhan pokok. Tujuan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Batutua Rote Ndao agen pengiriman CV Mitra Usaha.

dengan demikian ada pelangaran aturan mentri Dalam Permendag 38, disebutkan ada 25 item barang yang bisa diangkut menggunakan kapal tol laut, berubah menjadi 32 item barang di Permendag no. 53/2020. Memang dalam peraturan tersebut tak menyebutkan ada mobil atau kendaraan boleh diangkut menggunakan kapal tol laut.

Reporter : Dance henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com - Bupati Rote Ndao,Paulina Haning Bullu,SE dalam setiap kesempatan memberikan pernyataan blak-blakan, Oknum ASN yang selingkuh diberikan sangsi tegas, bahkan hingga pemberhentian jabatan dan pemecatan. Namun hal ini tidak berlaku bagi Kepala Desa Boni alias DF biasa disapa Dofan, yang diduga melakukan hubungan terlarang dan melahirkan anak  DF yang menghamili korban inisial JAT dan sampai melahirkan.

Seperti diberitakan semua media Bupati perempuan pertama NTT ini menegaskan jika dirinya tidak mau dengar jika ada kepala Dinas, Camat, Kepala Desa atau Pegawai  di Rote Ndao selingkuh.

Walau yang bersangkutan  melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tentang Disiplin PNS dan aturan lain tentang ASN, maka yang bersangkutan harus diberi sangsi maksimal dipecat, namun pemkab tidak serius alias pandang bulu.

Camat Loaholu, Jimi Adu,S,Pd dikonfirmasi, via telepon, senin (14/3/2022) mengatakan dirinya tidak bisa berkomentar terkait hal-hal seperti itu, pasalnya saat ini diperlakukan Informasi satu Pintu kata Jemi Tegas dibalik telepon gengamnya.

Menurut JAT (Korban), kasusnya kini dirinya sebagai anak serahkan kepada orang tua, tahun 2021 silam, orang tua beriniasitif untuk memangil pelaku untuk dibicarakan baik-baik, namun pelaku tak kunjung mendatangi keluarga.  semenjak itu kami tidak lagi saling kontak karena Nomor HP sudah diblokir oleh pelaku.

lanjut kata  Korban, belum lama ini Simon Ndugung adalah keluarga kami telah berkonsultasi dengan Kanit PPA Pak Okto terkait kasus ini dan mereka menunggu laporan keluarga saja, tapi kaka saya kebetulan bekerja di Pemberdayaan perempuan Ibu Uli Sina yang memproses kasus ini sehingga saya belum tanyakan sejauh mana laporannya kebagian PPA Polres Rote Ndao.

Sebagai anak proses hukumnya saya serahkan ke orang tua, dan saya siap untuk memberikan keterangan baik dipolisi dan di pemberdayaan perempuan.

Simon Ndungung dikonfirmasi media ini, mengaku telah menyerahkan ke Ibu Uli Sina yang memproses kasus ini sehingga saya belum tanyakan sejauh mana laporannya kebagian PPA Polres Rote Ndao atau ke Pemberdayaan perempuan.

Sebelumnya diberitakan, JAT (36), melahirkan ketika dirinya memulai hubungan gelap bersama Kades di Rote Ndao berstatus sudah beristri dan beberapa anak.

Diketahui korban JAT adalah Warga Kota Ba’a, Rt 008, Rw 004, Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Korban mengaku dalam video yang diterima Redaksi pada selasa pagi (28/12/2021) menjelaskan hubungan gelap ini sudah berlangsung lebih kurang lebih 4 Tahun yang silam dimana setelah 3 Tahun lamanya membangun hubungan terlarang tersebut namun sempat terkandas.

Lanjut korban, sejak bulan April 2021 lalu harus melahirkan buah hasil hubungan gelap tersebut di Rumah Sakit Umum W.Z Johanez Kupang pada Hari Selasa, Tanggal 30 November 2021.

Lebih lanjut ditambahkan JAT, perempuan kelahiran 1985 ini mengakui kalau pihaknya termakan janji manis dari DF yang notabenenya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan saat ini terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Desa Boni,Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao.

Oleh karena itu, meminta dirinya dengan rasa sangat menjaga hubungan terlarang ini dan pandai merahasiakan buah kandungan yang menjadi hasil hubungan dirinya bersama JAT, dengan alasan DF sudah beristri dan memiliki beberapa anak.

DF berjanji menjamin segala yang akan menjadi keperluan, kebutuhan dari JAT dan janin hasil hubungan gelap hingga melahirkan nanti, dan itu dibuktikan dengan saat Ultrasonografi (USG).

“DF masih menunjuhkan etikat baiknya hingga bersama dan mengantarkan JT kekupang guna melalukan USG terakhir menjelang proses persalinan,” ucap JAT pada Selasa 28 Desember 2021.

Setelah mendekat waktu untuk melahirkan hasil (Diognosa), pemeriksaan kembali oleh Dokter RSU W.Z Johanez menerangkan kalau janin tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa hingga waktunya melahirkan secara normal namun bayi yang dilahirkan tidak bernyawa.

”Dia bilang dia jamin ini anak tapi saat kebutuhan harus diminta dulu kalau tidak terkesan diam,” ucap pilu JAT.

“Bahkan sejak melahirkan hingga jasad bayi laki-laki dikuburkan Dominggus Fanggi tidak pernah nonggol, terkesan lepas tanggung jawab tidak sesuai janji awal,” lanjut JAT.(Dance henukh)

Rote Ndao,Sulutnews.com - Belum lama ini public Kabupaten Rote Ndao dihebohkan dengan kasus saling mengugat asset masyarakat yang dipakai pemerintah tanpa ganti rugi seperti tanah Milik Drs Leonard Haning,MM dibilangan Kecamatan Rote Barat Daya, kini muncul lagi kasus puskesmas Oele di Kecamatan Rote Selatan yang tidak memiliki Sertifikat dan ganti rugi sudah terlanjur dibangun dan bahkan sudah digunakan.

Pemilik Lahan, Puskesmas Oele Paulus Bengu mengaku akan mengambil kembali tanah miliknya yang kini digunakan untuk pembangunan Puskesmas Oele Kabupaten Rote Ndao. Paulus  minta ganti rugi tanah ke pemerintah Kabupaten Rote Ndao.Pasalnya tanah miliknya hingga saat ini belum diberikan uang ganti rugi oleh Pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dr. Nelly F. Riwu melalui sekertaris Ferdinan Ndun,ST mengaku pihaknya bukan mengurus asset dan sertifikat sehingga mempersilahkan wartawan untuk mendantangi dinas perkim, namun hal yang sama saat tiba didinas perkim.

Robert Fandu Kabid didinas Perkim mengaku dinasnya tidak perna mengurus asset dan mempersilahkan wartawan untuk melanjutkan ke dinas PPKAD untuk urusan tersebut.

terkait persoalan saling lempar tersebut, Pemilik Tanah Paulus Benggu mengaku kesal dan mengancam akan menutup akses pelayanan Puskesmas Oele.

untuk diketahui, Puskesmas tersebut dibangun di Dusun Oele, Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Menurut Paulus kepada Redaksi dirinya semula menghibahkan tanah untuk pembangunan kantor Camat, Puskemas baru dan Puskesmas lama, dengan perjanjian pemerintah akan memberikan ganti rugi, tetapi hingga saat ini belum juga terealisasi.

Tanah yang dibangun pemerintah sampai saat ini belum diserahterimahkan kepada Pemerintah Daerah.

Menurut Paulus dirinya yang pegang bukti sertfikat dan membayar pajak, dan belum ada ganti rugi , maka dirinya akan mengambil kembali tanah tersebut.

“Sehingga dua bangunan puskesmas baik, puskesmas baru dan puskesmas lama, serta kantor camat adalah milik pribadi saya, dan pajaknya saya yang bayar, camat dan kepala puskesmas sudah berapa periode saya datangi untuk buat penyerahan hak tapi mereka tidak gubris, sehingga saya ambil kembali tanah saya,” kata Paulus Bengu pada Selasa 22 Februari 2022.

Menurut sumber https://bpsdm.pu.go.id/ menyebutkan suatu bangunan milik Negara harus memenuhi syarat sebelum dibangun :

  1. Persyaratan Administrasi
  2. Status Lahan
  3. Kepemilikan Bangunan Gedung
  4. Perizinan (IMB)
  5. Kelengkapan Dokumen Administrasi.

Namun menurut Paulus yang terjadi ketiga bangunan yang berdiri diatas lahan miliknya tidak sesuai dengan aturan yang seperti disebutkan dalam situs BPSDM.

”Pemkab Rote Ndao telah membangun aset publik, tetapi tidak memberikan uang ganti rugi, sejak tahun 2004,” ucap Palulus.

“ Puskesmas lama dibangun pada tahun 2004, Puskesmas baru dibangun pada tahun 2016, Kantor camat dibangun pada tahun 2006, bangunan milik Pemkab Rote Ndao itu belum ada pembebasan lahan, sehingga semua pajak tanah yang bayar itu saya , sertifikat tanah atas nama saya sendiri,” lanjut Paulus Bengu.

Lanjutnya untuk sertifikat kantor Camat atas nama Paulus Bengu, dan semua pajak dibayar atas nama Paulus Bengu dengan adanya bukti tersebut dirinya minta ganti rugi.

” Jika tidak ada ganti rugi akan saya pergunakan bangunan-bangunan menjadi milik pribadi saya,” tegas Paulus.

Reporter : Dance henukh

Rote Ndao,Sulutnews.com - Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut terus mengalami perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas. Tol Laut bertujuan meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga di daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP).

Tol Laut dinilai telah mewujudkan konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia. Hal ini sangat membantu distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah 3TP yang selama ini tidak tersentuh oleh moda angkutan darat dan udara.

hal ini pula berlaku di Pulau Sejuta Lontar Pulau Rote, Bagaiamana tidak, Terpantau media ini barang pengiriman expedisi Tol Laut, terdapat memuat mobil di dalam Kontener melalui expedisi Tol laut, dan di turun kan /dibongkar di pelabuhan Dermaga Batutua, hari Minggu 13/3/2022,

Pihak pengeriman bongkar muat surabaya Rote, Cornelius yang di konfirmasi media ini, menjelaskan, itu muatan barang barang yakni air miniral daging ayam, dan kendaraan roda empat Mobil sudah sesuai prosedur, kami melakukan itu semua melalui ijin rekomendasi dari Bupati Rote Ndao dan Dinas Deperindag ungkapnya demikian diungkapkan Cornelius Hariyanto, Wakil di Rektor CV Mitra Pengeriman Barang Surabaya Rote.

Pemilik Kios Barakoh di Pelabuhan Batutua, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Tol Laut, dengan demikian barang di Pulau Rote Bisa dijual seharga barang di Kota, “ saya dari awal adanya Tol Laut yang masuk di wilayah Rote Ndao saya merasa terbantu dalam melancarkan usaha saya, dalam pengiriman barang dagangan saya dari Surabaya  menuju Rote menggunakan jasa XPDC CV. Mitra usaha disitu menyediakan penyewaan Reefer.

Namun terkait jasa pengiriman diluar tarif Subsidi pemerintah, untuk pengiriman mobil dari Surabaya menuju Rote Ndao tarifnya agak tinggi dibandingkan dengan tujuan SBY-Kupang, mungkn itu harga sudah patokan harga dari CV. Mitra Usaha. Namum keuntungannya barang tidak lagi transit Kota Kupang sehingga tidak lagi membutuhkan tambahan Ongkos kata Pemilik Kios Barokah.(Dance henukh)

Rote Ndao,Sulutnews.com - Masyarakat Kecamatan Pantai Baru, yang engan ditulis namanya mengaku kesal dengan camat Pantai Baru, Buce Day,S.Pd,

Penyesalan itu, karena Rumah Jabatan (Rujab) Camat Pantai Baru, belum ditempati hingga saat ini alasan karena tidak ada biaya perbaikan, dan sementara ini camat tetap tinggal di rumah pribadinnya di Pantai Baru Selatan.

Padahal, kehadiran Camat sangat dibutukan di Kota, demi pelayanan kemasyarakatan jika dibutuhkan, Buce Johanis Day sudah nyata melanggar sumpah janji sewaktu diri nya di lantik menjabat camat pantai Baru .

Masih Sumber tersebut bahwa waktu camat pantai Baru sejak dilantik dan Dalam sambutan Bupati Rote Ndao, kepada para pejabat yang dilantik Bupati Rote Ndao menuturkan, ”jabatan adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijaga dan dirawat, saudara-saudara bertanggung jawab terutama kepada Tuhan yang mengikat saudara-saudara dalam sumpah dan janji jabatan sehingga apabila dilanggar maka akibatnya akan dirasakan oleh saudara-saudara sendiri.kata sumber tersebut kepada media ini yang engan disebutkan namanya, Sabtu (13/3/2022) siang.

Foto : Kantor Camat pantai baru

Terpisah, Camat Pantai Baru, Buce Day dihubungi Via Telepon, Sabtu (13/3/2022) mengakui dirinya tidak menempati rumah jabatan Camat karena alasan rusak dan perlu diperbaiki apalagi saat ini pendemi sehingga tidak ada anggaran perbaikan dan dirinya harus mengeluarkan uang dari Kantong Pribadinya.

"Saya masih mengumpulkan uang untuk memperbaiki rumah jabatan yang rusak, jadi saya sekarang , saya masih mengumpulkan uang, jadi kalau uang sudah ada lansung saya memperbaiki, setelah di perbaiki baru saya tinggal kata Camat pantai baru" kata  Camat dibalik Telepon Gengamannya.

Sumber tersebut juga menyebutkan Karena domiisili jauh dari Kantor sehingga  camat pantai baru Buce day di lantik menjabat sebagai camat di wilayah itu, jam kerjanya jam 10 - 11 siang, sehingga banyak staf yang tidak tertib, bahkan masyarakat membutuhkan pelayanan pagi hari tidak berada ditempat.

Nama ASN yang tidak berkantor dan jarang berkantor adalah kepala kesos linmas kec, pantai baru Joel manubulu, SPi, dan Mika Manubulu,SPi kepala seksi ekonomi dan pembangunan kec, pantai Baru,  tidak pernah masuk kantor dua bulan.(Dance henukh)