Kapolri Copot Jabatan Karo Paminal dan Kapolrestro Jakarta Selatan

Written by  Adrianus Pusungunaung Jul 21, 2022

Jakarta,Sulutnews.com- Dalam rangka menjaga transparansi, independensi, dan akuntabilitas proses penyidikan tewasnya Brigadir J, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menonaktifkan Karo Paminal Divpropam Polri Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Budhi Herdi Susianto.

"Tim harus bekerja secara profesional, maksimal, dengan proses pembuktian secara ilmiah, ini merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya untuk menjaga independensi, transparansi, dan akuntabel, pada malam hari ini Bapak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan dua orang.

Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karo Paminal Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, yang kedua yang dinonaktifkan pada malam hari ini adalah Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol. Budhi Herdi," ungkap Kadiv Humas Polri saat konferensi pers di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/7) malam.

Dalam keterangannya Kadiv Humas Polri menjamin bahwa Polri akan menjaga profesionalitas dalam penyidikan kasus tewasnya Brigadir J dengan menggunakan proses pembuktian secara ilmiah.

Pada kesempatan yang sama, Kadiv Humas Polri menyampaikan bahwa Polri telah menerima tim kuasa hukum dari pihak keluarga Brigadir J. "Dari hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan autopsi ulang atau ekshumasi, itu dipenuhi," ungkap Kadiv Humas Polri.

Dikutip dihalaman TVOnenews.com Kamis (21/7/) Sebelumnya desakan untuk menonaktifkan Karo Paminal dan Kapolres Metro Jakarta Selatan juga disampaikan oleh pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J. Karo Paminal dianggap memberikan tekanan kepada keluarga saat mengantar peti jenazah Brigadir J.  

"Karo Paminal itu harus diganti, karena dia bagian dari masalah dan bagian dari seluruh persoalan yang muncul, karena dia yang melakukan pengiriman mayat dan melakukan tekanan kepada keluarga untuk (tidak) membuka peti mayat," ujar Johnson Panjaitan kepada wartawan, Selasa (19/7/2022).

Johnson menyebut Karo Paminal melanggar asas keadilan. Dia juga menyebut ada pelanggaran terhadap hukum adat yang sangat diyakini keluarga Brigadir Yoshua.   "Jadi, selain melanggar asas keadilan, juga melanggar prinsip-prinsip hukum adat yang sangat diyakini oleh keluarga korban. Menurut saya, itu harus dilakukan. Tapi yang jauh lebih penting adalah kapolres itu yang melakukan memimpin proses penyidikan," kata Johson.  

Senada dengan Johnson, Kamaruddin Simanjuntak selaku koordinator menilai Kapolres Jakarta Selatan tidak bekerja sesuai prosedur untuk mengungkap perkara tersebut.   "Karena Kapolres Jaksel itu bekerja tidak sesuai prosedur untuk mengungkap perkara tindak pidana dan sampai sekarang belum ada tersangkanya. Olah TKP tidak melibatkan Inafis, dan tidak memasang police line," ujar Kamaruddin.   Sebelumnya penonaktifan Kapolres Jaksel dan Karo Paminal, Kapolri telah lebih dulu menonaktifkan Irjen Pol Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam Polri, Senin (18/7/2022).


Polri Jamin Transparansi dan Profesionalitas Penyidikan Kasus Brigadir J:

Kadiv Humas Polri Irjenmemastikan bahwa Korps Bhayangkara akan menjaga objektivitas dan transparansi proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. "Menjaga objektivitas, kemudian transparansi, independensi, tim benar-benar harus menjaga marwah itu sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri," ucap Kadiv Humas Polri saat memimpin konferensi pers di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/7) malam.

Selain transparansi dan objektivitas, Kadiv Humas Polri juga menjamin bahwa Polri akan mengungkap kasus tersebut dengan profesionalitas, serta dengan proses pembuktian secara ilmiah. "Tim harus bekerja secara profesional, maksimal, dengan proses pembuktian secara ilmiah, ini merupakan suatu keharusan," ungkap Kadiv Humas Polri. (ARP)