Nasional

Nasional (183)

Jakarta, Sulutnews.com - Masjid sebagai sarana ibadah dan sosial, merupakan sarana vital di tengah mayoritas masyarakat Muslim. Menghadapi Covid-19 ini, Masjid dapat menjadi ujung tombak dalam membantu anak usia sekolah untuk belajar dari jarak jauh dengan daring.  “Pengurus masjid di Indonesia diharapkan bisa membantu anak-anak usia sekolah dengan memasang Wifi,” kata Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) bidang Kerja sama Antara Lembaga dan Luar Negeri, M Natsir Zubaidi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (2/8).

Menurutnya, pada masa pandemi Covid-19 ini anak-anak diharuskan belajar jarak jauh, sementara fasilitas yang dimilikinya belum memadai. “Tanggung jawab pendidikan tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab keluarga dan masyarakat,” ujar Natsir.

Indonesia yang wilayahnya terbentang dari Sabang hingga Merauke, tidak sedikit anak-anak kesulitan mendapatkan akses jaringan internet. Dari kondisi tersebut, sudah semestinya masjid di Indonesia yang jumlahnya sekitar 850 ribu itu diharapkan  dapat memberikan solusi bagi lingkungan dalam memfasilitasi belajar mengajar baik kepada siswa maupun kepada relawan penggiat pendidikan. "Bahkan masjid-masjid yang memiliki kemampuan disamping memasang Wifi, juga dapat menyediakan komputer, charger handphone bagi anak-anak usia belajar, dan tetap dalam koridor protokol kesehatan yang ketat," ungkap Natsir, aktivis pemuda masjid tahun 1970-an ini.

Natsir juga mengatakan, saat ini adalah momentum yang tepat mengembalikan remaja untuk aktif dan mencintai masjid dengan memberikan fasilitas terhadap pusat minat mereka yakni belajar dan sekaligus bisa beribadah serta berdoa.

"Selama ini, kita melihat para pelajar diajak ramai-ramai berdoa pada saat menjelang ujian saja. Masjid harus kita fungsikan secara kaaffah (komprehensif) sebagai tempat ibadah, tarbiyah dan dakwah serta kegiatan muamalah, termasuk pemberdaya umat lainnya,” pungkasnya.

Terkait himbauan Pengurus Dewan Masjid yang di sampaikan Natsir Zubaidi tersebut, Firdaus Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), ikut serta mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bekerjasama memfungsikan rumah ibadah.

Menurut Firdaus sudah saatnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melawan Covid-19 secara total, dengan memfungsikan rumah ibadah sebagai sentra kegiatan dengan memfasilitasi belajar jarak jauh, karena belajar di rumah ibadah selain mempercepat proses siswa adaptasi memasuki era digital 4.0, juga mendekatkannya pada nilai iman dan taqwa sebagai benteng pertahanan bangsa dan negara hari ini dan masa akan datang," jelas Firdaus.(*/rls/smsi)

JAKARTA, Sulutnews.com — Mappilu-PWI mengingatkan para pihak, khususnya para kepala daerah, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu antara lain dengan memanfaatkan pengucuran bantuan sosial kemanusiaan (politisasi bansos) terkait pandemi Virus Corona bagi korban Covid-19.

Hal itu terjadi mengingat ada 224 kepala daerah petahana yang baru 1 periode dan hampir pasti mencalonkan diri kembali.

Selain itu, Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu-PWI) juga menyoroti masih adanya aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat  politik praktis dengan mendukung beberapa calon.

Demikian benang merah dalam diskusi terbatas Pilkada Serentak  yang diselenggarakan Mappilu-PWI di Kantor PWI, Gedung  Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2020).

Diskusi antara lain dihadiri Ketua Umum PWI Atal S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Ketua Dewan Pakar Mappilu-PWI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Mappilu-PWI Suprapto, dan beberapa pengurus PWI serta pengurus Mappilu-PWI.

“Saya kira, pers harus ikut mengawal agar Pilkada Serentak 2020 berjalan sesuai koridor hokum, mulai dari prapersiapan, persiapan, pelaksanaan, sampai penetapan pemenang. Pers sebagai pilar demokrasi keempat harus benar-benar menegakan demokrasi berjalan pada rel yang benar,” ujar Atal S Depari.

Sementara itu, Suprapto mengingatkan para petahana untuk tidak memanfaatkan  beberapa kemudahan regulasi terkait penanganan Covid-19 untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Kita tahu bahwa dengan alasan untuk penanganan Covid-19, maka kepala daerah bisa dengan mudah mengucurkan dana. Kalau ini tidak diawasi secara ketat, maka berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan,” katanya.

Sementara itu, Ferry Kurnia Rizkiyansah yang juga mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti 5 poin terkait Pilkada Serentak 2020 pada masa Covid-19 ini.

  1. Sampai saat ini, kondisi Covid-19 belum berakhir  dan belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. Bahkan kalau kita melihat kurvanya masih terus bergerak naik dari hari ke hari. Jumlah yang terpapar Covid-19  sampai dengan 29 Juli 2020 mencapai 104.432 orang dan yang meninggal 4.975 orang.
  2. Perlu terus didorong penyelenggaraan pilkada yang sehat dan ‘free and fair election’dengan mengedepankan aspek penguatan demokrasi yang sehat juga terhindari dari ujaran kebencian, SARA, perpecahan, dan hoax.
  3. Memperhatikan aspek kualitas Pilkada :

(1) Aspek Kualitas Penyelenggaraan, tidak hanya saat pemungutan suara, tetapi  mulai dari persiapan dan pelaksanaan  agar menjadi satu kesatuan electoral process. Oleh karena itu tantangannya pada kepastian aturan/hukum, tahapan yang berubah, pemutakhiran daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir,  pencalonan (termasuk perseorangan), logistik yang habis pakai, kampanye dan pemungutan penghitungan suara serta rekapitulasi, terpenuhinya anggaran pilkada akibat covid-19 ini.

(2) Aspek kualitas penyelenggara pemilu: integritas, profesionalisme, kemandirian dan tata kelola penyelenggara dan kesiapan penyelenggara dengan aturan, sop dan protokol kerjanya yang menyangkut proses dan hasil pemilu. dan yang pasti penyelenggara juga harus terlindungi dan ada jaminan keselamatannya.

(3) Aspek Kualitas Peserta Pemilu : Mekanisme rekruitmen pasangan calon yang terbuka dan kesiapan mengikuti kontestasi serta integritas peserta pemilu.

(4) Aspek Kualitas Pemilih : tingkat partisipasi pemilih dan antusiasme pemilih dalam pilkada. Dalam hal ini trend golput bisa jadi semakin meningkat serta keselamatan pemilih dan ketidaksetaraan akses pada informasi.

  1. Munculnya ‘abuse of power’ pengelolaan bantuan sosial kemanusian (politisasi bansos) untuk penanganan covid-19 ini oleh oknum kepala daerah yang maju sebagai petahana, data menunjukkan hampir di 224 daerah petahana mencalonkan kembali, karena masih 1 periode.

Selain itu oknum para calon kepala daerah, oknum ASN, kampanye terselubung yang ujungnya akan menimbulkan Politik biaya tinggi. Ini memerlukan aturan yang mengikat dan tentunya peran-peran Lembaga terkait seperti KPK, PPATK, KASN dan instansi di atasnya perlu turun untuk melakukan pengawasan.

  1. Munculnya calon tunggal, akibat minimnya kaderisasi parpol, pragmatisme parpol bahkan akibat tingginya biaya pilkada akibat pandemic covid ini serta ketidakpastian kontestasi.

Dengan beberapa catatan tantangan tersebut, kata Ferry,  maka pertimbangan utama penyelenggara Pemilu betul-betul harus memperhatikan  keselamatan dan kesehatan publik (termasuk penyelenggara). Tetapi dengan tetap memerhatikan aspek demokrasi, yaitu partisipasi publik yang luas, kontestasi yang sehat, inklusifitas, kesetaraan dan akuntabilitas.

Dengan demikian, perlu ada penegasan beberapa hal secara teknikalitas, misalnya bagi KPU dan Bawaslu, sejauh mana regulasi/aturan yg disiapkan, rasionalisasi dan penambahan anggaran pilkada di daerah.

Selain itu, sejauh mana SOP dan bimtek yang didukung protokol covid/protokol kesehatan? Dan yang penting adalah sosialisasi yang dilakukan sehingga sampai kepada masyarakat luas. Termasuk menyiapkan mitigasi dan risc assestment dengan manajemen risiko yang menyeluruh dari mulai aturan main sampai teknis di lapangan.(/rls/PWI)

Jakarta, Sulutnews.com - Siapa yang tak kenal sosok tokoh pers satu ini. Ya Alwi Hamu, pria kelahiran Parepare, 28 Juli 1944, kini genap berusia 76 tahun.

Alwi Hamu dikenal sosok jujur dan pandai berkomunikasi, sehingga membawanya mudah diterima dimanapun. Sejak remaja Alwi sudah terlibat aktif dimedia, di bangku SMP Alwi sudah menerbitkan majalah stensilan, begitupun di saat dimasa SMA.

Ketika menjadi mahasiswa, Alwi juga mendirikan Surat Kabar Umum KAMI di tahun 1966, dan beberapa media yang dibidani oleh Alwi.

Satu Oktober 1981, Alwi mendirikan Fajar yang telah menjadi media besar di tanah air. Diusia 76 tahun ini Alwi pun masih aktif di dunia pers, dengan menahkodai organisasi Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Dikatakan Firdaus, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sosok Alwi Hamu salah seorang panutan di dunia pers. “Pak Alwi itu salah satu tokoh pers yang jadi panutan. Kami banyak belajar dari beliau, bagaimana membangun media dan membangun jejaring di berbagai kalangan dengan tetap menjujung integritas. Selamat ulang tahun pak Alwi, doa kami semoga tetap sehat, panjang umur dan bahagia bersama keluarga,” ucap Firdaus.(*/rls/smsi)

Jakarta, Sulutnews.com - Soal rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus Djoko Tjandra yang menjadi polemik, kini berujung pelaporan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Saat ditemui di ruang kerjanya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tak mempersoalkan pihak lain yang mengadukan dirinya ke MKD. Baginya itu adalah bagian controlling untuk menjaga keseimbangan bernegara.

"Wajar saja, selama semua ditempuh sesuai mekanisme hukum," katanya.

Kendati demikian meski dirinya dituding melanggar kode etik, Azis mengatakan, dirinya hanya menjalankan aturan dan tidak ada kepentingan.

"Saya hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses," kata Azis saat ditemui, Jumat (24/7).

Azis menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPR, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Kemudian, berdasarkan Tatib DPR, Badan Musyawarah dalam menjalankan tugas dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.

Selain itu, Bamus juga dapat mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya, apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan serta menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.

"Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing Fraksi, sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa dikoordinasikan di Fraksi masing-masing. Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik" ujar Azis.

Sebelumnya dilansir dibeberapa media, Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran dinilai tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas buron terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali Djoko S Tjandra.

"RDP tersebut sangatlah urgen karena akan membantu pemerintah segera mengurai sengkarut Djoko Tjandra dan memberikan rekomendasi untuk penuntasan penindakan terhadap oknum-oknum yang membantu Djoko Tjandra dalam rangka menemukan jejak-jejak keberadaannya, sehingga pemerintah mampu menangkapnya dan atau membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juli 2020.(/rls/SMSI)

JAKARTA, Sulutnews.com – Di tengah pandemi Covid-19, Perum Bulog telah melaksanakan mandat pendistribusian bantuan beras kepada masyarakat terdampak virus korona jenis baru itu.  Yang menggembirakan, pendistribusian beras bantuan itu mampu menstabilkan harga pangan pokok itu di pasaran.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengemukakan hal itu saat kunjungan silaturahim ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020). Awaludin yang didampingi tim Humas Perum Bulog dan stafnya itu diterima Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wasekjen Suprapto, Ketua PWI Peduli M Nasir, Ketua Bidang Publikasi dan Informasi PWI Peduli Nurcholis MA Basyari, dan sejumlah pengurus PWI Pusat/PWI Peduli lainnya.

Selain berdiskusi, dalam kunjungan silaturahim tersebut, Awaludin secara simbolis menyerahkan bantuan paket sembako kepada Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari. Paket berupa beras, minyak tanah, telur, dan bahan pangan lainnya itu akan disalurkan oleh PWI Peduli kepada korban terdampak Covid-19. Total bantuan tersebut senilai Rp20 juta. Prioritas penerima terutama kalangan keluarga wartawan yang perekonomian keluarganya terdampak oleh mewabahnya virus korona jenis baru itu yang kini telah menjangkau 215 negara menurut catatan situs www.waldometers.

“Saat pandemi korona ini, keberadaan dan kiprah Bulog makin terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ini juga berkat dukungan pemberitaan yang luas dari rekan-rekan wartawan. Di wilayah DKI Jakarta, misalnya, kita dalam waktu singkat dapat mendistribusikan beras bantuan presiden yang ditugaskan oleh Bapak Presiden dua pekan sebelum dan dua pekan setelah Lebaran (Idhul Fitri 1441 H),” kata Awaludin.

Menurut Awaludin, pendistribusian beras oleh Bulog itu terbukti dapat mengurangi tekanan terhadap pasar sehingga tidak bergejolak. Hal itu tampak dari stabilnya stok dan harga  pangan, khususnya beras, pada masa menjelang dan setelah Idhul Fitri 1441 H pada akhir Mei silam. Bersamaan dengan itu, sejumlah wilayah sedang gencar-gencarnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Biasanya, pada masa-masa menjelang dan setelah Lebaran terjadi gejolak pasar yang ditandai dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

“Alhamdulillah, kali ini distribusi pangan lancar-lancar  saja dan stok tetap terjaga,” kata Awaludin

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyatakan pihakya sangat mengapresiasi kepedulian Bulog untuk berbagi kepada para korban terdampak Covid-19, terutama dari kalangan keluarga wartawan. Kepedulian itu, menurut Atal, patut diapresiasi di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir.

“Bantuan Bulog ini sangat berarti wartawan dan keluarga wartawan yang terdampak Covid-19. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir,” ujar Atal.

Posisi Strategis Wartawan dan Media Jurnalistik

Awaludin mengakui wartawan dan media jurnalistik tempat mereka bekerja punya posisi strategis dalam menenangkan masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan yang tak berdasar. Menurut dia, dalam banyak kasus, kepanikan masyarakat dalam menyikapi suatu keadaan, seperti stok pangan, lebih banyak dipicu oleh faktor psikologis ketimbang kondisi pasar atau kenyataan di lapangan.

“Misalkan ketika diberitakan stok pangan “tinggal” sekian. Masyarakat panik sehingga terjadi gejolak pasar. Padahal, sesungguhnya yang terjadi selama ini ialah bahwa berkurangnya stok pangan di pasar masih tergolong aman dan dan kenaikan harga yang terjadi itu lantaran mengikuti hukum pasar. Kepanikan itu yang sesungguhnya memicu gejolak pasar. Belum lagi jika ada oknum tertentu yang memainkan kondisi psikologis masyarakat itu,” ujar Awaludin.

Dia mengimbau masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi peristiwa semacam itu karena sesaui dengan mandat yang dituagaskan pemerintah, Bulog mati-matian menjaga distribusi, kualitas, dan stok pangan, khususnya beras, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pandangannya, harga pangan pokok sesungguhnya dapat dikendalikan. Pertama, konsumsi pangan, khususnya beras, oleh masyarakat relatif flat alias stabil. Kedua, masa panen dan jumlah produksinya dapat diprediksi. Dengan begitu, pengaturan distribusi dan stok dapat dilakukan secara baik sehingga dapat mengurangi gejolak pasar dan kepanikan masyarakat yang dilandasi aksi-aksi spekulatif.

Sementara itu, Atal Depari mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan stok dan harga pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat tanpa terjadi kepanikan dan gejolak pasar seperti yang terjadi bagai siklus rutin pada periode tertentu selama ini. Menurut Atal, gejolak seperti itu bukan hanya merugikan masyarakat selaku konsumen melainkan juga para petani sebagai produsen pangan.

“Saya kira, Bulog perlu diberikan mandat dan kesempatan untuk juga mengelola sektor pertanian sebagai corporate farming selaku BUMN. Bulog perlu didukung instrumen yang memadai agar mampu menjalankan mandat pemerintah untuk mengamankan sektor hulu-hilir pangan, khususnya beras atau padi, jagung, dan kedelai (pajale),” kata Atal. (/Nic/MS)

Jakarta, Sulutnews.com – Para pengelola media massa, khususnya media siber diserukan untuk berhati-hati, dan proporsional dalam menyikapi kondisi sosial politik terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belakangan ini  cenderung menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Karena itu media massa juga diminta lebih arif dan proporsional dalam memberitakan produk legislasi DPR yang kadang-kadang mendahulukan  sisi politik dari pada kepentingan bangsa.

Seruan itu mengemuka setelah melalui pembahasan rapat pleno Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jumat sore (26/6/2020) melalui aplikasi Zoom yang dihadiri para pengurus SMSI. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal SMSI HM Untung Kurniadi.

Rapat pleno tersebut selain membahas rencana rapat kerja nasional SMSI, juga membicarakan persoalan bangsa, termasuk soal Pancasila yang menjadi dasar negara kita.

SMSI yang beranggotakan lebih dari 1000 perusahaan media siber di seluruh Indonesia, merasa terpanggil untuk membahas masalah kebangsaan yang terbelah gara-gara produk DPR.

Produk legislasi DPR terakhir yang menimbulkan perpecahan di masyarakat adalah RUU HIP. “Kami prihatin terhadap produk DPR yang hanya menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat,” kata Firdaus.

Menurut Firdaus, Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara dan melandasi organisasi-organisasi di Indonesia harus tetap dipertahankan. Jangan ada pihak-pihak yang mengganggu, melemahkan, atau mengubah Pancasila melalui cara apapun.

“Kalau Pancasila diubah dengan RUU HIP ini, negara kita ini mau jadi apa? Pancasila juga sudah menjadi landasan organisasi kita SMSI. Kalau Pancasila diubah, mau dikemanakan arah organisasi ini,” kata Firdaus yang disambut para peserta pleno dengan kata sepakat, “RUU HIP harus dicabut”.

Sedikitnya ada empat poin di dalam RUU HIP yang paling banyak diprotes oleh berbagai kalangan. Pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS soal pelarangan PKI dan komunisme dalam konsideran.

Kedua adanya frasa “Ketuhanan yang berkebudayaan” dalam pasal 7 ayat (1) dan konsep Trisila dan Ekasila dalam pasal 7 ayat (2) yang dinilai mengesampingkan agama. RUU HIP tersebut telah disahkan menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakya (DPR). 

SMSI dalam menyikapi RUU HIP tersebut, selain menolak, juga akan melakukan kajian mendalam mengenai apa saja yang akan kena dampak negatif kalau sampai RUU HIP disahkan..(*/MS)

Nasional, SulutNews.com -- Partai Golkar dan Partai Demokrat secara resmi akan bekerja sama dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan jajarannya di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (25/6/2020) malam.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam pertemuan ini juga membicarakan terkait Pilkada pada tanggal 9 Desember nanti.

"Partai Golkar dalam Pilkada ini ada 33 pasangan bersama dengan Partai Demokrat dan ada potensi di 31 daerah. Tadi sama-sama kita berbicara bagaimana bekerja sama di level Provinsi atau Kabupaten/Kota," tukas Airlangga.

Pada Pilkada kali ini, Airlangga menegaskan pihaknya tidak tertutup untuk berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah saja. Namun koalisi itu bisa dibangun dengan partai-partai luar pemerintah di beberapa daerah.

"Ini adalah kerjasama antar Partai di dalam menata Politik dalam kehidupan berbangsa yang tentunya mencerminkan demokrasi ala Indonesia yaitu demokrasi berbasis Pancasila," katanya.

Dikesempatan yang sama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pertemuan ini untuk menyambung kembali tali silaturahim.

"Persatuan harus diutamakan, walaupun masing-masing partai politik ada perbedaan, Partai Demokrat dan Partai Golkar berada dalam satu tujuan besar, yakni memperjuangkan harapan dan kepentingan rakyat," ujar Agus Yudhoyono.

Untuk diketahui, dalam pertemuan ini Airlangga didampingi Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus, dan sejumlah Wakil Ketua Umum seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Roem Kono, Kahar Muzakir, Azis Syamsuddin, Doli Kurnia, Nurul Arifin, dan sejumlah pengurus DPP PG lainnya.

Sementara Agus Yudhoyono datang didampingi Ketua Fraksi PD di DPR Edhy Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Sekjen PD Tengku Riefky, Bendahara Umum Renville Antonio, dan sejumlah Ketua DPP PD lainnya.

(TamuraWatung)

Jakarta, Sulutnews.com - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA kembali melakukan pengetesan cepat atau Rapid Diagnostic Test (RDT) Bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Dewan Pers.

"Ini adalah rangkaian acara Kantor Berita ANTARA dalam melakukan safari rapid test kepada komunitas insan pers di Jakarta, setelah sebelumnya di beberapa media dan hari ini di PWI dan Dewan Pers," kata Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Akhmad Munir saat ditemui di Kantor Dewan Pers Jakarta, Rabu (17/6/2020)

Tercatat hampir 100 orang baik dari Dewan Pers dan anggota PWI telah menjalani pemeriksaan oleh para petugas medis dari LKBN ANTARA.

Nantinya hasil dari tes cepat itu akan diberikan kepada Dewan Pers dan PWI sehingga rekam jejak kesehatan para anggotanya terjaga.

"Kegiatan ini kami lakukan sebagai bagian dari kami selaku institusi BUMN melakukan kepedulian terhadap komunitas pers di Indonesia khususnya di Jakarta, dengan memberikan layanan pemeriksaan rapid test baik kepada wartawan maupun karyawan media termasuk di PWI dan Dewan Pers," kata Munir yang juga Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal PWI Pusat Suprapto yang juga mengikuti tes cepat itu mengapresiasi kerja sama Antara LKBN ANTARA dan PWI Pusat karena telah menunjukkan kepeduliannya bagi kesehatan para insan pers.

"Rapid test ini buat teman-teman Pengurus PWI, khususnya juga bagi wartawan hal ini sangat penting karena teman-teman wartawan adalah orang di garda terdepan dalam memberitakan segala sesuatu terkait wabah virus corona (COVID-19) ini," kata Suprapto.

Pengadaan tes cepat yang diselenggarakan untuk Dewan Pers dan PWI itu termasuk dalam bentuk tanggung jawab sosial (CSR) LKBN ANTARA. Peserta tes cepat tidak dipunggut biaya alias Gratis.

Sebelumnya tes cepat ini juga  sebelumnya sudah dilakukan LKB Antara bersama beberapa Perusahaan Media. (*/MS)

Jakarta, Sulutnews.com - Acara Ibadah Syukur Hari Ulang Tahun ke-47 Kerukunan Keluarga Kawanua sekaligus juga memperingati Paskah, Kenaikan Yesus Kristus dan Pentakosta yang dilaksanakan secara daring dari gedung gereja GPIB Jemaat Paulus di Jakarta Pusat yang dimulai pada pukul 17.00 WIB hari Sabtu 13 Juni 2020 telah berlangsung sukses dan diikuti oleh lebih dari 15,000 warga Kawanua yang berada di seluruh dunia melalui media YouTube, Facebook dan Instagram.

Acara Ibadah ini adalah puncak dari keseluruhan rangkaian kegiatan termasuk webinar, bantuan sosial dan penyemprotan disinfektan rumah-rumah ibadah di Jakarta yang penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan oleh Panitia dengan Ketuanya Marsma TNI Donald Kasenda, ST, SIP, MM dan Sekretaris Panitia Dr. Donald R. Pokatong, Ir, MSc dan Bendahara Panitia Debby Watuliu-Dumais serta dibawah arahan Brigjen Pol Dr. Winston Tommy Watuliu, MSi selaku Wakil Ketua Umum I DPP KKK.

Dalam sambutannya Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua, Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH menyampaikan apresiasi tinggi kepada Tim Panitia atas suksesnya pelaksanaan semua kegiatan. Dr. Ronny Sompie juga berkesempatan menjelaskan status legalitas Kerukunan Keluarga Kawanua sebagai organisasi berbadan hukum perkumpulan yang diakui resmi oleh pemerintah dan tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM sejak September 2014. Juga disampaikan bahwa logo Kerukunan Keluarga Kawanua yang digunakan saat ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sejak bulan September 2013 sebagai 'seni logo' dan pemegang hak cipta adalah atas nama Perkumpulan "Kerukunan Keluarga Kawanua".

Pada HUT Ke-47 Kerukunan Keluarga Kawanua mendapat banyak ucapan selamat dari warga Kawanua seluruh dunia dan beberapa tokoh Kawanua dari kalangan TNI-Polri yaitu Marsma TNI Ronny Moningka, ST, MM (Komandan Lanud Roesmin Nuryadin Pekanbaru), Irjen Pol Dr. Petrus Golose (Kapolda Bali), Irjen Pol Drs. Royke Lumowa, MM (Kapolda Sulut) serta Gubernur Sulawesi Utara, Bpk Olly Dondokambey, SE.

Pada hari yang sama dengan pelaksanaan acara puncak ibadah syukur HUT ke-47, Kerukunan Keluarga Kawanua menerima berita duka bahwa Ibu Juliana Sompie-Dungus yang adalah ibunda dari Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua telah dipanggil Tuhan pada umur 88 tahun. Seluruh pengurus dari tingkat DPP, DPD, DPC menyampaikan bela sungkawa kepada Bapak Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH dan mendoakan kepada Keluarga Besar Sompie-Dungus yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan.

Sekretariat Jenderal

DEWAN PENGURUS PUSAT

KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jakarta, Sulutnews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR RI), Aziz Syamsuddin menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai konstituen Dewa Pers.

Apresiasi tersebut disampaikan saat Ketua Umum SMSI Firdaus, didampingi perwakilan pengurus, H. M Nasir, M. Yasin, Junaidi, Andre  Sumanegara dan Teguh Idham Akbar melakukan audiensi. Selasa (9/6/2020).

Menurut Azis, SMSI merupakan wadah perkumpulan media siber yang bisa menjadi derijen untuk menyamakan tone dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda dari para anggotannya.

Selain itu, ia pun berharap agar SMSI yang saat ini telah menjadi konstituen dewan pers,  bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khusunya bagi para insan pers di Indonesia.

"Saya berharap SMSI memberikan sumbangsih, pola kecerdasan kualitas sumber daya manusia, khususnya insan jurnalistik di Indonesia," harap Azis. (*/MS)