Semarang,Sulutnews.com - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng) Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi sampaikan deklarasi cinta damai dan menolak segala bentuk aksi anarkis. Pada pagi ini, Senin (19/10/2020).

Selain Kapolda Jateng, ada juga dalam deklarasi tersebut Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Irwasda Polda Jateng Kombes Pol Mashudi, Para PJU Polda Jateng dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Rektor Undip, Prof Yos Yohan Utama.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh ormas se-Jawa tengah dan perwakilan BEM Mahasiswa se-Jawa Tengah

Deklarasi  ini menyikapi aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Dalam aksi demo tersebut diduga disusupi oleh provokator yang tidak bertanggung jawab yang membuat aksi unjuk rasa menjadi anarkis  dan berakibat rusaknya fasilitas umum.

Kondisi ini difasilitasi dengan mudahnya mengakses media sosial, Kapolda Jateng menegaskan apabila masyarakat daya tangkal terhadap provokasi-provokasi rendah maka akan mudah digerakkan pada aksi yang merugikan masyarakat sendiri.

"Kalo masyarakat daya tangkalnya rendah nanti akan mudah terprovokasi dan mudah digerakkan pada akasi massa yang berujung anarkis dan merugikan." ucap Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, Senin (19/10/2020).

Oleh karena itu Polda Jateng mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi dalam bermedia sosial yang bijaksana untuk tingkatkan ketahanan sosial dan mewujudkan daya tangkal terhadap konflik sosial.

"Mari kita buka kanal-kanal komuniaksi untuk mempermudah masyarakat melakukan klarifikasi." imbau Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, Senin (19/10/2020).

Disela sela acara itu Kapolda Jateng, Pangdam IV Diponegoro, Gubernur Jateng dan Rektor Undip berikan simbolis rompi kepada wartawan unit Polda jateng.

Ada 4 perwakilan dari Media, yaitu Damar dari Trans TV mewakili Media TV, Erick dari Suara Merdeka mewakili Media Cetak, Angling dari Detik mewakili Media Online dan Tika dari RRI Semarang mewakili Media Radio.

Bersama dengan ini, Kapolda Jateng menganggap penting untuk mematuhi protokol kesehatan dan tidak mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Bersama-sama masyarakat Polda Jateng akan edukasi tentang protokol kesehatan dan memberi teguran yang terukur pada pelanggaran yang terjadi.

Dengan edukasi tersebut kami berharap penyebaran Covid-19 dapat dicegah dan kesehatan masyarakat dapat terus ditingkatkan dengan giat-giat kampung siaga yang telah bantak terbetuk di seluruh Jawa Tengah." terang Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, Senin (19/10/2020).

Ganjar Pranowo menyebut deklarasi ini sebagai cara Jawa Tengah meyelesaikan persoalan.

"Deklarasi ini adalah bagian dari cara Jawa Tengah untuk menyelesaikan persoalan, dari kepolisian kita juga sudah sepakat untuk memperbaiki diri tapi juga tidak mungkin jika tidak dibantu masyarakat maka dengan tidak ada yang saling mancing, dengan begitu aksi berjalan damai." ucap Ganjar, Senin (19/10/2020).(*/Dyah)

Semarang,Sulutnews.com – Demontrasi tolak UU Cipta Kerja yang terjadi di Kota Semarang dan berbagai daerah lainnya beberapa waktu lalu menimbulkan kekhawatiran adanya persebaran Covid-19 baru.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan sejak awal Polda Jateng tidak akan mengeluarkan izin terhadap aksi unjuk rasa atau izin keramaian selama masa Pandemi ini guna mencegah mata rantai penularan Covid-19.

"Utamakan kesehatan dan keselamatan rakyat. Pandemi Covid-19 masih menghantui kita dan keluarga. Pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan," katanya Minggu (18/10).

Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat 10 buruh peserta demo tolak UU Cipta Kerja di depan DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu dinyatakan positif COVID-19 berdasar hasil rapid test dan swab.

 “Aksi unjuk rasa sulit untuk menghindar dari jarak atau kerumunan massa dan terbukti kekhawatiran kami bahwa 10 Buruh peserta demontrasi Positif Covid-19 dan 1 buruh Terpapar Positif Covid-19, Total 11 Buruh Positif Covid-19.” tambahnya

"Utamakan kesehatan dan keselamatan rakyat Pandemi COVID-19 masih menghantui kita dan keluarga. Pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan," pinta Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, Minggu (18/10/2020).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam di Semarang, Jumat (16/10/2020) mengatakan, para buruh tersebut berasal dari dua perusahaan. 10 buruh tersebut terpapar COVID-19 bermula dari tes cepat yang dilakukan perusahaan-perusahaan terhadap karyawannya yang mengikuti aksi pada 7 Oktober 2020.

"Setelah di-rapidtest hasilnya reaktif. Kemudian (perusahaan) menghubungi dinas kesehatan untuk di-swab, ternyata hasilnya positif," katanya.

Buruh yang dinyatakan positif tersebut, lanjut dia, sempat menulari satu buruh lainnya, sehingga total yang terpapar sebanyak 11 orang.

Menurut dia, kondisi klinis ke-11 buruh tersebut baik dan masuk dalam kategori orang tanpa gejala.

"Saat ini (mereka) sedang menjalani isolasi di Rumah Dinas Wali Kota Semarang," katanya.

Ia mengimbau kepada para peserta aksi yang berlangsung di depan DPRD Jawa Tengah lalu untuk segera memeriksakan diri jika merasa kondisi tubuhnya sakit.

 

Ia menambahkan penelusuran sudah dilakukan dan dinyatakan tidak ada pasien lagi yang terpapar, selain 11 buruh tersebut.(*/Dyah)

SOLO,Sulutnews.com - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengadakan pertemuan dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) se-Jateng, dalam rangka penggalangan cipta kondisi mencegah demo mahasiswa menolak Omnibus Law, Jumat (16/10).

Digelar di Mapolda Jateng, selain dihadiri seluruh Ketua BEM SI di Jateng, acara juga dihadiri sejumlah petinggi di lingkungan Polda Jateng.

Berbagai hal didiskusikan dan dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya terkait tindakan represif aparat dalam penanganan unjuk rasa, adanya penyusup yang menyebabkan unjuk rasa menjadi rusuh, hingga permintaan untuk pengalihan penahanan empat mahasiswa dengan alasan kuliah dan menghindari DO.

Selain itu, juga didiskusikan soal pembatasan waktu, sehingga unjuk rasa tidak sampai malam hari dan dilokalisir untuk mencegah penyusup, pembubaran aksi yang sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta pelurusan informasi soal larangan penerbitan SKCK terhadap pendemo rusuh.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan, bahwa unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa berangkat dari keresahan masyarakat terkait Omnibus Law.

Sementara Kapolda mengatakan, bahwa menyampaikan pendapat di muka umum memang dijamin undang-undang, yakni UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Menyampaikan pendapat di muka umum itu bebas. Tapi tidak mengganggu orang lain. Di situ ada klausul yang harus dipenuhi. Kalau kita menyampaikan pendapat di muka umum atas nama apapun juga, harus mematuhi itu," jelasnya.

Soal tindakan aparat terkait unjuk rasa yang berakhir rusuh, Kapolda mengatakan, polisi tidak bangga karena menangkap atau menahan mahasiswa.

Apa yang dilakukan polisi, menurutnya, dalam koridor memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. 

"Jika melanggar hukum, azasnya adalah equality before the law. Sama di muka hukum. Jadi ini tolong dijadikan pedoman. Sehingga saat menyampaikan pendapat atau dalam kegiatan apapun juga, masih dalam koridor hukum," ujarnya.

Kapolda menambahkan, silaturahmi dengan Ketua BEM dilakukan, agar terjalin informasi dan antisipasi agar tidak terjadi aksi anarkis.

"Selain itu, perlu dipikirkan juga untuk menunda aksi, karena ini masih dalam pandemi Covid-19 dan adanya potensi rusuh saat aksi.  Yang jelas, ke depan silaturahmi seperti ini akan diintensifkan, untuk menjalin komunikasi," imbuhnya. (*/Dyah)

SEMARANG,Sulutnews.com - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengimbau masyarakat luas terutama mahasiswa untuk tetap mematuhi aturan ketika menyampaikan pendapat di muka umum

"Atas nama apapun juga menyampaikan pendapat di muka umum harus mematuhi Undang- Undang nomor 9 Tahun 1999," kata Luthfi saat menemui perwakilan BEM Universitas di Jawa Tengah di ruang Kapolda Jateng Kota Semarang, Jumat 16 Oktober 2020.

Luthfi menegaskan, menyampaikan pendapat di muka umum itu bebas tapi tentunya tetap menjamin kebebasan orang.

"Ada klausul yang harus dipenuhi, ditaati terutama adik-adik sekalian," lanjutnya.

Tindakan hukum yang diambil Polri khususnya Polda Jateng ketika ada yang melanggar aturan tersebut, kata Luthfi, tentunya sesuai regulasi.

"Polri khususnya Polda Jateng tidak bangga menangkap tetapi ini dalam rangka memelihara harkamtibmas, melindungi dan mengayomi masyarakat kita. Kalau melanggar hukum itu equality before the law, jadi sama di mata hukum tidak perduli siapa mau mahasiswa atau siapapun. Jadi tolong dijadikan pedoman bagi mahasiswa sekalian," tandasnya

Luthfi sendiri menegaskan pembubaran demo yang terjadi di Jateng sudah sesuai protap. Pembahasan lain pertemuan itu juga soal adanya penyusup yang jadi provokator demo, termasuk permintaan pengalihan penahanan 4 mahasiswa dengan alasan kuliah dan menghindari drop out. 

Harapan ke depan juga agar para mahasiswa menunda aksi unjuk rasa dengan pertimbangan masa pandemi dan adanya potensi rusuh saat aksi.

Pertemuan itu dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Binmas, Kapolrestabes Semarang termasuk seluruh Ketua BEM kampus-kampus di Jateng.(*/Dyah)

Jakarta, Sulutnews.com - Satlantas Polres Metro Jakarta Timur beserta Polsek Pulogadung, Polsek Matraman, TNI, Dishub dan Satpol PP mengawal aksi turun kejalan mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun dan OKP HMI dan PMII yang bertempat di jalan Raya Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, Kamis (15/10/2020).

Dalam aksinya, belasan mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun yang tergabung dalam organisasi HMI dan PMII menyuarakan kekecewaannya terhadap DPR RI yang mensahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dengan adanya aksi turun kejalan dari mahasiswa, dengan pengaturan lalu lintas oleh personel di simpang jalan raya pemuda rawamangun terpantau ramai lancar.

Dalam keterangannya Kasatlantas Polrestro Jakarta Timur menghimbau agar dalam orasi mahasiswa wajib menerapkan protokol kesehatan dan menjaga ketertiban dijalan.

Ada kurang lebih 15 Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun (UIC) dimana mereka mengeluarkan orasinya, namun kami dan Kapolsek menghimbau agar mahasiswa dalam berorasi harus mengedepankan keselamatan baik diri sendiri mau pun orang lain, lalu protokol kesehatan untuk tetap dipatuhi dan harus dijalankan.

Dengan adanya aksi merentangkan spanduk di jalan, namun kami dengan persuasif dan humanis kami dan anggota berikut Kapolsek memberi himbauan agar mahasiswa berorasi dengan tertib, kami berharap kepada mahasiswa mari kita ciptakan keamanan ketertiban dan kelancaran lalulintas, agar masyarakat yang beraktivitas tidak terhambat dan kami juga bersama dengan petugas dilapangan bermanfaat untuk masyarakat semua. (*/Dyah)

Jakarta,Sulutnews.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membeberkan percakapan Whatsapp grup Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan yang cukup mengerikan.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, dalam percakapan itu terungkap ada skenario ingin membuat Indonesia rusuh seperti tahun 1998.

Dalam hal ini, Polri menangkap empat tersangka dari KAMI Medan yakni KA, JG, NZ, WRB. Mereka dijerat pasal ujaran kebencian dalam UU ITE dan Pasal 160 KUHP.

 “Dia [JG] menyampaikan 'batu kena satu orang, bom molotov bisa membakar 10 orang dan bensin bisa berjajaran,' dan sebagainya itu. Kemudian ada juga yang menyampaikan 'buat skenario seperti 1998. Penjarahan toko China dan rumah-rumahnya, kemudian preman diikutkan untuk menjarah'," papar Argo kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (15/10).

Semua percakapan itu, sambung Argo, telah diamankan dan dijadikan barang bukti. Adapun salah satu tersangka yakni Khairil Amri (KA) merupakan admin dari grup KAMI Medan.

Tidak hanya bukti percakapan provokasi, Polri juga turut mengamankan bom molotov dan pylox. Bom molotov, kata Argo digunakan untuk dilemparkan ke fasilitas hingga terbakar, pylox untuk membuat tulisan.

Polisi menjerat empat tersangka itu dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Selain itu Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik.

Keempatnya juga dijerat Pasal 160 KUHP tentang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dengan ancaman enam tahun penjara.(/Dyah)

Jakarta,Sulutnews.com - Polisi mengamankan sebanyak 1.577 orang terkait aksi unjuk rasa yang terjadi pada Selasa, 13 Oktober kemarin. Ribuan pendemo ini diamankan dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penangkapan terbanyak dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya yakni sebanyak 1.523 pendemo.

"Berasal dari Ditreskrimum 512 orang, Polres Jaksel 145 orang, Polres Jakut 147 orang, Polres Tangerang Kota 185, Polres Metro Bekasi 173 orang dan Polres Tangsel 119 orang," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Oktober 2020.

Dari ribuan pengunjuk rasa yang diamankan, Argo mengatakan, sebanyak 47 orang dinyatakan reaktif corona. Untuk pendemo yang ditemukan reaktif corona langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menambahkan, sisa pendemo dinyatakan non reaktif corona dan akan diperiksa lebih lanjut. Jika nantinya dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Di periksa dan kalau memenuhi unsur pidana diproses," ucapnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa 13 Oktober kemarin diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi usai aksi demo yang dilakukan massa FPI dan PA 212 membubarkan diri.

Kericuhan terjadi usai massa yang didominasi pelajar dan remaja tiba-tiba muncul dan menyerang aparat keamanan.

Alumni SIP Angkatan 47 Berbagi Bersama Kuli Gendong Hingga Juru Parkir

Boyolali,Sulutnews.com - Ditengah maraknya aksi unjuk rasa Tolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah, hal sebaliknya  dilakukan oleh Alumni SIP angkatan 47, Resimen Wira Satria Wicaksana Polda Jateng, Pusdik Binmas dan Akpol yang menggelar bakti sosial dalam rangka 2 tahun pengabdian. Selasa (13/10/2020)

Bakti sosial kali ini berupa bantuan air bersih untuk warga Kec. Wonosegoro dan Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali, kegiatan dilaksanakan pada  Jumat (9/10/2020) kemarin.

Bantuan air bersih dari Polres Boyolali disalurkan ke 2 Desa di Kec. Wonosegoro dan Wonosamodro antara yaitu Desa. Guwo  Kec. Wonosegoro 1 Mobil tangki berisi  5000 liter, dan Desa. Kalinanas Kec. Wonosamodro 1 Mobil Tangki berisi 5000 liter.

Selain bantuan air bersih, hari ini Selasa (13/10/2020) Alumni SIP angkatan 47 juga laksanakan giat tebar kebaikan dengan membagikan nasi kotak dan santunan di 4 Kecamatan di Kota Boyolali diantaranya Kec. Cepogo, Kec. Boyolali kota, Kec. Mojosongo, dan Kec. Banyudono.

Sebanyak 272 nasi kotak dibagikan kepada Masyarakat terdampak Covid 19, Petugas Kebersihan, Kuli gendong, Ojek Pangkalan dan penjual asongan, Juru Parkir,  Ojek Pangkalan, Sopir Angkot, sampai Dhuafa yang tersebar di 4 kecamatan tersebut.

IPDA Rahmad Budi selaku koordinator panitia cabang soloraya berharap semoga bantuan yang diberikan dapat menjad bagian dari pengabdian pada masyarakat.

"Semoga menjadi bagian pengabdian kita untuk institusi, masyarakat, bangsa dan negara." ucap IPDA Rahmad Budi, Selasa (13/10/2020).

Alumni SIP angkatan 47 Resimen Wira Satria Wicaksana Polda Jateng, Pusdik Binmas dan Akpol juga memberi santunan untuk panti Asuhan Peduli Anak Anugerah Kec. Mojosongo dan Yayasan Yatim Piatu Al Amin Kec. Banyudono berupa nasi kotak dan  bantuan operasional sebesar Rp 500.000,-(*/Dyah)

Magelang,Sulutnews.com - Sampai saat ini unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja masih terjadi di berbagai daerah. Siang ini Selasa (13/10/2020) Kapolda Jawa Tengah Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi  memantau langsung unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja yang  terjadi di Kota Magelang.

Ditemani Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Kapolda Jateng menerangkan bahwa hari ini unjuk rasa berjalan kondusif

"Secara umum kondusif, kita tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum." ucap Kapolda Jateng Irjen Drs. Ahmad Luthfi, Selasa (13/10/2020).

Kapolda Jateng berharap bahwa masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di muka umum dapat tertib dan patuh hukum.

"Tentu saya dengan Pangdam kemana-mana akan ikut memantau kegiatan ini dengan harapan masyarakat akan tertib dan patuh hukum, karena undang-undang amanat juga harus dilaksanakan." terang Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, Selasa (13/10/2020)

Tentang sikap masyarakat Kapolda Jateng menerangkan Jika masyarakat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dilakukan secara tertib Polri tak segan memberikan pelayanan secara humanis tapi jika sudah melanggar dari ketertiban umum maka akan di tindak secara tegas.

Kapolda menyampaikan juga terkait perkembangan peyelidikan unjuk rasa yang terjadi di Kota Semarang beberapa waktu lalu bahwa sudah ada 4 pelaku yang telah ditingkatkan penyidikanya sampai pada tahap pemberkasan

"Di Semarang sudah pada tahap pemberkasan, jadi sudah ada bukti yang cukup terhadap pelaku, kita akan tingkatkan penyidikanya lebih lanjut." ungkap Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, Selasa (13/10/2020).

Untuk daerah lain Kapolda Jateng bersama dengan Pangdam, Gubernur, Para Kapolres dan Walikota  akan menyampaikan perkembangannya setiap hari.

"Yang jelas setiap hari akan kita lakukan pemantauan, Polri dan TNI akan bersama-sama untuk memandu." jelas Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, Selasa (13/10/2020). (*/Dyah)

JAKARTA,Sulutnews.com - Polisi menangkap 10 orang tersangka perusakan kantor Kementerian ESDM saat berlangsungnya demonstrasi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, dari 10 orang tersangka, delapan diantaranya masih di bawah umur.

"Makanya Mabes Polri terutama Dit Tipidum Bareskrim Polri dengan Polda Metro Jaya langsung bekerja, mengecek selama 3 hari langsung kami temukan 3 hari itu. Dilakukan teknis oleh penyidik dan mengungkap kita temukan tersangka 10, tampilkan 2 karena 8 dibawah umur," kata Argo dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).

Menurut Argo, tersangka yang di bawah umur itu tidak dilakukan penahanan. Sementara tersangka di jerat dengan pasal berlapis.

"Kami kenakan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ada UU ITE. Juga karena kita menemukan yang bersangkuyan ada kata-kata mengajak untuk melakukan, unjuk rasa di Jakarta, dan juga ada Pasal 170 KUHP merusak barang, Pasal 214 KUHP, Pasal 218 KUHP dan atau Pasal 358 KUHP Jo Pasal 55 dan 56 KUHP," ujar Argo.

Adapun dalam perkara perusakan Gedung Kementerian ESDM ini, barang bukti yang diamankan adalah, batu, kayu, pecahan botol, Handphone.

Di sisi lain, Argo memastikan pihak kepolisian akan terus mencari tersangka lainnya terkait kasus ini. Menurutnya, tersangka tidak akan berhenti di angka 10 orang.

"Jadi ini juga kita tidak berhenti sampai disini, tersangka 10 ini, seandainya nanti ada tersangka lain akan kita tangkap tersangka lain. Kami proses kami ajukan ke penuntut umum," tutup Argo.(*/Dyah)