Pemilu Paling Sulit Didunia, Ketua MK Akui Ikut Berdosa

Written by  Merson Simbolon Apr 22, 2019

Bogor,Sulutnews.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr.Anwar Usman, SH, MH mengaku ikut berdosa lantaran turut memutuskan dilakukan pemilihan umum (PEMILU)secara serentak. Ia mengakui penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan yang tersulit di dunia.

"Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan. Kalau tidak salah sudah 45 orang petugas KPPS dan 15 orang polisi yang meninggal dunia (saat pemilu) dan masih bisa bertambah terus," ujar Anwar di Cisarua, Bogor, Senin (22/4/2019), saat membuka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se Indonesia.

Dalam sambutannya Anwar menjelaskan salah satu pertimbangan MK saat memutuskan pemilu serentak adalah efisiensi waktu dan anggaran. Namun, ia mengaku dalam pelaksanaanya, anggaran pemilu ternyata lebih besar dari perkiraan awal dan mencapai Rp25 triliun.

"Saya begitu pulang dari TPS, ternyata (sadar) betapa sulitnya Pemilu. Tapi putusan hakim MK pun bukan Firman Tuhan, konstitusi saja bisa diamandemen. Dari pengalamannya pribadi, Anwar mengaku kesulitan dalam memilih saat memasuki bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, terlalu banyak pihak yang harus dipilih dalam pemilu serentak tersebut.

"Kebetulan saya memilih di wilayah Tangsel (Tanggerang Selatan), masuk Banten. Jadi dari tingkat kesulitan memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika yang kita tau sebagai mbahnya demokrasi," sebutnya.

Ia mengaku tak ingin menyesali keputusan yang telah terlanjur dibuat dan dilaksanakan tersebut. Kendati demikian, Anwar memastikan pelaksanaan pemilu 2019 akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Tugas wartawan tidak kalah pentingnya dari tugas penyelenggara Negara untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Ia juga berharap seluruh pihak dapat menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu pada 22 Mei mendatang.

"Tapi sudah lah, ini sudah terjadi. Ini bahan evaluasi ke depan. Tugas berat masih menanti kami, saya terus terang selalu berharap mudah-mudahan pemilu ini, terutama pilpres tidak bermuara ke MK," ungkap dia.

Sementara Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Dr.Guntur Hamzah,SH,MH dalam laporannya menyatakan wartawan mesti dibekali perspektif konstitusi agar memahami hak dan kewajibannya dalam berkonstitusi. Adapun beberapa tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi, meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai konstitusi dan hukum acara MK serta isu-isu ketatanegaraan, dan lainnya.  

Sekjen juga menjelaskan pihaknya siap menerima gugatan baik dari pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislator dari 23 Mei hingga 9 Agustus 2019. 

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyatakan pemilu kali ini terasa berbeda. Lebih lama prosesnya. Meski pemilu secara legal telah selesai, Yosep ingin menegaskan wartawan harus selalu melakukan verifikasi, konfirmasi, cek,  ricek, dan banyak hal lainnya.  

"Wartawan tidak boleh menelan begitu saja informasi. Tidak bisa jadi wartawan hanya talking news," kata Yosep.   

Pada kegiatan ini juga ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Mahkamah Konstitusi dan Dewan Pers untuk lima tahun yang akan datang.(/MS)

Last modified on Tuesday, 07 May 2019 12:06