Jakarta

Jakarta (723)

Jakarta, Sulutnews.com - Pemerintah memutuskan melakukan vaksinasi booster mulai 12 Januari 2022 lalu. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) 5 vaksin Covid-19 untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster di Indonesia. 

Kepala BPOM, Penny K Lukito mengatakan, EUA diberikan untuk program vaksin booster homologous alias pemberian dosis vaksin 1-3 menggunakan platform dan merek yang sama, serta heterologous alias pemberian vaksin dosis ketiga berbeda dengan pemberian vaksin dosis 1 dan 2.

"Pada hari ini kami melaporkan ada lima vaksin yang telah mendapatkan EUA," kata Penny K Lukito, dalam keterangan pers, Senin lalu (10/1).

Kelima vaksin tersebut yakni, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca untuk homologous. Sementara Moderna untuk homologous dan heterologous serta Zifivax untuk heterologous.  

Di sisi lain, vaksin buatan dalam negeri yakni Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih justru tak mendapat atensi dari pemerintah untuk dijadikan booster.

Dalam kesempatan yang sama Penny mengatakan, Vaksin Nusantara bersifat autologus atau pemberian individual.

Dengan demikian, kata dia, tidak bisa digunakan sebagai program vaksinasi massal, melainkan lewat skema terapi atau berbasis pelayanan.

"Tidak ada hubungannya dengan BPOM, tidak perlu mendapatkan izin dari kami, BPOM. Karena itu kan satu orang satu orang, individual," ujar Penny. 

Dikatakan Penny, seluruh pengawasan terkait penelitian dan pengadaan Vaksin Nusantara wewenang sepenuhnya ada di Kementerian Kesehatan.

Keheranan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tak mengeksekusi Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih menjadi booster diungkapkan salah satu Penasehat Serikat Media Siber Indonesia yang juga pendiri Beranda Ruang Diskusi, Dar Edi Yoga.

Menurutnya, Vaksin Nusantara yang merupakan hasil karya anak bangsa sangat tepat digunakan sebagai booster bagi masyarakat Indonesia.

"Vaksin Nusantara mampu melawan berbagai varian Covid-19 dan cukup satu kali disuntikkan untuk seumur hidup," kata Dar Edi Yoga.

Sementara, kata Yoga, vaksin konvensional masa berlakunya hanya sampai 7 bulan. 

Selain itu, jika pemerintah memutuskan menggunakan vaksin buatan dalam negeri sebagai booster justru akan lebih menguntungkan secara ekonomi.

"Justru akan menghasilkan devisa negara, bilamana ada tawaran dari negara lain," ujarnya.

Menurut Yoga, momentum menjadikan vaksin buatan dalam negeri, khususnya Vaksin Nusantara sebagai booster sangat tepat dilakukan ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memutuskan melakukan booster dengan vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto itu.

"Pak Prabowo sudah memutuskan vaksin booster dengan Vaksin Nusantara, tunggu apalagi pemerintah?" tanya Yoga.

Diketahui sebelumnya,  melakukan vaksinasi booster dengan Vaksin Nusantara setelah sebelumnya dua kali melakukan vaksinasi Covid-19. 

Penyuntikan Vaksin Nusantara kepada Prabowo dilakukan langsung Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

Prabowo membagikan momen penyuntikan Vaksin Nusantara di akun Instagram miliknya yang diunggah pada, Kamis (13/1). 

Dalam foto tersebut, Prabowo terlihat disuntik Terawan yang duduk di kursi.

"Meningkatkan imun dan kekebalan tubuh dengan Vaksin Nusantara," tulis Prabowo.

Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Terawan atas vaksinasi booster yang disuntikkan Terawan itu.

"Terima kasih Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, atas booster Vaksin Nusantara yang telah diberikan kepada saya," katanya.(*/Parmin)

Jakarta, Sulutnews.com - Senin yang menyenangkan. Udara malam yang menyegarkan. Menjejakkan kaki di lingkaran Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), memutarinya berulangkali, menumbuhkan sensasi tersendiri.

Cak Herry Sarsongko Ludiro, yang tertua di antara kami, bahkan mengaku tidak merasa lelah setelah tiga putaran menjalani SUGBK. Itu berarti sekitar tiga km. Jika ditambah dengan jarak tempuh dari tempat awal kami berjalan, itu menjadi lebih dari empat km. Kami memulainya dari pelataran kantin KONI Pusat, di belakang Hotel Fairmont, Senayan.

"Baru kali ini saya memutari SUGBK," lanjut Cak Herry, 68 tahun pada Mei 2022 nanti. "Bahkan, ini juga pertama kalinya saya berjalan kaki dengan jarak dan durasi selama ini," ujar pendiri Mingguan dan online "Laraspost" itu.

Cak Herry sebenarnya tidak punya rencana untuk memutari SUGBK pada Senin (17/1/2022) malam ini. Lihat, dia mengenakkan baju hitam lengan panjang dengan celana blue-jean. Kebetulan saja dia memakai sepatu olahraga.

"Lha iya, tumben juga saya memakai sepatu olahraga," katanya setelah kami beristirahat di Alfaexpress.

Cak Herry memutuskan ikut berolahraga ringan karena melihat antusiasme rekan-rekannya untuk memutari SUGBK malam ini. Rekan-rekannya, dari PWI Jaya, yang selama ini memang rutin melakukan olga, minimal dua kali dalam sepekan.

Begitu juga dengan Kadirah, wakil bendahara PWI Jaya. Kadir juga menjalani tiga putaran SUGBK dengan baju dan celana panjang biasa, hanya sepatunya yang mendukung.

"Jumat atau Sabtu sore saya mau bawa keluarga ke sini," ujar Kadirah, pendiri Satu Tv dan Koran Satu itu.

Dar Edi Yoga, Wakil Bendahara Umum PWI Pusat, yang paling lama durasinya di antara kami. "Saya lima putaran, durasi 70 menit," katanya.

Dar Edi Yoga mengaku bahwa sejak pandemi dia sudah tidak pernah berolahraga di SUGBK dan baru kali ini mencoba untuk melakukan olahraga rutin.

"Biasanya dalam tempo 1 jam saya bisa menyelesaikan jalan cepat antara 6 hingga 7 putaran," terang Yoga pemilik media askara.co.(*/Parmin)

Jakarta,Sulutnews.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Manpora) Zainudin Amali memastikan kerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam mensosialisasikan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Memorandum of Understanding (MoU) akan diteken pada Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Saya siap hadiri HPN di Kendari dan Siwo Pusat yang akan mensosialisasikan DBON saat Rakernas serta memberikan penghargaan kepada para inisiator olahraga nasional," kata Menpora Zainudin Amali.

DBON sebagai perwujudan  Perpres No.86 Tahun 2021 sangat  diperlukan. Pasalnya,  Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang DBON ini akan jalan dengan baik di daerah-daerah terutama di 10 sentra kalau melibatkan media sebagai fungsi kontrol.

"Kami siap kerjasama. Keterlibatan pers sangat penting untuk mengingatkan pemerintah daerah dalam tugas mereka tentang Perpres No.86 tahun 2021," kata Zainudin Amali saat menerima PWI Pusat di ruang kerjanya di Senayan Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Menpora dalam pertemuan tersebut didampingi Deputi IV bidang pembinaan olahraga prestasi Chandra Bakti dan staf khusus Mahfudin Nigara. Sedangkan dari pihak PWI Pusat dipimpin langsung Ketua Umum Atal S Depari, Sekjen Mirza Zulhadi serta Ketua Siwo Pusat Gungde Ariwangsa dan sekretaris Suryansyah.

"Ini perintah presiden. Ada perintah untuk kepala daerah membuat tim kordinasi. Kalau saat ini belum mereka bentuk, berarti perlu diingatkan," ujar Amali.

Lebih lanjut dikatakan jika pers berperan aktif mensosialisasikannya diharap informasi DBON dapat meresap dengan baik di insan olahraga Indonesia.

Dalam audiensi tersebut Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari menuturkan Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) bukan hanya wartawan profesional dibidang olahraga. Tapi juga sebagai stake holder yang mempunyai peran strategis dalam mengembangkan pembinaan olahraga nasional.

"Mereka bukan hanya ahli menulis berita olahraga, tapi juga sebagai salah satu stake holder yang mampu merangsang para atlet untuk berprestasi," ujar Atal Depari.

Untuk lebih konkret dan mempertajam sosialisasi, Atal S Depari menyerahkan draf MoU yang nanti akan ditandatangani dalam rangkaian peringatan HPN di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Pak Menpora agar lebih konkrit akan pentingnya sosialisasi DBON, kami dari PWI khususnya SIWO menyampaikan draf MoU. Nanti melalui Bapak Deputi agar ditelaah dan final nanti ditandatangani dalam rangkaian HPN di Kendari," kata Atal.

Lebih lanjut dikatakan nota kesepahaman bukan hanya mensosialisakan DBON ke seluruh perwakilan Siwo di 35 derah dari 34 provinsi. Tapi juga ada item-item lainnya yang tidak kalah penting.

Atal Depari menyebut ada rencana mewujudkan Pusat Informasi Olahraga Nasional Indonesia Raya (Pionir) yang bisa menjadi rujukan pengetahuan dan pemberitaan tentang perkembangan olahraga tanah air. Pun Indonesian talent scouting guna menunjang pencarian bibit berbakat dari 14 cabor prioritas DBON.(*/Mercys)

Jakarta,Sulutnews.com  - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan tim patroli perintis Presisi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok Polri, guna memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Sigit mengatakan, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat tentunya berpotensi adanya gangguan kejahatan yang meningkat. Ia pun meminta tim patroli ini untuk senantiasa selalu pada pagi hingga malam hari mengamankan segala aktivitas masyarakat.

"Tentunya seluruh kegiatan masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik manakala rekan-rekan bisa hadir dan memberikan rasa aman di tengah kegiatan masyarakat," kata Sigit usai meresmikan tim patroli perintis Presisi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (13/1/2022).

Sepanjang tahun 2021, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, 79 persen kejahatan yang terjadi adalah kejahatan konvensional dan 35 persennya merupakan kejahatan jalanan. Oleh karena itu, ia meminta kehadiran tim patroli ini dapat memberikan rasa aman pada saat masyarakat melaksanakan kegiatan.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan tim patroli yang dibentuk sudah dibekali dengan kemampuan mulai dari teknis hingga taktis dalam melaksanakan tugas di lapangan nanti.

Sigit pun berharap bahwa tim patroli ini dapat tampil humanis pada saat bertemu dan memberikan pelayanan masyarakat. Ia pun menekankan agar kegiatan preemtif dan preventif dikedepankan dalam melaksanakan tugas.

Adapun langkah-langkah tersebut yakni dengan memberikan edukasi ke masyarakat tentang potensi kejahatan, memberikan pesan-pesan kamtibmas sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dan tidak menjadi potensi sasaran kejahatan.

"Tentunya harapan kita dengan langkah-langkah preemtif dan preventif, langkah pencegahan lebih kuat maka kejahatan yang terjadi akan jauh berkurang. Ini tentunya menjadi harapan kita semua," ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini juga menyampaikan tim patroli ini terus melakukan hal-hal kecil yang dirasakan langsung masyarakat seperti membantu orang menyebrang.

Karena itu, Sigit meminta tim patroli ini nantinya diintegrasikan dengan layanan kepolisian 110 dan command center. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan tim patroli ini dapat termonitor sehingga pada saat ada laporan kejahatan bisa bergerak cepat.

Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan, kepada tim patroli perintis presisi untuk menjaga kewibawaan, menghindari pelanggaran dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat demi mewujudkan Polri yang Presisi.

"Jaga terus kemampuan rekan-rekan, tingkatkan bila perlu kembangkan sehingga polisi bisa berada dan hadir di seluruh ruang-ruang kosong dimana masyarakat merasakan kehadiran rekan-rekan. Dengan kehadiran rekan-rekan rasa aman bisa diwujudkan," tutup Sigit. (Adrian)

Jakarta,Sulutnews.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang puncak penyelenggaraannya dilangsungkan pada 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, bisa menghasilkan dorongan besar bagi Indonesia dalam menegakan kedaulatan digital (Digital Sovereignty). Sehingga negara dan rakyat bisa memegang kendali penuh atas data dan aktivitas dunia digital. Mengingat seiring kemajuan teknologi informasi, penjajahan terhadap sebuah bangsa tidak lagi dilakukan melalui serangan militer. Melainkan sudah menjurus kepada 'kolonialisme digital' atau 'imperialisme digital'.

"Sekitar 136 negara dunia yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada Jumat (8/10/2021) telah menghasilkan terobosan besar penerapan tarif pajak minimum sebesar 15 persen terhadap perusahaan digital global dengan omset mencapai 750 juta euro. Sehingga perusahaan seperti Facebook, Netflix, hingga Google bisa dikenakan pajak di masing-masing negara tempat mereka beroperasi, termasuk Indonesia" ujar Bamsoet usai menerima panitia Hari Pers Nasional 2022, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Kamis (13/1/22).

Turut hadir antara lain, Penanggung Jawab HPN 2022 sekaligus Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari, dan Ketua 1 Bidang Konvensi HPN 2022 sekaligus Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sebelum adanya keputusan OECD tersebut, Indonesia termasuk sudah menjadi negara terdepan dalam mengejar pajak terhadap berbagai perusahaan digital global. Bersama Inggris, Australia, dan India, sejak tahun 2017 Indonesia sudah berhasil mendapatkan pajak dari Google. Sejak tahun 2020, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020, Indonesia sudah mengenakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sebesar 10 persen terhadap 74 perusahaan digital global, termasuk didalamnya Google, Facebook, hingga Netflix.

"Setelah adanya keputusan OECD yang menyepakati pengenaan pajak minum sebesar 15 persen, Indonesia bisa lebih leluasa lagi mengejar berbagai jenis pajak. Tidak hanya terhadap 74 perusahaan digital global yang sudah tercatat di Direktorat Jenderal Pajak, melainkan bisa menyasar lebih banyak lagi perusahaan digital global lainnya yang telah beroperasi di Indonesia. Selain itu, kepemimpinan Indonesia dalam G-20 sangat dinantikan agar keputusan OECD tentang pajak minum 15 persen tersebut bisa dipatuhi oleh berbagai perusahaan digital global sehingga bisa terealisasi mulai tahun 2022 ini," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan negara dari PPN PMSE yang disetorkan 74 perusahaan digital global telah mencapai Rp 3,9 triliun. Jumlah tersebut masih sangat bisa ditingkatkan, karena selain melalui PPN PMSE, masih banyak lagi potensi pajak yang bisa diambil.

"Sebagai gambaran, Direktorat Jenderal Pajak Jakarta pernah membuat kajian di tahun 2017 yang menaksir potensi berbagai jenis pajak yang bisa diambil dari Google saja bisa mencapai Rp 450 miliar per tahun. Studi Temasek pada 2019 melaporkan potensi pajak yang bisa didapatkan Indonesia dari berbagai perusahaan digital global bisa mencapai Rp 27 triliun per tahun," pungkas Bamsoet. (*/Parmin)

Jakarta,Sulutnews.com – PT Sharia Multifinance Astra (PT SMA) yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari manajemen PT Federal International Finance (FIFGROUP) melalui brand pembiayaan syariahnya, AMITRA, melakukan (Re-Branding) pergantian nama pada salah satu produknya, yaitu AMITRA Gold (AMIGO) yang berubah menjadi Beli Emas.

Beli Emas menjadi salah satu produk unggulan pembiayaan yang kini tengah digemari oleh masyarakat yang memiliki hobi membeli logam mulia sebagai salah satu instrumen investasi.

Melalui produk Beli Emas, AMITRA menawarkan berbagai program pilihan pembelian logam mulia mulai dari ukuran 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, hingga 100 gram. Beli Emas menjadi solusi terbaik bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi aman untuk mewujudkan kebutuhan di masa depan.

Tidak hanya itu, produk Beli Emas yang dikeluarkan oleh AMITRA merupakan produk pembiayaan berbasis syariah resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keungan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin membeli logam mulia di Beli Emas terjamin aman dan terpercaya.

Berbagai macam kemudahan juga bisa ditawarkan di Beli Emas. Hanya dengan menggunakan KTP, pelanggan bisa langsung mendapatkan layanan tanpa harus membayar uang muka. Dengan program pembiayaan berbasis syariah, produk Beli Emas juga menawarkan tenor pembiayaan yang lebih fleksibel.

Presiden Direktur PT SMA, Inung Widi Setiadji, mengatakan berubahnya nama produk AMIGO menjadi Beli Emas diharapkan dapat menjadi top of mind bagi masyarakat dan menjadikan Beli Emas sebagai alternatif yang dipilih untuk masyarakat dalam membeli produk logam mulia.

“Investasi logam mulia menjadi pilihan bagi banyak masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan, investasi logam mulia menjadi investasi jangka panjang yang aman untuk disimpan. Tidak hanya itu, logam mulia menjadi salah satu instrumen investasi yang dikenal memberikan kepastian akan memberikan keuntungan bagi para investor,” kata pria yang akrab di panggil Inung pada Senin (10/01/2022).

Kemudahan ini tentunya menjadi nilai tambah tersendiri bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Awal tahun 2022, menjadi angin segar bagi investor logam mulia. Kenaikan harga emas di Indonesia berkisar 20% hingga 40% per tahunnya.

Berdasarkan data Goldprice.org, tercatat pada Senin (10/01/2022), harga emas masih sekitar Rp 827 ribu per gramnya.

 

Sumber Gambar : https://goldprice.org/id/gold-price-charts/10-year-gold-price-history-in-indonesian-rupiah-per-gram

Sejumlah ahli menyatakan dan percaya bahwa harga emas perlahan akan melesat naik kembali. Ini menjadi kesempatan bagus bagi para investor untuk melakukan pembelian logam emas mulia.

Jakarta, Sulutnews.com —  Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo, di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Januari 2022.

Dalam pertemuan itu, Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir dan wakil Sekjen SMSI Yono Hartono.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pembina SMSI Pusat, Bambang Soesatyo memberikan beberapa masukan penting, serta berharap kegiatan Hari Ulang Tahun SMSI yang jatuh pada 7 Maret 2022 berjalan lancar dan sukses.

Pertemuan yang berlangsung hangat, serius tapi santai itu, Firdaus menyampaikan rencananya untuk memperingati ulang tahun ke-5 SMSI.

Rencananya ulang tahun organisasi pengusaha pers siber yang beranggotakan 1.700 pengusaha media itu, akan mengundang Presiden RI Joko Widodo.

SMSI sebagai organisasi media siber lahir sebagai bentuk antisipasi perkembangan zaman di dunia media.

“SMSI harus selalu ber-akselarasi dengan kemajuan hightec dunia digital. SMSI sudah mulai memasuki Metaverse, dan Milleneals Cyber Media (MCM) yang akan segera diluncurkan SMSI Pusat,” kata Firdaus.

Hadir juga pada pertemuan itu, Syamsul Rizal Dewan Pembina SMSI Pusat.(/Parmin)

Jakarta, Sulutnews.com - Mengawali rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Energi  Pertambangan di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih Jakarta, Senin (10/1). Nantinya, hasil FGD akan dijadikan rekomendasi langkah strategis sektor energi dan pertambangan kepada pemerintah.

Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari saat membuka FGD menuturkan, selaku panitia penyelenggara pihaknya selalu termotivasi untuk 'berbuat sesuatu', memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. ”Salah satunya dalam bentuk pemikiran dan usulan solusi terhadap berbagai masalah aktual, terutama yang bersinggungan dengan kehidupan rakyat banyak,” ungkapnya.

Isu di sektor energi dan pertambangan sumber daya mineral menarik perhatian, lanjut Atal, setidaknya karena dua alasan. Pertama, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan pernyataan terkait urgensi melakukan transisi energi dengan skenario dan penghitungan detail, yang terutama dipicu oleh perubahan iklim (climate change).

Menurut Presiden Jokowi, diperlukan skenario dan kalkulasi detail karena permasalahan seputar transisi energi akan dibawa dalam pembahasan pada forum G20 bulan Oktober 2022 di Bali, di mana presidensi G20 saat ini berada di tangan Indonesia.

”Presiden Jokowi mengharapkan, dalam G20 di Bali nanti pembahasan mengenai skenario transisi energi (dari energi fosil ke energi terbarukan) dapat dilakukan dengan lebih jelas dan terukur,” ujarnya.

Alasan kedua, berkenaan dengan peringatan HPN yang tahun ini dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara, PWI dan panitia HPN telah beberapa kali terlibat dalam diskusi dengan jajaran pemerintah daerah.

”Dari situ kami menangkap ada ’kegelisahan’ dari pemerintah daerah – khususnya daerah penghasil tambang – sehubungan dengan terbitnya UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009,” kata Atal.

Kegelisahan itu muncul karena, dalam UU Minerba yang baru, pemerintah daerah tidak lagi masuk dalam konteks penguasaan pertambangan minerba. Sebab, kewenangan itu telah ditarik sehingga tersentralisasi ke pemerintah pusat.

”Mereka bertanya: lalu apa dong peran, kewenangan, dan hak pemerintah daerah, yang notabene merupakan ’pemilik’ area pertambangan di daerah? Gue dapet apa?” ungkap wartawan senior ini.

Atal Depari meyakini masalah transisi energi maupun pengelolaan pertambangan pascaterbitnya UU Minerba yang baru, pasti bukan masalah sederhana. Dampaknya luas dan kompleks.

 

Karena itu, pihaknya sangat berterima kasih dan mengapresiasi tinggi keterlibatan para pakar di sektor ESDM dalam pelaksanaan seminar nasional pertambangan dan energi, yang diawali dengan gelaran FGD.

”Haqul yakin, kalau ahli-ahlinya sudah turun gunung, akan lahir banyak pemikiran cerdas dan solutif yang bermanfaat untuk mewujudkan Indonesia Hijau dengan keanekaragaman potensi ESDM yang dimiliki,” terang dia.

Atal menegaskan, butir-butir rekomendasi yang lahir sebagai hasil dari FGD di Jakarta dan seminar nasional di Kendari bulan Februari nanti akan dibawa ke puncak peringatan HPN, 9 Februari. ”Dan, akan kami serahkan langsung ke Presiden Jokowi sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan,” jelas Atal.

FGD Energi Pertambangan HPN 2022 diagendakan berlangsung pada tanggal 10, 13, dan 19 Januari 2022. FGD sesi 1 mengusung tema ”Transisi Energi dan Sumber Daya Mineral Berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG)”.

Secara keseluruhan, rangkaian FGD akan menghadirkan 22 narasumber, didampingi Tim Pakar beranggotakan delapan ahli yang dipimpin mantan Menteri Pertambangan Dr. Kuntoro Mangkusubroto. Kegiatan akan dipuncaki dengan menggelar Seminar Nasional Energi Pertambangan di Kendari pada 7 Februari 2022, menjelang hari-H peringatan HPN 2022 tanggal 9 Februari

"Sekali lagi, penghargaan dan apresiasi tinggi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, para pendekar di dunia, energi dan pertambangan, yang telah mengalokasikan waktu,, tenaga, dan pikiran untuk suksesnya hajatan FGD dan seminat nasional ini," tandas Atal S. Depari.

Saat memberikan arahan selaku steering leader, Kuntoro Mangkusubroto menuturkan, FGD terbuka untuk menjadi ajang diskusi bahkan perdebatan intelektual, lantaran pesertanya memang memiliki kompetensi untuk berbicara tentang isu-isu terkini di ranah ESDM.

“Namun, jangan lupa, fokus kita adalah menyusun butir-butir rekomendasi sebagai kontribusi dan sumbang saran kepada pemerintah,” pintanya.

Kuntoro mengingatkan pentingnya kematangan dalam merespons kegelisahan sejumlah pemerintahan daerah dengan banyak perspektif.

Dalam FGD seri 1 ini, hadir sebagai narasumber Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mantan Gubernur OPEC Prof. Widhyawan Prawiraatmadja, Ketua Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo, Partner PricewaterhouseCoopers Indonesia (PWC) Dedy Lesmana, Jalal dari Thamrin School of Climate Change and Sustainability, mantan Dirut PT Bukit Asam Suryo btul Eko Hadianto, serta

Ketua Komite Bersama Komite Cadangan Mineral Indonesia(KCMI Perhapi-IAG), Lufi Rachmad. FGD dipandu oleh moderator Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli.(*/Humas HPN PWI Pusat)

Jakarta, Sulutnews.Com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memperpanjang status Pandemik di Indonesia. Diperkuat dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.

Surat Kepres tersebut ditandatangani dan ditetapkan Jokowi pada 31 Desember 2021 dan baru diumumkan secara luas kepada masyarakat pada awal tahun baru 2022.

Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diperpanjang dengan alasan masih berfaktual ditandai dengan data-data kasus-per kasus secara nasional dan tentu saja global sesuai pernyataan World Health Organization (WHO).

"Secara global Pandemi masih terjadi dan dan belum berakhir di Indonesia,” ditegaskan dalam pernyataan resmi terbaru dan terkini yang ditetapkan Presiden Jokowi ini.

Jokowi juga menyebutkan dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

  1. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
  2. UU yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

(*/yuk).

Jakarta,Sulutnews.com - Pemerintah Kabupaten Minahasa memenuhi Undangan DPP PDI Perjuangan dalam kegiatan Festival Kuliner Pendamping Beras yang digelar di Jakarta, (7/1/2022)

Diketahui kegiatan ini digelar dalam rangka Peringatan HUT ke-49 PDI Perjuangan yang berlangsung di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Untuk memeriahkan kegiatan ini, Pemkab Minahasa  Menampilkan  lomba untuk kategori snack, sup, main course dan dessert.

Bahkan Keikutsertaan tersebut ditinjau langsung oleh  Bupati Minahasa, Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si dan Wakil Bupati, Dr. (H.C) Robby Dondokambey, S.Si dan Wakil Ketua TP-PKK, Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, SE serta Ketua DPRD, Glady Kandouw, SE didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Debby Bukara dan Kepala Dinas Pangan, Jorry Gumansing.

Di kegiatan tersebut Bupati ROR yang adalah juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara bertemu Sekjen PDI Perjuangan, Hastyo Kristianto dan anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, Nico Siahaan.

Bupati ROR dan Wakil Bupati  RD berharap agar kegiatan tersebut dapat menjadi daya tarik untuk pariwisata, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi dan kedaulatan pangan di Kabupaten Minahasa, harap keduanya. (Adrian)