Jakarta

Jakarta (141)

Jakarta,Sulutnews.com- Polri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meneken Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Penegakan HAM di Indonesia. Nota kesepahaman itu juga menjadi wadah pertukaran data dan informasi, penggunaan Labfor dan Inafis.

Pada momentum itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, dengan semangat menjunjung tinggi HAM di Indonesia, maka seluruh personel Polri mulai dari prajurit hingga level pimpinan bakal diberikan pemahaman soal menjaga hak asasi manusia.

Menurut Sigit, dengan ditanamkannya pemahaman soal menjunjung tinggi HAM maka kedepannya tidak adalagi celah-celah terjadinya pelanggaran terkait dengan hal tersebut.

"Pemahaman HAM akan diberikan kepada personel Polri mulai dari pelaksana sampai pimpinan. Sehingga dilapangan potensi pelanggaran HAM bisa dihilangkan," kata Sigit dalam acara MoU dengan Komnas HAM di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/4/2021).

Eks Kabareskrim Polri itu menekankan, saat ini Korps Bhayangkara bakal berpegang teguh untuk menjaga HAM dalam menjalankan tugasnya dalam menciptakan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

"Saya menyambut baik perpanjangan nota kesepahaman antara Komnas HAM RI dan Kepolisian. Kerjasama yang ada  bisa dimanfaatkan dan diperlukan untuk proses penyelidikan Komnas seperti Inafis, Labfor dan lainnya," ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi Polri atas penandatanganan nota kesepahaman. Hal ini wujud nyata dari transparansi Polri.

Taufan mengakui, di era kepemimpinan Kapolri Sigit, Korps Bhayangkara saat ini semakin transparan dan lebih kooperatif dengan sesama lembaga maupun pihak eksternal.

"Kami merasakan ada komunikasi dan koordinasi yang baik maka kami sangat terbantu karena diberikan akses dan ruang yang cukup serta keterbukaan Polri," kata Taufan.

Selain itu, kata Taufan, komunikasi di daerah sangat bagus. Dengan tantangan media dan keterbukaan maka kepolisia  berani mendisiplinkan aparat yang salah merupakan suatu kemajuan.

"Dan adanya rekomendasi yang baik direspon dengan baik. Upaya yang dilakukan perkembangan kemajuan dalam bertugas sangat baik," tutup Taufan. (Adrian)

Jakarta, Sulutnews.com - Kepala Badan Sertifikasi Nasional (BNSP) Kunjung Maseta membantah berita di beberapa media siber yang menyebutkan bahwa BNSP akan melarang Dewan Pers melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Berita itu sudah dikonfirmasi, “Komisioner BNSP tidak membuat statement demikian. Dan kami di BNSP, kalau ada pengajuan pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) di bidang pers harus ada rekomendasi dari Dewan Pers," kata Kepala BNSP Kunjung Masehat kepada Ketua Dewan Pers Prof Dr Ir M. Nuh, Senin (19/4/21).

Beberapa media siber sebelumnya, menyiarkan berita seolah-olah Komisoner BNSP Henny Widyaningsih ketika menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan asesor BNSP bahwa

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi.   "Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi, tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” tandas Henny.

Kepada Ny Tetty DS Ariyanto, Komisioner BNSP Bidang Penjaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama dan Hukum BNSP, Henny Widyaningsih membantah narasi tajam itu. Ia mengatakan memang memberikan paparan mengenai sertifikasi profesi pada acara puluhan peserta pelatihan asesor BNSP yang berlangsung di Ruang Serba Guna LSP, Lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021 lalu. Tapi, sama sekali tidak pernah mengatakan seperti yang ditulis sejumlah media.

"Prof, itu baru pelatihan asesor.  Belum dilisensi LSPnya. Saya sudah sampaikan kepada CLSP agar meminta rekomendasi ke Dewan Pers karena itu persyaratan lisensi," jelas Ny Tetty DS Ariyanto, komisioner yang selama ini kerap berkomunikasi dengan Dewan Pers terkait masalah uji kompetensi wartawan.

Dewan Pers sendiri yang sah berdiri berdasarkan ketentua pasal 15 UU Pers no 40 tahun 1999, sudah sejak tahun 2010 melaksanakan program sertifikasi wartawan. Yakni, setelah merumuskan Standar Kompetensi Wartawan, hasil kesepakatan semua konstituen Dewan Pers. Yakni, wakil organisasi wartawan, wakil perusahaan media, wakil organisasi perusahaan media dalam pelbagai platform media. Impelentasi sertifikasi itu dilaksanakan melalui proses uji kompensi wartawan yang dilaksanakan lembaga uji kompetensi wartawan yang ditunjuk Dewan Pers.

Sejak dilaksanakan selama lebih 10 tahun oleh 17  lembaga uji kompetensi wartawan, program itu sudah memberikan lebih 18.000 sertifikat dan kartu kompetensi kepada para wartawan.

Dewan Pers sejak dua tahun terakhir,  sebenarnya sudah mendiskusikan dengan BNSP ihwal program sertifikasi wartawan. Sudah ada rencana untuk menjalin kerjasama secara fungsional dan profesional guna dapat meningkatkan terus kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia.(*/PS)

Jakarta, Sulutnews.com—Dirjen Bea Cukai Askolani bersilaturahmi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/4/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Askolani berharap dukungan Polri terkait tugas-tugas kepabeanan. “Meminta dukungan terhadap Polri berkaitan dengan menaikkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) di lingkungan bea cukai agar pendapatan negara bisa maksimal,” kata  Sigit dalam keterangannya.

Disamping itu, Dirjen Bea Cukai meminta agar nota kesepahaman atau MoU yang telah terjalin selama ini dengan Polri dikembangkan pada level seluruh Polda jajaran.  “Kami Polri, tentunya mendukung terkait upaya Bea Cukai guna menaikan PNBP sehingga pemasukan terhadap negara meningkat,” tandas Sigit.

Diketahui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Polri telah lama menjalin kerja sama dengan memperkuat sinergitas kegiatan. Hal itu untuk mencegah berbagai praktik ilegal seperti penyelundupan barang-barang ilegal termasuk narkoba. Tujuannya untuk meningkatkan pendapat negara sebagaimana diintruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (**/Adrian)

Jakarta,Sulutnews.com - Polri langsung bergerak untuk menyelidiki  Beredarnya video pria bernama Jozeph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26.  Dia menantang publik untuk melaporkannya ke polisi.

Polri pun memburu pria ini karena dinilai meresahkan. Jozeph pun telah dilaporkan ke Bareskrim Polri  "Sudah dilidik," kata Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, MSi.,  dalam keterangannya Minggu (18/4).

Dihari yang sama, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Agus Andrianto juga turut  membernarkan bahwa Mabes Polri tengah mendalami pria mengaku nabi ke-26 bernama Jozeph Paul Zhang. "Sedang didalami, lengkapi dokumen penyidikannya," kata  Agus kepada Wartawan.

Menurut Agus, Jozeph Paul Zhang mengetahui, banyak warga Indonesia yang mudah marah sehingga membuat konten video yang memancing emosi masyarakat.

"Diatahu akhir-akhir ini banyak warga Indonesia gampang sekali marah.

Ngomong-lah seperti di video yang viral. Semoga hari kemarin enggak banyak yang batal puasanya," kata Agus.

Terkait dengan video tersebut, Agus memastikan kepolisian akan turun tangan menjalankan tugas pokok kepolisian.

Agus juga mengimbau agar masyarakat yang tengah menjalani ibadah puasa tidak terprovokasi dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk bangsa Indonesia, kemudian meyakini bahwa setiap perbuatan tercela akan mendapat ganjaran dari Allah Swt.

"Hakikatnya puasa salah satunya menahan diri dari segala sesuatu, cara manusia merespons atas sesuatu yang terjadi menunjukkan kualitas diri tiap insan," ungkap Agus.

Agus juga menyatakan Jozeph Paul Zhang tidak berada di Indonesia. Berdasarkan data perlintasan Imigrasi, Jozeph Paul Zhang telah meninggalkan Indonesia sejak Januari 2018. Namun, lanjut Agus, hal itu tidak menghalangi pihaknya untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan penistaan agama tersebut.

"Kami berkoordinasi dengan Imigrasi dengan baik. Data yang bersangkutan (Jozeph Paul Zhang) meninggalkan Indonesia sejak Januari 2018 dan tercatat belum kembali," tukas Agus.

Perbuatan Youtuber itu pun menuai kecaman dan disebut sebagai bentuk penistaan agama terhadap agama Islam.  Atas perbuatannya, Jozeph diduga melanggar Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (**/Adrian)

Jakarta, Sulutnews.com - Gedung tua di Jalan Veteran II No. 7c, Jakarta Pusat itu, ternyata menyimpan sejumlah cerita misteri-historis. Namun, sayangnya tak semua orang tahu sejarahnya. Padahal jika kita menyimak ceritanya, pasti asyiik dan seru bak nonton film horor atau thriller. Ya, meneganggkan sekaligus mengasyikkan.

Di satu sisi, kita seolah diajak bertamasya untuk menyelami pergulatan sejarah bangsa ini secara lebih dekat. Di sisi lain, kamu akan semakin sadar bahwa menjadi bangsa besar itu tentu perlu pengorbanan sekaligus pergulatan panjang.

Namun, jika lolos dari jebakan pergolakan itu, maka kita akan semakin saling memahami dan menghargai keragaman antara sesama anak bangsa. Hal itu jelas merupakan modal sosial yang sangat berharga demi merekatkan dan memuliakan sesama warga negara.

Malam itu, Kamis  (15/04/21), kantor SMSI disambangi beberapa orang hingga terlihat cukup ramai. Orang-orang merapat ke lantai 2 kantor SMSI yang sudah berusia ratusan tahun itu. Tampak Ketua Umum SMSI, Firdaus, sibuk menyapa para tamunya dengan penuh tawa dan ramah.

Dalam pengamatan kami, para tamu penting yang hadir, antara lain, Deden Ridwan (penulis, produser & CEO Reborn Initiative), Salman el-Hakim (Ketua Umum Masyarakat Sepak Bola Indonesia), dan Erris Julietta Napitupulu (Sekretaris SMSI Sumatra Utara, yg juga Managing Direktur SIN.co.id). Sementara Ketua Umum, didampimgi M. Nasir (Sekjen), Yono Hartono (Wakil Sekjen Bidang Internal), dan Heru Siswanto (Wakil Sekjen Bidang Eksternal).

Mereka berkumpul di ruang rapat yang aroma klasiknya terasa dominan. Menggambarkan keaslian gedung tua itu yang terlihat masih orsinil. Meskipun tampak kurang terawat. Beberapa aksesoris ruangan dan pintunya memang masih kelihatan asli. "Benar aksesoris ruangan dan pintu ini masih asli," demikian Yono, menegaskan.

Rupanya, Ketua Umum SMSI sengaja mengundang mereka karena ada "hajatan" istimewa. Selain buka puasa bersama, ternyata malam itu juga ada rapat penting. Ya, rapat tentang rencana pembuatan buku dan film dokumenter bertajuk: Pergulatan di Ring Nol, JP. Coen, DN Aidit hingga Firdaus. 

Menurut penuturan Firdaus, buku dan film dokumenter itu akan mengupas misteri gedung tua tersebut hingga tuntas. Bagi Firdaus, misteri gedung tua yang kini menjadi markas SMSI itu tak sekadar mengandung cerita seru dan asyik, tapi juga menyimpan nilai-nilai sejarah penting yang layak publik ketahui.

"Di gedung ini (baca: kantor SMSI), ternyata menyimpan jejak pergulatan intelektual-politik-ideologi  yang sangat menarik dan menentukan langkah perjalanan bangsa ini ke depan," ungkap Firdaus, bersemangat.

Bahkan, cerita buku dan film dokudrama ini, lanjut Firdaus, juga akan meminta testimoni dari para saksi sejarah di lingkungan sekitar, yang kebetulan kini masih hidup. "Ya, ini menjadi bagian dari cerita rakyat", ujar Firdaus, sambil tertawa.

Sebagaimana kita ketahui, Jalan Veteran II ini bukan sekadar letaknya strategis karena menjadi bagian dari pusat keramaian kota, tapi juga berada di Ring Nol karena dekat dengan pusat kekuasaan, tempat orang nomor satu di Republik ini berkantor.

"Apa yang dilakukan di gedung ini getarannya akan sampai ke istana; demikian pula sebaliknya", ujar Firdaus, sambil bercanda.

Berdasarkan hasil pengamatan kami dari sejumlah literatur dan saksi sejarah, cerita gedung tua di Jl. Veteran II No 7c yang kini menjadi markas SMSI itu memang menarik kita simak.

Ketahuilah, pada mulanya gedung ini menjadi Pusat Marsose, polisi rahasia Hindia Belanda, sampai J.P. Coen, Gubernur Jenderal, terbunuh/digorok warga pribumi. Di tempat ini, operasi rahasia dan mata-mata pemerintah kolonial untuk mengawasi gerak-gerik warga pribumi berlangsung. Namun, ironisnya JP. Coen, sang Gubernur Jenderal, malah terbunuh di tangan warga yang peristiwanya tak jauh dari gedung ini.

Di masa revolusi, sekitar tahun 1945, gedung ini diambil/dirampas oleh CC PKI, pimpinan DN Aidit.  Di tempat ini pula, rapat-rapat penting PKI digelar, termasuk persiapan pemberontakan PKI Madiun pada 1948 dan Gerakan 30 September 1965. Kedua peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah dan membekas di hati warga.

Setelah Gerakan PKI 1965 reda, gedung ini diambil alih Kodam Siliwangi dari tangan PKI. Kemudian diserahkan ke Kodam Jaya pada 1966. Pada saat Pangdam Jaya dijabat oleh Mayjend TNI Amir Machmud, gedung ini diserahkan ke Gubernur Ali Sadikin. Nah, oleh Ali Sadikin kemudian diserahkan ke PWI Pusat, ketika ketua umumnya Harmoko.

Dari situlah, kemudian gedung tua ini diserahkan ke SMSI ketika ketua umumnya PWI di jabat Margiono hingga sekarang di duduki SMSI bawah pimpinan Firdaus.

Rapat malam yang ditemani Sate Padang itu, berjalan lancar, seru dan penuh tawa. Banyak ide-ide mengalir deras bagai air sungai, di sela-sela obrolan seru lain. Akhirnya, rapat berhasil menyepakati beberapa keputusan penting. Antara lain, menunjuk saudara Deden Ridwan sebagai penulis buku dan produser film ini.

Tentu saja, pergulatan di Ring Nol adalah cerita yang kita tunggu-tunggu. Nuansa ceritanya setiap zaman pasti berbeda. Justru di situ letak keunikannya.

Judul ceritanya begitu menohok, mengundang rasa penasaran para penikmat buku dan film di negeri ini. Sub-judulnya pun tak kalah menarik. Pembaca atau penonton seperti tak sabar menanti: apa kira-kira hubungannya antara JP Coen, DN Aidit dan Firdaus. Penasaran kan? Masih banyak cerita-cerita lain yang seru, lho.

Selamat menunggu dengan penuh cinta.(*/Melvin)

Jakarta,Sulutnews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, secara virtual, Jumat (16/4).

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan soal pentingnya pendampingan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan sehingga terciptanya suasana iklim investasi yang sehat.

"Perlu pendampingan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan seperti investasi baru, agar dikawal untuk memajukan iklim investasi, agar tidak ada penyimpangan," kata Sigit dalam audiensi tersebut.

Tak hanya itu, Sigit juga memastikan bahwa, seluruh jajaran kepolisian bakal berkoordinasi dengan pihak SKK Migas untuk melakukan patroli di lautan.

"Kerjasama dengan Mabes Polri serta polda-polda untuk melaksanakan patroli di tengah laut," ujar Sigit.

Polri, kata Sigit juga mendukung penuh program SKK Migas terkait dengan Road to 1 Milion atau 1 juta barel perhari. Sebab itu, perlu adanya komunikasi yang intensif antar-lembaga tersebut kedepannya.

Kesempatan yang sama, Dwi Soetjipto memaparkan soal PP 35 Tahun 2004 Tugas Pokok dan Fungsi SKK Migas serta kegiatan yang sudah dilakukan dan rencana kerja kebutuhan minyak dan gas di tahun kedepan, seperti rencana kerja 2021.

"Mempertahankan produksi dasar, transformasi R to P, water flood atau pengijeksian air, eksplorasi," kata Dwi.

Dengan adanya tantangan dan harapan SKK Migas, Dwi menyebut, pihaknya berharap adanya komunikasi dan koordinasi yang intens antara pihaknya dan Polri.

"Tantangan dan harapan industri migas terdapat permasalahan dilapangan yang harus dikoordinasikan kedepan, dengan baik," tutur Dwi. (**/Adrian)

Jakarta, Sulutnews.com - Pelarangan mudik dari sudut pandang kesehatan saat pandemi COVID- 19 dinilai sebagai langkah yang tepat. Pasalnya, memaksakan mudik dalam kondisi seperti saat ini bisa menimbulkan lonjakan kasus positif Covid-19.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr. PH menjelaskan, COVID-19 penularannya terjadi antar manusia dalam jarak dekat, tidak melalui perantara seperti flu burung. Sehingga solusi terbaik adalah membuat jarak atau kontak antar manusia sedikit mungkin. Nah, mudik berpotensi menciptakan kerumunan, baik saat perjalanan maupun di kampung halaman.

Apalagi, lanjut Prof. Thabrany, jika berkumpul itu sifat manusia kerap lupa menjaga jarak atau menerapkan protokol kesehatan. "Ini kalau tidak dikendalikan akan menimbulkan kasus baru," ujar Prof. Thabrany, Kamis (15/4). Menurutnya, saat ini dengan teknologi, silaturahmi bisa dilakukan dengan telepon atau video call kapan saja.

Soal anggapan mudik bisa menggerakkan ekonomi daerah yang saat pandemi saat ini, Prof. Thabrany mengatakan, banyak hal lain yang bisa dilakukan selain mudik. Misalkan, ongkos mudik yang nilainya tidak sedikit bisa dialihkan untuk investasi di darah. Menurutnya, ongkos mudik sekeluarga itu tidak murah, bahkan mungkin bisa untuk membeli sebidang tanah di daerah.

Lagi pula saat ini amat mudah mengirim uang untuk keluarga atau sanak saudara di daerah melalui layanan perbankan. Uangnya tetap bisa dibelanjakan di kampung halaman dan roda perekonomian di daerah tetap berjalan tanpa harus mudik. Atau bisa juga ongkos mudik dialihkan untuk membantu yayasan yatim piatu atau lembaga pendidikan. "Jadi ongkos mudik bisa digunakan hal yang lebih produktif," kata Prof. Thabrany.

Sebaliknya, jika muncul lonjakan kasus baru karena memaksakan mudik justru akan menyebabkan pemerintah mau tidak mau akan melakukan pengetatan lagi yang menyebabkan juga orang makin tidak bergerak ekonomi juga tak bergerak. Sehingga jangka panjangnya, kalau tidak dilarang mudik justru dampak pertumbuhan ekonomi akan lebih besar. "Karena lonjakan kasus baru akan menimbulkan reaksi ketakutan baru. Ekonomi melambat juga," tegasnya.(*/MS)

***

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) - Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN

dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Narahubung: Lalu Hamdani

No HP : 081284519595

Minahasa, Sulutnews.com - Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terpilih Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (Olly-Steven), dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021).

Pelantikan Olly-Steven, diawali dengan penyerahan Surat Keputusan Presiden oleh Presiden Joko Widodo dengan penyesuaian terhadap protokol kesehatan.

Selanjutnya, Olly-Steven menjalani prosesi kirab menuju tempat pelantikan di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres yang dibatasi hanya sejumlah empat orang.

Dalam prosesi kirab itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mendampingi.

Sementara itu, Bupati Minahasa Royke Oktavian Roring (ROR) dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey (RD), ikut mengucapkan banyak selamat atas dilantiknya Olly-Steven sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2026.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran serta seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa, kami mengucapkan banyak selamat dan sukses atas dilantiknya Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Bupati ROR.

ROR-RD berharap, sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawa kepemimpinan Olly-Steven dan Pemerintah Kabupaten Minahasa akan terus berlangsung dalam rangka menuju Sulawesi Utara yang semakin Hebat.

Dihari yang sama, Bupati ROR dan Wakil Bupati RD didampingi Ketua Tim Pemggerak PKK Fenny Roring Lumanauw dan Wakil Tim Penggerak PKK Martina Dondokambey-Lengkong ikut menghadiri ibadah syukur sekaligus resepsi syukuran pelantikan Olly-Steven di Jakarta.(Advertorial/Adrian)

Menteri Agama Yaqut Cholil: Bangun Budaya Hargai Peran Intelektual

Jakarta, Sulutnews.com -  Kongres VI (keenam) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) dengan tema “Tegakkanlah Keadilan” (Amos 5:15b) telah digelar di Hotel Gran Melia, Jakarta, Sabtu-Minggu, 10-11 April 2021.

Kongres yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi ini digelar lima tahun sekali terpaksa mengalami penundaan dari seharusnya dijadwalkan tahun 2020 karena Pandemi COVID-19. Kongres VI menjadi berbeda karena dilakukan secara hybrid (online dan on site) tetapi tetap memenuhi ketentuan AD/ART PIKI, panitia menerapkan protokol COVID-19 dengan pelaksanaan swab antigen yang dikerjasamakan dengan RS PGI Cikini. Meski tahun 2021 Pemerintah RI telah melaksanakan vaksin, Kongres hanya akan digelar satu hari setengah untuk melokalisir penyebaran virus Corona, demikian disampaikan Ketua SC Kongres VI PIKI, David Pajung, dalam press release Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI (11/4/2021).

Kongres VI PIKI di awali dengan ibadah dengan penyampaian firman oleh Pdt. Dr. Sulaiman Manguling, M.Th, dengan firman Tegakkanlah Keadilan dari Amos 5:1-15b.

Ketua Umum DPP PIKI Baktinendra Prawiro dan Sekretaris Jendral DPP PIKI Audy WMR Wuisang telah genap satu periode memimpin PIKI 2015-2020. Baktinendra menyatakan “selama lima tahun PIKI melakukan penataan organisasi secara internal, sambil tetap memberikan masukan berdasarkan kajian kepada Pemerintah, atas hal-hal yang terjadi dalam konteks kemasyarakatan dan berbangsa. Keberadaan PIKI yang didirikan tahun 1963, oleh DPP PIKI periode 2015-2020 dilakukan re-discovery, re-vitalisasi (29 DPD & 59 DPC), re-inventing; berdasarkan pikiran kritis dan kajian obyektif dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum”. Baktinendra juga menyampaikan terima kasih kepada sesama kolega DPP PIKI yang telah bersama dalam lima tahun melayani untuk PIKI, dan akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan dan Kongres; Baktinendra memutuskan tidak mencalonkan diri untuk pemilihan Ketua Umum periode selanjutnya.

Foto : Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si. Ketua Umum dan Audy WMR Wuisang, S.Th., M.Si. Sekretaris Jenderal terpilih untuk Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia periode 2020-2025.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutan pembukaannya secara online menyatakan antara lain, “Secara sosiologis ada dua kelompok Intelektual, kelompok pertama adalah intelektual yang kiprah dan pemikirannya berpijak pada cita-cita keagamaan, dan kedua, Intelektual yang netral agama; mereka sama-sama memiliki peran dan kontribusi besar dalam perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia untuk segala bidang; pembangunan bangsa ini dari generasi ke generasi seharusnya membangun budaya yang menghargai peran intelektual, dalam kondisi apapun intelektual konsisten bekerja untuk bangsa, tidak menjadi intelektual tukang yang kerja berdasarkan pesanan, apalagi mengkhianati bangsa dan negara”.

Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Kehormatan PIKI periode 2015-2020 berpesan “sekiranya masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini yakni masalah kesenjangan yang menjadi potensi merusak memecah persatuan dan kesatuan Indonesia semoga tema PIKI dalam Kongres VI yakni: Tegakkanlah Keadilan, dapat tercapai”.

“Visi dan Misi PIKI harus disesuaikan, bawalah visi misi PIKI ke partai politik bukan membawa visi misi partai politik ke PIKI” adalah pesan dari Ketua Dewan Penasehat PIKI, Cornelius Ronowidjojo.

Ketua Dewan Pakar PIKI, Pos Hutabarat, dan Sekretaris Umum MPH PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty turut memberikan sambutan dan pesan agar PIKI memperkuat jalinan kebangsaan dan demokrasi Indonesia.  

Sebagai agenda penting dari rangkaian Kongres VI PIKI, laporan pertanggungjawaban DPP PIKI periode 2015-2020 yang disampaikan oleh Ketua Umum Baktinendra Prawiro, Sekretaris Jenderal Audy WMR Wuisang, dan Bendahara Umum Martien Lutter, diterima oleh 28 DPD dari 29 DPD dan dinyatakan demisioner.

Kongres VI  diakhiri dengan terpilihnya Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., sebagai Ketua Umum dan Audy WMR Wuisang, S.Th. M.Th. sebagai Sekretaris Jenderal PIKI periode 2020-2025.

Kongres VI Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) merekomendasikan sebagai berikut:

  1. Mempertajam visi organisasi sebagai organisasi intelektual bertaraf internasional diikuti dengan kontektualisasi serta relevan terhadap perkembangan yang ada atau yang sedang berlangsung (kontekstual);
  2. Menghimpun dan mendayagunakan potensi kaum inteligensia Kristen sebagai alat mencapai keadilan sosial dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber Inspirasi pergerakan organisasi;
  3. Membentuk Lembaga penelitian untuk memperkuat internal organisasi serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah;
  4. Membangun kemitraan strategis dengan Lembaga pemerintah dan swasta dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan membela kepentingan masyarakat;
  5. Mendirikan lembaga pendidikan dan kajian Kristen, sebagai media peningkatan kemampuan inteligensia umat Kristiani Indonesia yang memiliki Integritas dan berkarakter;
  6. Mendukung Pemerintah dalam memperpanjang Otsus di Papua dengan bersama sama melakukan pengawasan agar pembangunan secara berkeadilan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua;
  7. Mendukung Upaya cepat tanggap pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana alam yang melanda wilayah di Indonesia;
  8. Mendukung upaya pemerintah dalam menangani gerakan separatisme dan terorisme yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  9. Mendukung upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan.

(*/Parmin)

Jakarta, Sulutnews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaunching aplikasi Propam Presisi sebagai bentuk implementasi pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja-kinerja dari aparat kepolisian.

Launching tersebut sekaligus pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Propam Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/4)

"Terima kasih tadi pak Kadiv Propam sudah melaunching program Propam Presisi, yang merupakan implmentasi, penjabaran tindak lanjut dari Dumas Presisi yang beberapa waktu lalu telah dilaunching juga.

Sigit menjelaskan, menekankan, Propam Presisi ini merupakan bagian upaya dari implementasi empat transformasi untuk menuju Polri Presisi.

"Kegiatan hari ini adalah bagian dari transformasi pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi informasi 4.0 sehingga tentunya dari sisi pengawasan baik yang diakukan oleh internal, maupun pengawasan yang dilakukan oleh eksternal semuanya bisa memanfaatkan aplikasi yang baru saja di launching," ujar Sigit.

Dengan peluncuran aplikasi itu, Sigit mengakui, pastinya nanti akan ada pengaduan dari masyarakat yang sangat tinggi terkait dengan pengaduan terhadap aparat kepolisian.

"Tentunya, terkait dengan launching aplikasi, saya sudah menghitung pasti, angkanya akan naik sangat tinggi terkait dengan maslah pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oeh anggota, masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian dan itu adalah risiko yang tentunya siap kami tanggung. Namun demkian apa, dengan banyaknya itu kemudian kami mengetahui, kami di mata masyarakat itu seperti apa," papar Sigit.

Sigit menyebut, nantinya pengaduan yang banyak masuk itu juga bisa dijadikan tolak ukur demi membawa institusi Korps Bhayangkara kedepannya jauh lebij baik dan dicintai oleh masyarakat.

"Pelayanan kepolisian di mata masyarakat itu seperti apa. Sosok Polri di mata masyarakat itu seperti apa. Dan itu adalah sebagai tolak ukur kami untuk kemudian melangkah memperbaiki sehingga institusi ini baik. Baik personel, maupun institusi Polri ini bisa menjadi semakin lebih baik," tutup Sigit.(**/Adrian)